Bahrul Ulum. Ilmu Perundang Undangan

Oleh Tia Apriliani

166,8 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Bahrul Ulum. Ilmu Perundang Undangan

Nama : Bahrul Ulum NIM : 11140460000092 Fak/Jur : Syari’ah dan Hukum/Muamalat Mata Kuliah : Ilmu Perundang-Undangan RESUME BAB IV SISTEM NORMA HUKUM DI REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945 A. SISTEM NORMA HUKUM INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 19451 Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dibandingkan dengan teori jenjang norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen) dari Hans Nawiasky, maka dapat dilihat adanya cerminan dari kedua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia maka norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, di mana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma-norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm) Republik Indonesia yaitu Pancasila. Di dalam suatu norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi, dan kemudian secara berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut juga Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz), Undang-Undang (formell Gesetz) serta Peraturan 1 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan, (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm. 57 Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (Verodnung & Autonome Satznung) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peratursan pelaksanaan serta peraturan otonom lainnya (atu istilah yang dipakai oleh Undang-Undang No. 10 Th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah, peraturan Presiden sampai Peraturan Daerah, dan sebagainya). B. HUBUNGAN ANTARA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 19452 Pembahasan tentang hubungan antara Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) Pancasila dan Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara (Verfassungsnorm) Undang-Undang Dasar 1945, dapat dilakukan dengan melihat dan mencermati rumusan dalam Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 Angka III yang menentukan sebagai berikut: “Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasalpasalnya.” Dari perumusan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan dari Pembukaan UUD1945 adalah lebih utama daripada Batang Tubuh UUD 1945, oleh karena UUD 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah Pancasila. Apabila ‘pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945’ tersebut mencerminkan pancasila yang menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) yang menjadi dasar sumber Aturan dasar Negara / Aturan Pokok Negara (Verfassungnorm) yaitu Batang Tubuh UUD 1945. Selain daripada itu Penjelasan UUD 1945 juga menyebutkan istilah ‘cita-cita hukum (Rechtsidee)’. Istilah ‘cita-cita hukum (Rechtsidee)’ di dalam Penjelasan UUD 1945 ini 2 Ibid., hlm. 58 menurut A. Hamidi S. Attamimi dikatakan kurang tepat oleh karena istilah ‘cita-cita’ itu berarti keinginan, kehendak, atau suatu harapan, sedangkan istilah ‘Rechtsidee’ sendiri lebih tepat kalau diterjemahkan dengan Cita Hukum. ‘Cita Hukum’ ialah terjemahan dari Rechtsidee. Berbeda dengan terjemahan yang digunakan dalam Penjelasan UUD 1945, penulis berpendapat Rechtsidee sebaiknya diterjemahkan dengan ‘Cita hukum’ dan bukan dengan ‘cita-cita hukum’ mengingat cita ialah ga-gasan, rasa, cipta, pikiran, sedangkan cita-cita ialah keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada di pikiran atau di hati. Selanjutnya dikemukakan bahwa ‘Kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai Cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan “bintang pemandu” yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan, dan secara negative merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Terhadap isi peraturan perundang-undangan sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan merupakan asas hukum umum. Dengan uraian tersebut jelaslah bahwa Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) dan sekaligus sebagai Cita hukum merupakan sumber dan dasar serta pedoman bagi Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara (Verfassungsnorm) serta peraturan perundang-undangan lainnya C. HUBUNGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KETETAPAN MPR3 a. Sebelum Perubahan UUD 1945 Apabila dilihat dari teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiasky, maka kelompok norma dari Staatsgrundgesetz di Negara Republik Indonesia terdiri dari Verfassungsnorm UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, serta Hukum Dasar tidak tertulis (Konvensi Ketatanegaraan). Norma-norma hukum yang ada dalam Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara yaitu dalam Verfassungsnorm UUD 1945 dan dalam Ketetapan MPR merupakan norma-norma hukum yang masih bersifat umum dan garis besar serta masih 3 Ibid., hlm. 60 merupakan norma tunggal, jadi belum dilekati oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Secara Hierarkis kedudukan Verfassungsnorm UUD 1945 lebih tinggi daripada Ketetapan MPR, walaupun keduanya dibentuk oleh lembaga tertinggi di Negara Republik Indonesia. Selama ini (sebelum adanya perubahan UUD1945) Masih banyak orang yang mempersoalkan mengapap Ketetapan MPR mempunyai kedudukan setingkat lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945, padahal keduanya dibentuk oleh sebuah lembaga yang sama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertanyaan ini timbul karena selama ini banyak orang yang beranggapan bahwa ketiga fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mempunyai bobot yang sama, namun demikian, apabila diperhatikan secara saksama, ketiga fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bisa dibedakan dalam dua kualitas yaitu: a. Fungsi I: Menetapkan Undang-Undang Dasar b. Fungsi II a: Menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara II b: Memilih Presiden dan Wakil Presiden Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menjalankan fungsi yang pertama mempunyai kedudukan yang lebih utama daripada dalam menjalankan fungsi yang kedua, oleh karena dalam menjalankan fungsi yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kualitas sebagai”konstituante”, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar yang hanya dilaksanakan apabila negara benar-benar menghendaki, jadi tidak secara teratur, sedangkan dalam menjalankan fungsi yang kedua itu dapat dilaksanakan secara teratur dalam jangka waktu Lima tahun sekali, yaitu pada waktu Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang. Kedudukan Verfassungsnorm UUD 1945 yang berada diatas Ketetapan MPR ini menjadi lebih jelas apabila dikaji dengan teori Pengikatan Diri (Selbtsbindungtheorie) dari George Jellinek. Secara teori Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai kualitas utama sebagai konstituante itu mula-mula menjalankan fungsi yang pertama yaitu menetapkanUndang-Undang Dasar Negara. Setelah Undang-Undang Dasar itu terbentuk, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut mengikatkan diri pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang ia bentuk (sesuai dengan Selbtsbindungtheorie). Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya yag kedua, yaitu menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Ketetapan-Ketetapan MPR, dan pada saat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk pada Aturan-Aturan yang ditentukan dalam UndangUndang Dasar tersebut. Selain dari kajian berdasarkan fungsinya, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakat, dapat pula dikaji dari tata cara atau proses ‘perubahannya’. Dalam hal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat persyaratan-persyaratan formal yang tertuang dalam Pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut: Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir Kemudian persyaratan-persyaratan formal lainnya yang ditentuan untuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah harus memenuhi ketentuan ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 tentang Referendum yang menentukandalam pasal 2 sebagai berikut: Pasal 2 Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk merubah UndangUndang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum Disamping persyaratan formal tersebut, sebenarnya terdapat persyaratkanpersyaratan material yang lebih utama dan lebih esensial, yaitu: ‘perubahan UUD 1945 tidak boleh ‘mengganggu’ keselarasan dan harmoni kaidah-kaidah yang tercantum dalam pembukaannya sebagaimana terlihat pada penjelasan Umum UUD 1945 angka II yang berbunyi “Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya”. Kedudukan Verfassungsnorm UUD 1945 lebih tinggi daripada normanorma hukum dalam Ketetapan MPR, namun demikian keduanya termasuk dalam Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara. Hubungan kedua norma hukum itu adalah sesuai dengan jenjang normanya. Verfassungsnorm UUD 1945 merupakan sumber dan dasar dari pembentukan norma-norma dalam Ketetapan MPR 1. Sesudah Perubahan UUD 1945 Sesudah perubahan UUD 1945, terdpat perubahan yang mendasar tentang fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan Perubahan UUD 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah: a. Fungsi I : Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar b. Fungsi II : Melantik Presiden dan / atau Wakil Presiden c. Fungsi IIIa : Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Fungsi IIIb : Memilih Wakil Presiden (dalam hal terjadi kekosongan) Fungsi IIIc : Memilih Presiden dan Wakil Presiden (dalam hal terjadi kekosongan) Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut secara rinci dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut : a. Pasal 3: (1) : Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang Mengubah dan Menetapkan Undang-Undang Dasar (2) : Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (3) : Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. b. Pasal 8 (2). Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden (3). Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah hari itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dau pasangan calo preside dan wakil presiden yang diusulkan oleh parta politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. c. Pasal 37 (1) : Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (2) : Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya (3) : untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (4) : Putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. D. HUBUNGAN PANCASILA, UUD 1945, DAN KETETAPAN MPR4 Dilihat dari sisem staatsfundamentalnorm norma Pancasila, hukum Negara Verfassungsnorm Republik UUD 1945, Indonesia, maka Grundgesetznorm Ketetapan MPR, dan Gesetznorm Undang-Undang merupakan suatu bagian dari sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Staatsfundamentalnorm Pancasila yang merupakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber dan dasar bagi pembentukan pasal-pasal dalam Verfassungsnorm UUD 1945 merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan aturan-aturan dalamGrundgesetznorm Ketetapan MPR dan juga sekaligus merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan Gesetsznorm Undang-Undang. Oleh karena Grundgesetznorm Ketetapan MPR itu juga merupakan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara yang berada diatas Gesetsznorm Undang-Undang, Maka Grundgesetznorm Ketetapan MPR ini juga merupakan sumber bagi pembentukan norma-norma hukum dalam Gesetznorm Undang-Undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia. E. HUBUNGAN NORMA HUKUM DASAR DAN NORMA PERUNDANG- UNDANGAN5 Hubungan norma hukum dasar (verfassungsnorm) dan norma perundang-undangan (gesetzgebungsnorm) dapat dipahami dari rumusan penjelasan UUD 1945, khususnya paada angka IV yang menentukan sebagai berikut : ‘’Maka telah cukup jikalau undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai intruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. 4 5 Ibid., hlm. 65 Ibid., hlm. 66 Terutama bagi negara baru dan negara muda lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok. Sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.’’ Apabila membaca uraian tersebut, dapat dilihat bahwa berbagai ketentuan dalam aturan pokok negara yang tercantum dalam UUD 1945 dapat dikembangluaskan atau diatur lebih lanjut dalam undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabut. Berdasarkan hal itu maka suatu undang-undang dapat melaksanakan atau mengatur lebih lanjut hal-hal yang ditentukan secara tegas oleh UUD 1945 maupun hal-hal yang secara tidak tegas menyebutkannya. Selain itu, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara republik indonesia, sehingga undang-undang juga merupakan sumber dan dasar bagi peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawahnya, yang merupakan peraturan pelaksanaan atau peraturan otonom. Apabila dilihat dari sifat norma hukumnya, dapat diketahui bahwa norma-norma hukum dalam suatu hukum dasar itu masih merupakan norma hukum tunggal, masih mengatur halhal umum dan secara garis besar atau masih merupakan norma-norma hukum yang pokokpokok saja, sehingga norma-norma dalam suatu hukum dasar itu belum dapat langsung berlaku mengikat umum. Hal tersebut beda dengan norma-norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum itu sudah lebih konkret, lebih jelas dan sudah dapat langsung mengikat umum, bahkan dalam suatu peraturan perundang-undangan sudah dapat dilekati oleh sanksi pidana dan sanksi pemaksa. Setelah berlakunya Perubahan UUD 1945 terdapat pendapat bahwa Penjelasan UUD 1945 sudah tidak berlaku lagi. Pendapat tersebut biasanya dihubungkan dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Perubahan, yang menyatakan bahwa, “Dengan diterapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.” Pendapat ini secara kajian Perundangundangan adalah tidak tepat, oleh karena ketentuan dalam Pasal II Aturan Tambahan tersebut tidak menyatakan pencabutan secara tegas terhadap Penjelasan UUD 1945, selain itu Penjelasan adalah interpretasi yang merupakan satu kesatuan dengan ketentuan yang dijelaskan dan bukan norma yang berbeda. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa, adar supaya norma-norma hukum yang terdapat dalam Hukum Dasar (Verfassungsnorm) itu dapat berlaku sebagaimana mestinya, maka norma-norma hukum itu harus terlebih dahulu dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan (Gesetzgebungsnorm) oleh karena norma hukumnya bersifat umum dan dapat mengikat seluruh warga negara. F. SISTEM NORMA HUKUM MENURUT TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/19666 Dalam konteksnya dengan sistem norma hukum Indonesia tersebut, berdasarkan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dalam lampiran II-nya Tentang Tata Urutan Peraturan PerundangUndangan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai berikut: 1) UUD 1945 2) Ketetapan MPR 3) Undang-Undang/Perpu 4) Peraturan Pemerintah 5) Keputusan Presiden 6) Peraturan Pelaksana lainnya; seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lainlainnya. 6 http://ranggiwirasakti.blogspot.co.id/2012/11/hierarki-peraturan-perundang-undangan.html

Judul: Bahrul Ulum. Ilmu Perundang Undangan

Oleh: Tia Apriliani

Ikuti kami