Perbandingan Ekonomi Kapitalis Dengan Sosialis

Oleh Rizki Noval

232,1 KB 7 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Perbandingan Ekonomi Kapitalis Dengan Sosialis

BAB I Pendahuluan Berbicara mengenai ekonomi berarti berbicara mengenai kelangsungan hidup, karena pada dasarnya ekonomi merupakan Sunatullah yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai mahluk, mengingat pentingnya ekonomi maka muncullah berbagai teori tentang ekonomi yang dijadikan landasan masyarakat untuk melakukan kegiatan perekonomian sehari-hari. Adapun teori-teori yang hingga saat ini masih dikenal oleh masyarakat adalah teori ekonomi Liberalis/kapitalis dan Komunis/sosialis. Kedua teori ini sempat menjadi teori ekonomi yang menguasai dunia, bahkan hingga saat inipun teori ini masih dipelajari oleh lembaga pendidikan di hampir seluruh dunia, hal ini karena teori ini dianggap mampu mengatasi permasalahan di dunia hingga akhirnya hampir semua negara di dunia menjadikan teori ini menjadi kiblat perekonomian di negaranya, baik itu secara tertulis dalam konstitusi suatu negara ataupun hanya dipraktekan oleh pemerintah dan masyarakatnya, seperti kasus di Indonesia, dalam UUD pasal 33 disebutkan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan demokrasi pancasila, namun pada implementasinya justru negara ini mengamalkan teori liberalis.1 Seiring dengan berkembangnya jaman ternyata kedua teori yang masyhur ini mulai terlihat keburukannya, bahkan dianggap tidak mampu lagi membawa dunia ini pada kesejahteraan. Di dalam makalah ini akan mengkritisi tentang sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi liberalis dan sistem ekonomi rakyat disertai dengan solusi atau pemecahan masalah dari ekonomi Islam yang berkaitan dengan sistem ekonomi kapitalis, liberalis dan ekonomi rakyat. 1 Arief Budiman, Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial Di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 38. 1 BAB II Pembahasan Kapitalisme Contoh Kasus Kapitalisme: Krisis keuangan kembali menghantam dunia. Krisis berawal dari subprime mortgage yang merupakan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi warga AS yang kurang layak. Sebelumnya, kredit tersebut tahun 2000 - 2005 mengalami booming, mencapai 10 trilyun dolar, dimana tiga perempat kredit perumahan dikemas menjadi mortgagebacked securities (MBS) dan collateralized debt obligation (CDO). Dua pertiga debitur KPR memang berhak memperoleh kredit (prime consumer) dengan suku bunga tetap. Sepertiganya untuk subprime dengan suku bunga 2 – 3% lebih tinggi sehingga bisnis ini sangat menggiurkan dan ekspansif, padahal resiko default tinggi. Tetapi resiko sudah dialihkan dalam bentuk CDO yang dijual di pasar keuangan. Lagi pula resiko default selama ini ditutupi oleh harga rumah yang terus naik sejak 1987. Bencana subprime mulai terjadi pertengahan 2005 dimana tingkat bunga melonjak sehingga menyebabkan nasabah KPR subprime mengalami default. Ditambah lagi, harga rumah mengalami penurunan, maka resiko default tidak lagi bisa ditutup oleh harga rumah. Mengingat KPR subprime mortgage juga diperdagangkan melalui penerbitan instrumen derivatifnya (CDO, MBS dan lainnya sampai tujuh lapis) di pasar modal, kasus default juga merontokkan pasar keuangan di AS dan dunia yang memiliki instrumen derivatif CDO dan MBS dari KPR subprime mortgage. Sejak itulah dimulai episode kejatuhan bank investasi di AS dan Eropa yang kebetulan memegang instrumen derivatif tersebut. Harga-harga saham di seluruh dunia berguguran. Dow Jones terjun bebas hampir 600 poin sebagai rekor terendah sejak empat tahun terakhir. Indeks saham lain di AS juga turun mencemaskan. Inilah wujud the market failures yang harus dipahami oleh para pengagum ideolog laisses-faire. Asumsi para fundamentalis pasar bahwa pasar otomatically selfcorrecting, serta selfregulating menunjukkan bukti kegagalannya. Bahkan, dana talangan(bailout) USD 700 miliar di AS, 691 milyar dolar di Inggris, 680 milyar dolar di Jerman, 544 milyar dolar di Irlandia, 492 milyar dolar di Perancis, 200 milyar dolar di Rusia 2 dan negara-negara di Asia sebesar 80 milyar dolar2 tidak juga meredam krisis finansial dan kepanikan. Sistem kapitalisme (khususnya di AS) mulai diragukan. Kritik terhadap Sistem Kapitalis The world economy was strike down by global financial crisis. It’s happened because of subprime mortgage in US and then stock market in the world is fall. The bailout could not overcome the crisis and panic. Capitalism sistem had often caused crisis in many countries. The base of capitalism is liberalism. Liberalism want to free market and refuse limitation from government and religion, so do neoliberalism. Neoliberalism push market power to comeback again after welfare state (1970). Actually, there are a lot of people give some critics about capitalism sistem. They know that capitalism arise exploitation from developed country to developing countries. There is no justice in that sistem. All along twenty century, there are many crisis in various country every five years. That’s all indicate, capitalism sistem is brittle. Because of that, we need other sistem economic like syariah economic sistem. Key Words: financial crisis, capitalism sistem, brittle Kapitalisme dalam sejarahnya berawal dari ketidakpuasan kepada sistem diktator, monarki absolut dan totaliterianisme yang ada. Kapitalisme adalah suatu ideologi atau paham yang percaya bahwa modal merupakan sumber utama untuk dapat menjalankan sistem perekonomian di suatu Negara. Kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum buruh. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Dasar dari marxisme (kritik Marx terhadap Kapitalisme) adalah karena adanya "kepemilikan pribadi" dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Dalam bukunya The Death of Economics (1994), ekonom Paul Ormerod mengkritik tentang ilmu ekonomi yang notabene adalah kapitalis yaitu di antaranya, rekomendasi IMF 2 Sunarsip, “Membedah Anatomi Krisis AS”, Republika 21/10 2008 3 dan Bank Dunia tentang pelaksanaan sistem ekonomi pasar yang semurni-murninya bagi bekas Uni Sovyet tetapi ternyata perekonomian Uni Sovyet compang-camping penuh dengan kegiatan ekonomi bawah tanah seperti penyelundupan narkotika; kemudian Negara dunia ketiga diminta untuk melakukan penghematan dan disiplin anggaran tetapi mereka sendiri justru sibuk menaikan gaji sebesar 38% tahun 1992-1993 dan 22% tahun 1994; dikatakan bahwa perdagangan bebas antar negara akan menguntungkan semua pihak, padahal perdagangan bebas hanya akan menguntungkan dalam keadaan sangat khusus yaitu jika tingkat perekonomian pihak yang terlibat kurang lebih sama. Di Indonesia sendiri, dasawarsa 1970-an muncul kontradiksi antara pertumbuhan dan pemerataan. Pemerintah membanggakan pertumbuhan ekonominya yang tinggi sementara mahasiswa menuntut keadilan pembagian kekayaan bagi rakyat. Pada tahun 1979, Mubyarto menawarkan satu sistem yang disamping berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, juga mencoba memecahkan masalah pemerataan yaitu Sistem Perekonomian Pancasila (SPP). Tujuan yang berbeda tidak dapat dicapai hanya dengan mengubah kebijaksanaan serta strategi. Tetapi harus dengan cara mengubah teorinya. SPP adalah sistem ekonomi yang tidak mengandung aspek-aspek kapitalisme-liberalisme, statisme dan feodalisme. Kapitalisme ditolaknya karena hanya akan menumbuhkan golongan ekonomi kuat, sedangkan sosialisme ditolak karena sistem ini merupakan sistem ekonomi perencanaan, ekonomi peraturan, ekonomi negara yang menuju pada etatisme atau statisme. Tokoh ekonomi rakyat lainnya yaitu Sri Edi Swasono mengatakan spread antara surat-surat kredit yang berkembang melalui jaminan-jaminan yang dijaminkan berupa derivatif-derivatif yang dilakukan para kapitalis menjadi upaya licik terselubung bagaimana menciptakan kekayaan ("creating wealth") secara elusif (sukar difahami) dengan dampak delusif. Akibatnya, itu beredar menjadi modal-modal semu, sebagai bubble loans. Spread antara nilai intrinsik dan nilai nominal surat-surat kredit makin melebar. Makanya kerugian dari krisis di AS sekarang sangat luar biasa.3 Menurut ekonom Syariah, Muhammad Syafii Antonio, sejak tahun 1907 hingga saat ini, penerapan sistem kapitalis sangat merugikan masyarakat. Hal itu karena dunia berulang 3 Rahmad Budi Harto, “Pesta Sudah Usai”, Republika 28/10/2008. 4 kali menderita krisis akibat sistem itu. Meski krisis disebabkan oleh pelaku elit di sektor keuangan dan perbankan, yang paling banyak menderita adalah masyarakat karena dana pajak mereka digunakan untuk mengatasi krisis. Ini adalah wujud ketidakadilan. Antiglobalisasi adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembagalembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Antiglobalisasi" dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya. Gerakan antiglobalisasi berkembang pada akhir abad ke-20 untuk melawan globalisasi aktivitas ekonomi korporasi dan perdagangan bebas dengan negara-negara berkembang. Para anggota gerakan antiglobalisasi ini biasanya mendukung alternatifalternatif sosialis atau sosial demokrat terhadap ekonomi kapitalis, dan berusaha melindungi penduduk dunia dan lingkungan hidup dari apa yang mereka yakini sebagai dampak globalisasi yang merusak. Dukungan untuk LSM hak asasi manusia adalah batu penjuru yang lain dari agenda gerakan anti-globalisasi. Mereka mendukung hak-hak buruh, gerakan untuk pelestarian lingkungan, feminisme, kebebasan untuk migrasi, pelestarian budaya masyarakat adat, keanekaragaman hayati, keanekaragaman budaya, keamanan makanan, dan mengakhiri atau memperbaharui kapitalisme.4 Pada umumnya, para pengunjuk rasa percaya bahwa lembaga-lembaga keuangan internasional 4 dan perjanjian-perjanjian internasional merusakkan metode metode Didin Hafidhuddin, Hijrah Menuju Ekonomi Syariah, Republika 4/10/2008. 5 pengambilan keputusan lokal. Banyak pemerintah dan lembaga-lembaga perdagangan bebas yang dilihat bertindak untuk kebaikan perusahaan-perusahaan transnasional/multinasional. Perusahaanperusahaan itu dianggap mempunyai hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia: bergerak bebas melintasi perbatasan, menggali sumber-sumber alam yang diingini, dan memanfaatkan keanekaragaman sumbersumber manusia. Mereka dianggap mampu bergerak terus setelah melakukan kerusakan yang permanen terhadap modal alam dan keanekaragaman hayati suatu negara, dalam cara yang tidak mungkin dilakukan oleh warga negara di tempat itu. Para aktivis juga mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan itu memaksakan suatu "monokultur global". Karenanya, tujuan bersama dari sebagian gerakan itu adalah mengakhiri status hukum perusahaan-perusahaan itu sebagai subyek hukum dan pembubaran atau pembaruan dramatis atas Bank Dunia, IMF dan WTO. Para aktivis "penyalahgunaan secara globalisasi" khusus dan menggugat apa institusi-institusi yang mereka lihat sebagai internasional yang dirasa mempromosikan neoliberalisme tanpa rasa hormat terhadap standart adat. Target umum meliputi Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta perjanjian "pasar bebas" seperti NAFTA, AFTA, Multilateral Agreement on Investment (MAI) dan (General Agreement on Tariff and trade (GATT). Mengingat kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dan miskin, penganut gerakan ini mengklaim bahwa "pasar bebas" sesungguhnya akan menyebabkan bertambahnya kekuasaan negara-negara industri (sering diistilahkan sebagai "Utara" sebagai tandingan "Selatan" yang terdiri atas negara-negara berkembang). Terkadang ada juga argumentasi bahwa AS mempunyai keuntungan khusus dalam ekonomi global karena hegemoni dolar. Klaim ini menyatakan bahwa dominasi dolar bukanlah semata-mata konsekuensi dari keunggulan ekonomi AS. Sejarahwan globalisasi mengakui bahwa dominasi dolar juga didapat melalui kesepakatan politis seperti Bretton Woods Sistem dan pedagangan minyak OPEC hanya dalam dolar, setelah AS meninggalkan standar emas dan menggantikannya dengan dolar.5 Seringnya terjadi krisis ekonomi di berbagai negara menunjukkan betapa rapuhnya sistem tersebut. Idealnya perekonomian digerakkan oleh sektor riil, tetapi kenyataannya 5 Ibid. 6 dalam sistem kapitalis, perekonomian banyak digerakkan oleh spekulasi baik di pasar uang maupun di bursa saham. Jadi sebenarnya, akar berbagai krisis yang terjadi hingga kini adalah karena penerapan sistem kapitalis dimana sistem ini membolehkan pelaku bisnis melakukan spekulasi yang ditunjukkan oleh adanya transaksi derivatif sehingga sistem ini menyebabkan sektor non riil jauh lebih berkembang dibandingkan sektor riil. Sebelum krisis moneter di Asia tahun 1997/1998, dalam satu hari, dana yang beredar dalam transaksi semu di pasar modal dan pasar uang dunia diperkirakan rata-rata sekitar 2-3 trilyun dolar AS atau dalam setahun sekitar 700 trilyun dolar AS. Sebaliknya, arus perdagangan barang internasional dalam satu tahunnya hanya berkisar 7 trilyun dolar AS. Jadi, arus uang 10 kali lebih cepat dibandingkan arus barang. 6. Kapitalisme telah gagal dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan manusia. Kapitalisme juga telah melahirkan kesenjangan ekonomi yang semakin parah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian lembaga the New Economics Fondation (NEF) Inggris, pada dekade 1980-an, dari setiap kenaikan pendapatan per kapita 100 dolar AS, kaum miskin hanya menikmati 2,2 dolar AS atau hanya 2,2%. Artinya 97,8% lainnya dinikmati golongan kaya. Kemudian kurun 1990 – 2001, setiap kenaikan pendapatan per kapita 100 dolar AS, maka yang dinikmati orang-orang miskin hanya 6 sen atau 0,6%. Berarti 99,4% dinikmati golongan kaya. Fakta tersebut juga ditunjukkan dalam Human DevelopmentReport 2006 yang diterbitkan UNDP (United Nations Development Programme), 10 % kelompok kaya dunia menguasai 54% total kekayaan dunia. Sedangkan sisanya 90% masyarakat dunia hanya menguasai total kekayaan 46%. Ini menunjukkan betapa telah terjadi ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Banyak indikasi kegagalan kapitalisme tersebut, antara lain: Pertama, Ekonomi konvensional yang berlandaskan pada sistem ribawi, ternyata semakin menciptakan ketimpangan pendapatan yang hebat dan ketidak-adilan ekonomi. Kedua, Ekonomi kapitalisme tersebut juga telah menciptakan krisis moneter dan ekonomi di banyak negara. Di 6 M. Dawam Raharjo, Kapitalisme Dulu dan Sekarang, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm 43-44 7 bawah sistem kapitalisme, krisis demi krisis terjadi terus menerus, sejak tahun 1923, 1930, 1940, 1970, 1980, 1990, 1997 bahkan sampai sekarang. Banyak negara senantiasa terancam krisis susulan di masa depan jika sistem kapitalisme terus dipertahankan.Ketiga, Ekonomi kapitalisme banyak memiliki kekeliruan dan kesalahan dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral dimensi moral. Sementara Fukuyama mengatakan bahwa sistem kapitalis adalah sistem yang mengatur hidup manusia maka pada kenyataanya hanya segelintir orang dapat merasakan keunggulan ini, hal ini dapat dilihat dari data-data yang sangat mencengangkan, adapaun data-data tersebut diantaranya adalah :  Setengah dari penduduk dunia (sekitar 3 miliyar orang) hidupnya dengan uang dibawah $3 atau sekitar Rp.18000 sehari.  GDP (Gross Domestic Product) atau pendapatan domestik Bruto di 48 negara termiskin di dunia tidak lebih dari 3 negara terkaya di dunia.  Sekitar 790 juta orang di negara berkembang masih dalam kekurangan makanan yang layak dan hampir 2/3 tinggal di Asia dan Pasifik Dari data-data tersebut dapat kita lihat bahwa ketimpangan yang sangat tinggi antara si kaya dan si miskin, apakah hal tersebut bisa dikatakan keunggulan dari sistem Kapitalis? Tentu jawabannya bukan karena kekayaan hanya dirasakan oleh segelintir orang sedangkan sisanya merasakan kesulitan dalam mengahadapi kehidupan yang semakin tidak memihak pada mereka yang tidak memiliki modal.7 Kegagalan kapitalisme telah mendorong ekonom lain untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang ada. Kalau kembali ke ekonomi sosialis, jelas tidak mungkin karena sejarah juga sudah menunjukkan adanya kegagalan. Alternatif yang ada sekarang adalah tetap menggunakan sistem kapitalis yang ada akan tetapi dengan memperbaiki kelemahannya atau menggantinya dengan sistem ekonomi syariah yang sekarang mulai berkembang dan banyak 7 Didin Hafidhuddin, “Menguji Ketangguhan Kapitalisme”, Blog Fajri 25/9/2008 8 yang meliriknya. Tetapi kalau kembali menggunakan sistem kapitalis, berapa kali lagi harus mengalami kegagalan ? atau mungkin memang manusia sulit untuk mengambil hikmah dari sejarah ? Pemikiran Ekonomi Marx sebagai Kritik terhadap Kapitalisme Kritik Terhadap Kapitalisme  Teori Nilai Lebih dan Akumulasi Modal Teori nilai lebih merupakan teori yang paling banyak digunakan oleh teoritisi Marxist untuk mengkritik sistem ekonomi kapitalisme hingga saat ini. Teori ini mengurai cara produksi dan perkembangan kapitalis yang melibatkan penjelasan hubungan pekerja dan pemilik modal. Secara awan nilai lebih dikenal sebagai laba, selisih antara harga yang dikeluarkan oleh pemilik modal untuk memproduksi dengan harga jual hasil produksi tersebut. Namun secara ekonomi nilai lebih berhubungan dengan perbedaan antara nilai yang dihasilkan oleh pekerja dan nilai tenaga kerjanya sendiri. Pengertian ini membawa kita untuk memahami terlebih dahulu tentang tenaga kerja dalam produksi kapitalis. Tenaga kerja dalam sistem produksi kapitalisme menurut analisa Marx setara jika dibandingkan dengan material produksi lain yang dibutuhkan dalam proses produksi. Seorang tenaga kerja dinilai dan diberikan upah berdasarkan jam kerja yang berikannya selama proses produksi. Material produksi dan perkakas produksi dinilai berdasarkan harga yang dibayar pemilik modal untuk mendapatkannya. Karena dalam proses produksi material produksi dan perkakas produksi tidak mengalami pertambahan nilai malahan mengalami penurunan nilai, maka satu-satunya sumber pertambahan nilai yang bisa menjadi keuntungan atau nilai laba adalah proses kerja yang dilakukan tenaga kerja. Dengan kata lain satu-satunya faktor produksi yang mendatangkan keuntungan adalah tenaga kerja melalui kerjanya. Karena status tenaga kerja disamakan dengan komoditas maka perannya dalam hubungan ekonomi juga diperlakukan sebagai komoditas. Eksistensi para pekerja hanya dihargai sebagai pendukung demi terwujudnya proses produksi. Upah yang diterimanya dimaknai sebagai kebutuhan untuk mereproduksi tenaga kerja untuk produksi. 9 Dengan sudah jelasnya dari mana para pemilik modal mendapatkan keuntungan dalam proses produksi mereka dalam Teori Nilai Lebih, selanjutnya Teori Akumulasi Modal akan menjelaskan apa yang akan diperbuat para pemilik modal dengan nilai lebih yang mereka terima. Akumulasi modal adalah proses yang dilakukan oleh para pemilik modal dalam memperbesar faktor produksinya. Dalam buku pertama Kapital, Marx menjelaskan terdapat tiga tahap yang dilalui modal dalam sikuit kapital. Tahapan pertama: Kapitalis muncul di pasar barang-dagangan dan berperan sebagai seorang pembeli; uangnya diubah menjadi barang-dagangan, ia melalui babak peredaran MC. Tahapan kedua: Konsumsi produktif oleh kapitalis atas barang-dagangan yang dibeli. Ia berfungsi sebagai kapitalis produsen barang-dagangan; kapitalnya melalui proses produksi. Hasilnya: barang-dagangan bernilai lebih besar ketimbang unsur-unsur produksinya. Tahapan ketiga: Kapitalis kembali ke pasar sebagai seorang penjual; barang dagangannya ditransformasi menjadi uang, mereka melalui babakan sirkulasi CM. Dengan demikian perumusan bagi sirkuit kapital uang adalah M–C...P...C’M’( money-comodity…production…commodity’-money’). Titik-titik diatas menandakan bahwa proses peredaran (sirkulasi) telah diinterupsi, sedangkan C’ dan M’ menandakan peningkatan pada C dan M sebagai hasil nilai-lebih. Nilai lebih dalam bentuk uang ini kemudian bisa dijadikan oleh pemilik modal untuk pembiayaan faktor produksinya, keuntungan untuk konsumsi pribadinya ataupun sebagai modal untuk pengembangan usaha sang pemiliki modal yang kemudian awam dikenal dengan akumulasi modal. Namun apa yang menjadikan akumulasi modal lebih menjadi perhatian dibandingkan dengan opsi lain pemilik modal menggunakan nilai lebihnya ? Jawabannya adalah persaingan dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Adam Smith, sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sistem ekonomi yang terbentuk dengan sendirinya sebagai akibat persaingan yang sehat antar individu dalam memenuhi kepentingan ekonominya. Sebuah perusahaan akan kalah dalam persaingan apabila produk-produk yang dihasilkannya memiliki kualitas yang kalah bagus dibanding pesaingnya, atau mereka akan gagal mendapatkan keuntungan maksimal apabila kuantitas 10 produksi mereka tidak mampu memenuhi pemintaan pasar. Solusinya adalah akumulasi capital dalam bentuk teknologi mesin dan perkakas produksi muthakir yang akan meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. Dari sisi ini terlihat sebagai akumulasi modal sebagai sebuah keharusan dan resiko dalam ekonomi kapitalis, namun disisi lain akumulasi modal tidak terlihat sebagai sebuah konsekuensi yang menyiksa pemilik modal. Nilai lebih yang didapatkan oleh perusahaan yang kembali diputarkan dalam bentuk faktor produksi memang secara langsung tidak dapat memenuhi konsumsi pribadi pemilik modal. Namun pola hubungan produksi yang dikuasai oleh sekelompok pemilik modal ini sudah terlebih dahulu menjanjikan investasi dengan deviden yang lebih besar untuk para pemilik modal untuk dinikmati dikemudian hari. Moralitas Marxisme juga menyoroti sistem akumulasi modal ini. Nilai lebih yang menjadi prasyarat akumulasi sejatinya dihasilkan oleh proses kerja tenaga kerja, namun status para pekerja yang hanya sebagai komoditas membuat para pekerja tidak dapat menikmati nilai lebih yang mereka hasilkan mewujud keseluruhan pabrik-pabrik, mesin-mesin, jalan-jalan, rel kereta, pelabuhan, bandara udara, dan sebagainya. Ernest Mandel dalam Pengantar Teori Ekonomi Marxistnya mengomentari ketimpangan ini sebagai sebuah bukti kolosal eksploitasi yang terus berlanjut yang dijalankan oleh kelas pekerja sejak asal mula masyarakat kapitalis. Kedua teori ekonomi Marx ini agaknya cukup untuk membayar tujuan fisafat humanisme atau naturalisme Marx. Mewakili naturalism (materialisme) Marx mengomentari realitas sistem sosial ekonomi yang dihasilkan oleh kapitalisme dengan empirik, rasional dan memenuhi logika yang runtun. Dan mewakili humanisme, kritik terhadap sistem kapitalisme mempunyai dasar ketidakadilan terhadap sebagian besar manusia yang terlibat dalam produksi sistem ekonomi kapitalisme.  Teori Alienasi Teori Alienasi merupakan teori sosial yang merupakan konsekuensi dari sistem ekonomi kapitalisme. Teori Alienasi berkaitan dengan situasi yang dijalankan oleh tenaga kerja selama berproduksi berkaitan dengan peran yang mereka jalankan dalam sosialnya. Teori nilai lebih diawal sudah menjelaskan bahwa tenaga kerja tidak lebih dari sekedar komoditas dan material produksi yang dieksploitasi untuk mendapatkan nilai lebih. Upah yang diterimanya dimaknai sebagai biaya reproduksi tenaga kerja, dengan kata lain biaya minimal hidup tenaga kerja untuk mereproduksi tenaganya untuk dihabiskan kembali 11 dilapangan pekerjaan. Ketidakadilan ini ternyata tidak dimaknai hanya sekedar ketimpangan pendapatan bagi Marx tetapi berhubungan dengan eksistensi kemanusiaan kelas pekerja. Seperti yang dinyatakan Marx “Objek yang dihasilkan buruh, produknya, kini bertentangan dengan dirinya; objek itu menjadi makhluk asing dan kekuasaan yang terbebas dari pembuatnya. Produk buruh adalah buruh yang telah diwujudkan dalam sebuah objek dan berubah menjadi sebuah benda fisik; produk ini merupakan objektifikasi buruh. Buruh teralienasi karena kerja telah berhenti menjadi bagian dari sifat pekerja dan konsekuensinya, buruh tidak memenuhi dirinya dalam pekerjaannya, tetapi menolak dirinya, memiliki perasaan sengasara daripada menjadi mahkluk yang baik, tidak mengembangkan energi mental dan fisisknya secara bebas, tetapi tenaganya terkuras dan mentalnya tercerabut. Oleh karena itu, pekerja merasa dirinya nyaman hanya selama masa senggangnya, sedangkan ketika berkerja ia merasa tidak nyaman.” Dari pernyataan Marx ini terdapat dua poin utama dari alienasi, pertama dalam proses kerja manusia dibatasi kemampuan kreatifnya, manusia tidak bisa mencapai dirinya yang memiliki kemampuan yang dapat dibedakan dari orang lain karena aktivitas yang dijalaninya sama. Tenaga kerja juga terasing dengan lingkungan sosialnya yang seharusnya berpengaruh bagi kehidupannya. Kedua, hasil kerja akibat pembagian kerja menjadi terpisah dengannya. Tenaga kerja tidak lagi mampu menguasai apa yang dihasilkanya. Poin penting dari teori alienasi lainnya adalah perhatian besar Marx terhadap kemanusiaan yang tidak lagi manusiawi dalam sistem ekonomi kapitalis. Hal inilah yang mendasari Marx untuk menyatakan sikap ketidaksetujuan terhadap sistem ekonomi ini dan memprediksi akan terjadi revolusi sosial dikepemimpinan kelas pekerja. Kelas yang dipercaya Marx sebagai kelas yang paling tereksploitasi, teralienasi, dan sisi kemanusiaannya yang paling mengacam. Revolusi dalam usaha pengembaliaan kemanusiaan dan pembebasan akan dimulai dari kelas ini.8 Liberalisme Prolog Perspektif liberal sebagai sistem ekonomi politik, menurut beberapa sarjana hal ini patut menjadi suatu gagasan yang universal dan membentuk pengetahuan untuk 8 William Ebenstein dan Edwin Fogelman, Isme-isme Dewasa Ini, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm 78-82 12 didistribusikan secara global. Gagasan tersebut terbentuk karena liberalisme dianggap mampu memisahkan ekonomi dan politik9 satu sama lain dan mengasumsikan bahwa setiap ruang lingkup mekanisme liberal memiliki keserasian terhadap aturan tertentu dan logika masingmasing individu. Namun liberalisme sendiri memunculkan berbagai analisis dan kritik terhadap berbagai perspektif, mekanisme, dan panoptisme-nya. Terutama terkait dengan cara pemaknaan dan mekanisme pasar sebagai sebuah entitas, dan bagaimana segala sesuatu yang memiliki ontologis dan methapysics tersendiri dimaknai secara efisien melalui suatu perspektif, paradigma, atau sudut pandang “komoditas”. Mekanisme interpretasi manusia yang melihat segala bentuk materi dan menilainya dengan uang, menjadikan uang sebagai makna dan nilai dari materi, dan melihat bahwa segala materi dapat diubah menjadi uang atau diuangkan. Selain itu, komoditas telah mereduksi berbagai pemakanaan terhadap materi, dan mereduksi cara berpikir manusia yang kritis. Reduksi berpikir kritis tersebut terjadi ketika manusia hanya memperhitungkan segala macam rasio dengan angka dan simbol-simbol seperti mata uang yang terdapat diseluruh negara di dunia. Hal ini seolah-olah menjadi suatu normativitas yang absolut melalui pengetahuan komoditas yang di-universal-kan. Sebagai contoh, pasar atau market, sebagai suatu entitas menjadi pengetahuan universal yang diberikan melalui pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi. Berbagai sistem pendidikan memberikan legitimasi terhadap pengetahuan tentang pasar sebagai sesuatu yang absolut, natural, dan taken for granted. Sejak Adam Smith hingga saat ini, pemikiran-pemikiran liberal telah mencoba untuk mencari konsep hukum dan aturan yang mampu mengatur kekayaan ekonomi sebuah bangsa. Walaupun sebagian besar pemikir liberal berpendapat bahwa hukum dan aturan mengenai sistem ekonomi sudah ada dalam sistem sosial masyarakat, dan menjadi sebuah hal yang 9 Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, (Princeton University Press, New Jersey: 1987), halaman 26. 13 natural.10 Hal ini berkontradiksi dengan pemikiran yang lain bahwa segala sesuatu yang dianggap natural hanyalah gagasan yang berasal dari interpretasi manusia terhadap segala sesuatu yang terproyeksi oleh panca indera, dan proyeksi tersebut kemudian membentuk gagasan dan ide-ide yang selanjutnya disusun melalui bahasa hingga menjadi sebuah pengetahuan yang berbentuk teks. Kritik terhadap Sistem Liberalis Kritik terhadap Privatisasi “Meminimalisir peran negara dan berikan semuanya kepada kendali pasar”, itulah sedikit kata yang selalu diuraikan pada pemikir-pemikir liberalisme ini. di dalam bidang ekonomi, penerapan liberalisme berarti pembebasan area perdaganan barang dan jasa suatu negeri, sehingga dapat diakses seluas-luasnya oleh pelaku-pelaku bisnis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kehadiran negara diharapkan tetapi hanya sebagai fasilitator yang menjamin agar mekanisme pasar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengurangan atau pengahapusan berbagai hambata tarif dan non tarif, selayaknya dilakukan pemerintah agar kegiatan perdangan barang dan jasa antar negara dapat berlangsung secara bebas dan kompetitif. Pendek kata, liberalisasi lebih diarahkan pada percepatan arus barang, jasa dan modal serta penciptaan struktur pasar bebas yang kompetitif, dimana aktor-aktor pasar dapat saling berinteraksi dalam persaingan usaha yang sehat (Choirie, 2004: 35-36)11. Berbicara tentang liberalisasi maka akan berbicara tentang privatisasi, yang secara umum dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dengan memberi berbagai fasilitas yang memudahkan pihak swasta dalam mengambil-alih perusahaanperusahaan milik negara (Krisna, 1993: 131). Privatisasi juga dapat diartikan sebagai tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran sektor swasta dalam aktifitas ekonomi atau dalam kepemilikan aset (Savas, 1987: 3). Semua hal tersebut dilakukan untuk melakukan tiga kegiatan. Pertama, kegiatan dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi maupun barangbarang dan jasa-jasa untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ini untuk memuaskan kebutuhankebutuhan individu maupun masyarakat yang secara efektif tidak dapat dipuaskan oleh mekanisme pasar. Misalnya pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta keadilan. Kedua, kegiatan dalam mengadakan redistribusi penghasilan pendapatan atau mentransfer penghasilan. Ini 10 11 Ibid, halaman 44. http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1020699114.pdf, di akses pada tanggal 17 Juni 2011 pukul 22.32. 14 memberikan koreksi terhadap distribusi penhghasilan masyarakat. Ketiga, kegiatan menstabilisasikan perekonomian. Ini dilakukan dengan menggabungkan kebijakan moneter dan kebijakan lain fiskal dan perdangan unutk meningkatkan atau mengurangi besarnya permintaan agregat sehingga dapat mempertahankan full employment dan menghindari inflasi maupun deflasi (Musgrave, 1991: 6)12. Sekilas hal diatas tersebut terlihat baik, karena pada dasarnya keuntungan dari privatisasi itu nantinya akan kembali kepada rakyat dan memberikan kemudahan kepada rakyat. Isuisu politik ekonomi dan etis yang serius telah membangkitkan perhatian kepada alasan-alasan dan proses proses “ privatisasi” perusahaan-perusahaan melik negara. Salah satu alasan mendasar bagi privatisasi adalah mengakhiri “monopolimonopoli” negara dalam rangka merangsang kompetisi dan menurunkan harga serta meningkatkan efesiensi. Namun demikian fakta dari masalah ini sangatlah berbeda. Para pembeli dari mononopoli negara telah menjadi monopoli swasta, investor-investor berskla besar yang menguatkan kerajaan ekonomi mereka terus berkembang. Dengan deregulasi yang menyertai privatisasi monopolimonopli swasta baru telah menaikkan harga dan mengurang pelayanan untuk mereka yang tidak mampu membayar, sehingga menciptakan “inefesiensi-inefesiensi” dalam memenuhi permintaan riil. Kompetisi tidak selalu disebabkan privatisasi, privatisasi hanyalah merekonsentrasikan kepemilikan pada tangan-tangan swasta. Hal tersebut sangat negatif negatif. Karena sis negatif tersebut akhirnya datang bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga seluruh masyarakat seperti, sistem politik, struktur kelas, pasar domestik dan sistem transportasi dan komunikasi13. Privatisasi benar-benar mempolarisasikan struktur kelas. Di satu sisi, para pembeli perusahaan milik negara dalam banyak kasus memperoleh banyak sekali keuntungan yang menaikkan sebagian dari status jutawan menjadi milyader. Di sisi lain, pemecatan “kelebihan” pegawai negeri telah mendorong banyak buruh menjadi kelas miskin kota yang baru dan berupah rendah, pekerjaan “informal”. Buruh dengan keselamatan negeri dan maslahat sosial (sosial beneifit) yang rendah mengalami erosi standar hidup yang serius dan penurunan mobilitas. Penurunan maslahat sosial telah meningkatkan pendapatan dan keuntungan para pemilik swasta baru. 12 Ibid Petras. J dan Veltmeyer. H, Globalization Unmasked: Imperialism in the 21 Century (London: Zed Books Ltd, 2001), hlm 184. 13 15 Naiknya harga jasa, listrik, transportasi, dan lain sebagainya yang menyertai privatisasi telah menurunkan standar hidup kaum buruh upahan dan bergaji, sambil menaikkan keuntungan monopoli swasta yang telah mengambil alih monopoli Negara Sektor yang diprivatisasi makanya mengambil keuntungan dari subsidi negara sambil menikmati skala upah rendah dan jadwal buruh “fleksibel” yang ditetapkan oleh negara liberal. “keuntungan baik” beberapa puluh miliarder yang terkait dengan proses privatisasi berimbas kepada marginalisasi puluhan juta buruh miskin yang menderita. Dampak besar kedua dari privatisasi melandas sistem politik. Ikatan-ikatan yang kuat antara monopoli swasta yang memperolah keuntungan dari privatisasi dan pemerintah eksekutif daerah menjadi alasan pokok mengapa dewan legislatif dan lembaga yudikatif daerah menjadi pihak yang kalah dan transisi menuju ekonomi pasar bebas. Lembagalembaga yang representatif dilampaui dalam proses transfer kekayaan negara ke tangan-tangan swasta. Keputusankeputusan besar diambil di tempat lain (dalam kepengurusan bank-bank luar negeri), sementara parlemen atau konres paling jauh menanggapi keputusan keputusan yang telah diambil.14 Hasil akhir dari privatisasi adalah melemahnya demokrasi dan hilangnya pengawasan legislatif terhadap sektor-sektor ekonomi penting. Tanggung jawab utama perusahaanperusahaan yang diprivatisasi adalah kepada direkturnya, yang dalam kebanyakan kasus tidak lengkap. Komite kongres yang mengawasi aktifitas-aktiftas perusahaan milik negara telah di non aktifkan. Sektor swasta kini tidak perpronsif atau bertanggung jawab kepada otoritas publik, tetapi hanya kepad kepentingan-kepentingan swasta. Privatisasi membawa dua perubahan mendasar. Keduanya negatif bagi pembangunan ekonomi nasional. Pertama, privatisasi meniadakan sumber akumulasi eknomi nasional yang menguntungkan, khususnya ketika para investor baru mengirim penghasilannya ke luar negeri. Kedua, kehilangan tuas strategisnya untuk mengalihkan pendapatan ke sektor-sektor ekonomi baru yang tidak segera menghasilkan keuntungan tetapi bisa jadi memiliki dampak posisitf pada pekerjaan dan pembukaan area investasi baru, yakni infrastrukstur, pendidikan , dan diversifikasi regional. Privatisasi dalam banyak kasus lebih jauh mendisartikulasikan ekonomi dengan cara memfokuskan pada produksi dan import di luar kontong-kantong yang semestinya. 14 Ibid 16 Oleh karenanya, provinsi-provinsi terpotong dari dan investasi, jalur-jalur kereta api dan penerbangan regional dieliminasi atau dikurangi, dan pabrik-pabrik untuk pasar regional dihancurkan oleh barangbarang import murah yang dipromosikan para elite privatisasi. Ketika privatisasi menguatkan intergrasin internasional, berarti juga mendisartikulasikan ekonomi domestik, yang kemudian mengosongkan aktivitas ekonomi di tingkat profinsi dan mereduksinya sehingga sangat bergantung pada aktivitasaktivitas administratif murni.15 Bayangkan begitu merusaknya dampak privatisasi tersebut, tetapi nampaknya para pengambil keputusan saat ini entah tidak mengerti atau tidak tahu, kita sangat senang dengan privatisasi tersebut. Bahkan badan-badan usaha milik Negara saat ini, merasa sangat senang jikalau sudah membuat keputusan “go publik”, yang padahal hal tersebut adalah jalan masuknya hal privitisasi. Inikan sebenarnya “gila”. Tetapi balik lagi, tatanan liberalisasi yang benar-benar sudah mendunia dan sudah menjadi aturan mutlak dunia, membuat negara-negara di dunia itu harus membutakan diri dari dampak hal privatisasi ini. Bagaimana Ekonomi Islam Memecahkan Permasalahan dari Sistem Kapitalisme, Liberalisme dan Ekonomi Kerakyatan 15 Ibid., hlm. 186. 17 Terhadap Sistem Liberalisme Sistem ekonomi Islam lahir sebagai sistem ekonomi yang dapat merealisasikan keadilan antara hak-hak individu dengan hak-hak kolektif suatu masyarakat. Pada saat ini, para ahli Ekonomi menggali kembali sistem ekonomi Islam yang pernah berjaya sebelum abad pertengahan. Ruh sistem ekonomi Islam adalah keseimbangan (pertengahan) yang adil. Ciri khas keseimbangan ini tercermin antara individu dan masyarakat sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai pasangan lainnya, yaitu dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani, akal dan nurani, idealisme dan fakta, dan pasangan-pasangan lainnya yang disebutkan di dalam kitab Al Quran. Sistem Ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat, terutama masyarakat lemah, seperti yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Ekonomi Islam pada hakikatnya tidak menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis, terutama Marxisme. Akan tetapi, keseimbangan di antara keduanya, tidak menyia-nyiakan, dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan. Dalam mencapai keseimbangan tersebut, dibutuhkan adanya lingkungan yang baik dan sadar secara moral yang dapat membantu reformasi unsu16r manusia di pasar berlandaskan sebuah keimanan. Dengan demikian akan melengkapi sistem harga di dalam memaksimalkan efisiensi maupun keadilan pada penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya materi lainnya. Namun, sangat sulit, untuk mengasumsikan bahwa semua individu akan sadar secara moral kepada masyarakat, dan keimanan saja tidak akan mampu menghilangkan ketidakadilan sistem pasar, sehingga negara juga harus memainkan peran komplementer (Chapra, 2000). Negara harus melakukannya dengan cara-cara yang tidak mengekang kebebasan dan inisiatif sektor swasta berlandaskan kerangka hukum yang dipikirkan dengan baik, bersama dengan insentif dan hukuman yang tepat, check and balance untuk memperkuat basis moral masyarakat dan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif16. Oleh karena itu, telah dirasakan bahwa sistem ekonomi kapitalis sekuler yang membedakan antara kesejahteraan material dengan masalah ruhaniah banyak membawa 16 Deliarnov, “Ekonomi Politik” (Jakarta : Erlangga, 2006) h. 16-17. 18 masalah dalam distribusi kesejahteraan yang adil dan seimbang di antara masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Fukuyama (1995), bahwa perlu disadari, kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial dan tidak bisa dipahami terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi. Sehingga, membahas pembangunan ekonomi di Indonesia dengan memasukkan nilai-nilai Islam bukan suatu hal yang irrelevant. Dengan fakta-fakta yang telah ditunjukan oleh ekonomi syariah yang salah satunya dari perkembangan institusi syariah, maka menurut saya sudah saatnya pemerintah untuk mengambil langkah konkrit sebagai “governance as public” yakni pemerintahan rakyat yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya. Mengambil keputusan bijak untuk kesejahteran rakyat Indonesia. Sudah saatnya ditunggu political action dari pemerintah bukan sekedar political will, dan sudah saatnya pemerinah mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang keadilan dan kesejahteraan. Menyadari akan hal tersebut, sudah semestinya pemerintah menganggap penting untuk mengetahui dan mempraktikan sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan falsafah budaya berekonomi bangsa berdasarkan kepentingan rakyat Indonsia kebanyakan. Sebuah sistem ekonomi yang dapat merealisasikan cita-cita bernegara dan berbangsa seperti diamanatkan UUD 45 dan Pancasila, yakni menciptakan masyarakat yang ”adil dan makmur” (redistribution with growth), bukan masyarakat yang ”makmur baru adil” (redistribution from growth) ala kapitalisme liberal. 17 Dalam pengertian ini, maka kemakmuran materialisme bukanlah tujuan utama tetapi hanyalah merupakan suatu produk dari suatu ”strategi pembangunan” yang diterapkan, jadi masih ada tujuan utama yang lainnya yang bersifat non ekonomi yang harus dicapai. Berdasarkan pada pemahaman normatif tersebut maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan sistem ekonomi syariah, yakni suatu sistem yang mengakui kebebasan hak individu dalam ekonomi, bahkan melindungi hal tersebut dari ketidakadilan dan kezaliman. Namun dalam interksinya, prioritas utama terletak pada kepentingan kolektif dengan menggunakan parameter syariah yang khas. Sistem Ekonomi Pancasila 17 Budhy Munawar dan Moh Shofan, Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme, (Jakarta: Gramedia, 2010,hal – 77-78 19 Sistem ekonomi yang hanya dimiliki oleh Negara Indonesia memiliki lima cirri-ciri yang tentunya memiliki kekurangan dalam penggunaannya. Kelima cirri tersebut antara lain : 1. Peranan negara beserta aparatur negara sangat penting, akan tetapi tidak dominan untuk mencegah tumbuhnya sistem etatisme atau serba negara. Seharusnya dalam proses pengaturan tata negara dengan pemerintah yang memiliki kedaulatan terhadap rakyat, para aparatur negara diberikan kewajiban dan wewenang untuk mengatur tumbuhnya sistem etatisme atau perekonomian negara. Setiap aparatur seharusnya memiliki kepedulian dan tanggung jawab sehingga bias membantu dalam sistem ekonomi yang berlaku. Sikap pihak swasta yang seenaknya saja akan bisa terminimalisir karena adanya peran aktif dari aparatur negara, setelah selama ini banyak pihak swasta yang meraup keuntungan secara banyak dan berlebihan, dengan adanya anggota aparatur negara yang bertanggung jawab tentu bias mengurangi profitabilitas di pihak swasta dan asing. Pihak asing dan swastapun kemungkinan akan sedikit melemah karena sikap tegas yang dimiliki aparatur negara. Tegas hukum yang menjadi kewajiban dan wewenang aparatur negara merupakan salah satu hal yang penting dalam mencegah tumbuhnya etatisme atau serba negara. 2. Dalam sistem ekonomi pancasila maka hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Merupakan hal yang sangat sulit di Indonesia, penggunaan modal tentu dalam prakteknya menjadi salah satu factor yang penting dalam etatisme sebuah negara. Lembaga-lembaga ekonomi ini memulai segala usahanya dengan berawal dari modal. Modal dapat berbentuk benda material seperti uang, emas, perak dan lai-lain. Sedangkan barang non-material sangat sulit disamakan dengan modal 3. Masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi pancasila. Tentunya dalam setiap tindakan perlunya pengawasan dalam ahli yang memiliki wewenang. Jika dalam penggunaannya selalu masyarakat yang memiliki kekuasaan, maka tidak menutup kemungkinan ada beberapa pihak yang ingin mengambil keuntungan jauh lebih banyak dari yang lain dan bahkan tidak segan-segan untuk menghancurkan usaha orang lain agar dapat memonopoli pasar. 4. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Memang benar bahwa air, tanah dan semua 20 yang dimiliki alam diatur oleh pemerintah. Tetapi dalam penggunaannya apakah harus dengan prosedur yang rumit ? rakyat yang ingin berusaha dengan hasil alam sering mengeluh dengan keadaan yang rumit ketika berurusan dengan perizinan dari pemerintah dan proses distribusi yang tidak dibantu maksimal oleh pemerintah. 5. Sistem ekonomi pancasila tidak bebas nilai. Sistem nilai inilah yang mempengaruhi kelakuan pelaku ekonomi. Dalam hal ini pengertian nilai dapat diartikan berbeda-beda dalam pandangan setiap orang. Kurangnya penjelasan dan tata tertib penggunaanya menyebabkan banyak hal yang menjadi salah dalam hal ini.18 Aturan penggunaan dan tata tertib yang jelas dalam sistem ekonomi pancasila masih perlu ditingkatka lagi, banyak orang yang mengartikan secara salah. Mengakibatkan sistem ekonomi yang ada di Indonesia seperti setengah kapitalis dan setengah liberalis. Yang harus dihindarkan dalam demokrasi ekonomi pancasila : 1. Sistem ekonomi liberal yang mengeksploitasi dan menindas 2. Sistem ekonomi komando yang dikuasai oleh pemerintah 3. Persaingan tidak sehat ( pemusatan ekonomi pada satu kelompok / monopoli yang merugikan masyarakat )18. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakunkan oleh pemerintah dan swasta.Sulit menentukan batas antara sumber – sumber produksi yang dapat dikuasai oleh swasta dan pemerintah. Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor – faktor produksi, tak terdapat alas an untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalistik. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk individual atas faktor – faktor produksi, kecuali untuk sumber daya sumber aya yang banyak menguasai bajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini di atur dengan tegas oleh Pasal 33 UUD 1945. Jadi, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme an bukan pula sosialisme. Kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip – prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum di amandemen tahun 2000 yakni sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi yang menitikberatkan pada koperasi terutama pada masa Orde lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang. Dalam masa pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalan nya masa reformasi muncul pula istilah 18 Op.cit.hlm.126 21 ekonomi kerakyatan. Tetapi inipun belum banyak dikenal, karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran yakni sistem ekonomi Pancasila, di sampine ekonomi yang menitikberatkan kepada peran koperasi dalam perekonomianIndonesia. Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang di anut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila ke lima Pancasila yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya yang merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas – jelas menentang sistem individualism liberal atau free fight liberalism (sistem ekonomi kapitalisme ekstrem) dan sistem ekonomi komando (sistem ekonomi sosialisme ekstrem). Sebuah contoh pandangan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Majelis Permusyawaratan Rakyat pada periode 1999–2004 mengamandemen UndangUndang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan Calon Presiden Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Hasyim Muzadi pada pemilu Tahun 2004. Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat. Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraanrakyat. Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP4R,sebuah lembaga kepresidenan yang saat ini diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto (Marsilam Simandjuntak pada saat pembentukan) pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan 22 Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keteranganpers. Kelemahan yang tercatat dalam sejarah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono antara lain : a. Lebih memihak investor luar negeri dibanding dengan rakyat b. Masih belum secara tegas menghilangkan ketergantungan dengan negara luar untuk menciptakan iklim yang berdikari Solusi Ekonomi Islam Selanjutnya yang menjadi permasalahan utama dari ekonomi kapitalis dan liberalis terkait Kelangkaan atau scarcity, maka mereka menjadikan Produksi sebesar-besarnya sebagai jawaban atas permasalah tersebut. Ini pun tidak tepat, sebab dari awal pemetaan masalahnya sendiri sudah keliru, maka pasti jawaban yang di berikannyapun akan keliru. Mengapa? pada dasarnya saat ini jika kita melihat fakta yang ada justru permasalah utama itu bukan pada kelangkaan melainkan pada distribusi kekayaan yang ada pada masyarakat tidak merata. Hal inilah yang terjadi saat ini, di Indonesia misalnya betapa ironi sampai saat ini Indonesia masih tergolong kedalam negara yang berada dibawah garis kemiskinan. Jika melihat fakta diatas sejatinya kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi permasalahan tersebut bukanlah diakibatkan karena faktor kelangkaan barang dan jasa melainkan faktor kesenjangan ekonomi, yaitu tidak meratanya distribusi kekayaan yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Islam memandang bahwa permasalahan utama ekonomi saat ini bukanlah didasarkan atas kelangkaan barang dan jasa kemudian menjadikan Produksi yang sebesar-besarnya sebagai solusi untuk menutupi kelangkaan tersebut. Permasalahan utamanya justru terletak pada kekayaan yang Allah ciptakan di dunia ini tidar beredar di kalangan masyarakat. Dengan kata lain bahwa ekonomi islam memandang permasalah utama ekonomi saat ini yaitu terletak pada distibusi kekayaan yang tidak merata. Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintahan dalam merecovery ekonomi Indonesia adalah penerapan ekonomi syari’ah. Ekonomi syari’ah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. 23 Ekonomi islam yang menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global, seperti Rodney Shakespeare (United Kingdom) dan Volker Nienhaus (Jerman). Ke depan pemerintah perlu memberikan perhatian besar kepada sistem ekonomi Islam yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis. Sistem ekonomi Islam yang diwakili lembaga perbankan syari’ah telah menunjukkan ketangguhannya bisa bertahan karena ia menggunakan sistemi hasil sehingga tidak mengalami negative spread sebagaimana bank-bank konvensional. Bahkan perbankan syariah semakin berkembang di masa-masa yang sangat sulit tersebut. Sementara bank-bank raksasa mengalami keterpurukan hebat yang berakhir pada likuidasi, sebagian bank konvensional lainnya terpaksa direkap oleh pemerintah dalam jumlah besar Rp 650 triliun. Setiap tahun APBN kita dikuras lagi oleh keperluan membayar bunga obligasi rekap tersebut. Dana APBN yang seharusnya diutamakan untuk pengentasan kemiskinan rakyat, tetapi justru digunakan untuk membantu bank-bank konvensional. Inilah faktanya, kalau kita masih mempertahakan sistem ekonomi kapitalisme yang ribawi. Selama ini, sistem ekonomi dan keuangan syari’ah kurang mendapat tempat yang memungkinkannya untuk berkembang. Ekonomi Islam belum menjadi perhatian pemerintah. Sistem ini mempunyai banyak keunggulan untuk diterapkan, Ekonomi Islam bagaikan pohon tumbuhan yang bagus dan potensial, tapi dibiarkan saja, tidak dipupuk dan disiram. Akibatnya, pertumbuhannya sangat lambat, karena kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkompeten, seperti Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Industri, BAPENAS, DPR dan Menteri yang terkait lainnya.19 Keberhasilan Malaysia mengembangkan ekonomi Islam secara signifikan dan menjadi teladan dunia internasional, adalah disebabkan karena kebijakan Mahathir yang secara serius mengembangkan ekonomi Islam. Mereka tampil sebagai pelopor kebangkitan ekonomi Islam, dengan kebijakan yang sungguh-sungguh membangun kekuatan ekonomi berdasarkan prinsip syari’ah. Indonesia yang jauh lebih dulu merdeka dan menentukan nasibnya sendiri, kini tertinggal jauh dari Malaysia. Kebijakan-kebijakan Mahathir dan juga Anwar Ibrahim ketika itu dengan sistem syari’ah, telah mampu mengangkat ekonomi Malaysia setara dengan Singapura. Tanpa kebijakan mereka, tentu tidak mungkin ekonomi Islam terangkat seperti sekarang, tanpa 19 Mubyarto dan Boediono, “Ekonomi Pancasila”(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1994) hlm. 93 24 kebijakan mereka tidak mungkin terjadi perubahan pendapatan masyarakat Islam secara signifikan. Mereka bukan saja berhasil membangun perbankan, asuransi, pasar modal, tabungan haji dan lembaga keuagan lainnya secara sistem syari’ah, tetapi juga telah mampu membangun peradaban ekonomi baik mikro maupun makro dengan didasari prinsip nilai-nilai Islami. Aplikasi ekonomi Islam bukanlah untuk kepentingan ummat Islam saja. Penilaian sektarianisme bagi penerapan ekonomi Islam seperti itu sangat keliru, sebab ekonomi Islam yang konsen pada penegakan prinsip keadilan dan membawa rahmat untuk semua orang tidak diperuntukkan bagi ummat Islam saja, dan karena itu ekonomi Islam bersifat inklusif. Implementasi sistem ekonomi konvensional yang menempatkan uang sebagai komoditi menjadi salah satu penyebab timbulnya krisis global. Sistem ekonomi syariah menjamin bahwa praktik perbankan secara langsung berhubungan dengan ekonomi riil. Pihak bank dan nasabah memiliki kekuatan yang seimbang jika usaha dalam keadaan untung ataupun rugi. Kunci keberhasilan bank-bank syariah menghadapi krisis ekonomi global tidak semata karena faktor kuatnya fondasi ekonomi yang dibangun. Dukungan dari masyarakat yang tetap mempercayakan keuangan mereka pada bank syariah juga turut serta. Terdapat prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah yang tidak dimiliki ekonomi konvensional. Kelima prinsip itu antara lain kepatuhan pada aturan agama, tidak dikenakan bunga (riba) pada transaksi apapun, uang hanya diinvestasikan untuk tujuan mulia (halal), adanya pembagian risiko di antara mitra bisnis, dan pembiayaan harus didasarkan atas aset riil. Kepatuhan pada aturan agama, sebagai pembanding, dalam sistem ekonomi konvensional, urusan agama dan perbankan terpisah. Artinya, bank hanya tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Agama islam didatangkan dengan seperangkat ajaran yang lengkap dan sempurna tentang pengelolaan harta. Dalam islam, pemilik mutlak harta adalah Allah SWT. Harta yang dimiliki merupakan amanah. Orang yang dianugerahi kekayaan harus membayar zakat. Zakat bukan berdasarkan pendapatan tetapi berdasarkan banyaknya harta dan aset yang dimiliki. Zakat adalah memberikan bagian yang merupakan hak orang miskin. Penerapan konsep ini dalam hidup membuat hidup lebih aman, lebih tenang, lebih berkah dan lebih menguntungkan dunia akhirat. Sistem konvensional menerapkan bunga pada setiap transaksi. Sistem ekonomi syariah mengharamkan riba. Riba termasuk transaksi bisnis yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Pengharaman riba adalah upaya untuk peningkatan 25 kesejahteraan yang dijunjung tinggi oleh ekonomi syariah. Sistem konvensional tidak menjamin bahwa harta yang diinvestasikan hanya dipergunakan untuk jenis usaha yang halal. Dalam sistem ekonomi syariah uang yang diinvestasikan harus diketahui diinvestasikan dalam bentuk usaha atau bisnis apa. Investasi tersebut harus dijalankan dalam wujud usaha yang halal bukan dalam usaha yang bertentangan dengan syariah islam. Ekonomi konvensional cenderung menguntungkan satu pihak tertentu. Berbeda dengan ekonomi syariah yang mencoba memberikan kemaslahatan bersama bagi semua pihak yang terlibat transaksi. Ini dapat dilihat dari larangan mendasar yang diberlakukan dalam ekonomi syariah, yakni diharamkannya bunga (riba), ketidakpastian, dan spekulasi (judi). Semua larangan tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Dalam kehidupan ekonomi Islam, setiap transaksi perdagangan harus dijauhkan dari unsur-unsur spekulatif, riba, gharar, majhul, dharar, mengandung penipuan, dan yang sejenisnya. Unsur-unsur tersebut diatas, sebagian besarnya tergolong aktifitas-aktifitas non real. Sebagian lainnya mengandung ketidakjelasan pemilikan. Sisanya mengandung kemungkinan munculnya perselisihan. Islam telah meletakkan transaksi antar dua pihak sebagai sesuatu yang menguntungkan keduanya; memperoleh manfaat yang real dengan memberikan kompensasi yang juga bersifat real. Transaksinya bersifat jelas, transparan, dan bermanfaat.20 Karena itu, dalam transaksi perdagangan dan keuangan, apapun bentuknya, aspekaspek non real dicela dan dicampakkan. Sedangkan sektor real memperoleh dorongan, perlindungan, dan pujian. Hal itu tampak dalam instrumen- instumen ekonomi. Dalam ekonomi islam juga mendapat pengaruh dengan kehadiran inflasi. Inflasi merupakan suatu kemudlaratan ekonomi yang sejatinya harus ditekan, karena dengan terjadinya inflasi berarti telah terjadi sebuah fenomena yang signifikan terhadap meningkatnya kemiskinan masyarakat. Dengan demikian, maka penerapan sistem mata uang dinar dan dirham secara luas, akan ikut mengurangi tingkat inflasi yang selama ini terus membayangi sistem perekonomian berbagai negara akibat penerapan sistem ekonomi 20 Ibid. hlm.109 26 konvensional (kapitalisme) yang menggunakan uang kertas (fiat money) yang tak terkendali. Sehingga berkurangnya angka inflasi sebagai dampak positif dari diterapkannya gold dinar, sesungguhnya merupakan upaya menghilangkan belenggu kemiskinan masyarakat. Dengan demikian, maka jika stabilitas perekonomian suatu negara ingin terwujud, solusi jitunya adalah dengan “bergantinya penggunaan sistem keuangan dari uang kertas ke uang emas”. Kita yakin bahwa sejalan dengan akan kembalinya kejayaan Islam dan umatnya untuk kali ke dua, penerapan kembali dinar dan dirham juga merupakan suatu keniscayaan, karena penerapan dinar akan menciptakan kemashlahatan dan keadilan ekonomi. Jika kita simak, ternyata dengan diterapkannya mata uang dinar dan dirham akan didapatkan beberapa keunggulan, baik secara mikro maupun makro ekonomi, diantaranya:  Gold dinar memiliki stabilitas tinggi yang nilainya tidak fluktuatif sehingga jika dikomparasi dengan mata uang lainnya tidak akan terdepresiasi bahkan terus terapresiasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pada zaman Nabi Muhammad Saw, harga seekor ayam harganya satu dirham, dimana dengan uang yang sama (satu dirham saat ini setara dengan tiga gram perak), seekor ayam masih bisa kita dibeli. Hal ini membuktikan bahwa emas (dinar) dan perak (dirham) merupakan extra ordinary currency (anti inflasi). Sehingga pada masa kerasulan Muhammad Saw yang dilanjutkan oleh Khulafaur-Rasyidin dan para Khalifah sesudahnya dalam pengelolaan pemerintahannya sangat jarang terjadi resesi ekonomi.  Gold dinar merupakan mata uang yang berbasis komoditi (commodity money), karena adanya keseimbangan antara nilai instrinsik dengan nilai nominal yang terdapat pada gold dinar. Bahkan nilai instrinsik dari gold dinar merupakan garansi dan perlindungan jika terjadinya situasi eksternal yang tidak diinginkan.  Penerapan dinar dan dirham akan terhindarkan dari upaya menjadikan uang sebagai komoditas. Krisis ekonomi global saat ini diantaranya terjadi karena tidak difungsikannya secara penuh uang sebagaimana mestinya sebagai alat tukar, akan tetapi telah bergeser menjadi komoditas yang diperjualbelikan sehingga sangat menguntungkan bagi para spekulan pada berbagai transaksi maya di pasar uang. Kondisi tersebut akan menguntungkan bagi para pihak yang memiliki dana banyak untuk mengendalikan pasar uang, sehingga terjadilah ketergantungan suatu negara yang labil dalam hal politik maupun ekonominya terhadap negara yang memiliki power. Secara politis, penerapan gold dinar dalam sistem keuangan suatu 27 negara akan memandirikan suatu negara, sehingga tidak lagi tergantung pada dominasi negara luar. Karena penerapan sistem ekonomi dengan menggunakan keuangan gold dinar, berarti menerapkan sistem ekonomi berbasis keadilan (fairness), yang mana faktor keadilan ini tidak dimiliki oleh sistem manapun selain sistem Islam.  Tidak seperti halnya mata uang kertas yang sangat mudah untuk dipalsukan, maka penggunaan gold dinar dapat menghilangkan upaya pemalsuan uang dari pihak-pihak tertentu. Tidak terjadinya jurang pemisah yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin dengan terdistribusinya pendapatan melalui pengelolaan zakat yang tepat sasaran serta diberlakukannya mata uang dinar dan dirham akan menjadikan sebuah keseimbangan antara sektor finansial dengan sektor riil, karena jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian, sehingga perkembangan sektor keuangan tidak akan berjalan sendiri, tanpa terkait dengan sektor ril. Hal ini akan berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus terciptanya stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, sektor finansial selalu mengikuti pertumbuhan sektor ril. Inilah perbedaan konsep ekonomi dalam Islam dengan konsep ekonomi konvensional yang kapitalistik, dimana dalam ekonomi kapital, pemisahan antara sektor finansial dengan sektor ril merupakan keniscayaan. Implikasi dari adanya pemisahan itu, maka ekonomi dunia sangat rawan terhadap gonjang-ganjing krisis. Hal ini disebabkan pelaku ekonomi menggunakan uang tidak untuk kepentingan sektor ril, tetapi untuk kepentingan spekulasi mata uang semata. Akibat adanya spekulasi tersebut, maka jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang pada sektor ril. BAB III KESIMPULAN 28 Tentunya dalam setiap keputusan memiliki resiko juga, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan sistem ekonomi pancasila, maka dari itu dari pemerintah sampai ke kalangan masyarakat harus mempersiapkan semuanya untuk keadaan ekonomi yang bersaing dengan keadaan ekonomi dunia yang terdiri dari banyak sistem seperti contohnya kapitalis dan liberalis. Walaupun kebanyakan negara kapitalis jauh lebih maju dibandingkan dengan negara yang menganut sistem ekonomi Pancasila, namun sebenarnya yang dicari dalam proses ekonomi menurut ekonomi islam adalah falah, di mana ketenangan bathin juga merupakan suatu keuntungan yang besar. Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintahan dalam merecovery ekonomi Indonesia adalah penerapan ekonomi syari’ah. Ekonomi syari’ah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. DAFTAR PUSTAKA Buku 29 Harto , Rahmad Budi. 2008. Pesta Sudah Usai. Jakarta : Republika. Budiman, Arief. 1990. Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial Di Indonesia. Jakarta: Gramedia. Sunarsip. 2008. Membedah Anatomi Krisis AS. Jakarta : Republika Hafidhuddin,Didin. 2008. Hijrah Menuju Ekonomi Syariah. Jakarta : Republik. Raharjo, M. Dawam. 2005. Kapitalisme Dulu dan Sekarang. Jakarta: LP3ES Ebenstein, William dan Edwin Fogelman. 1994. Isme-isme Dewasa Ini. Jakarta: Erlangga. Gilpin, Robert. 1987. The Political Economy of International Relations. New Jersey : Princeton University Press. Munawar, Budhy dan Moh Shofan. 2010. Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme. Jakarta: Gramedia. Mubyarto dan Boediono. 1994. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. Deliarnov. 2006. Ekonomi Pancasila. Jakarta : Erlangga Internet www. jurnal.pdii.lipi.go.id. di akses pada tanggal 17 Juni 2011 pukul 22.32 www. dnamora.wordpress.com diakses pada tanggal 4 April 2012 pukul 15.13 30

Judul: Perbandingan Ekonomi Kapitalis Dengan Sosialis

Oleh: Rizki Noval


Ikuti kami