Proposal Penelitian Kualitatif Ilmu Sosial

Oleh Lusi Aditianingsih

193,8 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Proposal Penelitian Kualitatif Ilmu Sosial

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Bagi kebanyakan orang, sakit merupakan peristiwa yang pasti dan mungkin jarang terjadi. Namun ketika peristiwa tersebut terjadi, implikasi biaya pengobatan yang sedemikian besar dapat membebani ekonomi rumah tangga. Keadaan yang tidak menguntungkan tersebut secara langsung dari kantong pribadi. Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapat pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin (Pasal 28H UUD 1945). Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang hingga perubahan UUD 1945 pada Pasal 34 ayat 2, menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat. Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Upaya pemerintah dalam mempercepat terselenggaranya sistem jaminan nasional secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia maka dibentuklah suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Undang-Undang RI No 24 Tahun 2011. Dimana BPJS merupakan transformasi dari empat badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT. Askes, Jamsostek, Taspen dan Asabri. 2 Pelayanan kesehatan adalah subsistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan) dengan sasaran masyarakat (Notoatmodjo,2011). Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.Dimana rumah sakit memegang peranan penting terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009). Rumah sakit merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem SJSN yang diselengarakan oleh BPJS. Dimana dalam BPJS rumah sakit menjadi Penyedia Pelayanan Kesehatan tingkat 2 dan 3. Pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat, akanberpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan, di samping itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan Rumah Sakit juga banyak disorot oleh masyarakat mengenai kinerja tenaga- tenaga kesehatan selain masyarakat juga mengkritisi berbagai aspek yang terdapat dalam pelayanan kesehatan terutama pelayanan keperawatan. Di Rumah Sakit, sumber daya manusia terbanyak yang berinteraksi secara langsung dengan pasien adlah perawat, sehingga kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh perawat dapat dinilai sebagai indicator baik apa buruknya kualitas pelayanan di Rumah Sakit. Berhubung dengan Jaminan Kesehatan yang di mulai pada tahun 2014 yang secara bertahap menuju ke Uviversal Health Coverage. Hal itu menuntut tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada 3 pasien peserta JKN baik di Rumah Sakit Negeri ataupun Rumah Sakit Swasta yang telah ditunjuk. Tujuan Jaminan Kesehatan secara umum yaitu mempermudah masyarakat untk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Penerepan Jaminan Kesehatan Nasional dibawah BPJS kesehatan yang dinilai merupakan tonggak awal dimulainya perubahan layanan kesehatan justru merugikan warga secara nasional, system kepersertaan BPJS kesehatan yang demikian menunjukan tidak adanya sinkronosasi antara BPJS kesehatn dengna Pemprov dan kemenkes secara baik. Seolah-olah BPJS dipaksakan beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 tanpa disertai dengan kesiapan pelaksanaan secara matang, warga miskin dan rentan miskin menjadi peserta JKN dan Jamkesmas adalah yang banyak dirugikan , karena dipaksa melakukan pembayaran layanan kesehatan selama terdaftar di BPJS. Pada system layanan kesehatan juga terlihat tidak begitu baik, protes para dokter akhir-akhir ini sudah menjadi bukti. Buruknya sosialisasi berdampak pada layanan kesehatan yang tidak maksimal, padahal direlokasikan oleh APBN yang anggaran sudah bernilai trilliunan. Warga juga belum memehami mekanisme layanan yang diterapkan dalam program BPJS. Dampaknya tidak maksimalnya layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Pandangan pasien terhadap pelayanan BPJS masih kurang baik, hal ini di tandai dengan sedikitnya para pengguna kartu BPJS untuk mengunakan BPJS. Sebagian masyarakat miskin pemegang kartu jamkesmas masih mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain terkait dengan 4 pelayanan administrasi, perawat, dokter, sarana dan prasarana, uang muka, obat, biaya dan layanan rumah sakit lainya Dalam penelitian yang dilakukan Oleh Halimah Jahid (2013) dengan judul faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien peserta jamkesmas pada ruang rawat inap di rumah sakit Elim Rantepao kabupaten Toraja Utara dengan hasil tidak ada hubungan antara dimensi informasi dengan kepuasan pasien tetapi ada hubungan antara dimensi kesinambungan dengan kinerja perawat. Sedangkan untuk usulan-usulanya adalah agar pihak rumah sakit banyak memasang poster tentang tentang penyuluhan kesehatan agar menambah pengetahuan tentang pelayanan kesehatan serta memperhatikan proses pelayanan kesehatan. Berdasarkan CRC juga masih ditemukan pasien miskin yang enggan menggunakan kartu Jamkesmas, Jamkesda dan Gakin diawal pengobatan karena khawatir ditolak berobat secara halus oleh pihak rumah sakit. Penolakan tersebut disertai alasan seperti tempat tidur penuh, tidak punya peralatan kesehatan, dokter atau obat yang memadai untuk tidak menerima pengobatan pasien tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan rumah sakit bagi pasien miskin belum kunjung membaik. Pasien miskin masih menganggap rumah sakit belum memprioritaskan pelayanan bagi mereka. Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Pasien Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat ”. 5 1.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah kualitas pelayanan Asuransi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat. 1. Kurang maksimalnya pelayanan petugas Kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat. 2. Tidak tersedianya obat-obatan yang ditanggung Askes di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat. 1.3. Fokus Penelitian Masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah tentang Kualitas Pelayanan Asuransi Kesehatan, penelitian ini di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat, khususnya layanan BPJS Kesehatan. 1.4. Rumusan Permasalahan Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan permasalahannya adalah “Bagaimana Kualitas Pelayanan Petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat kepada pasien peserta BPJS Kesehatan?”. 6 1.5. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat. 1.6. Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan dan memperkaya ilmu administrasi negara khususnya mengenai masalah Kualitas Pelayanan Asuransi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat terhadap peserta BPJS Kesehatan. 1.6.2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan Kualitas Pelayanan Asuransi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat terhadap peserta BPJS Kesehatan serta dapat dijadikan literatur bagi para peneliti yang akan meneliti tentang Kualitas Pelayanan. 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Tinjauan Pustaka 2.1.1. Pelayanan Pelayanan merupakan suatu bentuk perwujudan dari perbuatan yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk jasa. Menurut Gronnroos (dalam Ratminto, 2005:2) bahwa pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau halhal yang lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Menurut Sianipar (2000:6) mengemukakan bahwa pelayanan adalah suatu cara melayani atau membantu menyiapkan dan menyelesaikan keperluan dan kebutuhan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa penyedia jasa harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam bidang tertentu agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa. Di dalam pelayanan, petugas sangat berperan penting dalam melayani pelanggan. Sebagaimana menurut Siagian (1989:20) bahwa perilaku adalah seluruh tabiat dan sifat seseorang yang tercermin dalam ucapan dan tindak-tanduknya sebagai anggota organisasi. 8 Perilaku yang tercermin dalam tabiat dan sifat tersebut merupakan kepribadian orang yang bersangkutan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 1. Faktor pendidikan, sifat-sifat yang timbul dan berkembang sebagai hasil dari hal-hal yang diperoleh di sekolah. 2. Faktor Genetik, sifat-sifat dibawa sejak lahir dan diwarisi dari orang tua. 3. Faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan di luar lingkungan keluarga. 4. Faktor pengalaman di luar lingkungan di atas. Dwiyanto (2005:208) menyatakan agar pelayanan dapat memuaskan orang atau kelompok orang lain yang dilayani, maka pelaku yang bertugas melayani harus memenuhi Empat kriteria pokok yaitu: (1) Tingkah laku yang sopan (2) Cara penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan (3) Waktu penyampaian yang tepat (4) Keramah tamahan. Kriteria-kriteria pelayanan yang memuaskan menurut Waworuntu (1997:30) adalah: (1) Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi (2) Mampu memberikan pelayanan yang baik (3) Tidak berbelit-belit (4) Menyingkat waktu tunggu masyarakat 9 (5) Dapat menguntungkan semua pihak. Sedangkan pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Kep.MenPan No. 63/ KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat oleh penyelenggara Negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian menurut Dwiyanto (2005:141) mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam Undang-Undang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada: a. Kepentingan umum 10 b. Kepastian hukum c. Kesamaan hak d. Keseimbangan hak dan kewajiban e. Keprofesionalan f. Partisipatif g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif h. Keterbukaan i. Akuntabilitas j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan k. Kecepatan waktu, dan l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Dalam kaitannya dengan pelayanan maka dituntut pelayanan yang prima bagi masyarakat. Menurut Brata (2000:97) pelayanan yang prima adalah suatusikap atau tatanan cara kerja karyawan dalam melayani pelanggan secara memuaskan. Dalam hal ini agar masyarakat merasa puas, maka setiap pegawai harus memiliki keterampilan, keahlian, kecakapan dan professional dalam melayani, menanggapi kebuhan keperluan dan keluhan orang lain dengan sasaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat (murah, cepat, mudah, dan bermutu). Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa pelayanan merupakan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan orang yang dilayani, apakah dalam bentuk pelayanan sosial, jasa ekonomi, jasa hukum, 11 jasa administrasi dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan dan selera pelanggan. Untuk mengukur pelayanan yang bermutu, bagaimana pernyataan dari Sadono (1996:228), bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk pelayanan adalah: a. Usaha untuk mendekati masyarakat dengan memandang kepentingan masyarakat ramai. b. Jenis kelamin akan mempengaruhi cara melayani misalnya cara menyebut mereka. c. Jenis barang dan jasa, seperti ada jenis barang yang ukup dipajang sesudah memberikan informasi tetapi ada juga perlu pelayanan ekstra terutama pelayanan jasa. d. Latar belakang pendidikan, karena penampilan dapat menjadi salah satu ukuran dalam memberikan pelayanan sehingga yang dilayani ada rasa kepercayaan, dan keyakinan yang tinggi. e. Bahasa untuk komunikasi langsung harus dapat dimengerti apakah dengan berkomunikasi langsung ataupun melalui komunikasi isyarat. f. Fasilitas yang cukup memadai, karena merupakan alat bantu dalam memberikan pelayanan. Faktor-faktor tersebut di atas merupakan gambaran bagi petugas selaku pemberi pelayanan kepada individu atau kelompok, karena seorang pemakai jasa langsung berhubungan dengan pemberi jasa. Di samping itu 12 masyarakat juga dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan. Menurut Moenir (2000:41) bentuk pelayanan yang diharapkan publik adalah: 1. Adanya kemudahan dalam pengurusan administrasi dan kepentingan 2. Adanya pelayanan yang wajar 3. Pelayanan yang jujur dan terus terang atau terbuka yaitu apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan. 4. Pelayanan yang adil atau perlakuan yang sama yaitu pelayanan yang diberikan tidak memandang dan membedakan status masyarakat. Pengertian pelayanan kesehatan lainnya, dikemukakan oleh Gani (1996) bahwa pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berupa tindakan penyembuhan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan fungsi organ tubuh seperti sedia kala. Berdasarkan rumusan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tergantung dari beberapa faktor yakni: 1. Pengorganisasian pelayanan: pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama sebagai anggota dalam suatu organisasi. 2. Tujuan atau ruang lingkup kegiatan: pencegahan penyembuhan / pengobatan dan pemulihan kesehatan. penyakit, 13 3. Sasaran pelayanan: perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan rumah sakit merupakan salah satu bentuk upaya yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan rumah sakit berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Manajemen rumah sakit harus berupaya memuaskan pasiennya, dalam hal ini masyarakat dengan berbagai tingkat kebutuhannya. Sebuah rumah sakit didirikan dan dijalankan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk perawatan, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis atau non medis, dan tindakan diagnosis lainnya yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien dalam batas-batas kemampuan teknologi dan sarana yang disediakan di rumah sakit. Disamping itu rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, dan sesuai dengan kemajuan teknologi kedokteran sehingga dapat berfungsi sebagai rujukan rumah sakit sesuai dengan tingkatan rumah sakitnya. Pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah kegiatan pelayanan berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat insap, pelayanan administrasi, pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medic dan penunjang medik. Sedangkan untuk dapat disebut 14 sebagai bentuk pelayanan kesehatan, baik dari jenis pelayanan kesehatan kedokteran maupun dari jenis pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki berbagai syarat pokok. Syarat pokok yang dimaksud adalah: 1. Tersedia dan berkesinambungan Syarat yang pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat serta bersifat berkesinambungan. 2. Dapat diterima dan wajar Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah dapat diterima oleh masyarakat serta bersifat wajar. Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. 3. Mudah dicapai Syarat pokok yang ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dicapai oleh masyarakat (dari sudut lokasi). 4. Mudah dijangkau Syarat pokok yang keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini termasuk dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus dapat diupayakan pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. 15 5. Bermutu Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah bermutu. Pengertian yang dimaksud disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Pelayanan yang diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan berbeda dengan pelayanan yang diberikan pada pasien umum. Hal ini dapat dilihat dalam pembatasan pelayanan yang diberikan pada peserta BPJS Kesehatan. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 2.1.2. Konsep Kualitas Pelayanan Menurut Supriyanto dan Sugiyanti (2003:18), bahwa kualitas pelayanan harus memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan yang sering dijumpai di berbagai bidang kajian yaitu: 1. Proses pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur pelayanan yang standar. 2. Petugas pelayanan memiliki kompetensi yang diperlukan. 16 3. Pelaksanaan pelayanan didukung dengan teknologi, sarana dan prasarana yang memadai. 4. Pelayanan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik. 5. Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan pelanggan. 6. Pelaksanaan pelayanan dapat memuaskan petugas pelayanan. 7. Pelaksanaan pelayanan mendatangkan keuntungan bagi penyedia pelayanan. Menurut Kotler (2003:116), bahwa kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen/ pelanggan. Persepsi pelanggan/ konsumen terhadap kualitas layanan itu sendiri merupakan penilaian menyeluruh pelanggan/konsumen atas keandalan atau keunggulan terhadap suatu layanan. Terdapat 5 (lima) determinan kualitas jasa layanan menurut Kotler yang dapat dirinci sebagai berikut: 1. Reliability (keandalan), yaitu: Reliability adalah kemampuan penyedia jasa memberikan secara akurat apa yang dijanjikan atau disepakati dengan pelanggan. 2. Assurance (keyakinan) Assurance adalah jaminan, garansi yang dapat diberikan penyedia jasa atas suatu jasa yang ditawarkan untuk membangkitkan keyakinan pelanggan atas kemampuan pegawai (pengetahuan, keahlian, sikap) dalam memperoleh suatu jasa yang ditawarkan atau diterima pelanggan. 17 3. Tangibles (berwujud) Tangibles adalah jasa yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan dan penampilan personil penyedia jasa. 4. Emphaty (empati) Emphaty adalah tingkat perhatian dan kepedulian penyedia jasa atas kepentingan, kebutuhan, keluhan pelanggan (penerima jasa). 5. Responsivieness (daya tanggap) Responsivieness adalah suatu rasa tanggung jawab, komitmen memberikan jasa layanan prima serta dalam membantu menyelesaikan kesulitan yang mungkin timbul saat memakai jasa yang diterima pelanggan. Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 disebutkan bahwa untuk mencapai kualitas pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut : 1) Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 2) Kejelasan Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 18 b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 3) Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4) Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 5) Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 6) Tanggung Jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 7) Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi Telekomunikasi dan Informatika. 8) Kemudahan akses tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi Telekomunikasi dan Informatika. 19 9) Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 10) Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti Parkir, Toilet, tempat ibadah dan lain-lain. Untuk mencapai kualitas pelayanan dan memuaskan pelanggan, tidak mudah dan dituntut profesionalisme petugas, sikap dan perilaku serta mentaati prosedur yang telah ditentukan. Disamping itu baik tidaknya kualitas layanan penilaiannya bukanlah didasarkan pada persepsi pemberi layanan melainkan berdasarkan persepsi pelanggan/ konsumen. Seperti yang dikemukakan Kotler (2003:116), bahwa kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan konsumen dan berakhir pada persepsi konsumen/ pelanggan. Persepsi pelanggan/ konsumen terhadap kualitas layanan itu sendiri merupakan penilaian menyeluruh pelanggan/ konsumen atas keandalan atau keunggulan terhadap suatu layanan. 2.1.3. BPJS Kesehatan Jaminan sosial merupakan sistem proteksi yang diberikan kepada setiap warga negara untuk mencegah hal-hal yang tidak dapat diprediksikankarena adanya risiko-risiko sosial ekonomi yang dapat 20 menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam kesehatan. Oleh karena itu, jaminan sosial hadir sebagai salah satu pilar kesejahteraan yang bersifat operasional. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terbentuklah BPJS yang berlaku mulai Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. BPJS merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Berdasarkan Undang-undang Nomor24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT Jamsostek.Pada awal 2014, PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 PT Jamsostek yang akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Perusahaan farmasi menjadi salah satu pihak yang terkena dampak dari lahirnya BPJS Kesehatan. Dimana salah satu dampak tersebut adalah terhadap Pengadaan Barang dan Jasa. Semula perjanjian dilakukan hanya secara bilateral antara perusahaan farmasi dengan PT Askes (Askes) untuk memasukkan obat-obatan milik perusahaan farmasi ke Askes. Namun, setelah lahirnya BPJS, perusahaan farmasi mau tidak mau ikut serta dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah demi mempertahankan eksistensinya dalam rangka penjualan obat dipasaran BPJS Kesehatan. Dimana hal tersebut menjadi hal baru untuk 21 perusahaan farmasi untuk beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik di dalam BPJS maupun ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain hal tersebut, dampak lainnya adalah BPJS memaksa agar perusahaan farmasi membuat produk generik yang notabene harganya jauh lebih murah dibandingkan harga obat yang biasanya dijual oleh perusahaan farmasi dipasaran, apabila tidak perusahaan farmasi akan tertutup kemungkinan untuk dapat ambil andil dalam pengadaan barang dan jasa dalam BPJS dalam tender obat generik, perusahaan farmasi hanya dapat berjuang di kategori non generik. Dalam menentukan HPS, pemerintah menetapkan bahwa HPS yang ditawarkan untuk setiap item obat, sudah termasuk keuntungan dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, biaya distribusi dan asuransinya ke lokasi (dengan kata lain HPS sudah termasuk pajak dan biaya lain-lainnya). Perusahaan farmasi akan menghabiskan cost yang lebih banyak apabila perusahaan farmasi tidak mempunyai distributor yang berada di daerah-daerah tujuan BPJS, karena nantinya perusahaan farmasi akan memanfaatkan distributornya di daerah-daerah tertentu untuk memasok obat. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di BPJS Kesehatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) berperan penting dalam penyusunan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Salah satu diantaranya adalah penyusunan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terhadap terbitnya Perpres tersebut diharapkan mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat; efisiensi belanja negara dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD; tersedianya aturan, sistem, metode dan prosedur lelang yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance; tumbuh berkembangnya proses inovasi, suburnya ekonomi kreatif, dan kemandirian industri; terciptanya sistem reward 22 dan punishment yang lebih adil; dan adanya kepastian aturan yang sebelumnya dianggap belum jelas. Selanjutnya, Peraturan Presiden dibuat sebagai pelaksanaan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang DJSN dan UndangUndang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Ada 7 Pasal Undang-Undang SJSN yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yaitu Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (2). Dalam Undang-Undang BPJS terdapat 2 Pasal yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (5) huruf a. Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan perlu diprioritaskan untuk mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan, mulai 1 Januari 2014. Menurut Pasal 70 huruf a Undang-Undang BPJS Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan harus ditetapkan paling lama pada tanggal 25 November 2012. Maksudnya aga Peraturan Presiden tersebut dapat dijadikan pedoman dalam mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan mengatur secara komprehensif mengenai besaran Iuran, tambahan Iuran dan tata cara pembayaran Iuran, penahapan pendaftaran peserta, kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, manfaat Jaminan Kesehatan, pelayanan kesehatan dan urun biaya, kewajiban BPJS Kesehatan memeberikan kompensasi, jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan lain-lain. Sebagai peraturan pelaksanaan, Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan harus bersifat operasional dan dirumuskan secara jernih (clear) dan efektif, agar program Jaminan Kesehatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan harus secara konsisten menjabarkan ketentuan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS yang memberi pendelegasian, agar tujuan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dapat 23 dicapai yaitu untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. 2.2. Hasil Penelitian yang Relevan Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis meninjau beberapa penelitian yang relevan sebelumnya dengan skripsi dan bahasa yang kurang lebih sama. Hal ini bertujuan agar penelitian ini sah dan menjaga keaslian tulisan. Penulis meninjau beberapa penelitian yang relevan sebelumnya juga sebagai rujukan dan sebagai bahan referensi dalam menulis. Berikut ini beberapa penelitian yang dilakukan oleh Amienk dan Ratih Widianti dengan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian yang digunakan peneliti sebagai bahan rujukan penelitian. Amienk , 2013. Pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman terhadap pasien Asuransi Kesehatan (ASKES), Makalah. Polman : Akademi Keperawatan Polewali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian Amienk adalah bagaimanakah pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman terhadap Pasien Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelayanan Rumah Sakit Umum Kabupaten Polman Terhadap Pasien Asuransi Kesehatan (ASKES). Sedangkan hasil penelitiannya adalah menunjukan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman terhadap pasien ASKES mampu memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan berkelanjutan, pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi pelayanan medis maupun pelayanan 24 non medis. Namun, pada dasarnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman ditunjang beberapa bidang, antara lain mengenai sumber daya manusia, efektivitas pelayanan kesehatan dan factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan. Pelayanan rumah sakit umum daerah kabupaten Polman terhadap pasien askes adalah mengenai sumber daya manusia, administrasi, sistem informasi, dan mutu pelayanan dinyatakan efektif. Sedangkan pelayanan medis medis secara umum, berupa pasien rawat jalan dan rawat inap sudah memenuhi standarisasi pelayanan yang efektif. Sarana dan prasarana di rumah sakit umum daerah kabupaten Polman dinilai tingkat persediaan dan perlengkapannya masih dalam tahap pengembangan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang efektif, penyajian secara deskriptif dengan menggunakan distribusi tabel frekuensi, mengenai efektivitas pelayanan medis maupun non medis, diantaranya sumber daya manusia, administrasi, sistem informasi, sarana dan prasarana, pasien rawat jalan, pasien rawat inap, serta tingkat mutu layanan rumah sakit cukup baik. Dengan demikian kesimpulannya adalah pengguna jasa layanan Asuransi Kesehatan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Polman. Ratih Widianti, 2011. Tingkat kepuasan peserta Askes sosial PT. Askes (Persero) terhadap pelayanan dokter keluarga di Kota Semarang. Skripsi : Semarang Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. 25 Adapun rumusan masalah dalam penelitian Ratih Widianti adalah bagaimanakah tingkat kepuasan peserta Askes sosial PT Askes (Persero) terhadap pelayanan dokter keluarga di Kota Semarang yang ditinjau dari dimensi kehandalan pelayanan, daya tanggap, jaminan pelayanan, perhatian dan wujud/ tampilan pelayanan. Sedangkan hasil penelitiannya adalah menunjukan : 1. Tingkat kepuasan dalam pelayanan peserta Askes sosial PT Askes (Persero) terhadap pelayanan dokter keluarga cukup tinggi (sedang); 2. Mengetahui tingkat kepuasan dalam daya tanggap pelayanan peserta Askes sosial PT Askes (Persero) terhadap dokter keluarga adalah tinggi; 3. Mengetahui tingkat kepuasan dalam jaminan pelayanan peserta Askes sosial PT Askes (Persero) terhadap dokter keluarga adalah tinggi; 4. Mengetahui tingkat kepuasan dalam perhatian pelayanan peserta Askes sosial PT Askes (Persero) terhadap pelayanan dokter keluarga cukup tinggi (sedang); 5. Mengetahui tingkat kepuasan dalam wujud / penampilan pelayanan peserta Askes sosial PT Askes (Persero) terhadap pelayanan dokter keluarga cukup tinggi (sedang); 6. Mengetahui gap antara harapan dan pelayanan yang diterima oleh peserta Askes sosial PT Askes (Persero) dalam memanfaatkan pelayanan dokter keluarga adalah tinggi . 26 Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan nanti lebih memfokuskan kepada “Kualitas Pelayanan Asuransi Kesehatan di RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Khususnya mengenai BPJS Kesehatan”. Dimana rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Kualitas Pelayanan Petugas Askes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat terhadap peserta BPJS Kesehatan?”. 2.3. Kerangka Pikir Penelitian Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dalam penelitian ini agar lebih terarah dapat dibangun suatu bagan pemikiran dalam pelaksanaan penelitiannya sehingga arah pemikiran dalam penulisan skripsi ini lebih dapat dilihat dari bagan atau kerangka pikir penelitian berikut ini: 27 Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian Kualitas Pelayanan Asuransi Kesehatan di RSUD dr.Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Permasalahan 1. Kurang maksimalnya pelayanan petugas Kesehatan terhadap peserta BPJS KEsehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat. 2. Sikap diskriminasi petugas kesehatan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. 3. Tidak tersedianya obat-obatan yang ditanggung Askes di Instalasii Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat. . Teori Determinan kualitas jasa layanan menurut Kotler (2003:116): 1. Keandalan (reliability) 2. Jaminan/kepastian (assurance) 3. Fasilitas fisik dan peralatan (tangibles) 4. Kepedulian terhadap keluhan pelanggan (empati) 5. Daya tanggap (responsiveness) Tujuan Mengetahui Kualitas Pelayanan Petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. 28 2.4. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan maka pertanyaan penelitian meliputi: 1) Bagaimana reliability (keandalan) petugas dalam memberikan pelayanan kepada peserta askes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat? 2) Bagaimana assurance (jaminan/kepastian) dari petugas dalam memberikan pelayanan kepada peserta askes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat? 3) Bagaimana tangibles (fasilitas fisik) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat? 4) Bagaimana emphaty (perhatian) dari petugas kepada peserta askes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat? 5) Bagaimana responsiveness (daya tanggap) petugas terhadap peserta askes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat? 29 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif. Penentuan jenis penelitian ini berangkat pada pendapat Bodgan dan Taylor (Moleong, 2000:3), yaitu mengidentifikasikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Penelitian ini mengungkapkan data dan fakta secara apa adanya dari kenyataan yang ada dilapangan pada saat penelitian dilakukan 3.2. Langkah-langkah Penelitian Menurut A. Tohardi (2010:36-37) ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, tahapan tersebut seperti: a. Memilih atau menentukan permasalahan penelitian (research problem). b. Melakukan Pre Survey (pra penelitian) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi awal. c. Membuat rencana atau desain penelitian atau yang disebut juga dengan proposal penelitian yang memasukanunsur rumusan permasalahan, pertanyaan 30 penelitian, memilih pendekatan dan jenis penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. d. Melaksanakan penelitian. e. Membuat laporan hasil penelitian. 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 3.3.1. Tempat Penelitian Adapun lokasi penelitian ini adalah di Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. Soedarso provinsi Kalimantan Barat, dengan berbagai macam pertimbangan yaitu: 1. Pada lokasi ini terdapat indikasi permasalahan mengenai kualitas pelayanan petugas kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat. 2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat yang relatif mudah saya jangkau. 31 3.3.2. Waktu Penelitian Tabel 3.1 Waktu Penelitian Waktu Penelitian Jenis No Kegiatan 2015 Maret 1. Pengajuan Outline 2. Penyusunan Proposal dan Konsultasi 3. Seminar 4. Penelitian Lapangan April Mei Juni Juli 32 5. Ujian Skripsi dan Perbaikan Sumber: Diolah Oleh Peneliti 3.4. Subjek dan Objek Penelitian 3.4.1. Subjek Penelitian Subjek dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling untuk mengetahui informasi sesuai tujuan penelitian yakni informan yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti adalah: a. Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat. b. Petugas kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat. c. Peserta BPJS Kesehatan. 3.4.2. Objek Penelitian Adapun objek penelitian ini adalah : d. Kualitas Pelayanan dan fasitas pendukung Petugas kesehatan terhadap pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat.. 3.5. Instrumen Pengumpulan Data 33 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana yang menjadi instrumen kunci penelitian adalah peneliti itu sendiri dan instrumen pembantu pengumpulan data peneliti memakai alat pengumpul data yaitu: a. Pedoman Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data yang berisikan daftar dari sejumlah pertanyaan yang telah disusun secara sistematis.Sebagai panduan penelitian pada waktu mengadakan wawancara dengan informan. b. Panduan Observasi Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Chek List yaitu dimana peneliti mencatat hasil observasi peneliti menggunakan panca indra peneliti dan alat tulis. c. Alat Dokumentasi Dengan penelitian ini, peneliti menggunakan alat dokumentasi berupa, kamera digunakan untuk mengambil gambar dari objek-objek yang penting untuk diamati, buku catatan digunakan untuk mencatat informasi yang berisikan suatu gejala atau peristiwa yang terjadi dan dokumen resmi sebagai penunjang agar peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan valid. 3.6. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah: a. Wawancara Yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan melakukan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung dengan responden maupun informan 34 kunci yang mengetahui permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2009:75). b. Observasi Lapangan Yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena dari objek yang diteliti untuk memperoleh data sesuai dengan masalah yang diteliti. c. Dokumentasi Yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumendokumen, surat-surat, ataupun catatan-catatan serta buku literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian seperti undang-undang dan surat keputusan. 3.7. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi dokumen. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007:183) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 35 interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai penuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain reduksi data, display data, dan verifikasi data. a. Reduksi Data Data yang diperoleh dari lapangan akan peneliti tulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci atau mencari benang merah dari data-data yang telah terkumpul. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan atau makna yang valid. b. Display data Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Yang akan peneliti lakukakan nantinya setelah data di reduksi adalah menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. c. Verifikasi Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah mengambil kesimpulan dan verifikasi.Sejak awal peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkan. Kesimpulan awal yang peneliti paparkan masih bersifat sementara, kabur, diragukan dan akan berubah pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi dengan bertambahnya data dan didukung oleh buktibukti yang valid maka, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 36 3.8. Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas) a. Trianggulasi Adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”, Moleong (2007:330). Denzin dalam Moloeng (2007:330). Jadi trianggulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk itu maka penelitian ini dapat dilakukan dengan jalan: a) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan b) Mengecek dengan berbagai sumber data c) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecek kepercayaan data dapat dilakukan. d) Penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan ( RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat) dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan ini baik dari pemegang kartu Askes maupun dari pihak Rumah sakit dan mendokumentasikannya.

Judul: Proposal Penelitian Kualitatif Ilmu Sosial

Oleh: Lusi Aditianingsih

Ikuti kami