Tugas Ilmu Kesehatan Masyarakat

Oleh Pspa 29 Ump

615,5 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Ilmu Kesehatan Masyarakat

TUGAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PEMBIAYAAN KESEHATAN Dibuat untuk memenuhi tugas Ilmu Kesehatan Masyarat Dosen Pengampuh matakuliah : Arif Budiman, MPH., Apt. Dibuat oleh : NURRAMADHANI A. SIDA 1808020145 PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO 2018 SOAL : 1. Jelaskan pembiayaan kesehatan 2. Perkembangan pembiayaan kesehatan 3. Model sistem pembiayaan kesehatan 4. Bentuk pembayaran fasilitas kesehatan 5. Permasalahan yang dihadapi pembiayaan kesehatan saat ini dan solusinya 1. Pembiayaan Kesehatan A. Definisi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, pasal 3, disebutkan bahwa pembiayaan kesehatan merupakan salah satu subsistem atau komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam Standar Kesehatan Nasional (Tim Kepresidenan RI, 2012). Subsistem pembiayaan kesehatan didefinisakan sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sedangkan biaya kesehatan didefinisikan sebagai besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat (Setyawan, 2017). Berdasarkan hal diatas, disimpulkan bahwa pembiayaan kesehatan merupakan cara-cara untuk mendapatkan biaya kesehatan guna tercapainya target derajat kesehatan masyarakat. Biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut yaitu (Setyawan, 2017) : a. Penyedia Pelayanan Kesehatan (Health Provider), adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan, maka dilihat pengertian ini bahwa biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan ataupun pihak swasta, yakni pihakpihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan kesehatan lebih menunjuk kepada seluruh biaya investasi (investment cost) serta seluruh biaya operasional (operational cost). b. Pemakai Jasa Pelayanan (Health consumer), adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Dalam hal ini biaya kesehatan menjadi persoalan utama para pemakai jasa pelayanan, namun dalam batas-batas tertentu pemerintah juga turut serta, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Besarnya dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus dikeluarkan (out of pocket) untuk dapat memanfaatkan suatu upaya kesehatan. B. Tujuan pembiayaan kesehatan Pelayanan kesehatan akhir-akhir ini menjadi amat mahal baik pada negara maju maupun pada negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan kesehatan. Misalnya alat-alat operasi yang semakin canggih menyebabkan biaya kesehatan meningkat. Oleh sebab itu pembiayaan pelayanan kesehatan haruslah bertujuan untuk : 1) Risk spreading, pembiayaan kesehatan harus mampu meratakan besaran resiko biaya sepanjang waktu sehingga besaran tersebut dapat terjangkau oleh setiap rumah tangga. Artinya sebuah sistem pembiayaan harus mampu memprediksikan resiko kesakitan individu dan besarnya pembiayaan dalam jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun). Kemudian besaran tersebut diratakan atau disebarkan dalam tiap bulan sehingga menjadi premi (iuran, tabungan) bulanan yang terjangkau. 2) Risk pooling, beberapa jenis pelayanan kesehatan (meskipun resiko rendah dan tidak merata) dapat sangat mahal misalnya hemodialisis, operasi spesialis (jantung koroner) yang tidak dapat ditanggung oleh tabungan individu (risk spreading). Sistem pembiayaan harus mampu menghitung dengan mengakumulasikan resiko suatu kesakitan dengan biaya yang mahal antar individu dalam suatu komunitas sehingga kelompok masyarakat dengan tingkat kebutuhan rendah (tidak terjangkit sakit, tidak membutuhkan pelayanan kesehatan) dapat mensubsidi kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Secara sederhana, suatu sistem pembiayaan akan menghitung resiko terjadinya masalah kesehatan dengan biaya mahal dalam satu komunitas, dan menghitung besaran biaya tersebut kemudian membaginya kepada setiap individu anggota komunitas. Sehingga sesuai dengan prinsip solidaritas, besaran biaya pelayanan kesehatan yang mahal tidak ditanggung dari tabungan individu tapi ditanggung bersama oleh masyarakat. 3) Connection between ill-health and poverty, karena adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan, suatu sistem pembiayaan juga harus mampu memastikan bahwa orang miskin juga mampu pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar dan kebutuhan sehingga tidak harus mengeluarkan pembiayaan yang besarnya tidak proporsional dengan pendapatan. Pada umumnya di negara miskin dan berkembang hal ini sering terjadi. Orang miskin harus membayar biaya pelayanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh penghasilan mereka dan juga memperoleh pelayanan kesehatan di bawah standar. 4) Fundamental importance of health, kesehatan merupakan kebutuhan dasar dimana individu tidak dapat menikmati kehidupan tanpa status kesehatan yang baik. C. Implementasi strategi pembiayaan kesehatan Implementasi strategi pembiayaan kesehatan di suatu negara diarahkan kepada beberapa hal pokok yakni; 1. Kesinambungan pembiayaan program 4. pemerataan dalam akses kesehatan prioritas pelayanan, peningkatan efisiensi 2. reduksi pembiayaan kesehatan secara 5. efektifitas alokasi sumber daya tunai perorangan (out of pocket (resources) funding) 3. menghilangkan hambatan biaya untuk 6. kualitas pelayanan yang mendapatkan pelayanan kesehatan memadai dan dapat diterima pengguna jasa D. Sumber dana biaya kesehatan Sumber dana biaya kesehatan berbeda pada beberapa negara, namun secara garis besar berasal dari: 1) Anggaran pemerintah. Tergantung dari bentuk pemerintahan yang dianut, ditemukan negara yang sumber biaya kesehatannya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.Pada negara yang seperti ini, tidak ditemukan pelayanan kesehatan swasta.Seluruh pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah dan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara cumacuma. 2) Anggaran masyarakat. Pada beberapa negara lain, sumber biaya kesehatannya juga berasal dari masyarakat. Pada negara yang seperti ini, masyarakat diajak berperan serta, baik dalam menyelenggarakan upaya kesehatan ataupun pada waktu memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan, 3) Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri. 4) Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat. Pada literatur lainnya disebutkan abhwa sumber pembiayaan kesehtaan dapat diperoleh dari pemerintah, swasta, masyarakat dalm bentuk pembiayaan langsung dan asuransi, serta sumber-sumber lain yang berbentuk hibah atau pinjaman luar negeri (Effendi dan Makhfudli, 2009). 2. Perkembangan pembiayaan kesehatan Masa Penjajahan (Colonial Period) Pembiayaan Kesehatan Masa Kemerdekaan dan Orde Lama Pembiayaan kesehatan pada masa orde baru Pembiayaan Kesehatan Masa Reformasi Pembiayaan Kesehatan Indonesia Masa Sekarang a. Masa Penjajahan (Colonial Period) Sejarah kesehatan masyarakat di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda pada abad ke-19. Pada tahun 1807 dimasa pemerintahan Gubernur Jenderal Deandles pembiayaan kesehatan dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu pembiyaan kesehatan bersumber dari pajak dan hasil bumi yang dihasilkan dari bumi Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintah Hindia Belanda, warga Indonesia yang sedang terjajah tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan, akses masyarakat pribumi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda juga dibatasi. b. Pembiayaan Kesehatan Masa Kemerdekaan dan Orde Lama Pada bulan Nopember 1967, dilakukan seminar yang membahas dan merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu sesuai pada konsep Bandung ( Bandung Plan ) mengajukan konsep pusat kesehatan masyarakat. Hasil seminar pada waktu itu menyepakati konsep puskesmas tipe A, B dan C. Pembiayaan kesehatan pemerintah pada waktu itu bersumber hampir seluruhnya dari anggaran pemerintah. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan Presiden Soekarno. Warga Indonesia sudah mulai dilibatkan dan ikut berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan, akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki pemerintah mulai dibuka. Pada masa ini Pemerintah orde lama belum mampu menjamin pelayanan kesehatan berbasis kemasyarakatan yang bisa memberikan jaminan bahwa setiap penduduk memiliki status kesehatan yang baik. c. Pembiayaan kesehatan pada masa orde baru Pada masa orde baru, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan dalam bidang ekonomi yang juga memberikan dampak positif terhadap pembiayaan sektor kesehatan. Lahirnya konsep puskesmas dan posyandu yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan kesehatan pada masa ini tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga mulai dilakukan oleh sektor swasta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada zaman orde baru juga dikenal 3 macam asuransi kesehatan: (1) Perum Husada Bakti (sekarang PT. Askes, yang menangggung pembiayaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, pensiunan, veteran dan anggota keluarganya) (2) PT. ASTEK, yang didirikan pada tahun 1977 berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1977 (yang kemudian berubah menjadi PT. Jamsostek pada tahun 1995 berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 1995) yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi tenaga kerja sektor swasta dan BUMN (3) PT. Asabri, yang menanggung pembiayaan kesehatan bagi anggota TNI, Kepolisian RI, PNS Departemen Pertahanan beserta anggota keluarganya ( dibentuk berdasarkan PP Nomor 44 Tahun 1971 yang disempurnakan lagi dengan PP Nomr 67 Tahun 1991) ( Kementerian Kesehatan RI ; 2011 ) d. Pembiayaan Kesehatan Masa Reformasi Pembiayaan kesehatan pada masa ini juga mengalami masalah sebagai imbas terjadinya krisis ekonomi. Anggaran pemerintah disektor kesehatan pada periode awal reformasi juga menurun. Peran sektor swasta juiga meningkat pada masa ini yang ditandai dengan bertambahnya jumlah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan pemerintah lebih dititik beratkan pada program untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat, salah satu bentuknya adalah program JPS-BK. Pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam kebijakan pembiayaan kesehatan. Bidang kesehatan sejak masa ini tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah pusat tetapi diserahkan pada pemerintah daerah, pemerintah pusat lebih banyak mengambil peran sebagi regulator dalam bidang kesehatan. e. Pembiayaan Kesehatan Indonesia Masa Sekarang Beberapa kebijakan dalam pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain pada tahun 2004 pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (UU SJSN). Tahun 2005 pemerintah melalui Departemen Kesehatan meluncurkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang disempurnakan bentuk dan operasionalnya pada tahun 2008 menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Tahun 2010 pemerintah kembali memperkenalkan program baru yaitu Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dananya disalurkan ke seluruh puskesmas yang ada di Indonesia. Pengaruh lembaga Internasional seperti PBB yang Indonesia menjadi anggotanya dengan konsep Millenium Development Goals (MDGs) menekankan beberapa target pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai oleh negara-negara berkembang di dunia termasuk Indonesia. Salah satu komponen dalam MDGs adalah bidang kesehatan yaitu target penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan atau AKI pada tahun 2015 yang harus menurun hingga 102 / 100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 23 / 1000 kelahiran hidup. Untuk mempercepat pencapaian target tersebut pemerintah melalui meluncurkan program baru yang dilaksanakan. Kementerian Kesehatan Keterlibatan pemerintah daerah pada masa ini juga ditunjukkan dengan adanya program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diperuntukkan bagi warga suatu daerah yang belum tercakup dalam program Jamkesmas. Masa sekarang pembiayaan sektor kesehatan mulai menjadi prioritas pembangunan. Pembiayaan kesehatan pada masa ini tidak lagi sepenuhnya bersumber dari anggaran pemerintah tetapi juga dilakukan oleh sektor swasta yang ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah sakit swasta yang didirikan di berbagai wilayah di Indonesia. Kebijakan pembiayaan kesehatan masyarakat tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendali penuh pemerintahan pusat, seiringnya berjalannya sistem otonomi daerah, setiap daerah otonom berhak menentukan perencanaan sendiri pembangunan kesehatan di daerahnya.Partisipasi masyarakat terus meningkat dalam upaya kesehatan yang bersumber masyarakat (UKBM) seperti posyandu dan kader kesehatan. Lahirnya UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan harapan baru bagi sistem pembiayaan kesehatan Indonesia dimasa yang akan datang. Dalam UU tersebut terdapat empat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu ; (1) PT. Askes, yang diperuntukan bagi semua PNS, penerima pension, perintis kemerdekaan, veteran dan anggota keluarganya dengan jumlah peserta tahun 2010 mencapai 3,7 juta PNS ( belum termasuk anggota keluarga yang ikut ditanggung biaya kesehatannya yaitu 1 orang isteri/suami dan 2 orang anak ) ; (2) PT. Jamsostek, yang diperuntukkan bagi semua pekerja sektor BUMN dan swasta yang telah bekerjasama dengan Jamsostek ; (3) PT. Asabri, yang diperuntukkan bagi anggota TNI dan POLRI ; (4) PT. Taspen, yaitu dana tabungan pegawai negeri sipil (Kementerian Kesehatan RI ; 2011). UU SJSN No. 40 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup yg layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Ini merupakan cikal bakal terbentuknya Sistem Jaminan Sosial Nasional Bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 2011, DPR dan pemerintah mengesahkan Undangundang tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial ( BPJS ) yang di bagi menjadi ; (1) UU BPJS 1 yang diasumsikan akan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 dengan tujuan penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk menampung pengalihan program Jamkesmas, Askes, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Jamsostek dan PT. Asabri ; (2) UU BPJS 2 yang diasumsikan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 dengan tujuan pengelolaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan, jaminan pensiun dan kematian yang merupakan transformasi dari PT. Jamsostek. Pemerintah bersama DPR baru saja mengesahkan UU tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial ( BPJS ) yag mengatur tentang Badan Publik yang akan melaksanakan sistem jaminan sosial nasional sperti yang telah dimanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2004. Tabel Perubahan Pola Pembiayaan Kesehatan Di Indonesia Komponen yang dikaji Masa Penjajajahan Jumlah Anggaran Sistem Perencanaan Anggaran Tidak diketahui Diatur Pemerintah Hindia Belanda Tidak diketahui Persentase terhadap PDB Pengambil Keputusan Pengaruh Politik Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Sasaran Kondisi Keuangan Negara Masa Kemerdekaan dan Orde Lama Tidak diketahui Masa Orde Baru Masa Orde Reformasi 678 Milyar 5,6 Triliun 27,8 Triliun Berubah seiring perubahan peta politik Tidak diketahui GBHN, terarah dalam PELITA 0,8-1 % Berubah karena peralihan kekuasaan 1,2% Setiap Tahun dalam APBN Pemerintah Hindia Belanda Pemerintah Orde Lama Presiden Bersama DPR Kesepakatan Bersama Pemerintah dan DPR Kerajaan Belanda Berkuasa penuh Pelatihan Dukun Bayi, pendirian STOVIA dan sekolah dokter lainnya Warga Belanda, Miliiter Belanda Sering berubah Presiden Soeharto berkuasa penuh dan cenderung otoriter Pemerintah cenderung otoriter Sangat Kuat Mulai merata, konsep Puskesmas Lebih Demokratis, Sangat Kuat Sangat Kuat Indonesia Sehat 2010 Jamkesmas, BOK, Jampersal Mulai merata, Belum Menjangkau seluruh rakyat Belum Menjangkau seluruh rakyat Sangat miskin Miskin Stabil Defisit Akses belum merata, terutama warga daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan Meningkat Konsep Bandung Plan ( cikal bakal puskesmas ), laboratorium kesehatan Pejabat pemerintah, sebagian rayat Masa Sekarang 2,4 % Sumber :BAPPENAS RI, 2009, “Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia “, Penerbit BAPPENAS RI, Jakarta 3. Model sistem pembiayaan kesehatan (managed care/ indemnity) a. Model sistem pembiayaan kesehatan beberapa negara Terdapat beberapa model sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang dijalankan oleh beberapa negara, berdasarkan sumber pembiayaannya (Setyawan, 2017) : 1) Direct Payments by Patients Ciri utama model direct payment adalah setiap individu menanggung secara langsung besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat penggunaannya. Pada umumnya sistem ini akan mendorong penggunaan pelayanan kesehatan secara lebih hati-hati, serta adanya kompetisi antara para provider pelayanan kesehatan untuk menarik konsumen atau free market. Meskipun tampaknya sehat, namun transaksi kesehatan pada umumnya bersifat tidak seimbang dimana pasien sebagai konsumen tidak mampu mengenali permasalahan dan kebutuhannya, sehingga tingkat kebutuhan dan penggunaan jasa lebih banyak diarahkan oleh provider. Sehingga free market dalam pelayanan kesehatan tidak selalu berakhir dengan peningkatan mutu dan efisiensi namun dapat mengarah pada penggunaan terapi yang berlebihan. 2) User payments Dalam model ini, pasien membayar secara langsung biaya pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Perbedaannya dengan model informal adalah besaran dan mekanisme pembayaran, juga kelompok yang menjadi pengecualian telah diatur secara formal oleh pemerintah dan provider. Bentuk yang paling kompleks adalah besaran biaya yang bebeda setiap kunjungan sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan (biasanya terjadi untuk fasilitas pelayanan kesehatan swasta). Namun model yang umum digunakan adalah ’flat rate’, dimana besaran biaya per-episode sakit bersifat tetap. 3) Saving based Model ini mempunyai karakteristik ‘risk spreding’ pada individu namun tidak terjadi risk pooling antar individu. Artinya biaya kesehatan langsung, akan ditanggung oleh individu sesuai dengan tingkat penggunaannya, namun individu tersebut mendapatkan bantuan dalam mengelola pengumpulan dana (saving) dan penggunaannya bilamana membutuhkan pelayanan kesehatan. Biasanya model ini hanya mampu mencakup pelayanan kesehatan primer dan akut, bukan pelayanan kesehatan yang bersifat kronis dan kompleks yang biasanya tidak bisa ditanggung oleh setiap individu meskipun dengan mekanisme saving. Sehingga model ini tidak dapat dijadikan model tunggal pada suatu negara, harus didukung model lain yang menanggung biaya kesehatan lain dan pada kelompok yang lebih luas. 4) Informal Ciri utama model ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh individu pada provider kesehatan formal misalnya dokter, bidan tetapi juga pada provider kesehatan lain misalnya: mantri, dan pengobatan tradisional; tidak dilakukan secara formal atau tidak diatur besaran, jenis dan mekanisme pembayarannya. Besaran biaya biasanya timbul dari kesepakatan atau banyak diatur oleh provider dan juga dapat berupa pembayaran dengan barang. Model ini biasanya muncul pada negara berkembang dimana belum mempunyai sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan yang mampu mencakup semua golongan masyarakat dan jenis pelayanan. 5) Insurance Based Sistem pembiayaan dengan pendekatan asuransi mempunyai perbedaan utama dimana individu tidak menanggung biaya langsung pelayanan kesehatan. Konsep asuransi memiliki dua karakteristik khusus yaitu pengalihan resiko kesakitan pada satu individu pada satu kelompok serta adanya sharing looses secara adil. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa satu kelompok individu mempunyai resiko kesakitan yang telah diperhitungkan jenis, frekuensi dan besaran biayanya. Keseluruhan besaran resiko tersebut diperhitungkan dan dibagi antar anggota kelompok sebagai premi yang harus dibayarkan. Apabila anggota kelompok, maka keseluruhan biaya pelayanan kesehatan sesuai yang diperhitungkan akan ditanggung dari dana yang telah dikumpulkan bersama. Besaran premi dan jenis pelayanan yang ditanggung serta mekanime pembayaran ditentukan oleh organisasi pengelola dana asuransi. b. Sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia Sistem Pembiayaan kesehatan di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai pada tahun 2014 yang secara bertahap menuju ke Universal Health Coverage. Tujuan Jaminan Kesehatan Nasional secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. JKN memiliki beberapa prinsip pelaksaan, salah satunya menerapkan prinsip managed care (Indawati dkk., 2018). Indonesia dengan kondisi yang sangat turbulensi dalam berbagai hal pada saat ini, serta dengan keterbatasan resources yang ada, maka sistem managed care merupakan pilihan yang tepat dalam mengatasi masalah pembiayaan kesehatan. Managed care dianggap tepat untuk kondisi di Indonesia, kemungkinan karena sistem pembiayaan managed care dikelola secara terintegrasi dengan sistem pembiayaan, dengan managed care berarti badan pengelola dana (perusahaan asuransi) tidak hanya berperan sebagai juru bayar, sebagaimana berlaku pada asuransi tradisional, tapi ikut berperan dalam dua hal penting, yaitu pengawasan mutu pelayanan (quality control) dan pengendalian biaya (cost containment) (Setyawan, 2017). Managed care Asuransi kesehatan yang paling mutakhir adalah managed care, dimana sistem pembiayaan dikelola secara terintegrasi dengan sistem pelayanan. Asuransi kesehatan dengan model managed care ini mulai dikembangkan di Amerika. Hal ini timbul oleh karena sistem pembiayaan kesehatan yang lama, inflasi biaya kesehatan terus meningkat jauh diatas inflasi rata-rata, sehingga digali model lain untuk mengatasi peningkatan biaya kesehatan. Managed care pada dasarnya sudah mulai diterapkan pada tahun 1983 yaitu oleh kaisar Permanente Medical Care Program, tetapi secara meluas mulai diterapkan pada tahun 1973, yaitu dengan diberlakukannya HMO Act, pada periode pemerintahan Noxon. Managed care adalah suatu sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang disusun berdasarkan jumlah anggota yang terdaftar dengan kontrol mulai dari perencanaan pelayanan serta meliputi kontrak dengan penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelayanan yang komrehensif, penekanan agar peserta tetap sehat sehingga utilisasi berkurang, unit layanan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan dan terdapat program peningkatan mutu pelayanan. Managed Care dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu : - HMO (Health Maintanance Organization). Pada sistem HMO ini jaminan kesehatan, dokter dan rumah sakit berada dalam satu organisasi. Ciri pembayaran kesehatan dengan HMO yaitu pembayaran premi didasarkan pada perhitungan kapitasi. Kapitasi adalah pembayaran terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan berdasarkan jumlah sasaran anggota, biasanya didasarkan atas konsep wilayah dan bukan erdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan. - Preferred provider Organization (PPO) Pada sistem ini, dibuat persetujuan kontrak antara pemiliki layanan kesehatan dan dokter yang terfokus kepada harga. PPO ini dapat menarik lebih banyak pasien karena premi yang ditawarkan lebih rendah. Dokter dibayar dengan sistem fee for service, dengan negosiasi sebelumnya mengenai setiap pelayanan yang ditawarkan. - Point of Service (POS) Pada sistem ini, pembayaran berdasarkan sistem kapitasi untuk setiap pendaftar. Kompensasi POS adalah per pasien per tahun. Keuntungan managed care : Manajemen penyakit Dengan sistem manage care, sistem pembiayaan fee for service dimana provider membayar untuk suatu penyakit, berubah ke sistem kapitasi dimana keuntungan dapat diperoleh jika penduduk dalam keadaan sehat. Pengobatan juga semakin efektif dengan melibatkan pasien dan keluarga pasien dalam menangani penyakit kronik dan melakukan promosi manfaat dari regimen obat yang digunakan. Selain itu, target utama lainnya adalah program manajemen penyakit seperti asma pada anak, diabetes, cedera tulang belakang, nyeri tulang belakang, penyakit ginjal kronik dan kesehatan mental dengan biaya yang masuk akal. Pengukuran kualitas Salah satu teknik dalam managed cre adalah guideline yang berdasarkan praktik klinik terbaik, buku laporan yang berkualitas yang berisikan informasi evidance-based-medicine yang berhubungan dengan penemuan kedokteran, dan berisi data efektivitas biaya Penyelarasan insentif Melakukan beberapa cara untuk membayar provider dengan harga terbaik dan membuat kerangka agar pembiayaan kesehatan menjadi efektif, produktif dan berkualitas. Biaya juga dibatasi dengan cara mengeliminasi hal yang tidak sesuai dan tidak penting dalam sistem pelayanan kesehatan kekurangan dari sistem managed care : Cost savings (penghematan biaya) Penghematan biaya yang diklaim oleh managed care dianggap tidak benar atau tidak berkelanjutan Provider Reimbursement (proses penggantian sejumlah uang oleh reimbursement perusahaan ke karyawan terhadap klaim pengeluaran yang dilakukan karyawan untuk kepentingan perusahaan) rumah sakit dan kompensasi untuk dokter terlalu rendah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik Quality of care Kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi managed (kualitas care di bawah standar, termasuk pelayanan) penolakan pelayanan, akses yang sulit untuk konsultasi dengan dokter spesialis dan batas waktu untuk rawat inap Berikut merupakan tabel perbedaan antara asuransi konvensional dengan managed care (Suhanda, 2015): Konvensional Menghindari kerugian Cara penentuan premi dengan experience rating yaitu risiko dihitung dengan memakai data biologis individu. Orang risiko tinggi akan membayar lebih mahal Tidak ada cost containment Tidak ada manajemen utilisasi Risk transfer Resiko terpilih Managed Care Meningkatkan status kesehatan Menggunakan community rating yaitu risiko dihitung berdasarkan data community Ada cost containment Ada manajemen utilisasi Risk sharing Komprehensif 4. Bentuk pembayaran fasilitas kesehatan (FFS, capitation system, budget tariff, INA DRG’S) Secara umum, terdapat dua metode pembayaran yang digunakan yaitu metode pembayaran retrospektif dan metode pembayaran prospektif. Metode retrospektif adalah metode pembayaran yang dilakukan atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berdasar pada setiap aktivitas layanan yang diberikan, semakin banyak layanan kesehatan yang diberikan semakin besar biaya yang harus dibayarkan (PMK No. 27 tahun 2014). Contoh pembayaran retrospektif adalah Fee for service (FFS). Sedangkan metode prospektif adalah metode pembayaran dimana tarif pelayanan kesehatan telah ditetapkan sebelum pelayanan kesehatan diberikan kepada pasien. Dengan sistem ini, pasien memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada pengurangan kualitas. Bagi pembayar, keuntungan sistem ini adalah terdapat pembagian resiko keuangan dengan provider, biaya administrasi lebih rendah, serta dapat mendorong peningkatan sistem informasi. Contoh pembayaran prospektif adalah Case-base, sistem kapitasi, dan budget tariff (Rusli, 2017). Dengan diberlakukannya JKN dirumah sakit maka terjadi perubahan sistem pembayaran dari pembayaran secara retrospektif menjadi sistem pembayaran prospektif. Sistem pembayaran era BPJS : 1. Pola pembayaran restrospektif menjadi prospektif 2. Sistem pembayaran dari berbasis kuantitias pelayanan menjadi sistem pembayaran berbasis kinerja (Pay for performance) Gambar perbedaan persyaratan informasi dalam metode pembayaran penyedian layanan (MPPL) (Wilson dkk., 2013). • Sistem pembiayaan prospektif menjadi pilihan karena (Indawati dkk., 2018) : - - Dapat mengendalikan biaya kesehatan Mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu sesuai standar Membatas pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan berlebihan atau under use Mempermudah administrasi klaim Mendorong provider untuk melakukan cost containment a) Fee for service (FFS) FFS merupakan metode pembayaran rumah sakit berjenis retrospektif, dimana pembayaran ditetapkan setelah pelayanan kesehatan diberikan. Dengan sistem tarif ini, pihak provider, atau penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, dapat memperoleh income yang tidak terbatas. Sebab, provider dapat menawarkan segala macam pelayanan kesehatan kepada pasien, bahkan termasuk pelayanan kesehatan yang sebenarnya tidak diperlukan sekalipun. Sehingga, hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya over treatment (pemeriksaan yang berlebihan), over prescription (peresepan obat yang berlebihan), serta over utilility (penggunaan alat pemeriksa yang berlebihan). b) Indonesia Diagnostic Related Groups (INA-DRGs) DRG merupakan cara pembayaran dengan biaya satuan per diagnosis, bukan biaya satuan per jenis pelayanan medis maupun non medis yang diberikan kepada seorang pasien dalam rangka penyembuhan suatu penyakit. Sebagai contoh, jika seorang pasien menderita demam berdarah, maka pembayaran ke rumah sakit sama besarnya untuk setiap kasus demam berdarah, tanpa memperhatikan berapa hari pasien dirawat di sebuah rumah sakit dan jenis rumah sakitnya. Pembayaran dilakukan berdasarkan diagnosis keluar pasien. Konsep DRG sederhana saja yaitu rumah sakit mendapat pembayaran berdasarkan rata-rata biaya yang dihabiskan oleh berbagai rumah sakit untuk suatu diagnosis. Jika di Jakarta misalnya terdapat 10 ribu kasus demam berdarah di tahun 2017 dan dari hasil analisis biaya diperolah rata-rata biaya per kasus adalah Rp 2 juta, maka setiap rumah sakit di Jakarta yang mengobati pasien demam berdarah akan dibayar Rp 2 juta untuk setiap pasien Keuntungan INA-DRGs : 1 2 Memudahkan administrasi pembayaran bagi rumah sakit dan pihak pembayar Menudahkan pasien memahami besaran biaya yang harus dibayarnya 3 Memudahkan penghitungan pendapatan (revenue) rumah sakit 4 Memberikan insentif kepada rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk menggunakan sumberdaya seefisien mungkin 5 Memudahkan pemahaman klien dalam melakukan sosialisasi/pemasaran pelayanan rumah sakit 6 Memberikan surplus atau laba yang lebih besar kepada rumah sakit yang lebih efisien dan menimbulkan kerugian bagi rumah sakit yang tidak efisien. Iritnya cara pembayaran DRG akan mendorong rumah sakit menjadi lebih professional dan lebih efisien. kekurangan INA-DRGs : 1 Penerapannya membutuhkan pembayar pihak ketiga yang cukup dominan, misalnya dengan system asuransi kesehatan nasional atau pemerintah yang membayar pelayanan medis bagi rakyatnya 2 Penerapannya membutuhkan system informasi kesehatan, khususnya pencatatan rekam medis yang akurat dan komprehensif 3 System pembayaran DRG di dalam lingkungan rumah sakit yang mayoritas pasiennya membayar dari kantong sendiri sulit dilaksanakan kecuali jika ada komitmen kuat pemerintah yang diwujudkan dalam peraturan yang ditegakkan pelaksanaannya 4 Pasien yang tidak memiliki asuransi tidak akan sanggup membayar suatu biaya pelayanan medis untuk kasus-kasus katastrofik (yang biaya pengobatan atau perawatannya besar) c) Kapitasi Pembayaran kapitasi merupakan suatu cara pengendalian biaya dengan menempatkan fasilitas kesehatan pada posisi menanggung risiko, seluruhnya atau sebagian, dengan cara menerima pembayaran atas dasar jumlah jiwa yang ditanggung. Metode pembayaran Kapitasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Pada BAB II PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan (Indawati dkk., 2018) Keuntungan kapitasi : 1 Fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, dengan menegakkan diagnosis yang tepat dan memberikan pengobatan atau tindakan yang tepat 2 Fasilitas kesehatan memberikan pelayanan promotif dan proventi untuk mencegah insiden kesakitan 3 Fasilitas kesehatan memberikan pelayanan yang pas, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mempertahankan efisien operasi dan tetap memegang jumlah pasien jaminan kesehatan sebagai income security kekurangan kapitasi : 1 Jika kapitasi yang dibayarkan terpisah-pisah (parsial) antara pelayanan rawat jalan primer, rawat jalan rujukan dan rawat inap rujukan dan tanpa diimbangi dengan insentif yang memadai untuk menguranfi rujukan, fasilitas kesehatan akan dengan mudah merujuk pasiennya ke spesialis atau merawat dirumah sakit 2 Fasilitas kesehatan dapat mempercepat waktu pelayanan sehingga tersedia waktu lebih banyak untuk melayani pasien non jaminan atau yang membayar dengan JPP yang dinilai membayar lebih banyak 3 Fasilitas kesehatan dapat tidak memberikan pelayanan dengan baik, supaya kunjungan pasien kapitasi tidak cukup banyak. d) Budget tariff Merupakan cara pendanaan rumah sakit oleh pemerintah atau suatu badan asuransi kesehatan nasional dimana rumah sakit mendapat dana untuk membiayai seluruh kegiatannya untuk masa satu tahun. Alokasi dan ke rumah sakit tersebut diperhitungkan dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan tahun sebelumnya, kegiatan lain yang diperkirakan akan dilaksanakan dan kinerja rumah sakit tersebut. Manajemen rumah sakit mempunyai keleluasaan mengatur dana anggaran global tersebut untuk gaji dokter, belanja operasional, pemeliharaan rumah sakit dan lainlain. 5. Permasalahan yang dihadapi pembiayaan kesehatan saat ini dan solusinya Masalah Kurangnya dana yang tersedia : Solusi Upaya meningkatkan jumlah dana 1. Terhadap pemerintah, meningkatkan alokasi biaya kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2. Terhadap badan-badan lain di luar pemerintah, menghimpun dana dari sumber masyarakat serta bantuan luar negri. Di banyak negara terutama di negara yang sedang berkembang, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Rendahnya alokasi anggaran ini kait berkait dengan masih kurangnya kesadaran pengambil keputusan akan pentingnya arti kesehatan. Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif melainkan bersifat konsumtif dan karena itu kurang diprioritaskan. Kita dapat mengambil contoh di Indonesia misalnya, jumlah dana yang disediakan hanya berkisar antara 2 – 3% dari total anggaran belanja dalam setahun. Penyebaran dana yang tidak sesuai Upaya memperbaiki penyebaran, pemanfaatan dan pengelolaan dana : 1. Penyempurnaan sistem pelayanan, misalnya lebih Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak mengutamakan pelayanan kesehatan masyarakat dan atau sesuai, karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan Pemanfaatan dana yang tidak tepat : melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. 2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola. Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini. Adalah mengejutkan bahwa di banyak negara tenyata biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi dari pada pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran dipandang kurang efektif dari pada pelayanan kesehatan masyarakat Pengelolaan dana yang belum sempurna : Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran dan pemanfaatannya belum begitu sempuma, namun jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik, dalam batas-batas tertentu tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Sayangnya kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah karena pengelolaannya memang belum sempurna, yang kait berkait tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, tetapi juga ada kaitannya dengan sikap mental para pengelola Biaya kesehatan yang makin meningkat : Upaya mengendalikan biaya kesehatan : 1. 2. 3. 4. 5. Tingkat inflasi Tingkat permintaan Kemajuan ilmu dan teknolog Perubahan pola penyakit Perubahan pola pelayanan kesehatan 1. Memperlakukan peraturan sertifikasi kebutuhan, dimana penambahan sarana atau fasilitas kesehatan hanya dapat dibenarkan jika dibuktikan dengan adanya kebutuhan masyarakat. Dengan diberlakukannya peraturan ini maka dapat dihindari berdiri atau dibelinya berbagai sarana kesehatan secara berlebihan 2. Memperlakukan peraturan studi kelayakan, dimana penambahan sarana dan fasilitas yang baru hanya dibenarkan apabila dapat dibuktikan bahwa sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan tarif pelayanan yang bersifat sosial. 3. Memperlakukan peraturan pengembangan yang terencana, dimana penambahan sarana dan fasilitas kesehatan hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dengan rencana pengembangan yang sebelumnya telah disetujui pemerintah 4. Menetapkan standar baku pelayanan, dimana pelayanan kesehatan hanya dibenarkan untuk diselenggarakan jika tidak menyimpang dari standar baku yang telah ditetapkan. 5. Menyelenggarakan program menjaga mutu. 6. Menyelenggarakan peraturan tarif pelayanan. 7. Asuransi kesehatan. Daftar Pustaka Effendi, F. dan Makhfudli, 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas : Praktik Dalam Keperawatan. Salemba Medika. Indawati, L., Dewi, D.R., Pramono, A.E., dan Maryati, Y., 2018. Manajemen Informasi Kesehatan V : Sistem Klaim Dan Asuransi Pelayanan Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rusli, N.T., 2017. Analisis Biaya dan Faktor-Faktor Penentu Inefisiensi Layanan Hemodialisis pada Pasien Gagal Ginjal Kronik Rumah Sakit Rk Charitas Palembang Tahun 2016 3: 11. Setyawan, E.., 2017. Sistem Pembiayaan Kesehatan. Saintika Medika, 11: 119. Suhanda, R., 2015. Jaminan Kesehatan Dan Managed Care 15: 10. Tim Kepresidenan RI, 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. Wilson, K., Latko, B., Cashin, C., dan Hesp, C., 2013. Reformasi Metode Pembayaran Penyedia Layanan dan Sistem Teknologi Informasi: Mempertanyakan - Ayam atau Telur dulu – dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional 31.

Judul: Tugas Ilmu Kesehatan Masyarakat

Oleh: Pspa 29 Ump

Ikuti kami