Ilmu Negara Singapore Makalah (3)

Oleh Samuel Silo

256,7 KB 8 tayangan 1 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Ilmu Negara Singapore Makalah (3)

ILMU NEGARA (REPUBLIC OF SINGAPORE) KELOMPOK 9 ANGGOTA KELOMPOK : 1. Bagus Rizky Wicaksana 01051170071 2. Firminus Octavian 01051170022 3. Julius Bravin Kusnandar 01051170025 4. Steven Haryanto 01051170052 5. Tirta Putra Permana 01051170051 UNIVERSITAS PELITA HARAPAN TANGERANG 2017 BAB 1 PEMBAHASAN 1.1. Bentuk Negara Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Disebut peniinjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis apabila negara dilihat dari isinya atau strukturnya.1 Bentuk negara dibagi menjadi 3 yang kita kenal sampai saat ini yaitu negara kesatuan, negara federasi dan negara konfederasi.2 1.1.1. Negara Kesatuan Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang kepada kabupaten, kota, atau satuan pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini tidak diatur dalam konstitusi, melainkan diatur dalam undang-undang. Sebagian kekuasaan pemerintah pusat dapat diberikan kepada daerah menurut hak otonomi. Hal ini dikenal dengan istilah desentralisasi. Walaupun begitu, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Dengan begitu, pemerintah tetap memegang kedaulatan, baik ke dalam maupun ke luar. Keuntungan negara kesatuan di antaranya adalah terdapat keseragaman undangundang. Pada negara kesatuan, pemerintah membuat aturan yang menyangkut tentang nasib daerah secara menyeluruh. Namun, apabila ada permasalahan yang timbul di daerah, kemungkinan masalah tersebut akan lama ditangani karena harus menunggu perintah dari pusat. Pemerintah pusat mengatur setiap penduduk secara langsung yang ada di tiap-tiap daerah. Misal, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk membuat kurikulum pendidikan secara nasional, mengatur kepolisian daerah, menarik pajak dari penduduk daerah, dan sebagainya. 1 2 .(Ilmu Negara Moh. Kusnardi, SH dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, SH) Pudjo Suwedo, “Pendidikan Kewarganegaraan” , diakses dari http://www.daniarta.com/pengertian-dan-ciri-ciribentuk-negara-kesatuan-federasi-dan-konfederasi/, pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 19.56 Berikut ini ciri-ciri negara kesatuan. 1) Hanya terdapat masing-masing satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan perwakilan rakyat, dan dewan menteri. 2) Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang ditandatangani oleh pemerintah pusat. 3) Hanya memiliki satu kebijakan mengenai masalah ekonomi, sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang termasuk negara kesatuan contohnya Indonesia, Italia, Jepang, Belanda, dan Filipina.3 1.1.2. Negara Federasi Negara federasi merupakan negara yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan unsur-unsur kesatuannya (provinsi, negara bagian, wilayah, kawasan, atau republik). Bentuk negara federasi sesuai untuk negara dengan kawasan geografis yang luas, ketimpangan ekonomi yang cukup tajam, banyaknya ragam budaya yang terdapat dalam negara tersebut. Pada negara federasi, kedaulatan hanya ada di tangan pemerintah federal. Namun, negara-negara bagian memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam mengatur penduduknya daripada kekuasaan pemerintah daerah yang terdapat di dalam negara kesatuan. Kekuasaan negara bagian pada negara federasi diatur dalam konstitusi federal. Ciri – ciri negara federasi : 1) Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. 2) Tiap-tiap negara bagian memiliki kekuasaan asli tetapi tidak memiliki kedaulatan. 3) Kepala negara mempunyai hak veto yang diajukan oleh parlemen. 4) Tiap-tiap negara bagian memiliki wewenang untuk menyusun undang-undang dasar 3 Ibid sendiri asalkan masih sejalan dengan pemerintah pusat. 5) Pemerintah pusat memiliki kedaulatan terhadap negara-negara bagian untuk urusan luar dan sebagian urusan dalam. Contoh negara dengan bentuk negara federasi yaitu Amerika Serikat, Malaysia, India, dan Australia.4 1.1.3. Negara Konfederasi Negara konfederasi merupakan negara yang terdiri dari persatuan negara-negara yang berdaulat. Tujuannya di antaranya adalah untuk mempertahankan kedaulatan dalam negara konfederasi. Singapura dan Malaysia pernah membangun konfederasi pada tahun 1963 dengan tujuan di antaranya adalah sebagai tindakan antisipasi terhadap politik luar negeri Indonesia pada pemerintahan Presiden Soekarno. Segala peraturan yang berlaku dalam konfederasi hanya berlaku pada masingmasing pemerintah, tidak berpengaruh terhadap warga negara. Hal ini berarti pemerintah tetap berdiri sendiri dan berdaulat tanpa adanya campur tangan negara lain yang tergabung dalam konfederasi meski pemerintah tersebut terikat dalam perjanjian.5 1.2. Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. 6 Bentuk pemerintahan yang ada sampai saat ini ada 2 yaitu Monarkhi dan Republik. 1.2.1. Monarkhi Monarki berasal dari kata Yunani "monos" yang berarti satu, dan "archein" yang bermakna pemrintah. Monarki adalah sejenis pemerintahan yang dipegang oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerjaan merupakan sistem tertua di dunia.7 Pada abad ke-19, terdapat kurang lebih 900 kerjaan di dunia, yang kemudian berubah menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Pada abad ke-20, 4 Ibid Ibid 6 http://www.klikpengertian.com/2016/03/pengertian-bentuk-pemerintahan.html 7 Ahmad Fatoni, “Bentuk-Bentuk Pemerintahan” , diakses dari http://www.zonasiswa.com/2015/10/bentukbentuk-pemerintahan.html, pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 20.02 5 hanya 40 kerajaan yang masih ada. Dari jumlah tersebut hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas pada sistem konsitutsi. Dan kepala negara dalah bentuk pemerintahan Monarkhi kepala negara di pilih bedasarkan warisan turun-temurun Bentuk pemerintahan monarkhi juga dibagi menjadi 3 yaitu : 1. Monarki Absolut Seorang raja memiliki kekuasan yang tidak terbatas (absolut). Pad sistem ini tidak ada satu badan atau lembaga negara yang dapat membatasi kekuasaan raja sehingga raja akan mudah membuat tindakan yang sewenag-wenang. Pada zaman ini, hanya tersisa tiga monarki mutlak, yaitu: Arab Saudi, Brunei, Swaziland, Vatikan. 2. Monarki Konstitusional Monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konsitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara. Monarki konstitusional yang modern biasanya menggunakan kosep Trias Politica. Saat ini, monarki konstitusioanl disatukan dengan demokrasi parlementer, yaitu kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat tetapi raja mempunyai pernanan tradisonal di dalam sebuah negara. Pada hakikatnya sang perdana menteri, pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi Perdana Menteri yang memerintah negara dan bukan raja. Beberapa sistem monarki konstitusioanl mengikuti keturunan, misalnya di Malaysia. 3. Monarki Parlementer Monarki Parlementer adalah kekuasaan perlemen yang besar. Kekuasaan tidak lagi dipegang oleh raja, melainkan seorang perdana menteri. Bentuk pemerintahan Monarki Parlementer berdasarkan dua asas berikut. Pertama, yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakansanaan pemerintah ialah menteri. Kedua, jika sebagian perwakialn rakyat tidak setuju akan kebijakan tersebut, seorang menteri harus rela meletakkan jabatannya. Saat ini hampir semua negara yang bentuk pemerintahannya monarki menggunakan monarki parlementer, termasu Inggris.8 1.2.2. Republik Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja, melainkan presiden. Seorang presiden bertindak sebagai kepala negara tidak berdasarkan warisan turun-temurun, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh suatu lembaga/badan yang dikuasakan untuk itu. 8 Ibid Bentuk pemerintahan republik juga dibagi menjadi 3 yaitu: 1. Republik Absolut Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, inilah Republik Absolut. Mereka disebut dengan Diktator, sama seperti pada Mnarki Absolut. Pada Republik Absolut juga mudah sekali timbulanya tindakan yang sewenangwenang. 2. Republik Konstitusional Kekuasaan seorang presiden dibatasi oleh konstitusi. Dengan demikian segala aktivitas presiden harus berdasarkan pada konstitusi. 3. Republik Parlementer Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dilaksanakan oleh perdana menteri.9 1.3. Sistem Pemerintahan Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari dua kata berbahasa Indonesia yaitu kata “sistem” yang artinya kesatuan pengaturan, dan kata “pemerintah” yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah atau pun memutuskan kebijakan tertentu .10 Sistem pemerintahan adalah keseluruhan susunan atau tatanan yang teratur dari Lembaga- Lembaga negara yang saling berhubungan baik langsung atau tidak langsung menurut pola tertentu untuk mencapai tujuan negara. Sistem pemerintahan juga dibedakan menjadi 3 yaitu ada sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan campuran.11 Ada 3 macam sistem pemerintahan : 9 Ibid Adzika Ibrahim, “Pengertian Sistem Pemerintahan dan Macam-Macam Sistem Pemerintahan “ , diakses dari http://pengertiandefinisi.com/pengertian-sistem-pemerintahan-dan-macam-macam-sistem-pemerintahan/, pada tanggal 6 desember 2017 pukul 20.08 10 11 1. Sistem pemerintahan parlementer adalah adanya hubungan yang sangat erat antara Lembaga eksekutif dan Lembaga legislatif, serta sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen juga bisa menjatuhkan pemerintahan, yakni dengan cara mengeluarkan semacam keputusan.12 Ciri – ciri Parlementer: 1. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Sedangkan kepala negara adalah seorang presiden atau raja. 2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif. Sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana menteri mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 3. Kekuasaan eksekutif bisa dijatuhkan oleh legislatif. 4. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 5. Menteri-Menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.13 2. Sistem pemerintahan presidensiil adalah sistem dimana terjadi pemisahan secara tegas antara Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 14 Ciri – ciri Presidensiil : 1. Presiden menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. 2. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat melalui demokrasi rakyat. 3. Presiden mempunyai hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat serta memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. Kekuasaan eksekutif tidak bisa dijatuhkan oleh legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Menteri-Menteri hanya bertanggung jawab kepada kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif.15 12 Ibid Sofyan Hadi , “Pengertian dan Macam-Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia” , diakses dari https://www.satujam.com/sistem-pemerintahan-indonesia/, pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 20.13 14 Ibid 15 ibid 13 3. Sistem pemerintahan campuran adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.16 Ciri – ciri SemiPresidensiil : 1. Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. 2. Presiden memiliki hak progratif (hak istimewa) untuk mengangkat menteri-menteri yang memimpin departemen dan non departemen. 3. Kekuasaan eksekutif (Presiden) tidak dapat dijatuhkan oleh kekuatan legislatif. 4. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada kekuatan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Masa jabatan setiap pemegang kekuasaan akan berakhir dalam periode tertentu.17 1.4. Singapura Sejarah Singapura bermula pada abad ke-14 Masehi. Pada masa itu Singapura dikenal sebagai Tumasik. Singapura berada di bawah pemerintahan Kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu sedang mengalami kemunduran akibat seringkali di serang oleh kerajaan colamandala yang dipimpin Raja Rajendracoladewa dari india, serta Banyak kerajaan taklukan yang memisahkan diri dari sriwijaya, seperti kerajaan pahang, sunda, jambi, kelantan dan ligor. Pada awalnya Singapura berkembang pesat sejak Raffles (1819) yang menjadikan Singapura sebagai pangkalan dagang Inggris. Kemudian Singapura melepaskan diri dari tangan Inggris sejak tahun 1959 oleh Lee Kuan Yew. Kemudian pada tahun 1963 dibentuklah Malaysia yang wilayahnya meliputi: Tanah Melayu (Semenanjung Malaysia), Singapura, Sabah, dan Serawak. Dengan demikian, Singapura pernah menjadi negara bagian dari Kerajaan Majapahit.18 Dimana dahulu Malaysia 16 Ibid http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pengertian-Ciri-Kelebihan-dan-Kekurangan-Sistem-PemerintahanPresidensial-adalah13.html 18 D Endarto, “Negara Singapura “ , diakses dari http://www.ssbelajar.net/2014/06/negara-singapura.html, pada tanggal 6 desember 2017 pukul 20.23 17 terletak di posisi strategis sehingga diperebutkan banyak kerajaan di masa lampau. Sriwijaya merupakan kerajaan nasional pertama yang ingin mengusai wilayah ini pada abad VIII. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga pernah menguasai wilayah ini atas perintah dari Patih Gajah Mada. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno juga ingin menyatukan Malaysia ke wilayahnya dan pernah membentuk Dwikora untuk mewujudkan impian tersebut. 19 Akhirnya Singapura keluar dari Malaysia 9 Agustus 1965 dan membentuk negara yang berdiri sendiri. Singapura keluar dari federasi Malaysia karena sepanjang awal 1960 etnis Melayu banyak menyerang penduduk Tionghoa. Warga Singapura merasa terdiskriminasi, sehingga akhirnya Lee Kwan Yew dan partainya memberanikan diri berpisah dari Federasi Malaysia pada 9 Agustus 1965.20 Bergabung menjadi anggota negara Persemakmuran (Commanwealth) Inggris sejak 22 Desember 1965. Posisi presiden adalah simbolis dan kekuasaan pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang merupakan ketua partai politik yang memiliki kedudukan mayoritas di parlemen. Singapura merupakan negara republik parlementer. Kepala negaranya seorang presiden, dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dengan masa bakti lima tahun.21 Dan Singapura dapat menjadi Negara maju seperti sekarang dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh Lee Kwan Yew. Isi dari kebijakannya yaitu : 1. Membuat Undang-Undang (UU) Salah satu konsep yang diterapkan Lee Kuan Yew dalam membangun Singapura adalah membuat UU. Dia percaya UU merupakan sebuah kerangka dasar bagi stabilitas sosial dan pembangunan. 2. Membatasi Demokrasi Kebijakan Lee Kuan Yew dan caranya memimpin mendapat banyak kritik dari negara Barat karena membatasi Demokrasi di Singapura. Namun, dia memiliki pendapat tersendiri mengenai demokrasi. "Saya tidak pernah khawatir yang berlebihan atau terobsesi dengan jajak pendapat atau jajak pendapat. Antara dicintai dan menjadi takut, saya selalu percaya 19 Ferry Ardiansyah, “Negara yang Dahulu Pernah Jadi Bagian Indonesia” , diakses dari https://news.okezone.com/read/2015/04/06/18/1129861/negara-yang-dahulu-pernah-jadi-bagian-indonesia, pada tanggal 6 desember 2017 pukul 20.27 20 Ardyan Mohamad, “ 5 Cara Lee Kuan Yew Sulap Kemiskinan Singapura Menjadi Negara Maju” , diakses dari https://www.merdeka.com/dunia/5-cara-lee-kuan-yew-sulap-kemiskinan-singapura-jadi-negara-maju., pada tanggal 6 desember 2017 pukul 20.31 21 D Endarto, loc. cit. Machiavel Lee benar. Jika tidak ada yang takut terhadap saya, maka saya tidak berarti,” ungkap Lee Kuan Yew, ketika itu. Dia menyatakan bahwa setelah masyarakat memilih pemimpin maka harus menerima undang-undang yang diberlakukan dan membuat upaya bersama untuk mencapai tujuan pembangunan. 3. Mempromosikan Pembangunan Ekonomi Lee mendorong inovasi dan membuka pintu untuk dunia luar. Dia mengatakan bahwa kualitas sumber daya bangsa ada di tenaga kerja yang menjadi faktor paling menentukan dalam daya saing nasional. Di bawah peraturannya, pelaksanaan kebijakan ekonomi internasional telah membuat Singapura menjadi salah satu basis manufaktur yang paling penting dari ekspor dan impor. 4. Peraturan Wajib Militer Lee diminta untuk membangun Angkatan Bersenjata Singapura (SAF). Dia meminta bantuan dari negara-negara lain, khususnya Israel, seperti nasihat pelatihan dan fasilitas. Lee memperkenalkan wajib militer. Semua laki-laki usia bertubuh sehat di usia 18 tahun ke atas diperlukan mengikuti Jasa Nasional (NS), baik di Angkatan Bersenjata, Kepolisian, maupun Angkatan Pertahanan Sipil Singapura. 5. Sistem Kesejahteraan yang Unik Lee menerapkan sistem Central Provident Fund. Ini merupakan sebuah sistem bagi warga Singapura yang sudah bekerja untuk wajib menabung, terutama guna dana pensiun, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. 6. Menekankan Pentingnya Pengetahuan Lee menerapkan bahasa Inggris sebagai bahasa induk di Singapura, sedangkan China sebagai bahasa kedua Singapura. Dia ingin membentuk pola pikir Inggris di warga Singapura. Dia menekankan pentingnya pengetahuan dalam transformasi ekonomi tetapi juga menolak pemisahan klasik antara beasiswa dan kewirausahaan. 7. Mendorong Warganya Menerima Imigran Lee menerima warga imigran dan meminta kepada masyarakat Singapura untuk membantu mereka beradaptasi di lingkungannya. 22 1.4.1. Bentuk Negara Bentuk Negara Singapura adalah 22 Hendra Mujiraharja, “ Warisan Kebijakan Lee Kuan Yew Untuk Singapura “ , diakses dari https://news.okezone.com/read/2015/03/23/18/1122731/warisan-kebijakan-lee-kuan-yew-untuk-singapura, pada tanggal 6 desember 2017 pukul 20.38 1.4.2. Bentuk Pemerintahan Sejak merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 bentuk pemerintahan Singapura yaitu Republik Parlementer. Singapura bentuk pemerintahannya Republik Parlementer, Karena Dalam hal ini Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Mentri yang berasal dari ketua partai politik mayoritas. 1.4.3. Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Parlementer Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer atau Demokrasi Parlementer dimana perdana menteri beserta para menteri, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Dan sistem pemerintahan ini tidak pernah berubah sejak Negara Singapura merdeka. Dikatakan demokrasi karena rakyat bebas memilih calon wakil rakyat yang akan menjadi anggota pemerintahan. Dan selama ini yang terjadi di Singapura, kabinet dibentuk berdasarkan pada kekuatan yang ada di dalam parlemen. Sehingga para anggota kabinet secara keseluruhan mencerminkan kekuatan yang ada di dalam parlemen. Parlemen di Singapura bisa menjatuhkan kabinet setiap saat, demikian juga sebaliknya. Presiden Singapura juga bisa membubarkan parlemen dan memerintahkan untuk diadakan pemilihan umum. Presiden melakukan itu atas dasar saran dari perdana menteri. Karena kabinet merupakan cerminan dari kekuatan parlemen, maka masa jabatan kabinet tidak bisa ditentukan dengan pasti. Selain itu, kedudukan kepala negara di Singapura tidak dapat diganggu gugat namun kepala negara tetap diminta pertanggungjawabannya atas pelaksanaan jalannya pemerintahan.23 Dan karena Singapura merupakan bekas jajahan Inggris, Sehingga Singapura menggunakan suatu sistem parlementer dengan model sistem Westminster,yaitu: 1. Kepala Pemerintahan, yaitu Perdana Mentri, Dan diambil dari partai yang berhasil memenangkan setengah suara dari parlemen. 2. Parliamentary Opposition (Sistem Multi-Partai) 3. Parlemen dapat dibubarkan dan dibentuk setiap saat sesuai kebutuhan. (Biasanya 4 tahun sekali) 23 Zitta Arlivia, “Pemerintahan di Singapura” , diakses dari https://www.scribd.com/doc/208030212/PemerintahanDi-Singapura, pada tanggal 6 desember 2017 pukul 20.41 4. Minutes of Meeting, yang disebut juga Hansard, yaitu hak untuk mempublikasikan setiap hasil pertemuaan anggota dewan secara tertulis kepada publik, tanpa menyangkut kebebasan berpendapat anggota dewan.24 1.4.3.1. Eksekutif Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana menteri merupakan kepala pemerintahan. Perdana menteri dipilih oleh parlemen sedangkan anggota kabinet( menteri ) diangkat oleh presiden atas saran dari perdana menteri. Kabinet di Singapura secara kolektif memutuskan kebijakan pemerintah dan memiliki pengaruh atas pembuatan hukum dengan mengajukan rancangan. 1.4.3.2. Legislatif Legislatif di Singapura dipegang oleh Presiden dan Parlemen. Anggota Parlemen di Singapura saat ini berjumlah 94 orang. Singapura menggunakan sistem unikameral, dalam artian parlemennya tidak dibagi lagi dalam tingkatan seperti MPR dan DPR di Indonesia. 1.4.3.2.1. Cara Pemilihan dan Hak Presiden Cara Pemilihan Presiden Cara pemilihan Presiden di Singapura melalui sistem pemilu karena Singapura negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Pemilu dilakukan dengan ketentuan umum berdasarkan undang-undang, dimana pelaksanaannya dilakukan secara berkala tiap lima tahun sekali, tetapi dalam keadaan tertentu Perdana Menteri dapat sewaktu-waktu 24 Iskandar Setiadi,” Sistem Pemerintahan Singapura “ , diakses dari https://www.scribd.com/doc/40490896/Sistem-Pemerintahan-Singapura, pada tanggal 6 desember 2017 pukul 20.44 membubarkan parlemen dan menggelar Pemilu Parlemen sela.25 Hak – hak yang dimiliki Presiden: 1. Presiden dapat menyetujui atau menolak anggaran keuangan atau transaksi bila terdapat kurang dari 2/3 suara parlemen. 2. Menolak pengangkatan kandidat jaksa agung yang direkomendasikan. 3. Presiden dapat mengakses semua informasi dari semua kementerian dalam negara. 4. Memiliki hak pengawasan terhadap lembaga keuangan maupun pertahanan negara dalam pengambilan keputusannya.26 1.4.3.2.2. Fungsi Parlemen dan Cara Pemilihan Fungsi Parlemen yaitu: 1. Sebagai Pembentuk UU.27 2. Mengontrol keuangan dan anggaran belanja negara. 3. Sebagai pengontrol lembaga eksekutif dalam mengambil keuangan. 4. Memiliki hak untuk memanggil orang lain untuk hadir dan diperiksa oleh Parlemen. Pemilihan Anggota Parlemen dapat melalui 2 jalur yaitu : 25 Ibid Ibid 27 Ibid 26 1. Jalur Perwakilan adalah untuk menjamin perwakilan dari partai politik yang belum mendapat kursi di parlemen. 2. Jalur Independent adalah dilakukan melalui Select Committee dengan memilih orang independen yang memiliki keahlian tinggi dalam bidangnya.28 1.4.3.3. Yudikatif Sistem peradilan di singapura Pengadilan tertinggi dipegang oleh mahkamah agung yang berlandaskan konstitusi singapura.Dibagi menjadi pengadilan banding dan pengadilan tinggi jaksa agung dipilih oleh presiden dengan calon kandidat oleh perdana menteri Pertanyaan 1. Bagaimana terbentuknya negara Singapura? 2. Bagaimana cara pemilihan Parlemen, Presiden, Perdana Menteri dan Kabinet? 3. Mengapa demokrasi dikatakan demokrasi Parlementer? 28 Ibid

Judul: Ilmu Negara Singapore Makalah (3)

Oleh: Samuel Silo


Ikuti kami