Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 7 Ilmu Pengertian Hukum (begriffenwisenschaft) 2

Oleh Belly Arisco

62,4 KB 8 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 7 Ilmu Pengertian Hukum (begriffenwisenschaft) 2

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM MATCH DAY 7 ILMU PENGERTIAN HUKUM (BEGRIFFENWISENSCHAFT) 2 Mempelajari ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum pada bagian kedua ini, maka materi yang akan dibahas mengenai peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Berikut penjelasan singkat dari masing-masing materi tersebut. 6. PERISTIWA HUKUM Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contoh perkawinan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban suami-istri yang diatur oleh hukum perkawinan. Contoh lain, peristiwa transaksi jual beli barang, terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban diantara para pihak. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:1 1. Peristiwa hukum karena perbuatan subyek hukum, adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contoh pembuatan surat wasiat atau peristiwa penghibahan barang. Perbuatan subyek hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu: a) perbuatan subyek hukum yang merupakan perbuatan hukum (perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku, contoh: jual-beli, sewa-menyewa dll) b) perbuatan subyek hukum yang bukan perbuatan hukum (perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku, contoh perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan zaakwarneming (secara sukarela menigikatkan diri untuk mewakili dan menyelesaikan urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut). 2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum, adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subyek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh kelahiran, kematian dan kadaluarsa (kadaluarsa aquisitief yakni kadaluarsa yang menimbulkan hak dan kadaluarsa extinctief yaitu kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban). Peter Mahmud Marzuki memiliki definisi dan pembagian peristiwa hukum yang agak berbeda dengan yang di atas. Sebelumnya Peter Mahmud Marzuki, membedakan terlebih dahulu antara fakta biasa dan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh 1 Baca Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40-42. hukum. Oleh karena fakta dapat dibedakan menjadi fakta biasa dan fakta hukum, demikian juga dengan peristiwa, yang dapat dibedakan menjadi peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum. Dilihat dari segi isinya, peristiwa hukum dapat terjadi karena:2 a. Keadaan tertentu, misalnya orang yang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di bawah pengampuan; b. Kejadian alam, misalnya sebatang pohon disambar petir dan dan tumbang menimpa seorang pengantar surat yang sedang bertugas dengan mengendarai motor dan menewaskannya sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan-tunjangan yang diterima keluarganya; c. Kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu kelahiran, kematian, dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Adanya orang gila, pohon disambar petir, kelahiran, pertumbuhan, dan kematian seseorang sebenarnya merupakan peristiwa-peristiwa biasa. Akan tetapi, karena peristiwaperistiwa itu berkaitan dengan hak dan kewajiban subyek hukum, peristiwa-peristiwa itu menjadi peristiwa-peristiwa hukum.3 7. PERBUATAN HUKUM Mengenai perbuatan hukum pada dasarnya dapat dipahami secara bersamaan ketika memahami peristiwa hukum. Terdapat peristiwa hukum yang terjadi dikarenakan perbuatan subyek hukum, perbuatan inilah yang dinamakan perbuatan hukum. Peter Mahmud Marzuki menggunakan istilah tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum, yaitu:4 a. Tindakan menurut hukum, misalnya jual beli, membuat testamen, melangsungkan perkawinan, dan lain-lain; b. Tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya jual beli narkoba, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain-lain. c. Tindakan yang melanggar hukum, misalnya perbuatan merugikan orang lain, persaingan curang, dan lain-lain. d. Tindakan karena tidak memenuhi kewajiban yang di dalam hukum hal itu disebut wanprestasi (default), misalnya tidak membayar utang, tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, dan lain-lain. 2 3 Baca Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 244-246. Ibid. 4 Ibid., hlm. 246-247. Dilanjutkan oleh Peter Mahmud Marzuki, dalam hukum berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan, sedangkan tidak berbuat adalah sesuatu yang seharusnya ia perbuat merupakan pengabaian (omission/nalaten). Pengabaian ini lebih berkonotasi kepada hukum public, khususnya hukum pidana. Misalnya membiarkan orang yang butuh pertolongan, seorang komandan polisi yang membiarkan anak buahnya melakukan tindakan yang menyalahi prosedur dalam sebuah situasi unjuk rasa. Perlu diketahui bahwa pengabaian ini hanya dilakukan oleh manusia, badan hukum tidak mungkin melakukan pengabaian, jikalau terdapat kejadian yang melibatkan badan hukum, maka personel dalam dalam badan hukum itulah yang dianggap melakukan pengabaian.5 Untuk dapat melakukan perbuatan hukum, diperlukan syarat-syarat tertentu. L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa subjek hukum adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk memegang hak. Kemampuan untuk memegang hak harus dibedakan dari kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang masih di bawah umur dan mereka yang berada di bawah pengampuan adalah subjek hukum sehingga mereka mempunyai hak. Akan tetapi oleh hukum mereka dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebenarnya semua orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali untuk melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menetapkan lain. Saat sekarang, yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum oleh hamper semua undang-undang adalah mereka yang masih belum cukup umur dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan.6 Dilihat dari segi aturan yang mengatur perbuatan itu perbuatan hukum dapat dibedakan antara perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum privat dan perbuatan hukum dalam ruang lingkup hukum publik.7 8. HUBUNGAN HUKUM Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Pertunangan dan lamaran misalnya, bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum dapat terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Untuk menentukan sifat hubungan hukum tersebut, indikatornya adalah hakikat hubungan itu. Arti penting mengetahui hakikat hubungan hukum adalah untuk mengetahui rezim hukum yang menguasai hubungan tersebut untuk kemudian menentukan pengadilan mana yang mempunyai kompetensi absolute untuk mneyelesaikan 5 Ibid., hlm. 247-248. Ibid., hlm. 249-250. 7 Ibid., hlm. 251-253. 6 persengketaan yang mungkin saja timbul di kemudian hari. Apabila hakikat hubungan tersebut bersifat privat, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut, sengketa tersebut berada dalam kompetensi peradilan perdata, kecuali sengketanya mempunyai sifat khusus, misalnya kepailitan yang berkompeten mengadili adalah pengadilan khusus (di Indonesia adalah Pengadilan Niaga). Demikian juga apabila hakikat hubungan itu bersifat publik, yang mempunyai kompetensi untuk menangani sengketa adalah pengadilan dalam ruang lingkup hukum publik, apakah peradilan umum, peradilan administrasi, dan lain-lain.8 9. AKIBAT HUKUM Peristiwa hukum dan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. Suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Contoh peristiwa hukum tentang sebatang pohon yang disambar petir dan tumbang menimpa seseorang dan menewaskannya dapat menimbulkan dua akibat hukum, yaitu pewarisan hak milik orang yang meninggal tersebut dan kewajiban asuransi membayarkan santunan kepada keluarganya. Begitu pula perbuatan hukum dapat menimbulkan lebih dari satu akibat hukum. Sebagai contoh, jual-beli menimbulkan akibat hukum pembeli wajib membayar dan berhak menerima barang yang telah dibelinya, sebaliknya penjual wajib menyerahkan barang dan berhak menerima pembayaran atas barang tersebut.9 MP7™ 8 9 Ibid., hlm. 253-256. Ibid., hlm. 250-251.

Judul: Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Match Day 7 Ilmu Pengertian Hukum (begriffenwisenschaft) 2

Oleh: Belly Arisco


Ikuti kami