Perencanaan Ekonomi Meri

Oleh Rudy Tumanggor

196,6 KB 2 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Perencanaan Ekonomi Meri

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL GUBERNUR PAPUA BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012-2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA BARAT, GUBERNUR PAPUA BARAT, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah, kepada Daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun mendatang sebagai arah dan pedoman pembangunan di Daerah ; b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pembangunan di Provinsi Papua Barat, maka dipandang perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 -2031 secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh, bertahap, dan berkesinambungan, serta berwawasan lingkungan yang tanggap terhadap perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-I/2003; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGDAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012-2025. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 2. Daerah adalahProvinsi Papua Barat. 3. Pemerintah Daerah adalahGubernur, Bupati atau Walikota,dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah. 4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. DewanPerwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnyadisingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua Barat. 7. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi Papua Barat sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun. 9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bertugas mengelola anggaran dan menyelenggarakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun ; 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan. 15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan. 16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, dan lain-lain yang terkait dengan ruang wilayah dan fungsinya. 17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Pasal 2 RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berisi Visi dan Misi serta arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Pasal 3 RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menjadi pedoman dalam penyusunan: a. RPJMD Provinsi Papua Barat yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pasal4 VisipembangunanjangkapanjangProvinsi Papua Barat adalah “MEWUJUDKAN PROVINSI PAPUA BARAT YANG MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN LESTARI” Pasal5 UntukmencapaivisipembangunanjangkapanjangProvinsi Papua Barat sebagaimanadimaksuddalamPasal 4, Provinsi Papua Barat mengusung 14 (empatbelas) misipembangunanjangkapanjang, yang meliputi: a. Mewujudkan stabilitas politik. pertahanan, dan keamanan wilayah; b. Mewujudkan ketahanan pangan wilayah; c. Mewujudkan kemandirian prasarana dan sarana wilayah; d. Mewujudkan kemandirian keuangan daerah; e. Mewujudkan kemandirian tata kelola pemerintahan; f. Mengembangkan ekonomi wilayah yang berdaya saing; g. Membina SDM Papua Barat yang berdaya saing; h. Mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat; i. Mendorong kesejahteraan sosial masyarakat; j. Menciptakan sistem ekonomi dan regulasi ekonomi yang berkeadilan; k. Menciptakan hukum dan sistem pembangunan yang berkeadilan; l. Mengelola sekaligus memelihara SDA Papua Barat dengan prinsip berkelanjutan; m. Memelihara kualitas lingkungan alam dan lingkungan hidup; dan n. Memeliharakeberagamanadatistidatdanbudayaluhur Papua Barat. BAB I SISTEMATIKA Pasal 6 RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I : PENDAHULUAN b. BAB II : KONDISI UMUM KONDISI PROVINSI PAPUA BARAT c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI PAPUA BARAT d. BAB IV : ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2012-2031 e. BAB V : f. BAB VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN PENUTUP Pasal 7 Isi beserta uraian RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 8 (1) RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2031 menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota. (2) RPJP Daerah Kabupaten/Kota menjadipedomandalampenyusunan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yang memuatVisi, Misi, dan Program Bupati/Walikota. (3) RPJM Daerah Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Papua Barat. Pasal 9 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya, diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode jabatan Gubernur berikutnya. (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya. PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang periode pelaksanaan RPJPD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah. (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Gubernur bersama DPRD dapat menyempurnakan RPJPD. (5) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1) RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikandengan RPJPD Provinsi ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan. (2) RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib sesuaikandengan RPJPD Provinsi paling lambat 6 (enam) bulan. BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA BARAT 2006-2011 VISI pembangunan Provinsi Papua Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011 yaitu : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT PAPUA BARAT YANG BERSATU, BERPENDIDIKAN DAN BERBUDAYA SERTA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DEMOKRATIS, ADIL SEJAHTERA DAN MANDIRI ”. Upaya pencapaian VISI diatas dilaksanakan melalui MISI yaitu : PERTAMA : RE-ORIENTASI PARADIGMA PEMBANGUNAN ; PARADIGMA PEMBANGUNAN YANG MENGACU PADA PEMBERDAYAAN POTENSI LOKAL DAN INSTITUSI EKONOMI RAKYAT, KEDUA : REVITALISASI POTENSI SDM DAN SDA; SEMUA POTENSI SDA DIKELOLA DALAM PERSPEKTIF UNTUK KEMASLAHATAN MASYARAKAT SECARA FUNGSIONAL DAN AKUNTABEL DAN TRANSPARAN YANG DITUNJANG OLEH PENGEMBANGAN KUALITAS SDM DENGAN KOMPETENSI SEKTORAL, KETIGA : RE-AKTUALISASI BUDAYA LOKAL MENJADI PENDORONG DAN WAHANA PROSES PEMBANGUNAN SEMUA SEKTOR SEHINGGA PROSES PEMBANGUNAN MENJADI KONTEKSTUAL, KEEMPAT : REFUNGSIONALISASI LEMBAGA; LEMBAGA PEMERINTAH SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN PEMBERDAYAAN SEMUA MASYARAKAT DALAM DAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL GUNA MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN, KELIMA : PERSATUAN DALAM ADALAH PROSES PERSYARATAN YANG PEMBANGUNAN DIPERLUKAN SEMUA SEKTOR, KEHARMONISAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT PAPUA BARAT SELAMA INI HARUS DIPERTAHANKAN DAN DIKEMBANGKAN DENGAN MEMPOSISIKAN SEMUA KOMPONEN MASYARAKAT DALAM KEBERSAMAAN UNTUK BERPERAN SERTA DALAM PROSES PEMBANGUNAN, PERSATUAN JUGA DIMAKSUD SEBAGAI KOMITMEN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DALAM KERANGKA NEHGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, KEENAM : PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE YAITU PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM. Secara opersionil ditetapkan 6 (enam) Agenda Pokok Pembangunan yang meliputi : Pertama, Membangun Kapasitas Kelembagaan dengan sasaran meningkatnya kapasitas kelembagaan yang mampu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat Kampung serta mampu melaksanakan tugas pokok kelembagaan. Kedua, Meningkatkan mutu sumber daya manusia Papua Barat, dengan sasaran meningkatnya kwalitas sumber daya manusia Papua Barat dalam berbagai bidang sehingga mampu dan mandiri dalam mengelola sumber daya alam bagi kesejahteraannya. Ketiga, Mengembangkan dan memperkuat basis ekonomi wilayah Papua Barat, dengan sasaran terbangunnya kemampuan ekonomi wilayah Papua Barat guna mempercepat perbaikan taraf hidup masyarakat serta menciptakan landasan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Keempat, Menanggulangi kemiskinan, dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan di Papua Barat menjadi sepertiga (35 %) dari angka kemiskinan saat ini ( 70 % ). Kelima, Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat yang terjamin kelestariannya, dengan sasaran termanfaatkannya sumber daya alam di Papua Barat bagi kepentingan masyarakat dan terpelihara kelestariannya. Keenam. Revitalisasi nilai sosial masyarakat sebagai modal pembangunan di Papua Barat, dengan sasaran tumbuhnya nilai sosial masyakat Papua Barat sebagai kekuatan yang berperan aktif dalam pembangunan. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, perlu mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar pusat dan daerah serta antardaerah; b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, diperlukan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; dan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014. KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 7. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah 9. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Pasal 2 Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi: a. Penyusunan RKPD Tahun 2014. b. Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014. c. Pembinaan dan pengawasan. PENYUSUNAN RKPD Pasal 3 Pemerintah Daerah menyusun RKPD Tahun 2014 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut: a. Persiapan penyusunan RKPD; b. Penyusunan rancangan awal RKPD; c. Penyusunan rancangan RKPD; d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD; e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan f. Penetapan RKPD. Pasal 4 (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat: a. rancangan kerangka ekonomi daerah; b. program prioritas pembangunan daerah; dan c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan (3) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. (4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (5) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi. Pasal 5 (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2014 dalam RPJMD. (2) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2014. Pasal 6 (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD Tahun 2014. (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran dan program yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Tahun 2014 yang akan disusun kedalam rancangan Renja SKPD Tahun 2014 harus selaras dan konsisten dengan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD. Pasal 7 (1) RKPD Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (2) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk RKPD provinsi dilakukan paling lambat pada minggu ketiga bulan Mei Tahun 2013 dan untuk RKPD kabupaten/kota paling lambat pada minggu keempat bulan Mei Tahun 2013 (3) Paling lambat 2 minggu setelah RKPD Tahun 2014 ditetapkan, Renja SKPD Tahun 2014 disahkan oleh kepala daerah. Pasal 8 (1) Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. (2) Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014 kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Pasal 9 Penyampaian Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan lampiran: a. Hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD Tahun 2014 oleh Kepala Bappeda; dan b. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2014. Pasal 10 RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2014. Pasal 11 (1) Dalam hal RKPD Tahun 2014 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2014. Pasal 12 Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD Pasal 13 (1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b. (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pengendalian kebijakan; b. pengendalian pelaksanaan; dan c. evaluasi hasil. Pasal 14 (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a untuk menjamin: a. bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan b. bahwa RKPD telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP Tahun 2014. (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b untuk menjamin: a. bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS; dan b. bahwa KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014. (3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk: a. menilai daya serap; dan b. capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2014. Pasal 15 (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2014. (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2014. (3) Tahapan dan tatacara pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2014 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2014. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya Tahun 2014. (3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2014. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pemerintah Pusat Renst Pedom Renja an ra KL - KL Pedom anRPJM RPJP Pedoma Nasion Nasio n al Diac RPJP u Daera h Pedo man Rinci an APB N RAP BN APB N RAP BD APB D RKA SKP D Rinci an APB D Diacu Dija RKP Pedom an bar nal kan Diserasikan melalui Diperhati Dija Musrenbang kan RPJM RKP Pedom Daer bark Daera an an ah h Pedom anRenst RKAKL Diacu Renja Pedom ra an SKPD SKPD Planning Pedo man Budgeting RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR "Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM menegaskan, penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Papua direncanakan, paling lambat pengesahannya ditahun 2008 mendatang. RPJP yang ditetapkan selama 20 tahun ini, diakui Sekda sudah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena didalamnya memuat 4 Program Pembangunan yang sejalan dengan 4 program prioritas Otsus, yakni dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan infrastruktur. RPJPN dimaksud adalah rencana pembangunan yang baru-baru saja disosialisasikan di jajaran Pemerintah Provinsi Papua dan Aparat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Papua, bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur, Selasa (27/11). “RPJP Papua sudah disosialisasikan kepada aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten- kabupaten. Draftnya sudah ada dan tinggal kita sahkan paling lambat ditahun 2008 mendatang,” jelas Sekda, di Kantor Gubernur, kemarin. Ditanya apabila ada pergantian Kepala Daerah yang baru, RPJP tersebut masih akan diberlakukan, Tedjo Soeprapto mengatakan bila ada pergantian Kepala Daerah yang baru maka penyusunan visi misinya tidak boleh melenceng dari RPJP. Dengan kata lain, para Kepala Daerah dalam penyusunan Visi Misi Pembangunan selama lima Tahun menjabat harus mengacu kepada RPJP yang telah ditetapkan itu. Sebab salah satu Tujuan pembentukan RPJP adalah Pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sehingga seluruh proses Pembangunan harus mengacu kepada RPJP. “Paling bagus, kalau para calon Kepala Daerah yang sebelum dia mengikuti Pilkada dia membaca RPJP. Sehingga setelah dia terpilih dia tinggal menterjemahkannya saja melalui RPJP itu,” tuturnya. SASARAN UTAMA RPJMN 2015-2019 1. Meningkatnya kuantitas sarana prasarana dan kualitas layanan  Rasio Elektrifikasi100 %  Jangka uanair bersih85%  Kelayakan jalan raya100 % 2. Menurunnya emisi GRK: mendekati26 % (2019) 3. Menurunnya kesenjangan: 4. Meningkatny aperanan PDRB di luar Jawa: 5. Luar Jawa: dari41 % (2014) menjadi45-47 % (2019) 6. Jawa:59 % (2014) menjadi53-55 % (2019) 7. Menurunnya jumlah kabupaten tertinggal: 8. Dari 114 Kab(2014) 39 Kab(2019) 9. Menurunnyapraktek korupsi 10. Meningkatnya konsolidasi demokrasi

Judul: Perencanaan Ekonomi Meri

Oleh: Rudy Tumanggor

Ikuti kami