Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia

Oleh Sugiarto Sugiarto

522,8 KB 6 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia

BAB 1 PEND AHUL UAN PENDAHUL AHULU 1.1 Latar Belakan g Belakang Sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah territorial sebesar 3,1 juta km2 dan wilayah ZEEI 2,7 juta km2, mempunyai 17.480 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan potensi yang demikian besar, secara otomatis terkandung keanekaragaman sumberdaya alam laut baik hayati maupun non-hayati menjadikan sektor kelautan sebagai penunjang perekonomian penting bagi Indonesia. Dahulu kita telah mengenal beberapa sektor ekonomi kelautan secara tradisional antara lain penangkapan ikan, pelayaran rakyat, industri pengolahan hasil laut dan wisata bahari. Belakangan ini telah berkembang industri baru yang berbasis eksploitasi sumber daya kelautan yakni: produksi gas alam dan petroleum, budidaya kelautan, perikanan tangkap dan pariwisata kelautan. Hadirnya era globalisasi yang memperluas jaringan perdagangan baik nasional maupun internasional menjadikan sektor kelautan Indonesia semakin terbuka lebar untuk dimanfaatkan bagi peningkatan perekonomian masyarakat antara lain melalui sektor perkapalan dan jasa pelabuhan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan sesuai dengan amanat yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Namun pernahkah kita menyadari berapa potensi sumber daya alam laut dan nilai ekonomi kelautan Indonesia? Begitu banyak sektor yang menyentuh atau bahkan berkaitan langsung dengan bidang kelautan, namun saat ini belum ada satu lembaga pun yang pernah menghitung potensi sumber daya alam laut dan nilai ekonomi kelautan secara total yang dimiliki Indonesia serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pertama, dan di saat merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kedua disadari bahwa pembangunan kelautan belum mendapat perhatian sepenuhnya, sehingga data dan informasi yang berkaitan dengan kelautan pun masih sangat terbatas dan belum dapat diakses secara luas. Seminar Strategi Pembangunan Aspek Kelautan dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Kedua yang diselenggarakan tahun 1990, menghasilkan konsep pembangunan kelautan secara terpadu. Untuk itu disarankan perlunya suatu koordinator. Saran tersebut dalam Kabinet Pembangunan VI diwujudkan dalam bentuk Dewan Kelautan Nasional yang diketuai oleh Presiden dengan Ketua Harian Menkopolkam. Dewan Kelautan Nasional ini kemudian berubah menjadi Dewan Maritim Indonesia (DMI). Namun demikian hingga saat ini belum ada data potensi kelautan yang dapat dijadikan rujukan. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 1 1.2 Tujuan Dan Sasaran 1. Tujuan a. Untuk menyusun database yang memuat potensi ekonomi maritim sebagai dasar dalam menyusun kebijakan kelautan. b. Untuk menyediakan berbagai data dan informasi yang memuat potensi maritim Indonesia bagi pemangku kepentingan di bidang kelautan. c. Untuk mendapatkan gambaran tentang pembangunan industri kelautan dan ekonomi kelautan Indonesia, yang dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan kelautan. d. Untuk mengestimasi besaran kontribusi sektor-sektor kelautan dalam berbagai variable mikroekonomik. 2. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya data dan informasi tentang potensi ekonomi maritim Indonesia merumuskan berbagai kebijakan pembangunan di bidang kelautan. 1.3 Lin gkup Ke giatan Lingkup Kegiatan 1. Inventarisasi data dan informasi yang terkait dengan potensi ekonomi maritim Indonesia yang meliputi sektor: perikanan (penangkapan ikan di laut dan di air tawar), pertambangan (minyak dan gas lepas pantai), pelayaran dan perkapalan, industri wisata bahari, industri dan galangan kapal dan jasa kepelabuhanan, administrasi pelayaran dan bea cukai. 2. Melakukan perjalanan ke daerah dalam rangka mengumpulkan data-data/literatur mengenai potensi ekonomi maritim Indonesia. 3. Kompilasi data dan membuat Tabel input-output yang meliputi 7 (tujuh) sektor potensi ekonomi maritim Indonesia dan kemudian diolah dengan metoda analisis input proses - output. 4. Mengadakan rapat-rapat dengan tim perumus dan Pakar yang dimulai dengan rapat penyusunan instrumen survei, rapat penyusunan draft laporan, rapat pembahasan, dan rapat penyempurnaan draft laporan. 1.4 Metodolo gi Analisis Potensi Kelautan Metodologi 1. Berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain: waktu, sumber daya manusia, metoda analisis dilaksanakan dengan 2 cara: a. Analisis terhadap data yang dihimpun dari Pemerintah Provinsi. b. Analisis tabel input - output. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 2 2. 3. 4. Analisis data provinsi. Penyusunan data base ini terdiri atas 3 kegiatan, yaitu: a. Penyusunan kuisioner, yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah. b. Melaksanakan survei dengan mengirim kuisioner ke responden serta interview. c. Mengumpulkan serta melakukan analisis hasil survei. Klasifikasi sektor kelautan. Penyusunan Tabel Input Output (Tabel IO) dimulai dengan menentukan klasifikasi sektor kelautan serta jabarannya. Kemudian membuat tabel. Tabel IO dibagi dalam 2 kelompok yaitu tabel-tabel dasar dan tabel-tabel analisis. Menetapkan klasifikasi sektor kelautan. Klasifikasi sektor kelautan ditetapkan dengan meneliti berbagai sumber, antara lain: a. GBHN 1988 b. Seminar Strategi Pembangunan Kelautan dalam Pembangunan Jangka Panjang ke Dua tahun 1990. c. Tabel Input Output Indonesia tahun 2000, updating 2003 dan tahun 2005. Analisis Tabel IO Kelautan. a. Model ini dipilih karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang: 1. Struktur perekonomian kelautan yang mencakup struktur Output dan nilai tambah masing-masing sektor kelautan. 2. Struktur input output penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektorsektor produksi kelautan. 3. Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri. Maupun barang-barang yang berasal dari import. 4. Struktur permintaan barang dan jasa baik permintaan antara oleh sektorsektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, atau investasi atau ekspor. b. Tabel IO disajikan dalam 2 kelompok tabel yaitu Tabel Dasar dan Tabel Analisis. 1. Tabel dasar yang juga disebut tabel transaksi adalah tabel yang menggambarkan besarnya nilai transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi kelautan. Tabel dasar diperlukan dalam menyusun analisis deskriptif seperti analisis struktur perekonomian kelautan, nilai tambah sektoral kelautan, pola distribusi barang dan jasa, struktur konsumsi dan pembentukan modal, struktur ekspor, dan lain sebagainya. Tabel analisis disajikan dalam 3 jenis, yaitu tabel koefisien input, tabel alokasi output dan matriks kebalikan. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 3 5. 6. 7. Penyusunan draft awal. Berdasarkan klasifikasi sektor IO kelautan disusun IO kelautan yang di “ekstrak” dari IO nasional. Review Tabel IO Kelautan. Ada 3 jenis data yang digunakan untuk menyususn Tabel IO, yaitu data primer, data sekunder dan estimasi. Tabel IO kelautan perlu direview untuk mengidentifikasi data sekunder dan estimasi. Data ini secara bertahap perlu diprogram untuk dapat menjadi data primer. Rencana tindak lanjut. Secara sk ematik, metodolo gi di gambarkan dalam Gambar 1. skematik, metodologi dig 1.5 Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini berupa data base Input dan Output kelautan yang memuat potensi ekonomi maritim sebagai dasar dalam menyusun kebijakan kelautan. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 4 BAB 2 LAND ASAN KEBIJ AKAN ANDASAN KEBIJAKAN 2.1 Tug as Pok ok Depar temen Kelautan dan Perikanan Tugas Pokok Departemen Sebagai negara kepulauan yang memiliki panjang pantai ± 95. 181 km dan 17.480 pulau, maka laut memiliki arti yang sangat penting dan strategis bagi bangsa Indonesia, karena potensi yang terkandung didalamnya sangat besar, seperti pertambangan, perikanan, pariwisata dan lain-lain. Dengan berbagai fungsi dan potensi tersebut maka cukup besar jumlah penduduk Indonesia yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bertumpu pada laut. Dari aspek kelembagaan, perhatian pemerintah di masa laut terhadap sumber daya laut masih sangat lemah. Baru pada masa Kabinet Pemerintahan Abdurahman Wahid dibentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, yang telah diubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000. Di sisi lain, Departemen Kelautan dan Perikanan yang relatif masih baru dibentuk dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sering dihadapkan pada berbagai kendala, karena pada kenyataannya secara parsial sumberdaya kelautan sudah dikelola oleh berbagai Departemen/Lembaga/Unit Organisasi lain. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagai tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, DKP menyelenggarakan fungsi: 1. Pelancaran pelaksanaan di bidang kelautan dan perikanan; 2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi departemen; 3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; 4. Pelaksanaan pengawasan fungsional. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DKP mempunyai kewenangan: 1. Penetapan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan secara makro; 2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidang kelautan dan perikanan; 3. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kelautan dan perikanan; 4. Penetapan persyaratan akreditas lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ ahli, serta persyaratan jabatan di bidang kelautan dan perikanan; Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 5 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang kelautan dan perikanan; Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang kelautan dan perikanan; Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil di bidang kelautan dan perikanan; Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang kelautan dan perikanan; Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang kelautan dan perikanan; Penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidang kelautan dan perikanan; Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kelautan dan perikanan; Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kelautan dan perikanan; Penyelesaian perselisihan antar provinsi di bidang kelautan dan perikanan; Pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidang kelautan dan perikanan; Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil; Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta ZEE dan landas kontinen. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional; Penetapan standar dan pengelolaan pesisir, pantai dan pula-pulau kecil; Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas perikanan; Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: - Penetapan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan termasuk benda berharga dari kapal tenggelam dan kawasan konservasi laut; - Penetapan kebijakan teknis serta pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih dan induk serta penetapan pedoman dan standar perbenihan dan standar pembudidayaan ikan; - Penetapan standar jenis dan kualitas komoditi ekspor dan impor dibidangnya; - Penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama dan penyakit ikan; - Penetapan persyaratan dan akreditas lembaga pengujian serta sertifikasi tenaga profesional/ahli dibidangnya; - Pemberian izin dibidangnya, di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya, serta ZEE dan landas kontinen. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 6 2.2 Visi, Misi dan Pr ogram De wan Maritim Indonesia Pro Dew Kehadiran Departemen Kelautan dan Perikanan dalam jajaran pemerintah Abdurahman Wahid sejak tahun 1999 menandakan betapa pentingnya bidang kelautan ini. Dalam kurun waktu yang sangat singkat cukup banyak perubahan, mulai dari nomenklatur yang semula Departemen Eksplorasi Laut (DEL) berubah menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) dan akhirnya menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (Dep. KP). Hal ini mencirikan bidang kelautan dan perikanan mempunyai dinamika yang tinggi sehingga diperlukan daya inovatif yang cepat dan kreatif dalam mengelolanya. Namun, sejak awal pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan terdapat pertanyaan mendasar, yaitu apakah mungkin dan bagaimana departemen ini dapat berperan membangun kelautan dalam arti luas, bahkan membangun Indonesia untuk menjadi negara maritim, karena pengelolaan wilayah laut sudah tersebar ke pelbagai instansi. Keterlambatan lahirnya Departemen Kelautan dan Perikanan membuat tumpangtindih kepentingan di laut. Dengan demikian dirasakan, hal itu akan mengalami kesulitan dalam koordinasi, karena tugas pokok dan fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan sangat terbatas dalam menangani kelautan atau kemaritiman, yang telah dimiliki oleh departemen dan instansi-instansi lain. Selanjutnya dengan menyadari bahwa tugas pokok dan fungsi telah terdistribusi pada beberapa instansi pemerintah. Bahkan dalam kenyataan di lapangan beberapa peraturan/perundang-undangan terjadi “overlaping” antar instansi. Dalam upaya membangun menuju negara maritim yang kuat dan dihormati dunia internasional dipandang perlu dibentuk lembaga, yang merupakan “forum” konsultasi/koordinasi, untuk menciptakan sinergi kebijakan antar instansi, bahkan antar “stakeholders”, pemerintah dan non pemerintah. Oleh karena itu, dengan Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999, terbentuklah Dewan Maritim Indonesia (DMI). Org anisasi De wan Maritim Indonesia Organisasi Dew Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 161 Tahun 1999 susunan organisasi dikemukakan sebagai berikut: 1. Susunan keanggotaan DMI terdiri dari: a. Ketua : Presiden RI b. Ketua Harian : Menteri Kelautan dan Perikanan RI c. Anggota : 10 Menteri terkait dan KSAL serta 17 wakil dari Forum, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Pakar. d. Sekretaris Umum : Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan. 2. Dalam rangka operasionalisasi pelaksanaan pekerjaan DMI, telah diterbitkan Keputusan Ketua Harian DMI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Personalia Sekretariat DMI, yang terdiri dari : a. Sekretaris Umum b. Sekretaris Bidang : Wilayah, Potensi, Industri dan Jasa, Lingkungan Hidup, Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Sosialisasi. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 7 c. 3. Kepala Tata Usaha - Koordinator Urusan Umum - Koordinator Urusan Program dan Pelaporan - Koordinator Kepegawaian dan Dokumentasi Susunan organisasi DMI secara lengkap terlampir dalam laporan ini. Sekr etaris Umum Sekretaris Kepala T ata Usaha Tata Sekr etaris Bidan g: Sekretaris Bidang: Wilayah Lingkungan Hidup Potensi Industri Jasa Hukum Sosialisasi Sumber Daya Manusia Koor dinator Ur usan Koordinator Urusan Admin & Kepe gawaian Kepeg Koor dinator Koordinator usan Umum Urusan Ur Koor dinator Ur usan Koordinator Urusan ogram & Pelaporan Pro Pr Staf Staf Staf Tug as Pok ok Dan Fun gsi Org anisasi DMI Tugas Pokok Fungsi Organisasi 1. Membantu Presiden RI dalam merumuskan kebijakan nasional dibidang kelautan. 2. Menciptakan integrasi dan sinergi kebijakan antar sektor di bidang kelautan yang penanganannya tersebar secara sektoral, baik polsoskam maupun perekonomian. 3. Mewujudkan “Good Governance” di mana kebijakan di rumuskan bersama-sama “Stakeholders”, baik pemerintah maupun non pemerintah. 4. Mewadahi penyelesaian perbedaan-perbedaan antar sektor dan kerjasama antar stakeholders. Bertolak dari tugas pokok disebut di atas, DMI bukanlah sebagai pengambil keputusan (decision maker) terhadap kegiatan pembangunan di bidang kelautan, tetapi hanyalah merupakan mediator antar stakeholders yang berkaitan dengan bidang kelautan. Sedang pelaksana operasionalnya berada pada instansi teknis sesuai dengan tupoksinya. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 8 Visi dan Misi DMI DMI menjalankan program kegiatan pembangunan bangsa berangkat dari Visi sebagai berikut: Visi Maritim Indonesia: Potensi laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan primemover kekuatan bangsa untuk mempersatukan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus dikuasai, dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kedaulatan bangsa. Atas dasar Visi di atas, maka sebagai Misi DMI, yaitu: Misi: a) Memantapkan kedaulatan nyata di laut, agar dapat menguasai, memanfaatkan, mempertahankan dan mengendalikan potensi ruang wilayah Indonesia termasuk lautan dan kekayaan alam di dalamnya untuk kesejahteraan dan kedaulatan bangsa; b) Menanamkan wawasan maritim melalui pendidikan masyarakat sebagai landasan budaya, moral dan etos kerja bangsa Indonesia; c) Mengembangkan penataan ruang wilayah lautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dengan memberi perhatian yang lebih khusus pada wilayah perbatasan; d) Membangun sistem hukum dan peradilan, serta kelembagaan maritim; e) Membangun armada pelayaran, industri maritim, dengan memberi perhatian yang lebih khusus pada pengembangan sistem transportasi, keuangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Sumber Daya Manusia (SDM) maritim. Per masalahan dan Hambatan Kelemba gaan DMI Permasalahan Kelembag DPR-RI telah menetapkan DMI sebagai salah satu dari tiga dewan yang dijadikan mitra kerjanya. Tetapi, keberadaan DMI “di dalam” satu departemen menghadapi kendala, baik strategi maupun operasionalnya, dan fungsi DMI hanya sebagai “forum konsultasi” dirasa kurang mengikat. Lebih terkesan hanya sebagai ajang komunikasi antar sektor yang tidak mengikat apalagi mensinergikan. Untuk itu diharapkan ada Kebijakan: a. Meningkatkan prasarana DMI dengan dari yang semula hanya “forum konsultasi” menjadi: “perumus kebijakan” lintas sektor; penciptaan “playing field” yang kondusif untuk para “stakeholders” dan “penyerasian perbedaan” (conflict management). b. Untuk membantu penyelenggaraan fungsi-fungsi DMI dibentuk Sekretariat Jenderal, yang ramping tetapi kaya fungsi, dan dengan struktur berorientasi kepada “jaringan” (network), secara mandiri, tidak berada di dalam salah satu Departemen. Atau DMI dapat dijadikan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, seperti “Badan Kemaritiman Nasional”. Badan ini memiliki tugas hampir sama dengan “Badan Pertanahan Nasional” hanya wilayahnya di laut. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 9 BBAB AB 33 G ARAN O AMBARAN EKO GAMB AMB ARAN POTENSI POTENSI EK EK NOMI MARITIM MARITIM AMBARAN EKO ONOMI 3.1 Potensi Sumber Da Dayya Perikanan an gkap Tan angkap 3.1.1 Perikanan T Potensi perikanan di perairan Indonesia diperkirakan terdiri dari potensi lestari sumberdaya ikan laut diperkirakan sebesar 6.4 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan ( JTB) sebesar 5.12 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 4 juta ton (pada tahun 2002, atau baru 78.13%). Potensi perikanan tangkap Indonesia lebih dari US$ 15 miliar, perikanan air tawar lebih dari USD 6 milliar, perikanan budidaya tambak dan udang windu sebesar US$ 10 miliar. Secara total devisa dari kelautan dan perikanan bisa mencapai US$ 71 miliar setiap tahun (hampir 2 kali dari APBN). Dengan demikian maka sangatlah logis jika sektor kelautan dijadikan sebagai alternatif pembangunan ekonomi nasional saat ini dan saat mendatang. Peluang pasar hasil perikanan adalah pasar domestik (dalam negeri) dan luar negeri. Pasar domestik : jumlah penduduk Indonesia (220 juta jiwa), konsumsi per kapita: 22 kg/kapita/tahun), tingkat konsumsi total meningkat setiap tahun, tahun 2000 (4.51 juta ton/tahun), tahun 2001 (4.68 juta ton/tahun), tahun 2002 (4.84 juta ton/tahun), tahun 2003 (5.31 juta ton/tahun). Sedangkan peluang pasar ekspor antara lain ke Jepang (40%), USA (15%), Eropa (20%), RRC (10%), Hongkong (5%), Singapor (5%) dan negara lainnya (5%) (Sumber: DKP 2004). Jika dibandingkan dengan potensi yang ada, kontribusi terhadap ekonomi nasional masih sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Kontribusi produk perikanan ke PDB baru mencapai US$ 2 miliar pada tahun 1998, pertanian 12,62%, pertambangan 4,21%, industri manufaktur 19.92%, jasa-jasa 41.12% dan kelautan 20.06%. Kondisi ini masih berbeda sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki luas laut lebih kecil tetapi kontribusi ekonomi nasional leih tinggi. Seperti Cina memiliki luas laut separo dari luas indonesia, kontribusi PDB sebesar 48,40%, Korea 37% dan Jepang 54%. Thailand, panjang garis pantai 1/3 dari panjang garis pantai Indonesia, telah mampu memberikan devisa sekitar US$ 5 miliar. Philipina, pada tahun 2000 devisa dari rumput laut sebesar US$ 700 juta, Indonesia baru mampu mencapai US$ 15 juta. Padahal 65% bahan baku industri rumput laut di Philipina berasal dari Sulawesi. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 10 Tabel 1. PDB Perikanan dan PDB Nasional, 1999- 2003 (satuan : Rp Milliar) Sektor 1999 2000 2001 2002 Perikanan 25.932,80 29.509,70 36.654,80 46.610,30 Peternakan 23.761,20 27.034,60 30.438,20 34.808,90 Perkebunan 35.966,50 33.744,70 37.491,20 41.919,50 Tanaman Pangan 116.222,50 112.661,20 126.065,20 141.137,40 Kehutanan 13.803,80 14.947,80 15.648,30 16.848,90 PDB Nasional 1.099.731,60 1.264.918,70 1.449398,10 1.610.011,60 2003 11.890,70 9.066,50 7.257,90 44.591,30 4.826,80 77.633,30 Kenaikan (%) 21,72 13,58 5,58 6,39 6,88 13,56 Sumber : BPS dan DKP, Maret 2004 Sebagian besar nelayan kita 83% masih hidup miskin dan berusaha dengan cara traditional dengan menggunakan armada penangkapan sangat sederhana, sehingga hasil tangkapannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dilihat dari kepemilikan kapal yang dimiliki seperti piramida, menunjukkan sangat melebar di bawah. Kapal tidak bermotor berjumlah 64%, kapal bermotor tempel 21%, sedangkan kapal motor berjumlah hanya 15%. Pendapatan nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor sekitar Rp 885.000,- per tahun (70% dari hasil penangkapan ikan, 30% dari sumber pendapatan lain). Sedangkan pendapatan nelayan motor tempel sebesar Rp 1. 180.000,per tahun (73% dari hasil ikan, 27% dari sumber lain), nelayan kapal motor berpendapatan Rp 1.918.000,- per tahun (78% dari usaha ikan, 22% dari sumber lain). Sumber lain berasal dari usaha tani, upah sebagai buruh, usaha pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan lainnya, seperti pada tabel berikut ini. Tabel 2. Jenis kapal yyan an g dimiliki nela gkat pendapatan per tahun ang nelayyan dan tin tingkat No. Jenis K apal Kapal Jumlah Pendapatan/ tahun (Rp) 1. Kapal tidak bermotor 64% 885.000,- 2. Kapal bermotor tempel 21% 1.180.000,- 3. kapal motor 15% 1.918.000,- Sumber Pendapatan 70% dari hasil ikan, 30% dari sumber lain 73% dari hasil ikan, 27% dari sumber lain 78% dari usaha ikan, 22% dari sumber lain (Sumber: Hadi Poernomo dan Untung Prasetyono, USPPL- STP Serang, 2002) Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 11 Seperti kita pahami, sumber daya ikan merupakan komoditi yang memiliki karakteristik khusus. Sebab ikan yang mengandung protein dan bermanfaat bagi tubuh manusia, tersedia secara bebas di laut. Hanya saja, karena sumber daya ikan merupakan jenis sumber daya yang renewable, maka tingkat penangkapannya selalu mengancam keberlanjutan sumber daya ikan tersebut. Lingkungan ikan yang berada pada alam (laut) yang setiap orang bebas menangkapnya, tentu tidak boleh melebihi kepunahannya (over fishing). Karena laut masih di persepsi atau dianggap sebagai wilayah bebas, maka laut tetap dikatagorikan sebagai sumber daya yang bersifat open acces atau sebagai sumber daya yang setiap individu atau kelompok dengan bebas mengakses sumber dayanya. Naluri kebebasan mengakses sumber daya ikan tersebut, apalagi setelah teknologi penangkapan ikan terus menerus dapat dimodernisasi, membuat tingkat eksplorasi ikan di beberapa zona, tidak lagi memperhitungkan daya regenerasinya. Sehubungan dengan itu maka manajemen perikanan perlu dipikirkan secara serius. Secara keseluruhan potensi perikanan diperairan Indonesia dapat terlihat pada total eksport komoditi perikanan di tahun 2004 mencapai 907.970 ton dan pada tahun 2006 mencapai 926.478 ton, sehingga rata-rata mencapai 8,59 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Total Ekspor Komoditi Perikanan, tahun 2001 - 2006 R ata-rata R ata-rata Kenaikan Kenaikan 2001 - 2006 2004 - 2006 (%) (%) Komoditi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Volume(ton) 487.116 565.739 857.783 907.970 857.922 926.478 15.22 1.24 2.103.471 5.32 8.59 2,27 - 6.05 8.93 Nilai (1000 US$) Harg Hargaa rata-rata (US$ / kkg g) 1.631.999 1.570.0353 1.643.542 1.784.010 1.913.305 3,35 2,78 1,92 1,96 2,23 Untuk total ekspor hasil perikanan dari tahun 1997 mencapai 574,419 ton dan sampai dengan tahun 2006 mencapai 926.478 ton, sehingga rata-rata kenaikannya mencapai 7,29 % dan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 12 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 13 79.453 10.409 354.501 90.581 109.650 644.604 1999 81.530 12.381 216.339 92.958 116.188 519.416 2000 92.840 11.657 169.583 84.206 128.830 487.116 2001 120.971 12.041 100.014 470.045 11.226 117.092 137.636 857.783 2003 236.937 92.797 124.765 565.739 2002 134.877 20.903 515.834 94.221 142.135 907.970 2004 165.397 18.593 428.395 91.631 153.906 857.922 2005 153.881 17.905 493.540 91.822 169.329 926.478 2006 2.29 1.01 4.24 2.13 Tuna, cakalang, tongkol Ikan lainnya (termasuk darat) Kepiting Lainnya 2.61 2.94 10.87 134.862 Lainnya Udang 14.008 Rata-rata(US$/kg) 132.694 336.730 1.92 6.64 0.95 2.06 7.09 25.641 313.730 1.82 5.23 0.93 2.09 8.11 2.49 144.630 34.402 328.021 1.65 5.51 1.14 2.41 8.63 1.62 7.50 1.42 2.60 7.26 3.35 149.946 134.279 3.22 87.430 240.643 68.209 246.546 218.991 Kepiting 223.916 Ikan lainnya (termasuk darat) 189.386 189.433 Tuna, cakalang, tongkol 215.134 1.011.135 1.011.467 888.982 1.002.124 934.989 1.33 8.05 1.26 2.29 6.71 2.78 133.188 90.349 297.827 212.426 836.563 1.21 7.63 0.73 1.82 6.18 1.92 146.730 91.918 341.494 213.179 850.222 1.16 0.69 0.69 2.59 6.28 1.96 156.216 14.355 357.022 243.938 892.479 1.34 7.04 0.86 2.69 6.16 2.23 221.553 130.905 366.414 246.303 948.130 0.99 7.53 0.91 2.73 6.59 2.27 152.305 134.825 449.812 250.567 1.115.963 1.686.168 1.698.666 1.605.421 1.675.074 1.631.999 1.570.0353 1.643.542 1.784.010 1.913.305 2.103.471 69.121 3.863 330.288 104.330 142.689 650.291 1998 Udang Nilai(1000 US$) 63.195 332.010 Ikan lainnya (termasuk darat) lainnya 82.868 Tuna, cakalang, tongkol 3.303 93.043 Udang Kepiting 574.419 1997 Volume(ton) Komoditi Tabel 4. Total Ekspor Hasil Perikanan, tahun 1997 - 2006 -7.60 7.35 -0.25 5.09 -3.12 -1.47 0.88 24.64 6.19 5.38 4.26 5.17 15.61 12.00 6.54 0.23 9.07 7.29 -7.98 7.34 -4.01 2.66 -4.72 -5.92 2.68 19.53 16.49 2.38 2.27 5.11 17.74 8.92 25.63 -0.24 9.15 15.67 R ata-rata R ata-rata Kenaikan Kenaikan 1997 - 2006 2002 - 2006 (%) (%) Kondisi potensi perikanan perairan kita dapat terlihat pada volume dan nilai hasil ekspor perikanan menurut komoditi tahun 2006 yang mencapai 926.477.608 kg dengan nilai 2.103.470.984 US $, dan secara lengkap dapat kita lihat pada tabel 5. Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor ut Komoditi, tahun 2006 Menurut Eksportt Hasil Perikanan Menur No. 1. Komoditi 693.549.344 1.568.186.811 1.1 Ikan (hidup atau mati) segar atau beku 477.864.917 456.120.299 25.122.205 61.616.304 190.562.222 1.050.450.208 Ikan, binatang berkulit keras dan lunak diolah atau diawetkan dalam kemasan 84.944.237 391.603.795 2.1 Ikan diolah atau diawetkan 49.030.713 133.865.824 2.2 Binatang berkulit ketas atau lunak 35.913.524 257.737.971 Minyak dan lemak berasal dari binatang air 1.689.864 852.101 3.1 Minyak dan lemak 1.869.864 852.101 Bahan umpan dan pupuk berasal dari binatang air tidak baik dimakan manusia 7.795.959 4.728.229 4.1 Bahan umpak dan pupuk 7.795.959 4.728.229 35.888.926 74.369.245 4.387.912 16.670.286 150.896 467.534 Ikan kering, asin, garam atau diasap 1.3 Binatang berkulit keras dan lunak, hidup, segar, dingin beku, kering, asin dalam air garam 3. 4. 5. Hasil binatang air lainnya 5.1 Paha kodok 5.2 Daging kodok 5.3 Lainnya 6. Nilai(US$) Ikan, binatang berkulit keras dan lunak segar (hidup atau mati), dingin, beku, kering, asin, dalam air garam atau diasap 1.2 2. Volume(k g) olume(kg) 31.350.118 57.231.425 102.609.278 63.730.803 2.834.966 4.403.489 6.2 Lainnya 99.774.312 59.327.314 Jumlah total 926.477.608 2.103.470.984 Hasil tanaman air 6.1 Hasil tanaman air Untuk Produksi perikanan laut yang terdapat menurut provinsi di Indonesia tahun 1994 sampai 2004, Nilai Produksi Perikanan Laut Menurut Provinsi, Produksi Perikanan Perairan Umum Menurut Provinsi, Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum Menurut Provinsi, yang secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6, 7, 8, dan 9 dibawah ini. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 14 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 15 94 723 177 183 262 172 1 248 292 983 208 709 Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur BALI -NUSA TENG GARA TENGG 50 660 78 446 79 603 828 309 JAWA Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur 24 169 147 501 24 759 122 417 55 910 85 709 81 438 223 057 105 179 169 585 246 514 1 428 298 068 820 774 90 348 338 215 95 508 286 290 41 106 157 530 111 690 314 359 92 126 263 424 37 387 146 937 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung 59 103 86 597 83 991 229 691 108 109 107 136 141 261 274 809 1 339 296 418 929 072 102 824 341 325 100 880 301 519 44 935 46 192 127 866 25 602 151 485 1 242 628 1 113 099 1 180 667 SUMA TERA SUMATERA 2001 3 966 480 2000 3 682 444 3 807 191 1999 JUML AH JUMLAH PRO VINSI PROVINSI 2002 236 193 745 595 262 724 526 903 850 81 650 79 727 85 464 246 841 64 966 106 668 150 010 281 268 1 641 394 586 999 139 92 345 85 308 45 49 136 25 150 1 240 034 4 073 506 TAHUN 077 183 431 473 826 368 897 211 246 95 223 81 092 87 823 264 138 52 871 120 827 149 158 236 235 1 775 414 653 975 519 134 341 98 313 48 61 143 27 151 1 319 712 4 383 103 2003 Tabel 6. ovinsi, 1999 - 2004 Pr oduksi Perikanan Laut Menur ut Pr Produksi Menurut Pro 555 794 368 304 078 041 006 615 863 65 768 79 450 96 142 241 360 53 535 123 869 160 240 244 389 1 444 320 691 904 168 102 323 102 308 47 54 144 27 146 1 256 624 4 320 241 2004 7,98 0,41 3,89 3,14 -19,09 5,65 -1,59 -0,94 4,05 3,35 2,03 1,25 0,68 2,62 3,26 4,86 -8,87 4,08 2,25 4,03 2,55 1999 2004 3,29 -30,93 -2,02 9,47 -8,62 1,26 2,52 7,43 3,45 -18,65 -22,66 -7,31 -23,51 -5,10 4,00 -1,65 -3,58 -11,94 0,08 1,48 -2,90 -4,78 2003 2004 -1,43 Kenaikan rata-rata (%) Satuan : Ton Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 16 KALIMANT AN KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur SUL AWESI SULA Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara MAL UKU -IRIAN JJA AYA MALUKU Maluku Maluku Utara Papua PRO VINSI PROVINSI 284 344 61 503 53 018 97 886 71 937 734 269 187 770 92 350 309 890 144 259 264 080 361 112 202 968 87 552 278 397 157 014 540 221 361 111 179 110 2000 287 252 61 667 51 785 96 597 77 203 704 854 181 891 1999 302 632 64 616 55 911 99 390 82 715 751 902 183 862 22 413 79 639 306 115 159 873 510 555 217 642 83 783 209 130 2001 TAHUN 311 126 64 896 56 071 106 070 84 089 798 609 196 239 32 171 65 771 337 042 167 386 477 757 171 536 91 342 214 879 2002 307 695 63 618 45 176 111 098 87 803 820 977 182 321 33 168 65 569 354 399 185 520 695 062 373 771 77 832 243 459 2003 192 433 34 997 87 565 314 678 187 658 779 293 424 736 79 963 274 594 321 465 65 414 46 286 116 254 93 511 817 331 2004 2,32 1,22 -1,77 3,79 4,15 3,03 1,27 17,38 1,51 2,83 3,88 9,22 14,12 1,01 9,04 1999 2004 13,64 2,74 12,79 2003 2004 4,48 2,82 2,46 4,64 6,50 -0,44 5,55 5,51 33,55 -11,21 1,15 12,12 Kenaikan rata-rata (%) Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 17 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung JAWA Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur BALI -NUSA TENG GARA TENGG Bali Nusa Tenggara Barat JUML AH JUMLAH SUMATERA TERA SUMA PRO VINSI PROVINSI …. 973 996 702 362 756 728 …. …. 359 117 064 149 792 671 604 773 100 3 263 122 546 186 192 090 913 813 023 899 502 910 14 876 700 1 248 737 823 837 861 818 2 256 079 878 724 956 543 1 163 592 330 308 375 005 394 821 930 18 466 368 808 6 440 253 275 2000 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..... …. 1999 2002 2003 2004 445 383 700 1 120 307 529 392 986 779 968 413 285 2 410 992 495 851 426 752 1 201 802 356 199 426 680 270 311 450 728 041 855 152 676 006 799 029 185 4 181 550 647 592 532 034 154 057 529 892 978 903 1 035 984 852 10 890 140 1 495 107 189 294 509 149 411 912 903 1 515 414 964 1 171 743 811 421 710 417 499 847 745 637 007 408 863 363 302 2 646 217 440 3 048 687 410 883 534 740 1 015 149 757 3 198 133 077 3 287 879 184 258 421 090 249 789 360 252 674 941 474 988 145 777 210 543 782 561 533 215 989 920 224 535 009 798 536 701 831 771 323 4 614 441 604 4 861 968 777 341 380 735 281 528 654 191 568 796 647 665 405 1 044 176 491 1 070 760 458 1 125 514 294 773 621 119 13 786 548 14 798 855 1 898 014 740 2 073 594 286 452 257 200 1 314 828 417 499 379 092 878 211 688 2 245 428 860 2 335 411 093 2 961 369 959 249 270 059 451 943 400 1 233 784 823 244 446 089 839 974 369 4 914 956 990 287 722 190 901 626 700 1 073 304 446 852 502 428 10 264 660 1 789 536 566 22 154 235 830 24 741 519 513 26 641 072 151 29 110 268 823 7 582 120 064 9 667 725 860 10 778 725 023 11 439 840 340 2001 TAHUN Tabel 7. Nilai Pr oduksi Perikanan Laut Menur ut Pr ovinsi, 1999 - 2004 Produksi Menurut Pro 9,79 12,21 -0.09 9,96 8,52 9,95 1,72 -26,35 130,06 -9,93 -0,21 -4,85 57,66 8,87 0,99 1,09 2,20 39,21 0,24 10,20 -30,64 -13,70 9,27 6,13 4,65 1,37 41,54 40,57 -2,32 11,27 21,70 14,05 9,30 11,24 -19,24 71,10 4,36 0,69 -5,87 10,56 12,15 15,72 Kenaikan rata-rata (%) 1999 2003 2004 2004 Satuan : Rp. 1000 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 18 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur SUL AWESI SULA Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara MAL UKU MALUKU IRIAN JJA AYA Maluku Maluku Utara Papua Nusa Tenggara Timur KALIMANTAN KALIMANT AN PRO VINSI PROVINSI 1 957 885 041 555 424 841 43 192 360 1 359 267 840 1 748 129 250 585 360 620 …. …. …. …. 1 162 768 630 222 048 336 1 203 924 791 570 430 420 1 574 765 790 593 096 986 3 808 404 586 1 515 333 554 56 812 965 216 998 780 1 192 139 382 827 119 905 1 564 555 415 460 889 609 3 043 221 211 1 046 817 664 …. …. …. …. …. …. …. …. 389 822 735 205 476 215 …. 281 937 050 3 503 967 963 946 282 452 2001 252 122 910 2 997 645 824 766 724 585 2000 …. …. …. 1999 2003 308 777 950 2 431 162 261 3 254 548 940 508 237 491 1 192 586 696 466 759 120 378 130 794 1 456 165 650 1 683 831 450 1 465 458 750 1 084 823 253 699 383 315 753 051 884 3 445 289 773 3 846 242 176 898 086 722 843 683 085 108 223 330 111 753 145 169 165 244 274 706 700 1 271 144 147 1 411 764 692 998 670 330 1 204 334 554 328 691 320 799 195 398 259 983 163 3 067 485 051 2 727 843 424 573 951 666 581 190 337 2002 TAHUN 4 245 735 770 1 446 804 388 338 000 482 2 460 930 900 1 320 446 735 906 220 767 4 057 414 722 925 536 822 120 760 958 377 459 850 1 424 392 475 1 209 264 617 376 223 155 363 192 125 3 137 492 584 534 601 927 2004 25,12 35,59 317,02 21,45 -2,64 18,65 8,18 1,92 33,94 18,87 4,40 21,69 22,45 -5,67 41,88 2,09 30,46 21,32 -10,61 46,15 21,72 20,34 5,49 9,70 8,06 37,40 0,89 0,41 21,84 -8,02 39,70 15,02 Kenaikan rata-rata (%) 1999 2003 2004 2004 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 19 13 428 45 097 Lampung JAWA 8 216 1 445 D.I. Yogyakarta BALI - NUSA TENG GARA TENGG 17 622 Jawa Tengah 14 227 11 803 Jawa Barat Jawa Timur - DKI Jakarta Banten 3 745 Bengkulu Bangka Belitung 43 935 5 855 Jambi Sumatera Selatan 12 558 7 032 Sumatera Barat Riau 7 060 925 94 538 327 627 1999 Sumatera Utara Nanggroe Aceh Darussalam SUMA TERA SUMATERA JUML AH JUMLAH PRO VINSI PROVINSI 3 731 16 093 1 212 18 780 9 504 - 45 589 13 122 3 723 44 927 5 858 13 286 7 176 6 298 895 95 285 318 334 2000 4 482 16 315 875 19 536 5 781 - 796 43 303 9 718 3 755 - 41 769 5 246 13 767 7 308 7 039 929 89 531 310 240 2001 TAHUN 2 838 17 288 1 131 20 572 7 590 - 821 47 402 8 375 3 570 - 42 268 5 443 14 286 4 261 11 645 1 023 90 871 304 989 2002 3 475 17 623 1 128 14 334 5 785 - 450 39 320 8 292 3 785 - 57 696 5 374 14 570 7 542 11 494 963 109 716 308 693 2003 3 161 16 113 1 118 16 443 8 432 - 533 42 639 8 220 3 785 - 84 174 5 134 14 714 7 678 11 226 1 540 136 471 330 880 2004 Tabel 8. Pr oduksi Perikanan Perairan Umum Menur ut Pr ovinsi, 1999 - 2004 Produksi Menurut Pro -11,55 2,77 -3,16 0,06 -1,08 - -7,87 -0,61 -8,78 0,27 - 15,76 -2,47 3,23 8,20 12,56 12,95 8,27 0,27 -9,04 -8,57 -0,89 14,71 45,76 - 18,44 8,44 -0,87 - - 45,89 -4,47 0,99 1,80 -2,33 59,92 24,39 7,19 Kenaikan rata-rata (%) 1999 - 2003 2004 2004 Satuan : Ton Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 20 138 194 144 174 59 911 36 871 32 591 Kalimantan Selatan Kalimantan Timur SUL AWESI SULA Papua Maluku Utara 2 898 113 3 011 MAL UKU -IRIAN JJA AYA MALUKU Maluku 4 126 Sulawesi Tenggara 2 944 113 3 057 3 815 3 001 4 - 3 005 4 193 26 668 25 228 Sulawesi Selatan 25 250 147 398 366 Sulawesi Tengah 2 250 34 226 28 425 58 653 35 654 12 961 135 593 427 968 3 015 32 478 30 886 59 158 36 421 11 729 943 3 112 2001 Gorontalo 2 871 35 874 Kalimantan Tengah Sulawesi Utara 11 518 Kalimantan Barat KALIMANT AN KALIMANTAN 427 445 Nusa Tenggara Timur 2 435 6 740 869 Nusa Tenggara Barat 2000 1 031 1999 Bali PRO VINSI PROVINSI TAHUN 3 097 - - 3 097 4 358 22 258 95 810 3 226 - 6 3 232 4 422 22 412 118 870 1 167 28 989 28 608 1 087 28 124 54 563 29 360 4 654 - 58 4 712 4 465 19 947 132 822 907 26 273 32 320 47 950 27 308 10 046 117 624 123 961 11 914 20 2 512 629 2004 41 2 834 600 2003 26 829 55 855 36 376 13 113 132 173 410 1 772 656 2002 11,03 - - 10,61 1,75 -4,23 -10,72 -4,81 -17,39 -3,88 -2,01 -4,26 -4,97 -2,26 -3,98 -29,85 -6,11 -8,27 44,27 - 866,67 45,79 0,97 -11,00 11,86 -5,52 -22,28 -9,37 14,92 -12,12 -6,99 -15,68 -5,11 -51,22 -11,36 4,83 Kenaikan rata-rata (%) 1999 - 2003 2004 2004 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 21 ..... …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. SUMA TERA SUMATERA Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung JAWA Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur 1999 JUML AH JUMLAH PRO VINSI PROVINSI 2001 58 635 101 5 929 250 103 414 362 35 338 193 - 203 316 906 40 720 150 34 745 588 233 936 010 60 961 082 61 596 950 41 006 260 42 638 500 10 110 374 525 714 914 64 224 089 5 261 740 109 658 598 25 041 285 - 4 510 104 208 695 816 81 222 491 6 672 380 130 219 470 38 828 220 - 4 664 650 261 607 211 36 553 050 14 328 388 34 745 588 36 509 553 - 291 812 421 63 336 125 134 583 813 31 760 376 93 837 020 9 758 515 675 969 708 2 032 041 162 2002 - 287 002 125 57 049 330 58 844 014 57 790 220 54 912 020 9 989 530 596 842 380 1 585 811 457 1 890 586 258 2000 TAHUN 2004 77 175 950 6 265 910 91 904 223 27 538 613 - 2 688 876 205 573 572 39 480 210 36 184 000 - 529 816 453 57 681 393 169 773 169 56 347 673 98 563 775 13 306 938 1 001 153 611 81 011 670 7 931 215 107 505 698 46 057 555 - 2 590 800 245 096 938 42 080 577 37 800 000 - 298 170 015 53 534 664 197 633 875 74 588 401 87 821 344 16 226 213 807 855 089 2 345 789 945 2 474 693 985 2003 Tabel 9. ovinsi, 1999 - 2004 Nilai Pr oduksi Perikanan Perairan Umum Menur ut Pr Produksi Menurut Pro 9,00 9,01 3,09 16,02 - -14,19 6,45 1,09 24,56 - 15,55 -2,88 41,70 26,42 23,45 13,70 13,90 11,91 4,97 26,58 16,98 67,25 - -3,65 19,23 6,59 4,47 - -43,72 -7,19 16,41 32,37 -10,90 21,94 -19,31 5,50 Kenaikan rata-rata (%) 1999 2003 2004 2004 Satuan : Rp. 100 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 22 …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur KALIMANT AN KALIMANTAN Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur AWESI SULA SUL Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara MAL UKU MALUKU AYA IRIAN JJA Maluku Maluku Utara Papua 1999 BALI - NUSA TENG GARA TENGG PRO VINSI PROVINSI 18 872 070 - 222 875 19 094 945 11 912 100 85 446 165 1 812 275 6 023 118 105 193 658 149 535 916 305 700 280 187 915 370 71 837 414 714 988 980 11 526 494 1 755 100 4 220 460 17 502 054 2000 21 278 150 98 - 21 278 248 21 481 900 113 571 668 733 600 3 506 250 6 643 641 145 937 059 131 705 198 353 930 125 295 717 290 106 094 689 887 447 302 22 648 725 2 972 700 4 764 028 30 385 453 2001 26 400 050 - - 26 400 050 25 993 600 105 959 493 713 050 2 833 335 5 344 620 140 844 098 105 687 153 400 684 100 307 168 620 97 520 964 911 060 837 7 832 120 3 828 350 4 498 788 16 159 258 2002 TAHUN 17 785 400 94 600 5 598 849 23 478 849 2004 31 373 250 - 7 750 31 381 000 29 927 830 128 038 215 715 900 5 631 965 11 193 547 175 507 457 110 593 317 397 041 710 294 145 450 110 753 499 48 980 350 - 83 150 49 063 500 35 509 805 128 739 822 758 200 4 736 663 9 436 556 179 181 046 267 429 968 455 432 145 305 308 650 141 847 800 912 533 976 1 170 018 563 14 761 596 360 350 4 518 383 19 640 329 2003 27,94 - - 27,68 33,78 11,90 -14,00 21,23 21,12 15,49 28,69 10,70 15,20 20,31 13,79 35,01 -16,54 7,92 16,97 56,12 - 972,90 56,35 18,65 0,55 5,91 -15,90 -15,70 2,09 141,81 14,71 3,80 28,08 28,22 20,48 -73,75 23,91 19,54 Kenaikan rata-rata (%) 1999 2003 2004 2004 3.1.2 Perikanan Budida Budidayya Cepatnya pertumbuhan produksi perikanan budidaya menjadikan sektor budidaya terus berkembang. Perikanan budidaya itu sendiri terbagai atas: Budidaya laut, Budidaya tambak, Budidaya kolam, Budidaya karamba, Budidaya jaring apung, dan Budidaya sawah. Guna menyuplai makanan laut dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi maka tidak lagi diandalkan sistem penangkapan alami, tetapi pola produksi bergeser pada aspek budidaya ikan, terutama tambak. Hal ini dilakukan mengingat semakin banyaknya areal penangkapan yang mulai menunjukan gejala over fishing di beberapa wilayah perairan Indonesia yang memiliki intensitas penangkapan tinggi, seperti di perairan Selat Malaka, Pantai Utara Jawa dan Selatan Sulawesi. Untuk mengalihkan nelayan agar tidak mengkonsentrasikan sis-tem penangkapan di wilayah yang telah mengalami kelebihan tangkap, alternatif terbaik adalah mengembangkan sistem budidaya perikanan. Pada tahun 1999, realisasi lahan untuk budidaya perikanan mencapai luas 594.741.000 Ha atau sekitar 2,27 % dengan total produksi menurut provinsi sebanyak 882.989 ton. Sedangkan pada tahun 2004 realisasi lahan untuk budidaya perikanan mencapai 716.317.000 Ha dengan total produksi menurut provinsi mencapai 1.468.610 ton. Ikan yang dihasilkan dari sistem budidaya adalah ikan-ikan yang bernilai ekonomis tinggi untuk tujuan ekspor seperti udang, kerapu, mutiara, kepiting, teripang, rumput laut, ikan bandeng, napo-leon, ikan hias dan lain-lain. Untuk memacu produksi budidaya perikanan di Indonesia dalam rangka menambah devisa negara, perlu diperkuat jaringan produksi, pemasaran dan kelembagaan (seperti balai pembenihan) serta pembenahan usaha-usaha pertambakan yang sudah berjalan agar lebih besar skala usahanya. Dalam konteks yang spesifik, budidaya intensif keramba volume kecil (1 - 10 m3) dengan kepadatan ikan sekitar 500 ekor atau 200 kg ikan per keramba, misalnya, dapat menjadi alternatif penting bagi perluasan produksi ikan di Indonesia pada dasawarsa yang akan datang. Lokasi usaha budidaya laut di perairan pantai harus terlindung dari arus kuat dan gelombang besar serta angin musim dan kedalaman air. Jenis-jenis plankton, juga harus dipertimbangkan dalam hal usaha budidaya perikanan seperti: oscilatoria sp, chaetoceros sp, skletonema sp, gyrosigma sp, dinophysis sp dan brachionus sp. Ketersediaan hara untuk kesuburan perairan antara lain dapat disumbang dari beberapa sungai yang mengalir ke teluk terusan. Untuk mengetahui secara jelas mengenai produksi dan nilai produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada Tabel 10 sampai 12. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 23 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 24 29 506 94 634 Budidaya Sawah 177 622 Budidaya Kola Budidaya Jaring Apung 412 935 Budidaya Tambak 32 323 135 969 Budidaya Laut Budidaya Keramba 882 989 1999 Jumlah JENIS B UDID AYA BUDID UDIDA 93 063 34 602 25 773 214 393 430 017 197 114 994 962 2000 98 190 40 710 39 340 222 792 454 710 221 010 1 076 752 2001 TAHUN 86 627 47 172 40 742 254 625 473 128 234 859 1 137 153 2002 93 779 57 628 40 304 281 262 501 977 249 242 1 224 192 2003 85 831 62 371 53 695 286 182 559 612 420 919 1 468 610 2004 Tabel 10. Pr oduksi Perikanan Budida ut Jenis Budida Produksi Budidayya Menur Menurut Budidayya, 1999 - 2004 -1,63 16,24 13,62 10,22 6,30 27,67 10,83 -8,48 8,23 33,22 1,75 11,48 68,88 19,97 Kenaikan rata-rata (%) 1999 - 2003 2004 2004 Satuan : Ton Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 25 Bali 93 757 125 141 BALI - NUSA TENG GARA TENGG 4 273 D.I. Yogyakarta 118 509 72 381 Jawa Tengah Jawa Timur 237 879 1 084 - 434 126 Jawa Barat Banten DKI Jakarta JAWA 33 809 Lampung - Bangka Belitung 4 882 8 798 Sumatera Selatan Bengkulu 3 129 Jambi 21 569 Sumatera Barat 8 802 37 164 Sumatera Utara Riau 24 984 143 137 SUMA TERA SUMATERA Nanggroe Aceh Darussalam 882 989 1999 JUML AH JUMLAH PRO VINSI PROVINSI 109 723 155 431 121 776 4 299 81 540 257 714 985 - 466 314 28 523 5 707 - 20 491 3 857 9 235 20 840 36 388 21 853 146 894 994 962 2000 108 709 165 107 133 936 4 318 81 977 252 860 1 601 20 836 495 528 30 630 5 707 303 30 541 5 992 21 729 22 399 38 216 17 078 172 595 1 076 752 2001 TAHUN 114 050 186 581 142 210 5 075 80 090 247 737 1 601 22 048 498 761 34 122 4 341 315 35 703 6 208 26 491 27 922 43 960 27 449 206 511 1 137 153 2002 114 633 177 737 144 669 7 599 97 660 230 523 6 227 28 568 515 246 55 150 8 141 776 42 504 9 358 36 393 30 690 44 187 33 877 261 076 1 224 192 2003 Tabel 11. opinsi, 1999 - 2004 Pr oduksi Perikanan Budida Propinsi, Produksi Budidayya Menur Menurut ut Pr 160 685 279 346 153 865 6 220 81 718 264 630 3 778 22 370 532 581 89 284 7 152 791 24 735 10 205 35 622 37 414 41 640 35 525 282 368 1 468 610 2004 12,34 19,17 5,40 10,03 3,30 2,46 60,60 4,56 4,20 25,33 13,67 50,75 35,22 28,40 39,48 12,12 2,54 10,93 14,87 40,17 57,17 6,36 -18,15 -16,32 14,80 -39,33 -21,70 3,36 61,89 -12,15 1,93 -41,81 9,05 -2,12 21,91 -5,76 4,86 8,16 Kenaikan rata-rata (%) 1999 - 2003 2004 2004 10,83 19,97 Satuan : Ton Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 26 4 452 16 083 Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Papua Maluku Utara 2 218 - 208 2 426 MAL UKU - IRIAN JJA AYA MALUKU Maluku 9 195 126 641 Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara 5 140 - 12 177 Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Utara 153 093 1 726 Kalimantan Tengah SUL AWESI SULA 2 805 Kalimantan Barat 25 066 1 028 Nusa Tenggara Timur KALIMANTAN AN KALIMANT 30 356 1999 Nusa Tenggara Barat PRO VINSI PROVINSI 3 407 - 1 243 4 650 18 601 133 252 23 689 - 12 715 188 257 18 298 5 387 1 900 7 831 33 416 12 978 32 730 2000 2 214 856 1 243 4 340 19 432 136 964 23 689 10 715 12 772 203 572 23 087 7 499 2 142 2 786 13 918 262 16 966 23 225 121 876 25 607 5 048 15 620 191 376 23 231 7 958 2 831 2 938 36 958 35 610 2 882 30 388 42 143 2002 21 760 34 638 2001 TAHUN 2 780 119 105 3 004 23 150 135 062 40 492 6 274 2 454 680 3 416 6 550 98 481 153 894 22 226 7 469 19 881 301 951 228 499 23 521 42 662 13 791 4 576 118,04 325,40 13,94 -45,11 19,05 -15,48 32,15 103,34 44,91 8,56 22,16 70,37 368,61 6,35 632,74 -11,73 471,43 702,42 3153,33 82,34 90,27 4,35 76,40 -3,18 12,56 15,33 26,84 26,17 22,49 34,68 23,17 65 814 4 785 317,16 67 536 51 125 2004 20 981 9 517 4 215 3 917 38 630 14 412 48 692 2003 Kenaikan rata-rata (%) 1999 - 2003 2004 2004 11,17 5,00 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 27 26 033 875 D.I. Yogyakarta 1 827 616 240 586 144 168 Jawa Tengah Jawa Timur 1 825 992 596 6 040 155 - Jawa Barat Banten DKI Jakarta 4 271 757 034 797 614 014 Lampung JAWA 44 301 566 - Bangka Belitung Bengkulu 301 078 069 Sumatera Selatan 40 130 172 Jambi 138 979 668 Sumatera Barat 86 714 950 262 298 294 Sumatera Utara Riau 435 063 929 Nanggroe Aceh Darussalam 1 533 675 257 30 682 781 930 466 509 1 975 349 283 6 789 542 - 79 904 770 13 745 038 2004 1 752 674 954 98 317 816 15 153 921 708 397 850 115 366 599 1 151 401 938 254 589 817 1 111 788 600 630 367 421 2 680 425 920 92 910 250 14 929 397 946 103 059 132 692 469 780 033 800 317 587 449 1 099 701 102 684 616 819 31 636 082 279 133 318 42 010 173 922 010 401 1 746 854 213 1 840 482 008 32 018 032 1 022 405 735 2 555 401 867 2 475 204 879 38 245 046 145 529 050 1 290 084 621 45 385 514 881 230 486 4 214 147 418 35 805 574 220 494 511 2 093 218 893 59 439 524 1 112 302 943 2 890 802 774 41 427 711 261 388 883 5 540 453 943 5 590 476 861 6 687 148 124 6 458 580 728 924 605 404 1 023 739 389 74 510 870 59 245 836 4 476 963 119 877 484 676 382 476 322 214 358 354 601 568 1 096 408 111 78 062 830 233 598 445 218 521 586 12 222 300 829 889 775 481 015 990 1 166 355 170 1 511 880 690 342 414 609 - 146 786 570 39 061 773 99 543 310 153 454 571 1 119 338 329 638 216 2003 14 373 036 16 022 332 141 19 271 287 107 2002 7,11 18,48 16,12 14,65 97,46 29,78 9,13 30,06 16,86 7,08 59,54 32,40 75,40 20,80 66,60 11,96 27,22 17,72 62,25 30,97 26,22 -31,40 15,70 18,55 -3,42 52,93 -5,50 -1,48 33,56 15,02 -32,25 24,74 -1,09 8,61 15,60 20,28 Kenaikan rata-rata (%) 1999 - 2003 2004 2004 Satuan : Rp 1000 3 404 892 782 5 325 168 306 5 838 067 916 6 749 000 265 2 106 180 662 2 776 958 101 2001 SUMA TERA SUMATERA 2000 8 586 845 991 11 047 071 226 12 355 274 170 1999 JUML AH JUMLAH PRO VINSI PROVINSI TAHUN Tabel 12. ut Pr opinsi, 1999 - 2004 Nilai Pr oduksi Perikanan Budida Propinsi, Produksi Budidayya Menur Menurut Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 28 123 015 935 20 629 319 Sulawesi Tenggara MAL UKU MALUKU AYA IRIAN JJA Papua Maluku Utara 19 194 000 - 1 435 319 1 423 147 546 Sulawesi Selatan Maluku 5 576 098 - 32 261 742 Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Utara 184 543 805 167 602 929 11 749 161 131 932 816 495 828 711 9 458 179 202 420 599 208 453 804 420 332 582 2000 50 050 995 - 2 807 441 52 858 436 169 821 298 1 696 661 220 923 926 890 - 33 720 616 1 584 001 321 2 824 130 024 167 428 228 Kalimantan Timur SUL AWESI SULA 58 013 977 Kalimantan Selatan 296 254 100 AN KALIMANTAN KALIMANT 10 937 500 4 647 450 Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah 179 792 070 Nusa Tenggara Barat 59 874 395 123 584 035 Bali Kalimantan Barat 308 023 555 1999 BALI – NUSA GARA TENG TENGG PRO VINSI PROVINSI 461 866 679 207 493 899 63 578 350 81 097 655 814 036 583 31 178 615 587 021 555 144 876 524 763 076 694 2002 2004 512 327 430 166 811 116 126 219 728 75 014 136 140 631 860 12 374 723 78 964 696 12 493 334 442 751 2 673 789 15 609 874 271 445 410 17 693 068 133 190 820 2 229 300 153 113 188 15 074 925 1 551 158 292 1 480 118 990 114 576 925 15 110 600 34 206 576 15 470 388 110 214 750 1 392 350 127 077 488 163 592 539 1 299 981 816 103 020 192 17 342 769 105 175 961 43,48 105,50 Kenaikan rata-rata (%) 1999 - 2003 2004 2004 25,93 -43,46 987 536 896 277 198 640 59 064 544 133 770 816 11,15 61,85 80,69 19 859 655 28,63 3 939 640 9956,29 28,37 -96,43 63 786 662 903,58 4481,22 87 585 957 183,71 -31,08 417 691 388 228,79 155,32 2 103 993 162 7,36 70,11 92,76 66,18 -53,20 78,33 65,56 75,25 203,70 35,47 186 145 228 3291,70 52 669 579 11 2 914 557 20,70 57,33 51,66 85,92 36,89 40,67 234 319 759 127,30 262,56 350 075 813 1 060 739 775 172,99 808,43 880 372 410 1 457 570 896 64 628 705 619 157 435 116 766 786 800 552 926 1 645 135 347 2003 1 986 497 803 1 727 165 194 1 689 113 277 2 873 413 914 525 787 891 196 034 080 13 853 910 52 955 372 788 631 253 17 059 384 257 876 879 344 252 252 619 188 515 2001 TAHUN 3.1.3 Pen golahan Perikanan Peng Saat ini industri pengolahan ikan nasional masih jauh tertinggal dibanding industri sejenis yang ada di negara-negara lain di kawasan ASEAN. Ketertinggalan industri pengolahan ikan dalam negeri dari negara seperti Filipina, Thailand maupun Cina disebabkan sektor tersebut baru tumbuh saat ini. Sedangkan industri pengolahan ikan di Thailand dan Filipina telah tumbuh sejak 1980-an, bahkan di Cina mulai 19601970 an. negara-negara tersebut tidak memiliki sendiri sumberdaya ikan sebagai bahan baku industri pengolahan. Tumbuhnya industri pengolahan ikan secara pesat di negara-negara tetangga tersebut disebabkan sektor lain seperti seperti perpajakan sangat mendukung sehingga mereka mampu menjadi produsen pengolahan ikan di dunia. Selama ini, kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia hanya membayar biaya perijinan sementara ikan hasil tangkapannya langsung di bawa ke negara mereka untuk memasok kebutuhan industrinya. Bahkan ikan hasil tangkapan yang dibawa dari perairan Indonesia tersebut tanpa dikenai pajak ekspor selain itu pemerintah setempat juga menerapkan pembebasan pajak bagi kapal milik mereka untuk ikan segar yang diperuntukkan bagi bahan baku industrinya. Sedangkan jika ikan segar tersebut dibawa dengan kapal berbendera Indonesia maka akan dikenakan pajak 30 % di Cina sementara Thailand mengenakan 70 % untuk komoditas serupa yang masuk. Untuk membangkitkan industri pengolahan ikan dalam negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Illegal Fishing dan Revitalisasi Industri Pengolahan Perikanan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34 tahun 2006. Dengan pembentukan tim ini diharapkan industrialisasi dalam negeri agar bangkit. Tim Teknis Revitalisasi Industri Pengolahan Ikan akan bertugas menyusun standar operasional dan ketentuan lain dalam upaya membangun industri pengolahan perikanan. Selain itu, tim ini juga melakukan inventarisasi dan evaluasi kapasitas industri pengolahan perikanan guna menentukan jumlah kapal yang diizinkan sesuai kapasitas industri terpasang, melakukan monitoring dan evaluasi proses penerbitan izin usaha perikanan, serta menciptakan dan menyempurnkanan kondisi kondusif industri pengolahan perikanan. Nantinya seluruh ikan hasil tangkapan dari perairan Indonesia harus didaratkan di Indonesia untuk memasok industri dalam negeri kecuali jenisjenis ikan tertentu yang memang harganya lebih tinggi tanpa melalui pengolahan serta ikan yang karena sifatnya tidak bisa dilakukan proses pengolahan. Selain itu juga apabila sumberdaya ikan yang dicuri tersebut dimanfaatkan oleh armada penangkapan nasional maka sedikitnya dapat menghidupi bahan baku industri-industri pengolahan hasil perikanan, misalnya industri pengalengan tuna. Karena umumnya sumberdaya ikan yang dicuri dari perairan indonesia adalah ikan tuna dan ikan pelagis besar lainnya. Misalnya setiap industri pengalengan ikan tuna umumnya memerlukan bahan baku perhari minimalnya sekitar 80 - 100 ton atau sekitar 28.000 - 36.000 ton Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 29 per tahun maka sumberdaya ikan yang dicuri tersebut sedikitnya dapat menghidupi sekitar 42 industri pengalengan ikan tuna nasional. Dengan demikian target revitalisasi perikanan untuk membangkitkan industri pengolahan ikan akan terlaksana dengan baik. Selain itu juga kekhawatiran para pemilik industri pengalengan ikan tuna yang ada saat ini terhadap kekurangan bahan baku dapat diminimalisir. Menurut catatan Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APII) empat tahun lalu tersebar tujuh industri pengalengan ikan tuna di Jawa Timur. Tetapi, kini empat unit di antaranya tidak berproduksi lagi karena kekurangan bahan baku. Di Sulawesi Utara, yang semula memiliki empat industri yang sama, sekarang tinggal dua industri yang beroperasi. Itu pun setelah diambil alih investor dari Filipina. Sementara itu, di Bali juga tinggal satu unit, padahal sebelumnya ada dua industri pengalengan ikan tuna. Selain itu juga pemberantasan illegal fishing tersebut akan sangat berdampak positif terhadap pencapaikan target revitalisasi perikanan lainnya seperti pertama, peningkatan devisa ekspor. Selama ini praktek illegal fishing tersebut telah mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional dan pembayaran uang pandu pelabuhan. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan ekspor nasional. Hal ini juga berimplikasi serius terhadap aktivitas pengawasan, dimana jika aktivitas pengawasan tersebut didukung secara keseluruhan atau sebagian oleh pendapatan ekspor (atau pendapatan pelabuhan). Dalam hal penyerapan tenaga kerja, illegal fishing selama ini telah mengurangi potensi ketenagakerjaan nasional dalam sektor perikanan seperti perusahaan penangkapan ikan, pengolahan ikan dan sektor lainnya yang berhubungan. Untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat dan peningkatan pendapatan nelayan. Maraknya illegal fishing akan mengancam pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal dan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan resiko kekurangan gizi dalam masyarakat. Selain itu juga praktek illegal fishing selama ini telah mengancam keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan-nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Hal ini disebabkan, nelayan asing selain melakukan penangkapan secara illegal juga mereka tak jarang menembaki nelayan-nelayan tradisional yang lagi melakukan penangkapan ikan di fishing ground yang sama. Revitalisasi perikanan yang telah dicanangkan pada tanggal 11 Juni 2005 oleh Presiden Republik Indonesia, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan, khususnya nelayan. Namun demikian gerakan semacam ini bukan hal baru yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dari periode ke periode gerakan semacam ini telah mengalami berbagai perubahan nama, akan tetapi kesejahteraan nelayan tetap saja belum mengalami perubahan. Misalnya pada periode pemerintahan sebelumnya gerakan ini dikenal dengan Protekan 2003 dan Gerbang Mina Bahari. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 30 3.2 Potensi Sumber Da tamban gan dan Energi Lepas Pantai Dayya Per Pertamban tambang Minyyak dan Gas 3.2.1 Potensi Min Pengelolaan minyak dimulai sejak tahun 1960, dimana ketika itu fokus utama pengelolaan dititikberatkan pada sumber-sumber minyak yang besar dan relatif dekat dengan pantai. Survei geologi dan geofisika di lepas pantai banyak dilakukan pada tahun 1965. Laut Cina Selatan, Jawa dan sedikit di paparan sebelah selatan Papua. Pada tahun 1967 banyak perusahaan asing yang melakukan eksplorasi minyak di lepas pantai Indonesia. Berdasarkan data geologi diketahui bahwa ada 60 cekungan yang prospektif, dan 39 buah cekungan diantaranya berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang sebagian besar adalah cekungan laut dalam. Hal ini bukan hal aneh karena umumnya KTI memiliki wilayah yang sebagian besar adalah laut dan banyak yang termasuk laut dalam. Saat ini yang beroperasi secara komersil adalah cekungan SalawatiBimuni di Kepala Burung, Papua dan cekungan Bula di Seram. Minyak merupakan sumber daya mineral utama yang menjadi andalan penerimaan devisa negara saat ini. Kedua mineral tersebut telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap negara. Misalnya: dari total produksi minyak dan gas (termasuk bentuk LPG/LNG) tahun 2000 diperoleh nilai penjualan sebesar US $ 32,661 miliar. Dari jumlah tersebut sebesar US $ 23,31 miliar yang menjadi bagian Pemerintah. Secara umum total pendapatan negara yang berasal dari minyak dan gas dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 13. Nilai Penjualan Min Minyyak dan Gas dan Pendapatan Pemerintah (dalam Miliar US $) Minyyak dan Gas Min T ahun Liftin g Cr ude Oil dan Lifting Crude Gas / LNG / LPG Penjualan Pendapatan Nasional Pemerintah Penjualan Nasional Pendapatan Pemerintah 1998 11,06 6,11 11 ,692 1999 13,63 8,27 2000 20,45 15,62 Total Penjualan Nasional Pendapatan Pemerintah 7,45 22,752 13,56 14,225 9,14 27 ,85 5 17,41 12,211 7,69 32,651 23,31 Sumber: Data Pertamina diolah kembali 2001 Untuk tahun 2000, penerimaan Pemerintah dari minyak dan gas sebesar US$ 9,54 miliar; sekitar 40% bersumber dari lepas pantai atau merupakan sumbangan mineral dari sektor maritim. Secara umum kontribusi mineral di laut terhadap pendapatan Pemerintah disajikan pada Tabel 14. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 31 Tabel 14. Sumban gan Mineral Lepas Pantai (dalam Miliar US $) Sumbang Tahun Min Minyyak dan Gas Liftin g Cr ude Oil Lifting Crude dan Gas / LNG / LPG Total 1998 3,54 2,61 6,15 1999 4,63 3,75 8,38 2000 6,54 3,00 9,54 Sumber: Data Pertamina diolah kembali 2001 Kurangnya kemampuan teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama bagi Pemerintah untuk melakukan eksploitasi dan pencarian sumbersumber minyak baru, sehingga selain dikerjakan oleh Pertamina pengelolaan minyak ini juga mengikutsertakan perusahaan asing (dengan Kontrak Production Sharing). Pendapatan dari minyak pada tahun 2000 adalah sebesar US$ 20,45 miliar. Dari total penjualan minyak tersebut yang berasal dari darat sebesar US$ 13,91 miliyar, sedangkan yang berasal dari lepas pantai sebesar US$ 6,54 miliar. Untuk lebih jelasnya, pendapatan minyak dalam negeri dapat dilihat pada Tabel 15. Tabel 15. Total Pr oduksi Min Minyyak dari Darat, Produksi Minyyak Nasional, Min Min e) tahun 1998 - 2000 Minyyak Lepas Pantai (Offshor (Offshore) Total Min Minyyak T ahun 1998 1999 2000 Min Minyyak Darat Min Minyyak Lepas Pantai Pr oduksi Produksi MMBO Penjualan Miliar (US $) Pr oduksi Produksi MMBO Penjualan Miliar (US $) Pr oduksi Produksi MMBO Penjualan Miliar (US $) 502,7 519,9 487,2 11,06 13,63 20,45 341,8 343,2 331,3 7,52 8,99 13,91 160,9 176,8 155,9 3,54 4,63 6,54 Sumber: Data Pertamina diolah kembali 2001 Dari kedua sumber tersebut, secara umum persentase minyak yang berasal dari lepas pantai (offshore) besarnya rata-rata 33 %, dengan perincian: tahun 1998 kontribusi minyak lepas pantai sebesar 32 %, tahun 1999 sebesar 34 %, dan tahun 2000 sebesar 32 %. Secara umum perkiraan cadangan minyak dan gas di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 16. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 32 Tabel 16. Perkiraan Cadan gan Min Cadang Minyyak dan Gas di Indonesia Perkiraan Cadan gan Min Cadang Minyyak dan Gas No. K awasan Lokasi 1. Kawasan Darat Barat Indonesia Lepas Pantai 1,214 1,034 55 43 Sub total 5,002 4,579 16 59 Kawasan Timur Darat 87 13 1 1 Indonesia Lepas Pantai 10 0 14 9 Sub total 97 13 15 10 Kawasan Seluruh Darat 3,875 3,558 22 17 Indonesia Lepas Pantai 1,224 1,034 69 52 Sub total 5,099 4,592 91 69 2. 3. Min Minyyak (MMBO) Terbukti Terb ukti Potensial 3,788 3,545 Gas (TCF) Terb Terbukti ukti Potensial 21 16 Sumber: Badan Pembinaan Pengusahaan Kontraktor Asing 2001 Gas alam merupakan mineral utama yang ditemukan di Indonesia selain minyak. Salah satu contoh gas alam yang terbesar ada di Natuna. Investasi yang dibutuhkan umuk membangun proyek gas ini mencapai US$ 35 miliar. Mega proyek ini merupakan pantungan investasi antara Pertamina dan Exxonmobil dari Amerika Serikat dengan saham masing-masing 50 % dengan lama kontrak 8 - 10 tahun. Gas diproduksi 225 km di Timur Natuna. Sebelumnya lapangan ini dikontrak oleh perusahaan Italia pada tahun 1972. Setelah penandatanganan kontrak, ditemukan cadangan gas sebanyak 210 triliun kaki kubik dengan komposisi gas karbon dioksida (CO2) mencapai 71 %, asam sulfat (H2SO4) 5 %, nitrogen N2 0,5 % dan metana (hidrokarbon) sebesar 28 %. Dengan jumlah tersebut diperkirakan terdapat cadangan bersih sebesar 45 triliun kaki kubik. Selain pada minyak, Pemerintah juga menerapkan pola KPS untuk gas. Total produksi gas nasional tahun 2000 mencapai 2,38 TCSF dengan total penjualan mencapai US$ 12,21 miliar. Secara umum kontribusi penerimaan negara dari minyak dan gas dapat dilihat pada Tabel 17. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 33 Tabel 17. Pendapatan Ne gara dari Pr oduksi Gas dan Gas dari Lepas Pantai Neg Produksi (KPS tahun 1998 - 2000) Tahun g Cr ude Oil Gas / Pendapatan Ne gara dari Liftin Lifting Crude Neg LNG / LPG(dalam miliar US $) Total Pendapatan Ba gian Pemerintah Dari Lepas Pantai Bagian 1990 11,17 7,45 2,61 1999 14,23 9,14 3,75 2000 12,21 7,69 3,00 Sumber : Diolah dari Data Pertamina, 2001 Gas yang dihasilkan oleh negara kita selama ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun untuk ekspor. Untuk kebutuhan dalam negeri, umumnya gas di salurkan untuk memenuhi kebutuhan industri diantaranya sebagai bahan baku industri dan bahan bakar. Sebagai bahan baku industri, gas terutama diperlukan oleh pabrik pupuk, petrokimia, LPG, pembangkit listrik. Sedangkan untuk kebutuhan bahan bakar, gas diperlukan untuk transportasi dan pemakaian rumah tangga. Tidak seperti minyak, pasar gas masih sulit, dan karena itu masih ada kelebihan gas dari yang diproduksi. Salah satu sebab sulitnya pemasaran gas ini adalah karena masih populernya penggunaan bahan bakar lain, seperti minyak tanah dan kayu bakar. 3.2.2 Potensi Mineral Lepas Pantai Indonesia yang memiliki luas wilayah laut sebesar 3,1 juta km2 diperkirakan memiliki mineral sangat kaya. Mineral tersebut merupakan sumber devisa yang bisa diandalkan meskipun bukan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sayangnya potensi besar mineral di laut belum dikelola secara optimal karena kurang memadainya kemampuan teknologi, dana dan sumber daya manusia untuk melakukan eksploitasi. Penelitian terhadap sumber-sumber mineral di laut juga kurang dilakukan, sehingga Pemerintah hanya mengelola sumber-sumber mineral yang selama ini sudah diketahui bernilai ekonomi tinggi, seperti minyak dan gas. Selama ini keberadaan mineral lepas pantai masih dihitung bersama dengan mineral yang bersumber dari daratan. Dengan cara ini kontribusi sumbangan sekror maritim tidak nampak ke permukaan karena dominasi daratan. Padahal bila dikelompokkan tersendiri, seluruh mineral yang dieksploitasi dari laut jelas akan sanggup mengubah pandangan kita terhadap sektor maritim. Timah merupakan salah satu mineral unggulan yang ditemukan di lepas pantai dan telah dikelola selama ratusan tahun. Kepulauan Bangka dan Belitung, Maluku serta Sulawesi Tenggara, merupakan penghasil timah terbanyak. Di Indonesia potensi timah yang ada diprediksi mencapai 800.000 ton hingga 1.000.000 ton. Saat ini dari total Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 34 produksi timah nasional, sebanyak 53.959 metrik ton, 70 % berasal dari pertambangan lepas pantai. Bahan mineral lainnya yang ditemukan di lepas pantai antara lain adalah kromit, pasir besi dan kerikil, dan merupakan bahan agregat konstruksi yang baik. Bahan-bahan tersebut tersebah di beberapa tempat di paparan Sunda, Kalimantan, Sulawesi, Irian, Sumatera, Nusa Tenggara dan Jawa. Karena merupakan bahan agregat konstruksi yang baik, maka meningkatnya pembangunan akan diikuti dengan eksploitasi yang berlebihan pada bahan mineral ini. Tidak dapat dipastikan jumlah yang telah dieksploitasi. Reklamasi pelabuhan merupakan kegiatan yang paling banyak menyerap agregat pasir dan kerikil. Misalnya saja Singapura yang melakukan reklamasi pelabuhannya harus mendatangkan agregat ini dari Indonesia. Pada tahun 1985 bahkan terjadi penjualan agregat ini sebesar US $ 55 juta. Sayangnya pengambilan pasir yang tidak terkontrol oleh pihak swasta telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Beberapa bahan mineral lainnya yang dapat ditemukan di laut antara lain adalah: mineral monazite, zircon, mangan, batu gamping, dan koral. 3.2.3 Potensi Energi Laut Indonesia memiliki banyak pulau dan selat yang menyebabkan arus laut akibat interaksi bumi - bulan - matahari mengalami percepatan saat melewati selat-selat tersebut, sehingga wilayah Indonesia memiliki prospek energi arus laut yang sangat baik. Penggunaan energi arus laut memiliki beberapa keuntungan, yaitu ramah lingkungan dan mempunyai intensitas energi kinetik yang besar dibandingkan dengan energi terbarukan yang lain. Hal ini disebabakn karena densitas air laut 830 kali lipat densitas udara sehingga dengan kapasitas yang sama, turbin arus laut akan jauh lebih kecil di bandingkan dengan turbin angin. Selain itu, pemanfaatan energi laut tidak memerlukan perancangan struktur yang kekuatannya berlebihan seperti turbin angin yang dirancang dengan memperhitungkan adanya angin topan karena kondisi fisik pada kedalaman tertentu cenderung tenang dan dapat diperkirakan. Namun demikian pemanfaatan energi laut juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu output-nya mengikuti grafik sinusoidal sesuai dengan respons pasang surut akibat gerakan interaksi Bumi-Bulan-Matahari. Pada saat pasang purnama, kecepatan arus akan deras sekali, saat pasang perbani, kecepatan arus akan berkurang kira-kira setengah dari pasang purnama. Kekurangan lainnya adalah biaya instalasi dan pemeliharaannya yang cukup besar. Kendati demikian, bila turbin arus laut dirancang dengan kondisi pasang perbani, yakni saat di mana kecepatan arus paling kecil, dan dirancang untuk bekerja secara terus-menerus tanpa reparasi selama lima tahun, maka kekurangan ini dapat diminimalkan dan keuntungan ekonomisnya sangat besar. Hal yang terakhir ini merupakan tantangan teknis tersendiri untuk para insinyur dalam desain sistem turbin, sistem roda gigi, dan sistem generator yang dapat bekerja secara terus-menerus selama lebih kurang lima tahun. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 35 Energi laut atau energi samudera dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu energi panas laut, energi pasang surut, dan energi gelombang. Pemanfaatan energi samudera kebanyakan masih dalam tahap percobaan, namun beberapa dari teknologinya memiliki potensi untuk menjadi sumber energi utama dan saat ini sedang diujicobakan. Samudera dapat menghasilkan dua macam energi, yaitu: (1) energi termal, yang berasal dari panas matahari; dan (2) energi mekanik, yang berasal dari pasang surut, gelombang, dan arus laut. Sebagai negara maritim, Indonesia relatif memiliki wilayah yang potensial untuk pemanfaatan energi samudera. A. Energi Perbedaan Suhu (Ocean T her mal Energy Con Ther hermal Convver ersion sion / OTEC) Samudera melingkupi lebih dari 70 % permukaan bumi, sehingga samudera merupakan pengumpul surya terbesar dan sekaligus merupakan sistem penyimpan energi di dunia. Panas matahari menghangatkan air di permukaan samudera jauh lebih banyak dibandingkan dengan air di kedalaman samudera, perbedaan / gradien temperatur ini menghasilkan energi termal. Energi termal samudera digunakan untuk berbagai macam aplikasi, termasuk pembangkitan tenaga listrik. Terdapat tiga macam sistem konversi energi termal samudera (OTEC) menjadi listrik: siklus tertutup, siklus terbuka, dan hibrid. Sistem siklus tertutup memanfaatkan air di permukaan samudera yang hangat untuk menguapkan fluida kerja, yaitu fluida yang memiliki titik didih rendah, seperti amonia. Uap mengalami ekspansi dan menggerakkan turbin. Selanjutnya turbin akan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Sistem siklus terbuka aktualnya mendidihkan air laut melalui pengoperasian pada tekanan rendah. Selanjutnya akan dihasilkan uap yang dilewatkan pada turbin/generator. Sedangkan sistem hibrid mengkombinasikan kedua siklus yang telah disebutkan, yaitu siklus tertutup dan siklus terbuka. Berdasarkan penempatan, instalasi OTEC diklasifikasikan menjadi tiga tipe: landasan darat, terapung landasan permanen, dan terapung kapal. Instalasi landasan darat alat utamanya terletak di darat, hanya sebagian kecil peralatan yang menjorok ke laut. Cocok pada pantai yang curam, agar tidak memerlukan pipa air dingin yang panjang. Kelebihan sistem ini adalah dayanya lebih stabil dan pemeliharaan yang mudah. Fasilitas OTEC komersial dapat dibangun di daratan/dekat pantai, platform yang menempel pada landasan kontinental, dan fasilitas mengambang - bebas (atau mooring ) di laut dalam. B. Energi Pasan g Sur ut Pasang Surut Wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau. Cukup banyak selat sempit yang membatasinya maupun teluk yang dimiliki masing-masing pulau. Hal ini memungkinkan untuk memanfaatkan energi pasang surut. Saat laut pasang dan Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 36 saat laut surut aliran airnya dapat menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Tidak kurang dari 100 lokasi di dunia yang dinilai sebagai tempat yang cocok bagi pembangunan pembangkit energi pasang surut. Beberapa laut di Indonesia mempunyai ombak dengan ketinggian di atas 5 meter, maka potensi energi gelombangnya perlu diteliti lebih jauh. Di Indonesia daerah yang potensial adalah sebagian Pulau Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Papua, dan pantai selatan Pulau Jawa, karena pasang surutnya bisa lebih dari lima meter. Berdasarkan estimasi kasar jumlah energi pasang surut di samudera seluruh dunia adalah 3.106 MW. Khusus untuk Indonesia beberapa daerah yang mempunyai potensi energi pasang surut adalah Bagan Siapi-api, yang pasang surutnya mencapai 7 meter, Teluk Palu yang ini struktur geologinya merupakan patahan (Palu Graben) sehingga memungkinkan gejala pasang surut, Teluk Bima di Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Kalimantan Barat, Papua, dan Pantai Selatan Pulau Jawa. Sumber energi arus pasang-surut dunia hanya untuk jenis Tidal Fence diperkirakan lebih dari 450.000 MW dan dari potensi tersebut baru sebagian kecil dimanfaatkan. Banyak lokasi dunia dinilai sebagai tempat yang cocok bagi pembangunan pembangkit energi arus pasut ini termasuk Indonesia. Saat ini ada 3 jenis teknologi pembangkit listrik tenaga arus pasut; yaitu, Tidal Power, Tidal Fence dan Tidal Turbine. C. Energi Gelomban g Gelombang Energi gelombang didapatkan secara langsung di permukaan laut atau fluktuasi tekanan dibawah permukaan laut. Para peneliti energi terbarui yakin bahwa energi gelombang laut dapat menyediakan lebih dari 2 terawatts (trilyun wats) listrik. Di sekitar pantai Selandia Baru misalnya dengan tinggi rata-rata 1 meter dan periode 9 detik mempunyai daya sebesar 4,3 kW per meter panjang ombak. Sedangkan deretan ombak serupa dengan tinggi 2 meter dan 3 meter dayanya sebesar 39 kW per meter panjang ombak. Karena beberapa laut di Indonesia mempunyai ombak dengan ketinggian di atas 2 meter, maka dapat dibayangkan bagaimana potensi energinya.Gelombang laut merupakan salah satu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan dengan mengetahui tinggi, panjang, dan periode waktunya. Energi ini dapat dikonversi ke listrik lewat 2 kategori yaitu off-shore (lepas pantai) dan on-shore (pantai). Gelombang laut merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan dengan mengetahui tinggi gelombang, panjang gelombang, dan periode waktunya. Ada 3 cara untuk menangkap energi gelombang, yaitu: 1. Pelampung: listrik dibangkitkan dari gerakan vertikal dan rotasional pelambung Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 37 2. 3. Kolom air yang berosilasi (Oscillating Water Column): listrik dibangkitkan dari naik turunnya air akibat gelombang dalam sebuah pipa silindris yang berlubang. Naik turunnya kolom air ini akan mengakibatkan keluar masuknya udara di lubang bagian atas pipa dan menggerakkan turbin. Wave Surge, Peralatan ini biasa juga disebut sebagai tapered channel atau kanal meruncing atau sistem tapchan, dipasang pada sebuah struktur kanal yang dibangun di pantai untuk mengkonsentrasikan gelombang, membawanya ke dalam kolam penampung yang ditinggikan. Air yang mengalir keluar dari kolam penampung ini yang digunakan untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan teknologi standar hydropower. Keuntungan pemanfaatan energi gelombang ini adalah: Energi ini bebas, tidak perlu bahan bakar, tidak ada limbah/polusi, Sumber energi yang dapat di perbaharui, dapat menghasilkan banyak energi, dan biaya tidak mahal. Sedangkan kelemahannya adalah: Sangat tergantung dengan karakteristik gelombang, kadang-kadang bisa menghasilkan energi yang besar, kadangkadang tidak ada, Perlu satu lokasi yang tepat dimana gelombangnya konsisten besar, dan alatnya harus kokoh sehingga tahan terhadap kondisi cuaca yang jelek. Dibandingkan dengan teknologi hijau lainnya seperti energi matahari dan angin, energi gelombang laut ini memberikan ketersedian mencapai 90% dengan kawasan yang potensial tidak terbatas, selama ada ombak, energi listrik bisa didapat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 18. ediksi Energi Gelomban g Prediksi Gelombang Pr Tipe Kerapatan Energi Energi gelombang laut Tinggi Energi angin Rendah Energi matahari Rendah Pr ediksi Prediksi Dapat diprediksikan dibanyak tempat Tidak dapat diprediksi, kecuali di tempat-tempat terbatas Tidak dapat diprediksi, kecuali di beberapa tempat Keter sediaan Ketersediaan 80 - 90 % 20 - 30 % 20 - 30 % K awasan Potensial Tidak terbatas Sangat terbatas Di beberapa kawasan Sumber: www.oceanpowertechnologies.com Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 38 D. Energi Perbedaan Salinitas Konsep yang mendasari perolehan energi dari perbedaan salinitas (perbedaan kadar garam air laut) adalah prinsip termodinamika yakni proses percampuran bolakbalik (reversible) dua larutan dengan konsentrasi berbeda pada suhu tetap akan melepas sejumlah energi bebas yang dapat dikonversikan menjadi energi berdayaguna. Indonesia mempunyai banyak muara sungai yang cukup besar dan daerah estuaria ini merupakan lokasi-lokasi potensial untuk mendapatkan energi nirkonvensional. Secara teoritis percampuran antara 1 m3 air tawar dengan 1 m3 air laut dapat melepas energi bebas sebesar 2,24 MW. Hal ini berarti energi bebas yang dihasilkan di seluruh dunia berjumlah sekitar 30.000.000 MW, dimana 8 % dari jumlah itu berada di muara-muara sungai di seluruh dunia. Muara-muara sungai besar merupakan daerah berpotensi tinggi untuk menghasilkan energi nir-konvensional. Sebagai contoh, sungai dengan debit sebesar 57.000 m3/detik secara teoritis dapat menghasilkan 128.000 MW. Jika hanya 10 % dari aliran tersebut dimanfaatkan dengan efisiensi, maka akan disadap energi sebesar 1,28 MW dari perbedaan salinitas yang terjadi. 3.3 Potensi Perhub un gan Laut Perhubun ung emban gan Sektor Transpor tasi Laut Perkemban embang Transportasi 3.3.1 Kondisi Perk Transportasi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Karena faktor mobilitas dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia tidak secara utuh terpenuhi diwilayahnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, daerah yang kekurangan membutuhkan daerah lain yang memiliki daerah surplus (barang dan jasa) agar kebutuhannnya dapat terpenuhi secara utuh. Pada saat itulah terjadi pertukaran barang dan jasa antardaerah dan lahirlah transportasi sebagai alat pengangkut segala kebutuhan yang diinginkan manusia. Singkatnya, transportasi dapat memecahkan masalah jarak, serta memperlancar hubungan dua atau lebih daerah-daerah yang saling berinteraksi. Walaupun transportasi banyak ragamnya, pembahasan dalam buku ini hanya mengkhususkan diri pada elaborasi pengembangan transportasi laut. Dalam sejarahnya, perkembangan transportasi laut dimulai dari suatu perjalanan panjang, ketika seorang pejalan kaki berkeinginan ingin menyeberangi sungai tanpa harus kedinginan dan tenggelam di dalam air. Disney’s wonderful word of knowledge (1993) mengisahkan perkembangan transportasi laut itu. Ketika seorang pejalan kaki merenung mencari cara supaya dapat menyeberangi sungai, sambil duduk ia melempar batu ke dalam air dan melihat batu tersebut tenggelam ke dasar sungai. Tidak lama kemudian jatuh sehelai daun dari pohon dan terapung di air, lalu ia melihat ranting pohon yang juga terapung di air. Pejalan kaki itu berpikir, mengapa batu dapat tenggelam, sedangkan ranting pohon terapung di air? Inilah yang mengilhami tumbuhnya transportasi laut seperti sekarang ini. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 39 Sekitar tahun 1588 SM, orang Funisia Kuno telah lama mengenal alat transportasi dan penduduk Karibia juga sudah mengenal perahu yang disebut kano kecil. Dalam sejarah pelayaran, Funisia dikenal sebagai bangsa yang pelautnya berlayar hingga mencapai negeri seperti Inggris untuk mencari timbel. Kartago di Afrika Utara dijadikan tempat untuk membangun koloni; sedangkan di Spanyol bangsa Funisia juga mendirikan kota Cadiz, sehingga ada tanggapan bahwa pelaut Funisia itulah yang pertama berlayar mengelilingi Afrika. Pelaut seperti Herodotus yang berasal dari Funisia telah melakukan pelayaran yang menakjubkan sekitar 2000 tahun sebelum bangsa Portugis menemukan rute pelayaran di Benua Afrika. Di daerah Pasifik, sejak lama penduduknya sudah menggunakan sampan untuk transportasi laut dengan panjang lebih dari 30 meter, berbentuk sampan gandeng dan dapat membawa penumpang sekitar 300 orang. Sedangkan dikepulauan Fiji alat transportasi yang digunakan saat itu berupa rakit yang terbuat dari bambu. orang-orang Indian mengarungi Pantai Amerika Selatan pertama kali dengan memakai rakit, dan itu dibuktikan dalam sejarah tentang kisah pelayaran Thor Heyerdahl, yang berlayar dari Peru ke Pulau Raroia dengan rakitnya Kon-Tiki, sejauh 8.000 km (Disney’s Encyclopedia, 1993). Jenis transportasi laut yang terkenal pada Abad Pertengahan berupa kapal chelandia. Kapal ini agak kecil tapi sangat cepat memiliki layar dan dayung. Sebelum muncul kapal chelandia, orang Viking juga sudah menggunakan kapal drakkar, yaitu sejenis perahu panjang dengan haluan berkepala naga dan layar. Sedangkan kapal besar sejenis kapal breton pernah digunakan Raja Louis IX dari Perancis. Ia bahkan juga pernah menggunakannya untuk keperluan perang (Perang Salib ke-7 dan ke-8) dengan mengangkut serdadu sekitar 500 orang. Sejarah pelayaran masa lampau ini mencatat bahwa armada palayaran yang cukup mengagumkan di dunia berasal dari Tiongkok. Teknologi pembuatan kapal dari Tiongkok kala itu sangat maju dan mengalahkan armada-armada kapal dari Eropa. Sebagai buktinya, Tiongkok telah melakukan ekspedisi untuk tujuan perdagangan, politik, sosial, budaya dengan melakukan ekspedisi ke berbagai penjuru dunia. Ekspedisi bangsa g Ho (Dinasti Ming) yang melakukan 7 Tiongkok itu dipimpin oleh Laksamana Chen Cheng kali pelayaran dengan lebih dari 30 negara tujuan dikawasan yang terletak di Asia Tenggara (termasuk ke Indonesia), Samudera Hindia, Laut Merah, Afrika Timur, dan lain-lain. Ditinjau dari skala armadanya, pelayaran Cheng Ho (muslim Tiongkok) yang dilakukan pada tahun 1405-1433 memiliki armada kapal terbanyak dibandingkan dengan ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap pelayaran itu menyertakan 317 kapal dengan 37.000 orang anggotanya. Menurut Kong Yuanzhi (2000), tiap kali melakukan pelayarannya Cheng Ho menggunakan kapal besar yang panjangnya 138 meter dengan lebar 56 meter. Kapal besar ini dijuluki dengan nama Kapal Pusaka, dan ini merupakan kapal terbesar di dunia pada pertengahan abad ke-15. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 40 Di Eropa sekitar tahun 1400 dikenal empat jenis kapal sekaligus yaitu kapal usciera, carrack,caravel dan galleon. Sedangkan di Amerika Serikat yang dikenal memiliki pangkalan pertahanan laut yang kuat, pertama kali dibuat kapal bernama Fregrat tahun 1814. Kapal itulah yang menjadi tulang punggung Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelumnya, oleh Amerika Serikat kapal Fregrat dibuat untuk menangkal para bajak laut atas perintah anggota Konggres tahun 1794. h membuat itc Revolusi transportasi terjadi pertama kali di Amerika Serikat, ketika John FFitc itch kapal bertenaga uap untuk menggerakkan baling-baling tersebut disempurnakan oleh Rober Robertt Fulton Fulton.Kapal itu yang terkenal dengan nama North River Steamboat.Pelayaran perdana kapal bertenaga uap Amerika Serikat itu mengarungi sungai Hudson.Penduduk di tepi sungai berjubel menyaksikan mesin baru yang menakutkan itu melintas di atas air. Pelayaran perdana kapal tersebut dimulai pada bulan Agustus 1807. Atas keahlian Fulton jugalah Amerika Serikat bisa menciptakan kapal perang. Dari kemajuan perkembangan transportasi laut itu, pada abad ke-19 dan 20, dunia pelayaran mulai dipadati dengan kapal samudera, dan dengan kapal itu manusia bisa mengarungi Samudera Atlantik. Salah satu kapal samudera yang terkenal adalah kapal Great Eastern yang dibuat pada tahun1858 oleh ahli kapal berkebangsaan Inggris d Kin gdom Br unel pada tahun 1912 dunia pelayaran membuat satu bernama Isambar Isambard Kingdom Brunel kapal yang disebut Titanic yang diiklankan tidak akan tenggelam, namun dalam pelayaran perdananya secara tragis tenggelam di Samudera Atlantik Utara setelah menabrak gunung es. Meskipun tragedi menimpa kapal samudera Titanic, kapal samudera tetap menjadi kapal yang paling populer untuk bepergian hingga usai Perang Dunia II. Tatkala pesawat terbang segera menggantikan tugas-tugas kapal penumpang, kapal-kapal samudera seperti Queen Mary, Queen Elizabeth dan France mulai diistirahatkan, dan ketika itu hanya Queen Mary yang masih diperbolehkan melakukan pelayaran lintas Atlantik (Disney’s Encyclopedia, 1993). 3.3.2 Gambaran Umum Transpor tasi Laut di Indonesia Transportasi Sebagai negara maritim terbesar di dunia yang memiliki lautan luas dengan jumlah penduduk sebanyak 220 juta jiwa, seharusnya bangsa Indonesia unggul dari segi pelayaran. Tetapi, nyatanya saat ini perkembangan transportasi laut Indonesia cukup memprihatinkan, karena terbukti terus mengalami penurunan pangsa muatan dan jumlah armada. Disamping itu, ada kondisi di mana pelayaran nasional dikategorikan sebagai beresiko tinggi dalam bisnis industri pelayaran. Dari pangsa muatan angkutan dalam negeri, pelayaran nasional hanya dapat mengangkut muatan sebanyak 50,15%. Sedangkan dari pangsa muatan angkutan luar negeri, pelayaran nasional hanya mampu mengangkut muatan sekitar 4,79%. Bila dibandingkan dengan pelayaran asing untuk keperluan angkutan luar negeri, nampak sekali ketertinggalan yang dihadapi pelayaran dalam negeri. Sampai tahun 1999, pelayaran asing berhasil mengangkut pangsa muatan hingga mencapai 95,21% dengan tujuan ke luar negeri. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 41 Kecilnya kontribusi angkutan laut nasional terhadap perekonomian, salah satunya dapat dilihat dari perkembangan bisnis pelayaran yang tidak menggembirakan. Kinerja transportasi laut yang tertinggal itu disebabkan oleh citra Indonesia dalam kancah bisnis transportasi laut dunia yang masih dikategorikan sebagai transportasi laut yang beresiko tinggi, berkenaan dengan keselamatan pelayaran. Disinyalir bahwa selain faktor risiko pelayaran, kondisi pelayaran nasional juga diperburuk oleh semakin menurunnya pangsa angkutan (muatan) dalam negeri maupun luar negeri. Pangsa angkutan laut internasional yang semula mencapai 37%, kini hanya tinggal 3% (Ditjenla,2000). Hal demikian merupakan pertanda bahwa kemampuan daya saing perusahaan pelayaran nasional semakin turun, sementara kepemilikan kapal perusahaan pelayaran nasional relatif kecil. Sebagian besar perusahaan pelayaran nasional itu bertindak sebagai agen dari perusahaan asing. Pelayaran nasional mayoritas menjadi feeder dari Pelabuhan Singapura. Bahkan, Indonesia nyaris dijadikan hinterland (kawasan belakang) Singapura. Kondisi demikian diperburuk oleh tingkat keselamatan yang masih sangat rendah. Internasional Maritime Organisation (IMO) mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan dan di rampokan di laut cukup tinggi (bight risk country). Untuk memecahkan masalah itu, perlu perhatian semua pihak, termasuk di perlukan sinergi antara industri maritim dan instrumen pendukungnya. Dari sisi persaingan usaha, kemerosotan pelayaran nasional untuk angkutan barang keluar negeri juga disebabkan karna selama ini angkutan barang itu masih dikuasai oleh kapal-kapal niaga asing. Dengan demikian, pilihan yang mungkin kita lakukan untuk menggenjot perkembangan pelayaran nasional adalah dengan meningkatkan kemampuan daya saing kapal-kapal pelayaran domestik terhadap kapal-kapal asing. Sekadar data, sebelumnya kemampuan angkutan kapal dalam negeri hanya berkisar 16.236.366 ton barang, atau 4,79 %, yang diangkut keluar negeri meningkat menjadi 5 % (Dephubtel,2001). Hal seperti ini harus terus di upayakan agar proporsinya semakin meningkat. Kenyataan lain, keberadaan kapal-kapal niaga dalam negeri untuk angkutan local juga masih kecil, sehingga perlu ada perhatian dari pemerintahj untuk meningkatkannya agar domestic cargo bisa seluruhnya dikuasai oleh armada kapal niaga nasional. Idealnya, 95 % angkutan domestic cargo ditangani oleh pelayaran nasional, namun realitasnya sampai sejauh ini baru sekitar 55 %. Berkenan dengan kebutuhan akan kapal-kapal perintis, seharusnya pemerintah memprioritaskan pengadaannya. Artinya, pihak Departemen Perhubungan perlu segera merealisasikan kapal perintis itu. Berhubungan dengan angkutan barang dari satu pulau ke pulau lain di wilayah Indonesia, keberadaan kapal-kapal yang sifatnya pelayaran rakyat masih sangat penting saat ini, karena biasanya kapal rakyat memiliki daya jelajah yang sangat tinggi, sehingga bisa mencapai lokasi-lokasi yang tidak bisa ditangani oleh kapal-kapal reguler. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 42 Berangkat dari gambaran perkembangan transportasi laut diatas, harus diupayakan pengembangan transportasi laut Indonesia yang diarahkan pada pencapaian visi dan misi transportasi laut dengan mewujudkan penyediaan pelayanan dan jasa transportasi laut yang andal (service excellence) sebagai urat nadi kehidupan dan sarana pemersatu Negara Kepulauan Indonesia. Agar pengembangan transportasi laut di Indonesia terarah dan berkesinambungan, pemerintah (Departemen Perhubungan,2000) telah merumuskan misi transportasi laut sebagai berikut: a. Mewujudkan usaha di bidang transportasi laut yang mampu ( competitive competent) di era globalisasi. b. Mewujudkan tingkat keselamatan dan keamanan serta kualitas pelayanan jasa transportasi laut yang andal dan unggul (reliable and excellent service). c. Mewujudkan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang antisipasif dan adaptif dengan perkembangan lingkungan strategis khususnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. d. Mewujudkan lingkungan laut bersih dan budaya hemat energi dengan memanfaatkan teknologi secara tepat guna. e. Mewujudkan dan memberdayagunakan sumber daya manusia dan manajemen di bidang transportasi laut yang berkualitas dan kompeten serta berdaya saing tinggi. f. Memberdayakan ekonomi kerakyatan usaha kecil dan menengah di bidang transportasi laut. g. Meningkatkan ketersediaan/kecukupan dan keandalan prasarana, sarana, dan system jaringan transportasi laut, antara lain melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi keikutsertaan (kemitraan) pelaku ekonomi/swasta dalam pembangunan dan pengoperasian prasarana dan sarana transportasi laut. Untuk mewujudkan misi di atas, Pemerintah berupaya menerapkan beberapa strategi dan kebijakan tentang transportasi laut yakni: a. Melakukan penataan usaha angkutan laut nasional agar tidak hanya berperan sebagai agen perusahaan pelayaran asing, dengan jalan (i) meningkatkan persyaratan pendirian usaha angkutan laut nasional, yaitu harus memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut berukuran 175 GT; (ii) persyaratan sebagai agen umum harus memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran sekurang-kurangnya 5000 GT. b. Menegakan ketentuan bahwa penggunaan kapal niaga asing untuk angkutan laut dalam negeri dengan sistem charter bersifat sementara dan harus dioperasikan secara nyata oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan : (i) melakukan pematauan dan pengendalian terhadap supply dan demand kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia dengan mengikutsertakan asosiasi pemilik kapal dan asosiasi pemilik muatan; (ii) meningkatkan pemantauan dan pengawasan penggunaan kapal asing yang dicarter untuk angkutan laut dalam negeri. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 43 c. Mengupayakan terwujudnya pola kemitraan antara pemilik muatan dan pemilik kapal dalam rangka mengembangkan armada niaga nasional, antara lain dalam bentuk kontrak pengangkutan jangka panjang, dengan jalan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan kontrak pengangkutan jangka panjang (kemitraan) antara perusahaan pelayaran nasional dan instansi pemerintah/BUMN. d. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif agar pengusaha nasional memilih syarat perdagangan CIF saat melakukan ekspor dan FOB saat melakukan impor dengan menggunakan perusahaan pelayaran nasional, dengan jalan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan insentif bagi pengusaha nasional yang menggunakan cara perdagangan CIF saat melakukan ekspor dan FOB saat melakukan impor dengan menggunakan kapal Indonesia. e. Mengupayakan dana pengembangan armada pelayaran dengan kondisi pinjaman yang lebih lunak, dengan cara (i) mengupayakan terbentuknya lembaga pembiayaan nasional; (ii) mengupayakan pinjaman lunak baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri, antara lain two-step-loan dari Jepang. Melakukan penataan lokasi pelabuhan umum yang terbuka untuk perdagangan luar negeri guna menunjang perkembangan perdagangan nasional dan internasional, dengan cara: (i) melakukan evaluasi terhadap kegiatan perdagangan angkutan laut di pelabuhan umum yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;(ii) meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam menentukan kriteria dan menetapkan lokasi pelabuhan umum yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. tasi Laut dalam Ek onomi Maritim Transportasi Ekonomi 3.3.3 Peranan Transpor Salah satu penunjang utama nilai ekonomi maritim berasal dari aspek transportasi laut. Transportasi laut memegang peranan penting karena dapat memperlancar transaksi antar pulau, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi pada wilayah berkembang. Selain itu, transportasi laut juga dapat menjadi sarana untuk melayani mobilitas manusia, barang, dan jasa, baik di dalam negeri maupun ke dan dari luar negeri, sebab lebih dari 90 % volume barang ekspor/impor diangkut melalui laut dan sekitar 88 % pergerakan barang antar pulau nasional diangkut melalui laut. Berapa besar devisa yang dihasilkan oleh transportasi laut yang belum pernah diteliti secara mendalam, namun defisit yang terjadi akibat lemahnya penguasaan transportasi oleh armada nasional telah menjadi pemikiran yang terus-menerus di kalangan pelaku usaha perkapalan di tanah air. Berdasarkan peranannya, secara umum transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan nasional sehingga kinerja pengembangan transportasi laut sesungguhnya sangat mempengaruhi kinerja pembangunan nasional secara umum. Karena begitu strategisnya peranan transportasi laut, sistem penyelenggaraan transportasi laut harus mengintegrasikan variabel Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 44 kepelabuhan dan variabel keselamatan pelayaran. Variabel kepelabuhan dikategorikan sebagai pintu gerbang yang menjembatani antara kepentingan darat dan laut. Sedangkan variabel keselamatan pelayaran menyangkut keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, permesinan dan pelistrikkan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran dan angkutan laut yang aman, nyaman dan lancar, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terus-menerus yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan nasional dan internasional. Pengawasan keselamatan kapal dimulai dari awal pembangunan suatu kapal, selama kapal beroperasi sampai dengan kapal tidak dioperasikan lagi. Dalam ketiga sistem tersebut (angkutan laut, kepelabuhan dan keselamatan pelayaran) diharapkan pemerintah dapat bertindak sebagai regulator yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. 3.4 Potensi Pariwisata Bahari Keinginan manusia untuk selalu “menikmati” keaslian alam (back to nature) harus diakui sebagai salah saru faktor yang mendorong pesatnya perkembangan bisnis pariwisara, yang secara umum bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pariwisara berbasis dan arah dan pariwisata berbasis maritim. Karena fokus buku ini adalah ekonomi maritim dan pariwisata merupakan salah satu komponen sektor maritim yang bernilai ekonomi tinggi pada bab ini kita akan memfokuskan diri hanya pada pengembangan pariwisata bahari di Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat kaya dengan obyek pariwisata bahari, karena negara kira merupakan salah saru negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang (95.181 km). Sepanjang garis pantai itu tumbuh keanekaragaman hayati yang menakjubkan, yang menjadi magnet yang menarik orang untuk mengunjunginya. Keragaman yang ditawarkan oleh wisata bahari ini bahkan bukan hanya dinikmati oleh para pelancong yang ingin menikmati keasliannya,melainkan juga menarik minat para peneliti dan pemerhati lingkungan. Sayangnya, banyak obyek wisata bahari di Indonesia, baik yang potensial maupun yang sudah dimanfaatkan, belum dikelola dengan baik. Umumnya pengelolaannya masih sangat parsial dan tidak inovatif. Bila cara pengelolaan yang parsial dan tidak inovatif ini tetap dipertahankan, pengembangan wisata bahari di Indonesia tidak akan mencapai hasil maksimum, padahal aspek kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi andalan pendapatan negara yang berasal dari non migas. Faktor lain yang penting bagi pengembangan wisata secara umum, termasuk wisata bahari, bersifat non teknis seperti stabilitas keamanan dalam negeri. Berbagai kerusuhan di Indonesia selalu dipersepsi oleh kalangan wisatawan sebagai risiko dalam melakukan perjalanan wisata ke Indonesia. Karena kendala non-teknis itu, para wisatawan yang ingin Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 45 datang ke Indonesia membatalkan niatnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Di samping kenyamanan, wisata juga mengandalkan rasa aman. Karena itu, pencitraan keamanan pada setiap obyek wisata menjadi sangat penting. Untuk itu perlu upaya maksimal untuk menjaga keamanan wisatawan. Kalau tidak, tentu akan terjadi penurunan jumlah wisatawan, dan itu akan diikuti oleh turunnya pemasukan negara dari sektor ini. Kita perlu mengupayakan agar pariwisata bahari menjadi salah satu sumber ekonomi di bidang maritim yang menjadi sumber devisa negara ini. Potensi untuk ini besar sekali, karena dari 50 titik wisata bahari dunia yang diakui sebagai tempat wisata terindah bertaraf internasional, tiga titik di antaranya berlokasi di Indonesia yaitu di Tulamben (Bali), Likuan 2 (Manado), dan Pulau Tomia (Wakatobi). Adanya pengakuan internasional seperti ini jelas merupakan peluang yang besar untuk dapat mengambil keuntungan ekonomi. Tiga lokasi tersebut dapat dijadikan contoh pengembangan wisata bahari di tempat-tempat lain di Indonesia, dengan mengandalkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masingmasing tempat. Bila ini dilakukan, tidak mustahil bahwa di masa mendatang wisata bahari akan menjadi salah satu tumpuan dan harapan pembangunan bangsa ini. Kontrib usi Pariwisata Bahari Indonesia Kontribusi Karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi andalan negara untuk memperoleh devisa, pengembangannya perlu dilakukan dengan baik. Sekadar untuk mendapatkan gambaran, sektor wisata untuk tahun 1999 menyumbang sebesar US$ 4,7 miliar. Dengan sumbangan sebesar itu sektor ini merupakan penghasil devisa nomor satu untuk katagori nonmigas. Pada tahun 1997 sektor pariwisata memiliki penghasilan bruto sebesar US$ 26 miliar, atau sama dengan 9,1 % GDP nasional. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini Indonesia sebanyak 6,6 juta orang. Secara nasional daya serap tenaga kerja pada sektor pariwisata terhadap total tenaga kerja adalah 7,9 %. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja akan berbanding lurus dengan semakin meningkatnya industri pariwisata. Menurut perkiraan Word Tourism Center (WTC), untuk tahun 2007 sektor ini dapat menghasilkan 10,1 % GNP Indonesia. Jumlah tersebut sama dengan US$ 67 miliar dengan jumlah serapan tenaga kerja yang ditargetkan sebanyak 8,5 juta orang. Hal ini wajar karena sektor pariwisata dunia juga diprediksi akan mengalami peningkatan. Menurut WTC (1998), perputaran ekonomi pada sektor pariwisata di dunia sebesar US$ 4,4 triliun dengan menyerap 231 juta tenaga kerja. Dan pada tahun 2010 perputaran ekonomi pada sektor pariwisata diprediksikan akan sebesar US$ 10 triliun. Data WTO 1998 menunjukkan 10 negara yang memiliki penerimaan devisa terbesar di dunia, yang dapat dilihat pada Tabel 19. Prospek devisa dari sektor pariwisata yang besar di dunia tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor penting yang mendukung. Di antara beberapa faktor penting untuk menciptakan iklim wisata yang baik adalah dukungan keamanan dan hubungan antar bangsa yang terjalin baik. Dapat dilihat pada tabel 19 dan 20. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 46 Tabel 19. gara Penerima De visa Terbesar dari Pariwisata Neg Devisa Sepuluh Ne No Ne gara Neg De vis:l (US$ miliar) Devis:l 1 Amerika Serikat 71,3 2 Prancis 29,9 3 Italia 29,8 4 Spanyol 29,7 5 Inggris 6 Jerman 7 China 8 Austria 9 Canada 10 Mexico 21,0 16,4 12,6 11,6 9,4 7,9 Sumber: World Tourism Center 1998 Dari Tabel 19 dan 20 tampak bahwa Indonesia belum masuk di dalam sepuluh penerima devisa rerbesar dari pariwisata dunia, padahal obyek wisata khususnya obyek wisata bahari Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan tertentu dan sangar populer di dunia. Karena ini, perlu kita kaji apa yang salah dan yang mesti dilakukan untuk menjadikan pariwisata, khususnya wisata bahari, sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang besar bagi negara. Tabel 20. gara Penerima W isata wan Mancane gara Terbesar di Dunia Neg Wisata isataw Mancaneg Sepuluh Ne No Ne gara Neg Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Perancis Spanyol Amerika Serikat Italia Cina Inggris Mexico Canada Polandia Austria -1,4 51,9 -16,9 35,8 27,0 25,7 20,2 19,5 17,9 17,6 Sumber: World Tourism Center 1998 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 47 Peta Pariwisata Bahari Nasional Pada peta pengembangan pariwisata bahari di Indonesia yang tercakup dalam belt (sabuk) ekonomi maritim terdapat, 21 titik pengembangan yaitu: 1. Jalur Lingkar Luar, yang dimulai dari barat yaitu Pulau Weh (Sabang) Nangroe Aceh Darusalam, dengan obyek wisata bahari andalan yaitu game fishing; Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara, dengan obyek wisata bahari berupa selancar angin; Pulau Siberut Provinsi Sumatera Barat, dengan obyek wisata andalan berupa game fishing dan selancar angin; Pulau Enggano Provinsi Bengkulu, dengan obyek wisata andalan berupa game fishing, dan selancar angin; Ujung Kulon Provinsi Jawa Barat, dengan obyek wisata bahari game fishing dan selancar angin; Pangandaran, dan Pelabuhan Ratu Provinsi Jawa Barat, dengan obyek wisata pantai; Cilacap Provinsi Jawa Tengah, dengan obyek wisata pantai; Sendang Biru Provinsi Jawa Timur dapat mengembangkan wisata pantai; Sumba Provinsi NTT, dengan obyek wisata menyelam (diving); Pulau Roti Provinsi NTT, dengan obyek wisata yang dikembangkan berupa game fish- dengan obyek wisata yang dikembangkan berupa game fishing; Pulau Biak Provinsi Papua, dengan obyek wisata menyelam. 2. Jalur Lingkar Dalam, yang terdiri dari Pulau Seribu DK] Jakarta, dengan obyek wisata bahari berupa wisata pantai: kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah) dengan wisata pantai, selancar, dan game fishing; Pulau Bali, dengan wisata pantai, menyelam dan selancar; Pulau Moyo Provinsi NTB, dengan obyek wisata berupa game fishing; Pulau Bonerate dan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan obyek wisata menyelam Pulau Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan obyek wisata menyelam dan wisata pantai; Pulau Banda Provinsi Maluku, dengan obyek wisata menyelam dan wisata pantai Pulau Bitung Provinsi Sulawesi Utara, dengan obyek wisata yang dikembangkan berupa menyelam dan game fishing; Sangihe Talaud Provinsi Sulawesi Utara, dengan obyek wisata menyelam. 3. Jalur Barat Tengah: pariwisata yang dikembangkan di Pulal Belitung Provinsi Babel adalah wisata pantai. Obyek wisata bahari daerah lain terdapat di Krakatau berupa wisata pantai dan game fishing; Pulau Karimata dapat mengembangkan wisata pantai; Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, juga dapa mengembangkan wisata pantai. Obyek wisata Batam adalal panorama pantai; obyek wisata Natuna dengan pariwisata yang dikembangkan adalah selancar, game fishing dan wisata pantai. Semua obyek wisata bahari tersebut merupakan kekayaan yang perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa bernilai ekonomi tinggi. Kesempatan kita besar sekali, karena wisata bahari kita telah diakui oleh dunia luar. Misalnya saja ekspedisi yang dilakukan oleh Francis Lee dengan crew-nya yang menggunakan 3 buah kapal bernama Lady Olivia, Leeway II dan Agape yang dimulai tanggal 14 September hingga 5 Desember 1999 juga merupakan bukti bahwa wisata bahari kita diaku dunia. Tempattempat wisata bahari yang menjadi pengamatan mereka adalah Batam, Tanjung Pandan di Kepulauan Bangka Belitung, Bunaken Manado, Teluk Cendrawasih di Papua, Wakatobi Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 48 Dive Resort di Buton, Taka Bonerate Sulawesi Selatan, Wisata Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Barat, Taman Nasional Bali Barat dan Baluran, Karimunjawa di Jawa Tengah, Kepulauan Seribu, dan terakhir Ujung Kulon. Mereka juga mengunjungi Pantai Carita di Jawa Barat sebelum kembali ke Singapura. Dalam catatan perjalanannya, Francis Lee sangat mengagumi keindahan pariwisata yang ada di Indonesia. Menurut pengamatannya, kondisi karang-karang yang ada di Wakatobi, misalnya, masih sangat bagus dan sehat ditambah dengan keindahan bermacam-macam spesies ikan yang dapat ditemukan pada kedalaman 20 meter. Keun ggulan Komparatif W isata Bahari Keunggulan Wisata Secara umum pengembangan pariwisata di Indonesia bertumpu pada dua hal pokok. Pertama, keunikan dan kekhasan budaya dan alamo Kedua, hubungan antarmanusia yang bersinggungan dengan sektor ini. Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif sebagai negara maritim merupakan motor penggerak untuk menghasilkan sumber devisa yang penting bila dikelola dengan baik. Fakta menunjukkan bahwa keunggulan komparatif di bidang maritim ini telah dijadikan pilar untuk membangun kepariwisataan Indonesia. Salah satu komponen maritim di bidang pariwisata adalah ecotourism (ekoturisme) berbasis maritim. . Salah satu contoh pengembangan pariwisata bahari yang mengilhami berkembangnya industri pariwisata dl Indonesia adalah Wisata Pantai Kuta di Bali yang sudah tersohor. Awalnya Kuta hanya merupakan des a nelayan dengan pesona alam yang indah. Selain itu nuansa kehidupan nelayan yang ada di pantai itu merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Minat wisatawan yang begitu tinggi terhadap pesona alam Kuta lambat laun ditangkap sebagai peluang usaha, dan pada akhirnya berkembanglah pariwisata pantai di daerah ini. Sayangnya, dalan perjalanannya kemudian, kehidupan nelayan Kuta yang asli yang mengilhami tumbuhnya pariwisata tersebut justru terabaikan. Selain contoh Kuta ini, masih banyak obyek wisata di Nusantara yang memiliki daya tarik laut maupun wilayah pesisir. Dengan luas wilayah yang membentang sejauh 3.200 mi dari Australia hingga Asia Tenggara, Indonesia n1erupakan negar, kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau. Kendati hanya mencakup 1.3 % dari luas daratan bumi, Indonesia menjadi habi tat tempat tinggal 17 % dari total spesies hewan yang ada d bumi, termasuk 25 % dari total spesies ikan. Selain itu, kepulauan Indonesia juga memiliki 15 famili koral yang ada di dunia, yang terdiri dari 80 generasi dan 452 spesies. Terumbu karang yang ada di Indonesia membentang seluas 85.000 km atau 14 % dari total luas terumbu karang yang ada di dunia Indonesia juga memiliki garis pantai dengan panjang hampir 81.000 km dan luas laut hampir 6 juta km2. Singkatnya, pengembangan ekoturisme dengan mengandalkan keunggulan komparatif ini sungguh menjanjikan. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 49 Kalau potensi ini betul-betul kita garap, jelas akan memberikan nilai ekonomi yang sangat besar. Seiring dengan itu akan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh ekoturisme ini. Sayangnya, sampai saat ini belum ada penelitia yang dilakukan di Indonesia yang mengupas secara tunntas berapa besar kontribusi ekonomi, dan multiplier effect yang dihasilkan dari ekoturisme ini. Pandangan para pakar pariwisata kita yang masih menyatukan semua obyek wisata dalam sam kerangka pikiran menyebabkan mereka tidak dapat melihat secara spesifi sumbangan wisata bahari yang ada. Karena itu, bukan hal aneh bila angka-angka yang disajikan di berbagai tulisan ilmiah hanya merupakan jumlah keseluruhan dari aktivitas ekonomi dari pariwisata tanpa ada klasifikasinya. onomi W isata Bahari Nilai Ek Ekonomi Wisata Secara umum potensi wisata bahari yang ada di Indonesia sangat besar untuk di kembangkan. Memang, saat ini baru ada tiga yang bertaraf internasional karena keunggulan komparatif berupa kekayaan alam hayati bawah laut yang masih orisinil dan indah. Bunaken, Tulamben Bali, Takabonerate, dan Wakatobi merupakan tempat-tempat yang betul-betul menawarkan kepuasan bagi para pengunjungnya. Sayangnya, potensi wisata lain yang bersebelahan dalam belt ekonomi tersebut belum mengalami sentuhan. Parahnya, keindahan sektor maritim dengan estetika pulau-pulau kecil yang kita miliki juga hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan devisa bagi negara lain. Misalnya, banyak kapal pesiar yang berlayar dari Singapura dan Australia melewati perairan Indonesia, dan sesungguhnya menjual keindahan maritim kita dan tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi negara kita. Alur wisata bahari per paket dimulai dari Singapura melalui Selat Karimata - Selat Makassar ke Manado - Wakatobi - Takabonerete - Bali - Karimun Jawa - Kepulauan Seribu - Ujung Kulon - Krakatau - Riau kembali ke Singapura. Biaya untuk menikmati wisata bahari tersebut sebesar US$ 2.000 per orang. Bila setiap kapal pesiar yang berlayar berpenumpang 1.168 orang (Sumber Pudji Sumarto, General Manager PT. Multikrea Senalaut Services), potensi Indonesia kehilangan devisa sebesar US$ 2,336 juta sekali kapal tersebut berlayar. Bila diasumsikan satu unit kapal pesiar tersebut melintasi perairan laut kita sebanyak 2 kali dalam sebulan dengan waktu efektif 10 buh per tahun, potensi loss bagi devisa negara akan membengkak sebesar US$ 46,72 juta atau Rp 420,.480 miliar per tahun per kapal. Padahal kapal pesiar yang beroperasi di dunia saat ini termasuk di Singapura mencapai 294 buah. Artinya bila 2 kapal pesiar saja yang memanfaatkan perairan Indonesia sebagai daya tarik para wisatawan dan melintas di perairan kita untuk menikmati keindahan laut ini, sesungguhnya Singapura telah memperoleh US$ 93,44 juta per tahun atau sebesar Rp 840,96o miliar (asumsi kurs Rp 9.000/US$). Ironisnya, Indonesia tidak memperoleh apa-apa. Karena itu diperlukan langkah-langkah strategi dari Pemerintah untuk menyiasati hal ini agar keindahan alam kita bukan cuma dimanfaatkan pihak lain secara gratis. Angka-angka tersebut tentunya akan semakin membengkak dan mencapai jumlah triliunan rupiah, bila kapal pesiar yang berlayar Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 50 melintasi perairan Indonesia semakin banyak. Karena itu, Indonesia harus jeli melihal potensi wisata bahari yang dimiliki, sehingga pengembangan dan pemanfaatannya dapat menghasilkan nilai ekonomi tinggi. Contoh pengembangan wisata bahari di salah satu titik sabuk ekonomi maritim yang bernilai ekonomi tinggi adalah Wakatobi. Wakatobi Dive Resort ini sudah diakui oleh dunia sebagai salal satu wisata bahari bertaraf internasional yang menawarkan berbagai keindahan bawah laut. Keunikan yang dimiliki oleh wisata di kepulauan Tukang Besi ini diyakini merupakan salah satu yang terindah di dunia. Karena itu, para wisatawan mancanegara tidak segan mengeluarkan uang mereka untuk menikmati keindahan tersebut. Karenanya tidak mengherankan bila wisata bahari yang satu ini sudah mendunia dan memberi nilai ekonomi yang besar. Contohnya, untuk melakukan salah satu kegiatan wisata seperti menyelam di Wakatobi ini para wisatawan harus mengeluarkan uang ribuan dolar per paket yang disediakan. Untuk menambah kenyamanan berwisata, tempat ini dilengkapi dengan hunian dengan rancangan artistik dan tipe desain rumah tradisional setempat. Kapasitas hunian di Wakatobi Dive Resort ini cuma 22 orang dengan tarif per orang rata-rata US$ 45 per malam. Artinya selama setahun (10 bulan efektif) diperoleh pendapatan sebanyak US$ 297.000 dari penginapan. Kegiatan utama para pelancong yang menikmati keindahan bawah laut dirancang sedemikian rupa dengan paket-paket khusus. Tarif yang diberlakukan unruk 11 malam dan 12 hari menyelam sebesar US$ 1.998 per orang. Dengan tarif sebesar ini, diperoleh revenue (pendapatan) sebesar US$ 1.098.900 per tahun. Pendapatan itu masih ditambah dengan biaya perjalanan sebesar US$ 270 per orang dengan menggunakan kapal laut dari Kendari ke Wakatobi Dive Resort. Maka revenue yang dihasilkan dari transportasi laut ini sebesar US$ 237.600 per tahun. Nilai ekonomi yang dihasilk dari transportasi ini akan semakin bertambah bila para pelancong menggunakan pesawat terbang ke Wakatobi Dive Resort. Hal ini dimungkinkan karena Wakatobi Dive Resort ini juga dilengkapi dengan lapangan terbang yang bisa didarati pesawat jenis Fokker 28. Bila semua komponen tersebut dijumlahkan, diperoleh revenue. (pendapatan) sebesar US$ 1.632.900 atau Rp. 14,696 miliar (kurs Rp 9.000 per US$) tiap tahun. Untuk Likuan Manado dan Tulamben Bali, nilai ekonomi pariwisata bahari yang dihasilkan dihitung dengan menggunakan asumsi bahwa Tulamben Bali memiliki revenue 2 kali lipat dari Wakatobi Dive Resort; sedangkan Likuan Manado memiliki revenue sebesar 1,5 kali lipat. Asumsi ini masuk akal karena dalam urutan ranking yang terbaik dari ketiga titik wisata bahari Indonesia yang diakui dunia tersebut ternyata Tulamben Bali menduduki peringkat teratas, disusul Likuan Manado pada urutan kedua dan kemudian Wakatobi Dive Resort. Dengan menggunakan asumsi tersebut, diperoleh nilai reveneu dari wisata bahari Tulamben Bali sebesar Rp. 29,392 miliar per tahun. Dari wisata bahari Likuan Manado diperoleh revenue sebesar Rp. 22,044 miliar per tahun. Potensi lain yang belum tergali Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 51 adalah 29 titik wisata bahari dalam sabuk ekonomi maritim. Bila diterima asumsi bahwa revenue yang dapat diperoleh dari tiap-tiap titik tersebut lebih kurang 50 % dari Wakatobi Dive Resort, dari 29 titik tersebut dapat diperoleh revenue sebesar Rp. 213,O92 miliar per tahun. Dengan memperhitungkan potensi yang dinikmati oleh Singapura dan tidak kita terima (yaitu sebesar Rp 840,96 miliar), bila ditotal potensi devisa yang bisa di sumbangkan oleh wisata bahari adalah sebesar Rp. 1,120 triliun per tahun. Dapat dilihat pada Tabel 21. Tabel 21. onomi Beberapa Ek Ekonomi Ekoturisme Potensi dan Nilai Ek oturisme di Indonesia (dalam miliar) No. 1 2 3 4 5 Wisata Bahari dan Potensin Potensinyya Likuan 2 (Sulawesi Utara) Wakatobi (Sulawesi Tenggara) Tulamben (Bali) Potensi Lainnya Potensi Loss)* Total Pendapatan 22,04 14,70 29,39 213,09 840,96 1120,18 Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber (Wakatobi Dive Resort, Kesatuan Pelaut Indonesia) Keterangan )* = nilai ekonomi wisata bahari yang diambil oleh Singapura Tabel 21 menunjukan bahwa selama ini potensi wisata bahari kita yang bernilai tinggi justru dimanfaatkan oleh negara lain, seperti Singapura, yang jeli melihat peluang untuk memperoleh devisa bagi negaranya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 22 sampai dengan 23. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 52 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 53 323,958 332,870 315,727 347,251 374,127 403,347 364,827 370,217 372,023 430,318 Mar et Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober No vember Nov Desember 451,739 399,054 398,731 455,932 486,334 482,525 461,250 413,533 400,351 460,514 398,432 376,848 1997 416,174 387,109 430,988 411,236 451,480 394,754 320,716 312,397 380,825 364,912 348,520 387,305 1998 389,663 400,483 388,256 416,529 433,760 463,168 372,293 361,200 369,520 413,470 358,857 360,051 1999 427,558 439,905 448,696 457,683 455,967 464,278 424,277 370,474 408,239 413,502 397,548 356,090 2000 389,225 388,739 391,119 470,667 487,169 478,515 474,527 454,259 423,268 427,878 372,743 395,511 2001 359,107 318,442 382,004 461,135 503,447 486,749 454,029 444,173 409,802 449,151 392,683 372,678 2002 445,062 372,261 424,965 411,791 441,144 431,512 371,642 268,959 249,491 353,877 355,345 340,972 2003 492,559 392,821 449,865 466,500 519,615 488,096 477,017 434,792 383,693 410,128 379,614 426,465 2004 400,971 342,119 342,605 464,957 474,235 483,681 448,593 419,747 405,952 419,390 382,614 417,237 2005 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 Total Darat 28,141 23,481 37,832 23,265 33,172 4,324,229 5,034,472 5,185,243 4,606,416 4,727,520 5,064,217 25,988 32,167 26,980 21,855 30,809 5,153,620 5,033,400 4,467,021 5,321,165 5,002,101 33,206 2,765,770 2,745,105 2,178,192 2,790,127 2,888,809 2001 1,598,530 1,796,112 2,023,610 2,222,766 2,255,638 2,270,809 32,354,644 2,256,128 2,261,849 2,509,183 2,082,483 1997 Laut 1996 2,699,711 3,210,219 3,138,152 2,345,818 2,448,617 2,760,236 1995 Tabel 23. gan W gkutan 1995-2005 Jumlah Kedatan Kedatang Wisman Menurut Angkutan isman Menur ut Jenis An Udara Jenis gkutan Angkutan An 489,092 432,214 405,940 401,483 460,569 447,361 432,835 400,330 410,724 420,705 379,352 353,867 1996 4,324,229 5,034,472 4,185,243 4,606,416 4,727,520 5,064,217 5,153,620 5,033,400 4,467,021 5,321,165 5,002,101 338,872 Febr uari Februari Jan - Des 350,665 1995 J anuari Bulan Tabel 22. ahun 1995-2005 Distrib usi Bulanan K unjun gan W Tahun Distribusi Kunjun unjung Wisman isman kkee Indonesia T Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 54 2000 2001 2002 710,960 Pintu masuk lainn lainnyy a 4,324,229 2,907 Hasanuddin Total 5,293 Selaparan g Selaparang 12,470 T abin g abing 2,915 27,772 Entik on g Entikon ong no Adi Sumar Sumarno 7,555 70,718 Sam R atulan gi atulangi Juanda 8,505 7,789 4,191 6,287 35,093 9,720 65,310 4,354 11,798 3,216 5,430 20,526 8,632 75,931 4,525 16,512 5,192 7,245 33,172 9,989 105,371 84,301 4,156 26,526 4,870 6,630 29,534 12,679 112,513 94,211 4,207 25,869 5,388 4,104 25,378 10,999 112,241 97,870 410 17,067 2,948 4,495 19,863 12,069 67,627 74,776 957,635 1,096,383 1,053,856 1,165,764 1,244,738 1,199,613 1,006,492 10,389 11,884 4,793 9,209 20,954 10,732 114,688 76,097 801,357 5,185,243 4,606,416 4,727,520 5,064,217 5,153,620 5,033,400 4,467,021 8,725 8,725 12,810 4,004 13,029 25,822 9,822 124,917 70,441 941,415 1,048,119 1,119,238 1,173,392 1,248,791 1,134,051 1,145,578 1,101,048 1,285,394 174,724 Batam 225,368 921,737 2003 217,647 819,318 1,029,888 1,049,471 1,095,507 1999 Polonia 883,016 1998 1,065,313 1,194,793 1,293,657 1,246,289 1,399,571 1,468,207 1,422,714 1,351,176 1,054,143 1997 Ngurah R ai Rai 1996 1,259,264 1,565,706 1,457,340 1995 Soekar no Soekarno Hatta Pintu Masuk Tabel 24. ut Pintu Masuk 1995-2005 Jumlah Kedatan gan W isman kkee Indonesia Menur Menurut Kedatang Wisman 2005 109,034 2,059 31,174 4,736 17,708 21,301 15,938 81,409 5,321,165 5,002,101 1,015,195 1,134,077 323 23,997 4,042 12,677 16,914 16,930 75,802 1,527,132 1,024,758 97,087 1,525 1,454,804 1,005,072 1,105,202 2004 BAB 4 HASIL SUR VEI SURVEI 4.1 Pen gumpulan Data Pengumpulan Berbagai kemungkinan ke depan yang sebenarnya amat kaya di bidang kelautan, kelihatannya sampai sekarang belum terpikirkan oleh para pengambil keputusan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pendekatan pembangunan yang cenderung sektoral dan masih berwawasan sentralistik, kendati otonomi daerah sudah dicanangkan dan mulai diwujudkan. Dari hasil data yang diperoleh dari berbagai provinsi dapat dilihat mengalami kepincangan disektor maritim dalam keunggulan potensi maritim, karena program pembangunan kurang melihat pada potensi lokal. Potensi maritim di provinsi selalu disuguhkan program yang sama dengan provinsi daratan. Misalnya, APBN selalu menawarkan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan, dan lain-lain. Padahal provinsi maritim lebih membutuhkan infrastruktur maritim seperti pelabuhan, transportasi laut, alat tangkap perikanan, rumpon, dan infrastrutkur polisi laut. Pilihan-pilihan seperti itu dalam economics of collective choice disebut sebagai tindakan zero sum game. Bila setting program hanya menguntungkan satu pihak, sementara pihak lain dirugikan, maka keputusan pembangunan akan menghasilkan perolehan yang sama dengan kerugiannya atau zero sum game. Berikut ini adalah hasil survai yang didapat selama kegiatan pengumpulan data: a. Pr ovinsi Sumatera Utara Pro Potensi maritim yang menunjang perekonomian daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain: sektor trasportasi laut, perikanan, pariwisata bahari, energi dan pertambangan lepas pantai, dan Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Dan yang telah dimanfaatkan antara lain sektor trasportasi laut, perikanan, pariwisata bahari, energi dan pertambangan lepas pantai, dan BMKT. Dalam kewenangan pengelolaan SDA (sumber daya alam) laut Provinsi Sumatera Utara mengalami kendala yaitu, masih berkembangnya institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang berdampak pada ketidakjelasan bagi berbagai pihak untuk mengetahui dengan tepat instansi mana yang diberi tanggung jawab atau yang paling bertanggung jawab, belum adanya kesadaran dan informasi bagi masyarakat dan semua pihak terkait sebagai pelaku industri maritim yang menyangkut pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan laut tersebut yaitu infomasi tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup untuk mengurangi perusakan lingkungan yang menjadi akibat samping dari kegiatan pembangunan diberbagai sektor, informasi tentang potensi maritim di wilayah perairan laut belum dapat dimiliki dan terdistribusi luas, sehingga persepsi tentang resiko bisnisnya masih tinggi dan para peminat bisnis kemaritiman belum berani mengambil resiko yang sulit diperhitungkan, maka diperlukan sosilalisasi yang seluas-luasnya khususnya di daerah Provinsi Sumatera Utara mengenai peratuaran peraundang-undangan. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 55 Selain itu, prasarana yg terkait dengan Industri maritim yang bergerak dalam pengelolaan SDA laut di daerah belum memadai (fasilitas kota pesisir, pelabuhan, jaringan jalan regional, telekomunikasi) sebagian daya tarik industri yang berbasis maritim belum sebaik sektor lainnya. Potensi maritim di wilayah perairan yurisdiksi laut akan memberikan mata pencaharian bagi masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Pr ovinsi Kepulauan Riau Pro Potensi maritim yang menunjang perekonomian di daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor transportasi laut, pelabuhan, perikanan dan pariwisata bahari. Yang telah dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor transportasi laut dan pelabuhan dimana kegiatan ekspor dan impor terjadi di pelabuhan bongkar-muat yang ada di tiap-tiap pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam memanfaatkan potensi-potensi maritim tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menemui kendala-kendala, yaitu berupa sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang memadai, hukum dan perundang-undangan yang overlap serta dana/modal yang kurang memadai. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan tindakan-tindakan berupa memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kemampuan/ keahlian SDM melalui pendidikan dan pelatihan, memberikan jaminan kemudahan pinjaman lunak (soft loan) yang difasilitasi pemerintah, serta merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal khususnya di wilayah pesisir melalui anggaran yang berasal dari APBN, APBD, BLN, dan ADB. Kendala lain yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pemanfaatan potensi maritim di daerah oleh beberapa instansi terkait yang ada di Provinsi Kepulauan Riau terdapat tumpang tindih/over lap, untuk itu Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan lokal dalam rangka pemanfaatan potensi maritim/sumberdaya alam laut yaitu berupa Peraturan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. c. ovinsi JJambi ambi Pr Pro Sektor perikanan merupakan sektor utama yang telah dimanfaatkan dengan maksimal di Provinsi Jambi. Pengembangan potensi perikanan dilakukan dengan memanfaatkan perairan Sungai Batanghari untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, yaitu ikan patin jambal. Ikan jenis ini merupakan komoditas unggulan ekspor perikanan dan menjadi pilihan utama karena merupakan satu-satunya ikan lokal asli Jambi yang memiliki peluan pasar ekspor hampir sama dengan jenis ikan yang dimiliki Vietnam. Pengembangan budidaya ikan patin jambal untuk ekspor di Provinsi Jambi merupakan wujud implementasi pelaksanaan revitalisasi perikanan. Budidaya ikan patin jambal telah memberikan kontribusi potensi maritim yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, karena hasil budidaya perikanan ini Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 56 merupakan komoditas utama ekspor perikanan, bahkan kegiatan budidaya ikan jenis ini telah menjadi pilihan alternatif usaha bagi eks karyawan perusahaan kayu yang terkena PHK. Dalam pemanfaatan potensi maritim selain sektor perikanan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemda Provinsi Jambi, yaitu kurangnya sarana, prasarana serta dana yang memadai untuk mendukung pemanfaatan pontesi maritim; serta kurangnya kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan andil dalam pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Jambi, karena telah memberikan dampak kurangnya keterpaduan atau keselarasan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan efek dari belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan daerah, sehingga terjadi perbedaan penafsiran aturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, dan juga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar sektor atau instansi dalam pemanfaatan potensi maritim. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, hal utama yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi antara lain adalah: memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal khususnya di wilayah pesisir. d. Pr ovinsi Ben gkulu Pro Bengkulu Potensi maritim yang telah dimanfaatkan secara maksimal di Provinsi Bengkulu adalah transportasi laut, sedangkan sektor perikanan kurang dimanfaatkan dengan maksimal meskipun masyarakat menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Untuk pengembangan potensi maritim, Pemerintah Daerah terbentur dengan dana investasi yang minim dan rendahnya kepercayaan perbankan untuk memberikan kredit pada nelayan. Kualitas sumber daya manusianya pun relatif rendah, serta sarana dan prasarana iklim usaha masih minim. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini Pemerintah Daerah tengah berupaya memperbaikan kendala secara bertahap, diantaranya dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan manajemen kepada sejumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB), memberikan pembinaan investasi kepada para investor, dan program ini tengah di jalankan dengan bekerja sama dengan investor dari Singapura serta Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu mulai tahun depan akan menganggarkan dana melalui APBD untuk mengembangkan dan membuat Pusat Pelelangan Ikan (PPI) terbesar di Provinsi Bengkulu. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 57 e. Pr ovinsi Lampun g Pro Lampung Potensi maritim yang selama ini menjadi andalan dan menunjang perekonomian di daerah Provinsi Lampung yang utama adalah sektor transportasi laut, pelabuhan, perikanan dan pariwisata bahari adapun sektor-sektor lainnya yang menunjang perekonomian di daerah tersebut yaitu energi dan pertambangan lepas pantai, industri perkapalan, dan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Sedangkan potensi maritim yang telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya di Provinsi Lampung adalah sektor pelabuhan dan transportasi laut dimana kegiatan ekspor dan impor terjadi di Pelabuhan Cargo Pelindo Panjang dan Pelabuhan Bakahueni sebagai pelabuhan penyeberangan. Dalam memanfaatkan potensi-potensi maritim tersebut Pemerintah Provinsi Lampung menemui kendala-kendala berupa hukum dan perundang-undangan, sarana dan prasarana, dana permodalan serta Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemanfataan potensi maritim Pemerintah Provinsi Lampung melakukan tindakan-tindakan berupa memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, mengeluarkan peraturan dan kebijakan lokal, meningkatkan kemampuan/keahlian SDM melalui pendidikan dan pelatihan,serta merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal khususnya di wilayah pesisir melalui anggaran yang berasal dari APBN, APBD, BLN, dan ADB. Pemerintah Provinsi Lampung pun telah mengeluarkan kebijakan lokal berupa Peraturan Daerah No.3 tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, selain itu ada juga Peraturan Gubernur No. 30 tahun 2006 tentang Penataan Daerah Penangkapan Ikan dalam Perairan Wajib Pandu dan Alur Pelayaran Pelabuhan Umum Panjang. f. Pr ovinsi JJaawa Ten gah Pro Teng Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi maritim yang dapat menunjang perekonomian yaitu dalam sektor pariwisata bahari dan sektor perikanan. Potensi maritim yang telah dimanfaatkan secara maksimal di Provinsi Jawa Tengah adalah sektor pariwisata bahari dimana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah mengembangkan kawasan wisata di Pantai Selatan. Dalam memanfaatkan potensipotensi maritim tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menemui kendala-kendala, yaitu mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang overlap, sarana dan prasarana yang kurang memadai, terbatasnya dana/permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang serta kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Maritim. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan tindakan-tindakan berupa mengeluarkan peraturan dan kebijakan lokal, memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, serta meningkatkan kemampuan/keahlian SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan dampak yang terjadi akibat adanya pelaksanaan otonomi daerah dalam memanfaatkan sumberdaya alam laut di daerah Provinsi Jawa Tengah Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 58 adalah terjadinya tumpang-tindih dalam kewenangan pemanfaatan sumberdaya alam laut dengan sektor lainnya, serta kurangnya keterpaduan atau keselarasan antara pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten atau kota dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya alam laut. g. Pr ovinsi JJaawa Timur Pro Potensi maritim di Provinsi Jawa Timur yang dapat menunjang perekonomian daerah, adalah transportasi laut, pelabuhan, perikanan, pariwisata bahari, energi dan pertambangan lepas pantai, industri perkapalan, benda berharga muatan kapal yang tenggelam. Dari ke 7 (tujuh) sektor tersebut yang paling besar untuk dimanfaatkan potensinya oleh pemerintah daerah adalah transportasi laut, karena Provinsi Jawa Timur mempunyai banyak pulau maka perlu adanya sarana transportasi laut untuk mengangkut hasil laut terutama ikan. Potensi perikanan merupakan potensi terbesar sesudah transportasi laut yang telah dimanfaatkan dengan baik karena perikanan merupakan mata pencaharian pokok masyarakat nelayan disepanjang pantai kepulauan. Dalam pemanfaatan potensi maritim, yang menjadi kendala terbesar adalah kurangnya sarana dan prasarana, serta hukum dan peraturan perundangan yang mengatur tentang pemanfaatan potensi maritim. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut antara lain adalah dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kemampuan/ keahlian sumber daya manusia melalui pendidika dan pelatihan, mengingat kualitas sumber daya manunsia yang ada belum mencukupi. Kendala lainnya adalah, pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak masih tumpang tindihnya kewenangan pemanfaatan sumber daya alam laut dengan sektor lainnya, seperti antara Dinas Kelautan dengan Dinas Kehutanan dalam kewenangan reboisasi mangrove di pesisir. Upaya lain yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan beberapa kebijakan lokal atau peraturan daerah dalam rangka pemanfaatan potensi maritim di Provinsi Jawa Timur antara lain, Peraturan Daerah No. 4 tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Jawa Timur, Surat Keputusan Bersama tentang Pengelolaan Perairan Selat Provinsi Bali antar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Bali. Sedangkan kebijakan lokal lain yang mengatur perhubungan laut, perikanan pengelolaan dan pelestarian lingkungan serta untuk pariwisata adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur No.17 tahun 1997 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/120/KPTS/013/2001 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/251/KPTS/013/2004. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 59 h. Pr ovinsi K alimantan Barat Pro Kalimantan Potensi maritim yang terdapat di daerah Provinsi Kalimantan Barat dan yang menunjang perekonomian daerah antara lain: sektor trasportasi laut, pariwisata bahari, dan energi dan pertambangan lepas pantai (pertambangan zircon, bijih besi di lepas pantai, pasir besi, bauksit, pasir kwarsa, silikon, batu bara, perkebinan kelapa sawit, perkayuan/kehutanan, pertanian/jeruk), dan sektor perikanan terdiri dari budidaya pantai (tambak), budidaya laut, perikanan tangkap, terumbu karang, lamun (sea grass) dan makrophyta, hutan mangrove, kawasan konservasi (suaka alam laut dan cagar alam), kawasan pariwisata (suaka alam laut dan cagar alam). Untuk potensi maritim yang telah dimanfaatkan antara lain sektor trasportasi laut, perikanan, pariwisata bahari, dan energi dan pertambangan lepas pantai dan lain-lain termasuk kelapa sawit (CPO) dan kayu. Dalam pemanfaatan potensi maritim yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pengelolaannya seperti masalah SDM yang masih kurang memadai, infrastruktur yang ada masih kurang mendukung, dana dan permodalan yang tersedia masih kurang peminat dari para investor juga kurangnya penguasaan IPTEK secara terpadu, selain itu juga kendala yang paling dominan dalam pengeloaan SDA laut di daerah Kalimantan Barat yaitu masalah pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan/ketegasan hukumnya yang terkait dengan pengelolaan SDA laut di daerah. Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, membuat suatu kebijaksanaan seperti mengeluarkan peraturan dan kebijakan lokal, memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, serta merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal khususnya di wilayah pesisir melalui anggaran yang berasal dari APBN, APBD, BLN dan ADB. Selain itu juga menyusun master plan dan design detil terminal perikanan terpadu di Mempawah (oleh Dinas Kelautan dan Perikanan), pembangunan terminal agrobisnis terpadu, dan pembangunan tempat pendaratan ikan. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan kebijakan lokal seperti Peraturan Daerah No. 4 tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, dan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Pendaftaran Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, serta Peraturan Daerah tentang Uji Mutu. Dalam memghasilkan kebijkan lokal tersebut, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, pelaksanaan dan penyusunan serta evaluasi, dan daerah harus bekerja sama dengan pemerintah dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan laut. hasil perikanan. i. Pr ovinsi K alimantan Timur Pro Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur banyak memiliki potensi maritim yang sangat potensial dalam menunjang perekonomian daerah, diantaranya melalui sektor pelabuhan, Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 60 perikanan, transportasi laut, pariwisata bahari, energi dan pertambangan lepas pantai, industri perkapalan, dan BMKT. Diantara sektor-sektor tersebut, sektor maritim yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar adalah sektor transportasi laut, pelabuhan, perikanan, energi dan pertambangan lepas pantai, serta industri galangan kapal. Industri galangan kapal di Kota Samarinda sangat berpotensi dalam menyerap banyak tenaga kerja. Potensialnya pembiayaan usaha galangan kapal ini karena beberapa perusahaan pertambangan batu bara di Kalimatan Timur mengalami kesulitan memperolah alat angkut berupa kapal tunda dan kapal tongkang untuk distribusi. Sektor lainnya yang cukup berpotensi tapi belum cukup dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan perekonomian daerah, adalah sektor pariwisata. Apabila potensi ini dikembangkan secara optimal maka Kalimantan Timur dapat menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang dapat menarik banyak wisatawan, karena provinsi ini kaya dengan potensi alam dengan panorama yang indah dan keunikan serta kekhasannya. Namun sayangnya, beberapa kawasan konsevasi yang ada di Kalimantan Timur saat ini belum banyak dikembangkan, dan hanya dijadikan sebagai areal penelitian. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pengembangan paiwisata adalah rendahnya aksesibilitas, manajemen yang kurang profesional dan keamanan kawasan dari tekanan penduduk sekitar kawasan, serta faktor alam. Sedangkan kendala yang dihadapi sektor lainnya antara lain adalah: - Dalam sektor perikanan, sarana prasarana dalam penggunaan dan penguasaan teknologi penangkapan ikan, pengolahan ikan dan pengelolaan hasil kelautan lainnya, kurang diperhatikan, begitu juga dengan sarana pendidikan maritim, sehingga kualitas sumber daya manusiannya kurang memadai. - Industri galangan kapal berpotensi menjadi industri yang banyak menyerap tenaga kerja, tapi sedikit sekali bank yang berani mengambil resiko memberikan kredit ke sektor yang kurang populer dan bersifat khusus ini. Hal ini diantaranya disebabkan karena lemahnya analisis perbankan terhadap sektor tersebut, padahal sangat potensial. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala tersebut adalah merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal khususnya di wilayah pesisir melalaui anggaran yang berasal dari APBN, APBD, BLN dan ADB, yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan untuk meningkatkan kemampuan/keahlian SDM melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir untuk berperan secara aktif dalam pelestarian lingkungan, membuka kesempatan kerja untuk berusaha meningatakan pendapatan negara dan mengeluarkan peraturan dan kebijakan lokal agar tidak terjadi tumpang tindih antar sektor dalam pemanfaatan potensi maritim. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 61 j. Pr ovinsi Sula wesi Utara Pro Sulaw Potensi maritim yang selama ini menjadi andalan dan yang menunjang perekonomian di daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sektor transportasi laut, kepelabuhanan, perikanan, energi dan pertambangan serta indutri perkapalan. Dan yang telah dimanfaatkan antara lain dari sektor transportasi laut, kepelabuhanan, perikanan, energi dan pertambangan serta indutri perkapalan. Dalam mengelola potensi maritim Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menemui kendala yaitu tidak tersedianya infrastruktur yang baik dalam hal pengelolaan SDA laut dari daerah, dan berdasarkan data yang didapatkan dari sektor-sektor terkait di daerah Selama ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih kurang memperhatikan efektifitas kelembagaan di daerah mereka dalam menjalankan pembangunan pengeloaan di wilayah perairan laut. Dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi maritim yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, memberikan jaminan kemudahan pinjaman lunak (soft loan) yang di fasilitasi pemerintah, mengeluarkan peraturan dan kebijakan lokal dan meningkatkan kemampuan/keahlian SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta Merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal khususnya di wilayah pesisir melalui anggaran yang berasal dari APBN, APBD, BLN, dan ADB. Dalam pengembangan tolok ukur keberhasilan ekonomi maritim dengan salah satu ukurannya adalah aspek ekologi, agar arah jangka panjang yang ingin dicapai dapat dilakukan secara kesinambungan. Belum berperannya para pengusaha daerah (stakeholders) untuk berperan dalam mengelola SDA yang ada seperti menyediakan coldstorage, dan pabrik tepung ikan untuk mewujudkan pengeloaan ikan yang benar. k. Pr ovinsi Gor ontalo Pro Gorontalo Potensi maritim yang dapat menunjang perekonomian di Provinsi Gorontalo adalah dari sektor perikanan, karena Gorontalo memiliki garis pantai yang cukup panjang dan wilayah perairan laut yang cukup luas. Sedangkan sektor penunjangnya adalah transportasi laut, pelabuhan dan pariwisata bahari. Sektor perikanan telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama jenis ikan pelagis dan demersal. Apalagi dengan garis pantai yang cukup panjang yaitu sekitar 590 km dan jumlah luas wilayah perairan laut sebesar 50.500 km2. Selain itu, Teluk Tomini mempunyai potensi besar sebagai perairan dengan kekayaan hayati yang disinyalir terlengkap di dunia. Pada dasarnya potensi-potensi maritim yang ada di Provinsi Gorontalo sudah dikelola dengan cukup baik namun belum maksimal, karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemda Provinsi Gorontalo, terutama dalam kurangnya sarana dan prasarana; kurangnya dana atau permodalan serta kurangnya sumber daya manusia yang ada. Namun kendala utama yang dihadapi adalah Gorontalo merupakan provinsi Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 62 baru, dan tentunya untuk pengelolaan potensi maritim tersebut memerlukan biaya yang besar yang ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal dibidangnya. Pelaksanaan otonomi daerah juga menyebabkan tumpang tindih dalam kewenangan pemanfaatan sumber daya laut dengan sektor lain, terutama antara Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota, yang disebabkan karena lemahnya komunikasi dan koordinasi internal dan eksternal antar pemerintah daerah. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pemanfaatan potensi maritim. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa hal yang dilakukan Pemnda adalah: merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal khususnya di wilayah pesisir melalui anggaran yang berasal dari APBN, APBD, BLN dan ADB; memfasilitasi sarana dan prasarana; serta meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. l. Pr ovinsi Bali Pro Potensi maritim yang paling menunjang perekonomian daerah di Provinsi Bali adalah pariwisata. Hal ini tidak mengherankan karena Bali merupakan daerah tujuan utama wisata di Indonesia. Kepariwisataan tidak terbatas pada usaha kerajinan tangan, pertanian dan budaya, serta kesenian, tapi justru merupakan usaha komplementer yang sangat komplek dan menyeluruh, baik dalam bentuk pelayanan seperti akomodasi dan transportasi, serta pelayanan jasa-jasa lainnya. Meskipun sektor pariwisata merupakan bisnis jasa yang paling rentan terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang sifatnya sudah mengglobal, tapi sektor ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk sektor lainnya, seperti sektor perikanan, meskipun belum terlalu memberikan kontibusi yang cukup signifikan, meskipun perkembangan perikanan laut di Bali telah menunjukan trend yang meningkatkan, baik jumlah tangkapan maupun kapal penangkap ikan. Sektor transportasi laut dan pelabuhan juga dinyatakan dapat menunjang perekonomian daerah, hal tersebut memungkinkan karena transportasi laut dan pelabuhan merupakan sektor yang saling menunjang. Terdapat beberapa kendala dalam pengembangan ekonomi maritim daerah, antara lain adalah kurangnya dana dan permodalan. Hal ini tidak mengherankan mengingat salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah tersedianya dana yang cukup dengan didukung sarana penyaluran yang lengkap. Untuk mengatasi hal tersebut, hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan mengeluarkan peraturan dan kebijakan lokal yang dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan potensi ekonomi maritim. Sejalan dengan dilaksanakan peraturan dan kebijakan yang ada, maka otomatis dapat meminimalkan kendala-kendala lainnya yang ada. Selain kendala dana dan permodalan, kendala lainnya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 63 peningkatan SDM adalah pendidikan, oleh karena itu kualitas SDM harus selalu diupayakan peningkatannya melalui sistem pendidikan yang baik. Namun demikian, segala bentuk upaya peningkatan pendidikan selalu terganjal dengan beragam kendala, diantaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, yang meliputi gedung sekolah, tenaga pengajar, kelengkapan literatur dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Disamping itu, pelaksanaan otonomi daerah juga menyebabkan kurangnya keterpaduan atau keselarasan antara Pemda provinsi dengan kabupaten/kota dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada pemanfaatan sumber daya laut, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan pemanfaatan sumber daya laut dengan sektor lainnya. Hal ini disebabkan karena lemahnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal. Lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menggeser paradigma yang membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan, dan telah berdampak pada semakin lemahnya komunikasi dan koordinasi, terutama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota. m. Pr ovinsi Nusa Ten gg ara Barat Pro Tengg ggara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTB) merupakan provinsi kepulauan yang wilayahnya didominiasi oleh laut. Potensi maritim yang paling menonjol dalam menunjang perekonomian di Provinsi NTB adalah pariwisata bahari, transportasi laut dan perikanan. Pada umumnya yang menjadi kendala dalam pemanfaatan potensi maritim di provinsi NTB adalah kurangnya sarana dan prasarana yang ada serta masalah hukum dan peraturan perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum antara lain disebabkan karena belum dilaksanakannya pembangunan hukum yang komprehensif. Intensitas peningkatan produk peraturan daerah, dan peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya belum seimbang dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadaran, serta mutu pelayanan publik dibidang hukum kepada masyarakat. Akibatnya keadilan dan jaminan kepastian hukum, tidak tercipta dan akhirnya melemahkan penegakan supremasi hukum. Disamping itu pelaksanaan otonomi daerah sedikit banyak menyebabkan kurangnya keterpaduan atau keselarasan antara Pemda provinsi dengan kabupaten/kota dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada pemanfaatan sumber daya laut, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan pemanfaatan sumber daya laut dengan sektor lainnya. Hal ini disebabkan karena lemahnya komunikasi dan koordinasi internal maupun eksternal. Lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menggeser paradigma yang membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan, dan telah berdampak pada semakin lemahnya komunikasi dan koordinasi, terutama antara Pemda Provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 64 n. o. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pemanfaatan potensi maritim, Pemda telah merencanakan kegiatan pembangunan daerah tertinggal khususnya di wilayah pesisir melalui anggaran yang berasal dari APBN, APBD, bahkan BLN dan ADB. Dana yang didapat bisa digunakan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. ovinsi Nusa Ten gg ara Timur Pr Pro Tengg ggara Sektor perikanan merupakan sektor yang sangat menunjang perekonomian, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama perikanan tangkap untuk jenis cakalang, kerapu, kakap putih, sardin, baronang, cumi-cumi, mutiara dan rumput laut, meskipun pemanfaatannya belum maksimal. Hal ini mungkin disebabkan karena Pemerintah Provinsi NTT telah mencanangkan Gerakan Masuk Laut (GEMALA), yang dapat mengubah sebagian nesar masyarakan yang tinggal di kawasan pesisir pantai menekuni secara total usaha di sektor kelautan yang dijadikan sebagai tumpuan hidup utama. Permasalah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan potensi maritim antara lain adalah: - Sarana dan prasarana seperti nelayan di daerah itu masih menggunakan armada, teknologi penangkapan dan budidaya yang tradisional, sehingga kapasitas, kuantitas, dan kualitas produksi sangat rendah dan kurangnya peralatan komunikasi, transportasi yang diandalkan guna mendukung kelancaran distribusi dan pemasaran produk. - Dukungan modal juga mengalami kendala dalam usaha produktif sektor kelautan, karena dikalangan perbankan masih kurang peduli terhadap kegiatan usaha di sektor ini, akibatnya nelayan terpaksa meminjam dari tengkulak dengan suku bunga kredit yang sangat tinggi. - Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang maritim yang tidak didukung oleh pendidikan yang memadai. Pr ovinsi Maluku Utara Pro Potensi maritim yang terdapat di Provinsi Maluku Utara dan yang menunjang perekonomian daerah antara lain transportasi laut, pelabuhan, perikanan, pariwisata bahari, energi dan pertambangan, industri perkapalan serta BMKT. Untuk sektor perikanan pemerintah harus memperhatikan kebijakan yang menyangkut dengan sektor perikanan dan pelayanan jasa transportasi laut mengingat wilayah Maluku Utara terdiri dari 70 % perairan dan 30 % daratan. Untuk potensi maritim yang terdapat di daerah Provinsi Maluku Utara dan yang telah dikelola secara maksimal yaitu sektor perikanan dan sektor transportasi laut. Dalam mengelola potensi ekonomi maritim tersebut Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalamai kendala yaitu modal usaha bagi masyarakat pesisir (nelayan, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan) Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 65 sangat terbatas atau kecil, SDM memiliki pengetahuan yang rendah, masih banyaknya IUU Fishing, terjadi kerusakan ekosistem wilayah pesisir, dan sarana prasarana perikanan belum memadai. Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara rangka pemanfaatan potensi maritim antara lain adalah: - Dana Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - Pelatihan bagi Masyarakat Pesisir dengan anggaran APBD - Terbentuknya Forum Kemaritiman di Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara. - Bantuan Paket Mata Pencaharian Alternatif baik dengan APBN/APBD - Peningkatan anggaran APBD guna mendukung bidang perikanan dan kelautan. 4.2 Potensi Ek onomi Maritim Sesuai Hasil Sur vei Ekonomi Surv Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui pengambilan data dengan menggunakan alat bantu berupa kuisioner di beberapa instansi terkait, maka dapat ditampilkan hasil penelitian sebagai berikut: Tabel 25. Sektor Perikanan ahun 2004 Pr oduksi T Produksi Tahun No. 1. 2. Sub Sektor Volume (ton) Nilai (Rp 1000) Pr oduksi T ahun 2005 Tahun Produksi Volume (ton) Nilai (Rp 1000) ahun 2006 Pr oduksi T Produksi Tahun Volume (ton) Nilai (Rp 1000) Pr ovinsi Bali Pro Perikanan Laut a. Penangkapan 65.767,8 492.534.040 78.702,5 611.460.958,5 77.240,4 522.467.669,0 b. Budidaya Laut: - Rumput laut 155.984,6 63.150.327 160.955,3 64.057.004,0 164.687,0 116.531.975,0 - Kerapu 37,3 2.591.200 150,1 7.154.000,0 70,7 4.942.000,0 - Mutiara 30,3 1.561.872 14,8 37.000,0 9,6 19.101,0 - Bandeng 1,4 23.600 1,0 20.000,0 1,2 27.500,0 - Lobster 0 0 0 0 0,3 52.500,0 Perikanan Darat a. Penangkapan 629 5.598.849 589,5 5.545.577,0 4.605,8 6.745.422,0 b. Budidaya darat: - Tambak 2.642,7 62.588.825 2.740,7 172.312.100,0 2.765,1 95.980.250,0 - Kolam 629,7 15.146.912 634,4 16.925.607,0 634,4 16.818.050,0 - Sawah 364,9 4.230.823 357,6 4.328.594 355,9 5.302.800,0 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 66 No. 1. 2. 1. 2. Sub Sektor Pr oduksi T ahun 2004 Produksi Tahun Pr oduksi T ahun 2005 Produksi Tahun Pr oduksi T ahun 2006 Produksi Tahun Volume (ton) Volume (ton) Volume (ton) Nilai (Rp 1000) Nilai (Rp 1000) Nilai (Rp 1000) - Saluran irigasi 48,1 567.500 44,5 568.450,0 45,6 762.550,0 - Jaring apung 110,9 1.315.528 115,0 1.382.850,0 145,0 1.904.250,0 - Keramba Pr ovinsi Pro Maluku Utara Perikanan Laut *) 88.627,57 284.193,690 106.999,34 505.641,635 117.301,80 559.246,560 a. Penangkapan*) b. Budidaya Laut: 523,39 694,50 - Rumput laut - Kerapu - Mutiara - Bandeng - Lobster Perikanan Darat a. Penangkapan*) *) 88.627,57 284.193,690 106.999,34 505.641,635 117.301,80 559.246,560 b. Budidaya darat 2.87 3.60 - Tambak - Kolam 135.84 168.20 - Sawah - Saluran irigasi - Jaring apung 13.09 18.25 - Keramba 4.95 5.12 *) Penan gkapan laut dan darat di gab un g Penangkapan dig abun ung Pr ovinsi Sumatera Utara Pro Perikanan Laut a. Penangkapan 323.793,9 b. Budidaya Laut: 495,8 - Rumput laut - Kerapu - Mutiara - Bandeng - Lobster Perikanan Darat a. Penangkapan 109.243,8 b. Budidaya darat 22.510,3 - Tambak - - 323.456,7 528,08 - - - - - 116.344,64 - 23.973,47 - - - - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 67 No. Sub Sektor Pr oduksi T ahun 2004 Produksi Tahun Pr oduksi T ahun 2005 Produksi Tahun Volume (ton) Volume (ton) - Kolam - Sawah - Saluran irigasi - Jaring apung - Keramba Nilai (Rp 1000) Pr oduksi T ahun 2006 Produksi Tahun Nilai (Rp 1000) Volume (ton) Nilai (Rp 1000) - - - - - - - - - - - - Pr ovinsi K alimantan Barat Pro Kalimantan 1. 2. Perikanan Laut a. Penangkapan b. Budidaya Laut: - Rumput laut - Kerapu - Mutiara - Bandeng - Lobster Perikanan Darat a. Penangkapan b. Budidaya darat - Tambak - Kolam - Sawah - Saluran irigasi - Jaring apung - Keramba 65.413,7 534.600,927 57,30 2.343.400 - 60.515,8 509.718,287 56,42 2.924.430 - 63.018,4 501.800,500 68,17 3.503.440 - 10.041,3 141.847,800 3.622,50 74.060.999 - 12.279,6 164.230,924 6.847,15 93.870.995 - 11.674,2 118.188,558 7.689,04 161.817.377 - - - - - - - - - - - - - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 68 Tabel 26. Perhubun ung Sektor Perhub un gan No. 1. 2. Sub Sektor Pr ovinsi Bali (Pelab uhan Benoa) Pro (Pelabuhan Kegiatan Bongkar Muat a. Barang (ton): • Dalam negeri - Bongkar 965.208 - Muat 172.395 • Luar negeri - Bongkar (import) - Muat (export) b. Penumpang (orang): - Turun 204.288 - Naik 95.144 c. Hewan (ekor): - Turun - - Naik - - Arus Kunjungan Kapal 2.1 Angkutan laut dalam negeri a. Kapal peti kemas - Call 201 - GT383.160 b. Kapal non-peti kemas - Call 112 - GT566.809 c. Kapal penumpang: - Call 5.470 - GT1.014.060 d. Kapal tanker - Call 413 - GT630.687 e. Angkutan laut perintis - Call - - Tahun 2005 2004 2006 964.346 161.490 707.053 169.566 - - 181.753 174.264 152.179 144.842 - - 217 492.423 241 478.496 91 672.473 73 764.966 5.255 995.481 4.464 909.763 468 632.908 378 500.590 - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 69 No. Sub Sektor - GT- - f. Pelayaran Rakyat - Call - - GT- - g. Pelayaran Nusantara - Call - - GT- - h. Pelayaran Khusus - Call - - GT- - i. Kapal dengan muatan tetap - Call 4.800 - GT232.169 2.2 Angkutan laut luar negeri • Reguler a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT • Non Reguler a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call Tahun 2005 2004 2006 - - - 4.559 227.729 3.458 264.042 - - - - - - - - - - - - - - - 77 122 142 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 70 No. Sub Sektor - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT 2004 70.392 Tahun 2005 152.832 2006 107.203 1 733 6 2.201 18 58.739 - - - 400.009 75.250 390.547 31.600 422.368 34.029 - - 321 321 6.499 6.679 5.806 8.440 8.178 8.667 608 14.002 10.856 9.468 - - - - - - - - - Pr ovinsi Nusa Ten gg ara Barat Pro Tengg ggara 1. 2. Kegiatan Bongkar Muat a. Barang (ton): • Dalam negeri - Bongkar - Muat • Luar negeri - Bongkar (import) - Muat (export) b. Penumpang (orang): - Turun - Naik c. Hewan (ekor): - Turun - Naik Arus Kunjungan Kapal 2.1 Angkutan laut dalam negeri a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang: - Call - GT Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 71 No. Sub Sektor d. Kapal tanker - Call - GT e. Angkutan laut perintis - Call - GT f. Pelayaran Rakyat - Call - GT g. Pelayaran Nusantara - Call - GT h. Pelayaran Khusus - Call - GT i. Kapal dengan muatan tetap - Call - GT 2.2 Angkutan laut luar negeri *) - Call - GT • Reguler a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call Tahun 2005 2004 2006 - - - - - - 599 76.975 395 147.763 259 32.000 254 682.037 296 712.766 285 695.008 45 4.073 48 5.546 35 3.459 - - - 3 13.757 6 57.378 4 38.252 - - - - - - - - - - - - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 72 No. 1. 2. Sub Sektor - GT • Non Reguler a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT *) Tidak ada perincian Pr ovinsi K alimantan Timur Pro Kalimantan Kegiatan Bongkar Muat a. Barang (ton): • Dalam negeri - Bongkar - Muat • Luar negeri - Bongkar (import) - Muat (export) b. Penumpang (orang): - Turun - Naik c. Hewan (ekor): - Turun - Naik Arus Kunjungan Kapal 2.1 Angkutan laut dalam negeri *) - Call Tahun 2005 2004 2006 - - - - - - - - - - - - - - - 46.994.575 70.692.897 28.067.663 74.277.183 36.056.438 85.303.571 16.309.633 116.116.348 10.587.234 118.149.204 15.692.060 137.393.414 1.240.038 1.402.906 1.217.482 1.412.116 1.363.785 1.552.070 - - - 49.730 43.285 54.581 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 73 No. Sub Sektor - GT a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang: - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT e. Angkutan laut perintis - Call - GT f. Pelayaran Rakyat - Call - GT g. Pelayaran Nusantara - Call - GT h. Pelayaran Khusus - Call - GT i. Kapal dengan muatan tetap - Call - GT 2.2 Angkutan laut luar negeri *) - Call - GT • Reguler a. Kapal peti kemas - Call Tahun 2005 2004 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.354 - 12.863 - 14.381 - - - - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 74 No. 1. Sub Sektor - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT • Non Reguler a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT *) Tidak ada perincian Pr ovinsi K alimantan Barat Pro Kalimantan Kegiatan Bongkar Muat a. Barang (ton): • Dalam negeri - Bongkar - Muat • Luar negeri - Bongkar (import) - Muat (export) Tahun 2005 2004 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.194.695 616.521 2.221.823 715.800 1.721.399,80 1.108.888,80 90.351 669.102 117.097 589.164 104.324,90 626.448,30 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 75 No. 2. Sub Sektor b. Penumpang (orang): - Turun - Naik c. Hewan (ekor): - Turun - Naik Arus Kunjungan Kapal 2.1 Angkutan laut dalam negeri a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang: - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT e. Angkutan laut perintis - Call - GT f. Pelayaran Rakyat - Call - GT g. Pelayaran Nusantara - Call - GT h. Pelayaran Khusus - Call - GT i. Kapal dengan muatan tetap - Call Tahun 2005 2004 2006 76.374 - 72.742 - 79.937 - - - - 310 989.484 245 807.555 145 462.895 1.033 2.089,818 1.221 2.004,356 1.075 1.623,622 444 1.734,667 383 1.082,742 219 1.212,633 528 1.020,063 476 942.467 462 972.803 - - - 256 66.023 206 54.156 154 39.476 - - - - - - - - - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 76 No. 1. Sub Sektor - GT 2.2 Angkutan laut luar negeri • Reguler a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT • Non Reguler a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT Pr ovinsi Sumatera Utara Pro Kegiatan Bongkar Muat a. Barang (ton): • Dalam negeri - Bongkar - Muat Tahun 2005 2004 2006 - - - - - - - - - - - - - - - 526 2.158,402 445 1.775,803 352 1.423,011 - - - - - - - - - - 13.221.476 9.930.395 - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 77 No. 2. Sub Sektor • Luar negeri - Bongkar (import) - Muat (export) b. Penumpang (orang): - Turun - Naik c. Hewan (ekor): - Turun - Naik Arus Kunjungan Kapal 2.1 Angkutan laut dalam negeri *) - Call - GT a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang: - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT e. Angkutan laut perintis - Call - GT f. Pelayaran Rakyat - Call - GT g. Pelayaran Nusantara - Call - GT Tahun 2005 2004 2006 - - - - 473.817 589.602 - - - - 113.504 22.151.875 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 78 No. Sub Sektor h. Pelayaran Khusus - Call - GT i. Kapal dengan muatan tetap - Call - GT 2.2 Angkutan laut luar negeri • Reguler a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT • Non Reguler a. Kapal peti kemas - Call - GT b. Kapal non-peti kemas - Call - GT c. Kapal penumpang - Call - GT d. Kapal tanker - Call - GT *) Tidak ada perincian Tahun 2005 2004 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 79 Tabel 27. Sektor Pariwisata No. 1. 2. 1. 2. Keteran gan Keterang Pr ovinsi Sumatera Utara Pro Wisatawan Domestik (orang) Wisatawan Mancanegara (orang) Pr ovinsi K alimantan Barat Pro Kalimantan Wisatawan Domestik (orang) Wisatawan Mancanegara (orang) 2004 2005 2006 624.792 37.327 513.538 21.417 - 26.774 24.967 25.159 Tabel 28. Pertamban tambang Sektor Per tamban gan Pr oduksi T ahun 2004 Produksi Tahun No. Sub Sektor Volume Nilai (Rp .1.000.000) (Rp.1.000.000) Pr oduksi T ahun 2005 Produksi Tahun Volume Nilai (Rp 1000) Pr oduksi T ahun 2006 Tahun Produksi Volume Pr ovinsi K alimantan Timur Pro Kalimantan 1. Lifting minyak 74.573,59 935.759,04 45.573,76 1.634.324,11 (ribu barrel) 2. Gas bumi (ribu 1.179.515,83 2.977.006,00 910.067,15 5.005.259,65 MMBTU) Nilai (Rp 1000) - 2.224.534,90 - 6.777.263,45 Sedangkan untuk menyusun Tabel IO Kelautan disusun data base dengan struktur sebagai berikut: Tabel 29. Input Output Kelautan 2000 (6 Sektor) Sektor IO Kelautan Uraian Sektor 1. Perikanan Perikanan T an gkap di Laut Tan angkap 001 Penangkapan ikan 002 Penangkapan crustacea 003 Penangkapan mollusca Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 80 Sektor IO Kelautan Uraian Sektor 004 Penangkapan binatang air lainnya (teripang, bunga karang, ubur-ubur, dll) 005 Tanaman air (rumput laut) 006 Produksi ikan kering / asin 007 Produksi ikan pindang 008 Produksi ikan peragian 009 Produksi ikan asap 010 Produksi ikan beku 011 Produksi ikan kalengan 012 Produksi tepung ikan 013 Produksi ikan olahan lainnya Perikanan T an gkap di Perairan Umum Tan angkap 014 Penangkapan ikan 015 Penangkapan crustacea (udang grago, udang galah, udang udang tawar, udang lainnya) 016 Penangkapan mollusca (remis, siput, dll) 017 Penangkapan binatang air lainnya (buaya, katak benggala, kodok, kura-kura, dll) 018 Produksi ikan kering / asin 019 Produksi ikan pindang 020 Produksi ikan peragian 021 Produksi ikan asap 022 Produksi ikan beku 023 Produksi ikan olahan lainnya Perikanan Budida Budidayya 024 Budidaya laut 025 Budidaya tambak 026 Budidaya kolam 027 Budidaya keramba 028 Budidaya jaring apung 029 Budidaya sawah Lain-lain 030 Penangkapan / pengambilan benih biota laut 031 Pembenihan biota laut 032 Pembenihan biota air tawar 033 Pembenihan biota air payau 034 Jasa sarana produksi perikanan laut 035 Jasa produksi perikanan laut 036 Jasa pasca panen perikanan laut Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 81 Sektor IO Kelautan Uraian Sektor 037 Jasa sarana produksi perikanan darat 038 Jasa produksi perikanan darat 039 Jasa pasca panen perikanan darat 040 Ekstraksi garam 041 Industri kosmetik 042 Perdagangan besar binatang hidup 043 Perdagangan besar hasil perikanan 044 Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan 045 Perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan 046 Perdagangan eceran ikan asin / kering di dalam bangunan 047 Perdagangan eceran khusus pakan ternak / unggas / ikan di dalam bangunan 048 Perdagangan ekspor binatang hidup 049 Perdagangan ekspor hasil perikanan 050 Perdagangan eksport hasil kehutanan dan perburuan 051 Perdagangan impor binatang hidup 052 Perdagangan impor hasil perikanan 053 Jasa cold storage 054 Es (untuk perikanan) dan fresh water 055 Tekstil (untuk perikanan) 056 Kertas dan karton (packing) 2. Per tamban gan Laut Pertamban tambang 057 Pertambangan minyak dan gas bumi 058 Jasa pertambangan minyak dan gas alam 059 Pengusahaan tenaga panas bumi 060 Pertambangan nitrat 061 Pertambangan yodium 062 Pertambangan potash (kalsium karbonat) 063 Pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya 064 Pertambangan dan penggalian lainnnya 065 Penggalian pasir 066 Pertambangan minyak dan gas alam 067 Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi 068 Industri pemurnian dan pengolahan gas bumi 069 Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi 070 Industri pembuatan minyak pelumas Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 82 Sektor IO Kelautan Uraian Sektor 3. Perhub un gan Laut (Transpor tasi Laut) Perhubun ung (Transportasi 071 Bangunan dermaga 072 Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai 073 Instalasi navigasi laut dan sungai 074 Pengerukan 075 Instalasi jaringan pipa 076 Angkutan laut domestik untuk penumpang umum 077 Angkutan laut domestik untuk barang 078 Angkutan laut domestik untuk wisata 079 Angkutan laut internasional untuk penumpang umum 080 Angkutan laut internasional untuk barang 081 Angkutan laut internasional untuk wisata 082 Angkutan sungai dan danau untuk penumpang 083 Angkutan sungai dan danau untuk barang 084 Angkutan penyeberangan domestik 085 Angkutan penyeberangan internasional 086 Jasa pelayanan bongkar muat barang 087 Pergudangan 088 Jasa bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat 089 Jasa pergudangan lainnya 090 Jasa pelayanan kepelabuhanan 091 Jasa Pengurusan Transportasi ( JPT) 092 Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) / container ( jasa) 093 Persewaan alat transportasi 094 Komunikasi maritim / INMARSAT (International Maritime Satelite)( jasa satelit) 095 Submarine cable 096 Container (material) 4. Industri Kelautan 097 Industri mesin-mesin industri khusus lainnya (industri bangunan lepas pantai dan perbaikannya) 098 Industri bangunan lepas pantai 099 Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga 100 Industri motor listrik 101 Industri mesin pembangkit listrik 102 Industri motor pembakaran dalam 103 Industri kapal / perahu Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 83 Sektor IO Kelautan Uraian Sektor 104 Industri peralatan dan perlengkapan kapal 105 Industri perbaikan kapal 106 Industri pemotongan kapal (Ship Breaking) 107 Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olahraga 5. Pariwisata Bahari 108 Hotel dan restoran 109 Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa 110 Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak Real estate (penyewaan tanah pantai) 112 Kawasan pariwisata 113 Penyediaan sarana wisata tirta 114 Taman rekreasi 115 Wisata tirta 6. Ke giatan dan JJasa Kegiatan Lainnyya asa Kelautan Lainn 116 Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak 117 Perdagangan besar lainnya 118 Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak 119 Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products) 120 Perdagangan ekspor lainnya 121 Perdagangan impor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak 122 Perdagangan ekspor lainnya 123 Perdagangan impor lainnya 124 Asuransi jiwa 125 Asuransi non jiwa 126 Agen asuransi 127 Adjuster 128 Aktuaria 129 Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya 130 Jaminan sosial wajib 131 Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa (engineering) 132 Jasa hukum 133 Pembinaan pendidikan 134 Kegiatan yang belum jelas batasannya 135 Jasa survei kelautan 111 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 84 Sektor IO Kelautan Uraian Sektor 136 Mitigasi bencana alam 137 Asuransi maritim dan asuransi lainnya 138 Pendidikan maritim Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 85 BAB 5 RANCANG AN D D ASE AAUT AN RANCANGAN DA ABASE KELA UTAN AATTAAB B ASE KEL KEL UT AN DA BASE KELA UTAN Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai potensi ekonomi maritim, pertama kali perlu disepakati batas dan ruang lingkup potensi maritim itu sendiri. Dalam pengertian internasional, maritim adalah berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan lewat laut. Istilah kelautan mulai dipopulerkan sejak tahun 1990, yaitu saat diselenggarakan Seminar Nasional Pembangunan Kelautan dalam Pembangunan Jangka Panjang ke dua. Dalam studi ini pengertian maritim dan kelautan dianggap sama. 5.1 Pemba gian Sektor Kelautan Pembagian Hingga saat ini belum ada ketentuan baku tentang “sektor” kelautan. Sektor-sektor kelautan dirumuskan dengan mempelajari berbagai sumber seperti: Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Seminar Strategi Pembangunan Kelautan tahun 1990, Hasil Studi BPS dan Hasil survei. Istilah sektor digunakan pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP Pertama). Sektor merupakan jabaran dari bidang. Dalam PJP Pertama terdapat 4 bidang (kemudian bertambah menjadi 7 pada Pembangunan Lima Tahun - Pelita VI). Pada Pelita V susunan Bidang dan sektor adalah sebagai berikut: a. Bidang Ekonomi terdiri atas sektor-sektor: 1. Pertanian, 2. Industri 3. Pertambangan 4. Energi 5. Perhubungan 6. Pariwisata 7. Perdagangan 8. Koperasi 9. Dunia Usaha Nasional 10. Tenaga Kerja 11. Transmigrasi 12. Pembangunan Daerah 13. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. b. Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya terdiri atas sektor-sektor: 1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 86 c. 2. Pendidikan 3. Kebudayaan 4. Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Penelitian 5. Kesehatan 6. Kependudukan dan Keluarga Berencana 7. Perumahan dan Pemukiman 8. Kesejahteraan Sosial 9. Generasi Muda 10. Peranan Wanita dan Generasi Bangsa Bidang Politik, Aparatur Pemerintahan, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri terdiri atas sektor-sektor: - Politik - Aparat Pemerintah - Hukum - Penerangan dan Media Massa - Hubungan Luar Negeri - Bidang Pertahanan Keamanan terdiri hanya satu sektor. Pembagian sektor kelautan telah dijelasikan dalan Sminar Kelautan. Dalam Seminar Kelautan merumuskan Strategi Pembangunan Kelautan Terpadu. Dalam seminar tersebut digunakan istilah “aspek kelautan”. Berbagai sektor memiliki aspek kelautan. Perikanan misalnya adalah sub-sektor dari sektor pertanian, Perhubungan laut adalah sub-sektor dari Perhubungan. Keterpaduan diharapkan dapat terwujud dengan pertama-tama menetapkan sasaran kelautan, yang kemudian dijabarkan kedalam sasaran-sasaran aspek kelautan. Dari rumusan sektor-sektor diidentifikasi aspek kelautan sebagai berikut: - Perikanan - Industri Maritim dan Perkapalan - Pertambangan dan Energi laut - Perhubungan Laut - Pariwisata Bahari - Tenaga Kerja Kelautan - Pendidikan Kelautan - Masyarakat Bahari dan Desa Pantai - Hukum Tata Kelautan - Penerangan bahari - Survei dan Pemetaan serta Iptek Kelautan Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 87 - Sumber daya alam di Laut serta lingkungan hidup laut dan pantai Seminar tersebut juga mengidentifikasi lima sektor “utama kelautan” yaitu aspek kelautan yang merupakan pusat produksi yaitu: perikanan, perhubungan laut, pertambangan dan energi, industri dan pariwisata. Aspek kelautan lainnya merupakan pendukung. Dari ketiga acuan di atas (bidang ekonomi, agama dan politik) maka ditetapkan 6 sektor kelautan, yaitu: 1. Perikanan 2. Pertambangan di laut 3. Perhubungan laut 4. Industri kelautan 5. Pariwisata bahari 6. Jasa yang tidak termasuk dimana pun Dalam sektor tersebut telah termasuk elemen jasa, yang selanjutnya dirinci ke dalam beberapa elemen sektor. Untuk menyediakan berbagai data dan informasi yang memuat berbagai potensi di Indonesia bagi berbagai pemangku kepentingan, maka Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Tabel IO Indonesia. Tabel ini dimaksudkan untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik keterkaitan antar sektor dalam perekonomian di Indonesia secara menyeluruh. Bentuk penyajian Tabel IO Indonesia adalah matriks, dimana masing-masing baris menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir. Sedangkan masing-masing kolomnya menunjukkan pemakaian input antara input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya. Dengan menganalisis Tabel IO Indonesia, klasifikasi sektor berkembang dari waktu kewaktu. Tabel IO Indonesia 2000 disajikan dengan 66 sektor, yang diperbarui lagi pada tahun 2003. Kemudian Tabel IO Indonesia 2005 disajikan dengan 175 sektor. Namun Tabel IO Indonesia 2005 baru akan beredar akhir tahun 2007. Jumlah sektor bertambah karena beberapa sektor lebih rinci, dengan penambahan terbanyak ada pada sektor industri, misalnya: Sektor 2 - kacang-kacangan menjadi 3 sektor; 6, 7 dan 8, serta Sektor 24 - Penambangan batubara dan bijih logam menjadi 9 sektor: 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 45. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 88 BBAB AB 66 AAUT AN NESIA TTABEL ABEL INPUT INPUT OUTPUT OUTPUT KEL KEL UT AN INDO INDO NESIA KELA UTAN INDONESIA KELA UTAN INDONESIA 6.1 Pen ger tian Dasar T abel Input Output Peng ertian Tabel Tabel Input Output (Tabel IO) pada dasarnya merupakan uraian statistik dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antar sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Sebagai model kuantitatif Tabel IO memberikan gambaran menyeluruh mengenai: a. Struktur perekonomian yang mencakup struktur luaran dan nilai tambah masingmasing sektor. b. Struktur masukan antara, yaitu penggunaan berbagai barang dan jasa oleh sektorsektor produksi. c. Struktur penyediaan barang dan jasa baik berupa produksi dalam negeri maupun import. d. Struktur permintaan barang dan jasa, baik permintaan antara oleh sektor-sektor produksi maupun permintaan akhir untuk konsumsi, investasi dan ekspor. Keran gka umum T abel IO mempun uktur seba gai berikut: Kerangka Tabel mempunyyai str struktur sebag Kuadran I (n x n ) Transaksi antar sektor/ kegiatan Kuadran II (n x m ) Permintaan akhir Kuadran III (p x n ) Input primer Kuadran IV (p x m) Kerangka tersebut terdiri dari empat (4) kuadran, dengan penjelasan sebagai berikut: ƒ Kuadran I menunjukkan arus barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan oleh sektor-sektor dalam suatu sistem ekonomi. Kuadran ini menunjukkan distribusi penggunaan barang dan jasa untuk suatu proses produksi. Penggunaan atau konsumsi barang dan jasa disini adalah penggunaan untuk diproses kembali, baik sebagai bahan baku atau bahan penolong. Karenanya transaksi yang digambarkan dalam Kuadran I ini disebut juga transaksi antara. ƒ Kuadran II menunjukkan permintaan akhir. Penggunaan barang dan jasa bukan untuk proses produksi digolongkan sebagai permintaan akhir. Permintaan akhir ini biasanya terdiri atas: konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan eksport. ƒ Kuadran III memperlihatkan input primer sektor-sektor produksi. Disebut input primer karena bukan merupakan bagian dari output suatu sektor produksi Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 89 sebagaimana pada Kuadran I dan Kuadran II. Input primer adalah semua balas jasa faktor produksi yang meliputi: upah dan gaji, surplus usaha ditambah penyusutan dan pajak tidak langsung neto. ƒ Kuadran IV memperlihatkan input primer yang langsung didistribusikan ke sektorsektor permintaan akhir. Karena informasi ini bukan merupakan tujuan pokok, dalam penyusunan Tabel IO biasanya diabaikan. Berikut ini adalah contoh Tabel Transaksi 5 x 5 sektor atas harga beli: Tabel 31. Transaksi 5 x 5 sektor atas harg hargaa beli 1 1 2 3 4 5 190 209 219 614 3 95 17 17 746 1495 2241 2 2 19 4 5 30 310 340 3 469 163 675 39 53 1399 752 2151 4 5 117 11 304 36 53 505 1152 1657 98 14 35 158 561 719 190 309 1211 1559 168 210 1191 2275 110 453 158 597 2838 5067 4270 7108 310 409 509 600 2770 378 3448 563 755 7914 -25 -3 -714 -33 -31 -806 -504 35 -583 1227 -5 0 2241 340 2151 1657 719 7108 Sumber: (Statistik: J Supranto hal 307) Keterangan: 190 : Jumlah input antara 209 : Nilai tambah bruto 210 : Jumlah input 309 : Permintaan akhir 310 : Jumlah permintaan seluruhnya 409 : Import ditambah bea masuk 509 : Margin perdagangan 600 : Jumlah output domestik Untuk membaca tabel tersebut di atas dapat dilakukan baik secara vertikal maupun secara horizontal: ƒ Vertikal (input): Sektor 1 memerlukan materi dari sektor 1 sebanyak 514 unit, 3 unit sektor 2, 95 unit sektor 3, 17 unit sektor 4 dan juga 17 unit dari sektor 5. Jumlah materi yang digunakan Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 90 ƒ sektor 1 adalah 746 unit. Selain itu untuk berlangsungnya proses produksi sektor 1 memerlukan nilai tambah bruto yang terdiri dari upah, bunga, tanah dan keahlian sebagaimana ditunjukkan dalam baris 210 sebesar 1495 unit. Jadi jumlah input keseluruhan untuk sektor 1 adalah 2241. Horisontal (output): Output Sektor 1 yang berjumlah 1211, digunakan oleh sektor 1 sendiri sebesar 614 unit, untuk sektor 3 sebanyak 469 unit, untuk sektor 4 sebesar 117 unit, sektor 5 sebesar 11 unit. Permintaan antara sektor 1 (190) berjumlah 1211 unit. Permintaan akhir (309) terdiri atas: rumah tangga, pemerintah, pembentukan modal dan untuk eksport. Permintaan akhir sektor 1 besarnya 1559 unit, sehingga permintaan seluruhnya (310) sebesar 2770 unit. Oleh karena itu perlu impor (409) sebanyak 25 unit. Untuk dapat sampai konsumen, harus ada sektor perdagangan yang mendistribusikannya (509) sebesar 504 unit. Unit dalam Tabel IO adalah satuan uang. 6.1.1 Konsep dan Definisi Input Output Output adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan asal usul pelaku produksinya. Berdasarkan wujudnya, produk umumnya dibagi dalam dua yaitu: berupa barang apabila berwujud dan jasa bila tak berwujud. Produk berupa barang terdiri atas sektor primer yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian, dan sektor sekunder yaitu: industri, bangunan, listrik, dan lain-lain. Sektor berupa barang outputnya merupakan hasil kali antara kuantitas yang dihasilkan dengan harga perunitnya. Sedangkan nila jasa output-nya dihitung berdasarkan nilai penerimaan dari jasa yang telah diberikan kepada pihak lain. Definisi output terbagi atas: ƒ Output sektor bangunan, adalah nilai dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan selama periode penghitungan. Tidak dipersoalkan apakah bangunan sudah selesai atau belum. Umumnya output sektor ini merupakan perkiraan. ƒ Output sektor perdagangan, mencakup seluruh margin perdagangan yang timbul dari kegiatan perdagangan disuatu wilayah. Margin perdagangan adalah selisih antara penjualan dan harga pembelian dikurangi dengan biaya angkutan yang dikeluarkan dalam rangka memperdagangkan produk terseut. ƒ Output sektor bank, terdiri dari jasa pelayanan di bidang perbankan dan imputansi jasa bank yaitu selisih antara bunga yang diterima dan bunga yang dibayar. ƒ Output sektor pemerintahan, secara umum terdiri atas belanja pegawai dan penyusutan barang-barang modal milik pemerintah Sedangkan input terdiri atas input antara dan input primer, dengan penjelasan sebagai berikut: Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 91 ƒ Input antara, yaitu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan habis dalam proses proses produksi. Komponen input antara terdiri atas barang tidak tahan lama, dan jasa. Barang tidak tahan lama adalah bahan yang habis dalam sekali pakai atau umur pemakaiannya kurang dari setahun. ƒ Input primer terdiri atas: - Upah dan gaji, adalah balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi. Balas jasa tersebut mencakup semua jenis balas jasa, baik yang berupa uang maupun barang. - Surplus, adalah balas jasa atas kewiraswastaan dan pendapatan atas pemilikan modal. Surplus usaha antara lain terdiri dari keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan, bunga atas modal, sewa tanah dan pendapatan atas hak kepemilikan lainnya. Besarnya silai surplus usaha adalah sama dengan nilai tambah bruto dikurangi upah dan gaji, penyusutan dan pajak tak lagsung netto. - Penyusutan, adalah biaya atas pemakaian barang modal tetap dalam kegiatan produksi. Nilai penyusutan dari suatu barang modal tetap dihitung dengan jalan memperkirakan besarnya penurunan nilai dari barang modal tersebut yang disebabkan oleh pemakaiannya dalam kegiatan produksi. - Pajak tak langsung netto, adalah selisih antara pajak tak langsung dengan subsidi. Pajak tak langsung mencakup pajak impor pajak eksport, bea masuk, pajak pertambahan nilai, cukai dan sebagainya. Sedangkan subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepadaprodusen untuk menutupi biaya produksi. Dengan demikian subsidi merupakan tambahan pendapatan bagi produsen dan sering disebut sebagai pajak tak langsung negatif. Subsidi pada umumnya dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat harga tertentu dari suatu produk. Permintaan akhir dan import terdiri atas: ƒ Pajak tak langsung netto, adalah selisih antara pajak tak langsung dengan subsidi. Pajak tak langsung mencakup pajak impor pajak ekspor, bea masuk, pajak pertambahan nilai, cukai dan sebagainya. Sedangkan subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen untuk menutupi biaya produksi. Dengan demikian subsidi merupakan tambahan pendapatan bagi produsen dan sering disebut sebagai pajak tak langsung negatif. Subsidi pada umumnya dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat harga tertentu dari suatu produk. ƒ Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, merupakan jumlah semua pengeluaran rutin untuk melaksanakan kegiatan lembaga tersebut terdiri dari biaya pegawai, belanja barang bukan barang modal dan jasa, serta penyusutan, dikurangi dengan penerimaan dari jasa yang diberikan. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 92 ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Pengeluaran konsumsi pemerintah, adalah semua pengeluaran atas barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang bukan barang modal dan penyusutan. Pengeluaran pemerintah untuk keperluan militer baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk barang-barang seperti pesawat terbang, peralatan perang dan bangunan juga merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah, adalah semua pengeluaran atas barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengeluaran konsumsi pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang bukan barang modal dan penyusutan. Pengeluaran pemerintah untuk keperluan militer baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk barang-barang seperti pesawat terbang, peralatan perang dan bangunan juga merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi pemerintah. Pembentukan modal tetap, adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan, pembuatan atau pembelian barang modal baru, baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor. Pembelian barang modal bekas dari luar negeri juga dicakup dalam pembentukan modal tetap, karena barang barang modal tersebut pada dasarnya merupakan barang modal baru di wilayah dalam negeri. Pembentukan modal tetap dalam Tabel IO hanya mencakup pembentukan modal tetap yang dilakukan oleh sektor ekonomi di dalam negeri. Perubahan stok, adalah nilai stok pada akhir periode perhitungan dikurangi dengan nilai stok pada awal periode. Perubahan stok digolongkan ke dalam: perubahan stok barang jadi dan setengah jadi, perubahan stok bahan baku dan perubahan stok dagangan yang belum terjual. Ekspor dan impor, adalah transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Transaksi mencakup transaksi barang dagang, jasa angkutan, jasa pariwisata, jasa asuransi, jasa komunikasidan berbagai jenis transaksi ekonomi lainnya. Margin perdagangan dan biaya pengangkutan, adalah selisih antara nilai transaksi barang atas dasar harga pembeli dengan nilai transaksi atas harga produsen. Oleh karena itu margin perdagangan dan biaya pengangkutan hanya adapada jenis produk berupa barang. 6.2 Tabel Input Output Indonesia Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Tabel Input Output (Tabel IO) Indonesia. Tabel ini dimaksudkan untuk menyajikan gambaran tentang hubungan timbal balik keterkaitan Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 93 antar sektor dalam perekonomian di Indonesia secara menyeluruh. Bentuk penyajian Tabel IO adalah matriks, dimana masing-masing baris menunjukkan bagaimana output suatu sektor dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir, sedangkan masing-masing kolomnya menunjukkan pemakaian input antara input primer oleh suatu sektor dalam proses produksinya. Dengan menganalisis Tabel IO, klasifikasi sektor berkembang. Awalnya menggunakan 19 sektor, kemudian dikembangkan menjadi 66 sektor dan dikembangkan lagi menjadi 175 sektor (lihat Lampiran 1). Tabel IO 2000 yang disajikan dengan 66 sektor diperbaharui (update) tahun 2003. Sedangkan pada Tabel IO 2005 disajikan dengan 175 sektor, namun tabel ini baru akan beredar pada akhir tahun 2007. Jumlah sektor bertambah karena beberapa sektor lebih dirinci misalnya, dengan penambahan terbanyak terdapat pada sektor-sektor industri: - Sektor 2 (kacang-kacangan) menjadi 3 sektor (6, 7 dan 8) - Sektor 24 (penambangan batubara dan bijih logam) menjadi 9 sektor (35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 45) Tabel IO Indonesia disajikan dalam dua kelompok tabel yaitu tabel dasar dan tabel analisis, dengan penjelasan sebagai berikur: a. Tabel dasar yang juga disebut tabel transaksi adalah tabel yang menggambarkan besarnya nilai transaksi barang dan jasa antar sektor-sektor ekonomi kelautan. Tabel dasar diperlukan dalam menyusun analisis deskriptif seperti analisis struktur perekonomian kelautan, nilai tambah sektoral kelautan, pola distribusi barang dan jasa, struktur konsumsi dan pembentukan modal, struktur ekspor, dan sebagainya. b. Tabel analisis disajikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu: tabel koefisien input, tabel alokasi output dan matriks kebalikan. 6.3 Analisis T abel Input Output Kelautan tahun 2000 Tabel Tabel IO Kelautan Indonesia tahun 2000 dapat berfungsi sebagai sumber informasi mengenai keterkaitan antar sector-sektor kelautan. Artinya, perubahan kebijakan pada suatu sector dapat diprediksi dampaknya pada sekto-sektor lainnya. Oleh karena itu, keberadaan Tabel IO Kelautan sangat diperlukan agar dapat merumuskan kebijakan yang dapat mengembangkan sector kelautan, misalnya kebijakan mengenai rencara pembangunan kelautan yang terpadu. Namun sayangnya hingga saat Tabel IO Kelautan belum ada. Sebagai contoh, telah dibuat disusun Tabel IO Kelautan tahun 2000 dengan klasifikasi: a. Sektor 1 : perikanan b. Sektor 2 : pertambangan laut c. Sektor 3 : perhubungan laut (transportasi laut) d. Sektor 4 : industri kelautan e. Sektor 5 : pariwisata bahari f. Sektor 6 : kegiatan dan jasa kelautan lainnya Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 94 g. Sektor 7 : sektor sisa (tidak termasuk dalam 6 sektor di atas) Melalui data tahun 2000 tersebut, dengan melihat Tabel 32, dapat diketahui bahwa Jumlah input antara sektor kelautan adalah sebesar Rp 288.220.980.000.000 terdiri atas perikanan Rp 98.757.658.000.000, pertambangan Rp 76.564.196.000.000, sektor perhubungan laut sebesar Rp 66.272.473.000.000, sektor industri kelautan sebesar Rp 19.701.179.000000 sektor wisata sebesar Rp 7.414.928.000.000 dan kegiatan dan jasa kelautan lainnya sebesar Rp 19.510.545.000.000. Kemudian jumlah permintaan antara sektor kelautan sebesar Rp 288.220.980.000.000, yang terdiri atas: perikanan Rp 95.711.855.000.000; pertambangan di laut sebesar Rp 114.387.688.000.000; perhubungan laut sebesar Rp 28.928.355.000.000; industri kelautan sebesar Rp 21.112.891.000.000; wisata bahari sebesar Rp 20.280.834.000.000; dan kegiatan dan jasa laut lainnya Rp 7.799.357.000.000. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 95 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 96 12.384.319 2.211.683 17.300.004 4.245.492 81.271.026 180.028.684 61.239.095 2 3 4 5 6 7 190 200 201 27.905.652 - 79.984.679 3.420.483 74.760 152.078 216.399 1.556.236 73.012.764 1.551.959 2 547.365 1.134.442 9.752.515 12.305.742 21.621 116.433 5.352.681 - (3.390.578) 703.228.174 1.366.500.296 (3.390.578) 69.990.486 432.469.220 281.866.698 166.442.062 41.851.919 65.085.208 128.475.296 1.584.909.434 2.701.099.837 79.879.414 - 41.312.248 210 - 71.307.390 12.398.225 45.364.539 - 689.348 252.440.536 201.882.019 - 2.590.756 111.540.366 780.178.217 408.181.805 - 209 - 1.129.489 61.077.042 394.470.339 209.759.123 - - 2.470.008 3.895.728 41.743.995 39.198.919 1.084.301 20.286.691 19.495.425 754.743.744 614.932.701 13.665.659 23.906.455 37.460.849 45.631.876 196.788.452 205 6.712.500 4.162.633 4.494.386 70.799.952 - 301 262.402.506 120.056.281 180 - 881.681.260 1.334.599.541 856.798.315 590.046.443 5.866.302 3.625.621 16.347.958 16.703.520 82.400.764 166.690.651 7 15.086.136 1.021.677 4.995.791 33.258.469 5.251.268 - 48.595.882 29.085.337 2.013.376 1.118.061 524.286 4.060.930 2.512.812 9.281.079 6 204 10.524.674 30.438.673 27.874.034 - 95.134.672 29.453.694 19.720.669 28.862.199 896.743 459.816 48.433 559.537 204.196 4.920.954 5 16.330.171 14.528.440 672.853 671.891 4.136.091 4 4.029.800 14.082.290 9.694.480 28.298.552 22.893.084 3 203 159.785.133 152.735.427 9.687.472 1 202 52.928.688 - 1 SEKTOR Tabel 32. Transaksi Domestik atas Dasar Harg odusen, Hargaa Pr Produsen, 7 sektor tahun 2000 ( juta rrupiah) upiah) Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 97 - 79.634.232 11.145.368 139.813.116 90.779.600 272.637.871 5 6 7 190 210 209 205 204 203 202 201 - - 4 200 - 106.015.120 3 - - 88.428 19.987.734 4.682 - 2 6.728.790 303 - 302 1 SEKTOR 305 6.673.799 77.200 1.304.227 - 17.571.214 - 2.529.702 - 4.567.591 306 122.760.153 56.858.561 47.133.331 135.809.101 154.233.529 202.158.511 309 136.425.812 80.765.015 84.594.179 181.440.976 351.021.982 464.561.017 310 75.501 - 40.898.111 7.491.747 68.829.305 4.257.549 401 10.431 - 1.475.167 7.885 244.264 196.419 402 - - - - - - - 18.782.783 520.831.623 48.658.552 1.808.488.743 3.143.088.284 314.865.480 15.241.044 10.916.708 290.041.847 22.685.818 1.089.535.559 1.844.279.303 193.313.267 13.306.878 498 - (100.763) 26.162.058 303.788 6.162.458 128.570.964 1.500.093 69.305.756 304 Tabel 32 (lanjutan). Transaksi Domestik atas Dasar Harg odusen, Hargaa Pr Produsen, upiah) 7 sektor tahun 2000 ( juta rrupiah) Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 98 2.398 368.982 - 64 7.407.099 3 4 5 6 7 210 209 205 204 203 202 201 200 7.950.515 15.679.807 42.742.260 14.998.914 69.155.284 32.091.797 409 45.342.625 259.369.869 7.864.519 15.679.807 - 7.496.885 - 27.469.633 404 - - - 8.028.454 103.853.469 441.988.447 81.715 2 190 168.197 403 1 SEKTOR 501 - - - - - - - - - 502 - - - - - - - - - - - - - - - - - 503 upiah) 7 sektor tahun 2000 ( juta rrupiah) 509 2.701.099.837 - - 1.584.909.434 128.475.296 65.085.208 41.851.919 166.442.062 281.866.698 432.469.220 - - - - - - - - 600 Tabel 32 (lanjutan). Transaksi Domestik atas Dasar Harg odusen, Hargaa Pr Produsen, - 3.143.088.284 1.844.279.303 136.425.812 80.765.015 84.594.179 181.440.976 351.021.982 464.561.017 700 6.3.1 Koefisien Input Koefisien Input dapat dilihat pada Tabel 33 dapat diketahui (baca menurut kolom), untuk menghasilkan output Sektor 1 (perikanan) membutuhkan 0,1224 sektor 1; 0,0224 sektor 2 (pertambangan) dan seterusnya. Akhirnya sektor 1 membutuhkan input antara kode 190 sebesar 0,4163. Sementara untuk menghasilkan output sektor 1 membutuhkan input primer atau Nilai Tambah Bruto (NTB) kode 209 sebesar 0.5837, yang terdiri dari 0,1416 upah dan gaji kode 201; 0,3695 surplus usaha kode 202; 0,0378 penyusutan kode 203 dan 0,0349 pajak tak langsung kode 204. Begitu seterusnya bila dibaca untuk setiap sektor sampai dengan sektor 7 menurut baris. Khusus untuk kuadran permintaan akhir mulai dari kode 301 dan seterusnya koefisien input ini berarti struktur dari permintaan akhir itu sendiri. Seperti kalau dilihat sektor 301 konsumsi rumah tangga terdiri dari 0,1401 sektor 1; 0,0228 sektor 2; 0,0237 sektor 3 dan seterusnya. 6.3.2 Koefisien Alokasi Output Koefisien Alokasi Output dapat dilihat pada Tabel 34 dapat diketahui (baca menurut baris), Sektor 1 digunakan oleh Sektor 1 sebesar 0,1139; Sektor 2 sebesar 0,0033; Sektor 3 (perhubungan) sebesar 0,0493; dan seterusnya sampai sektor 7 (lainnya) yang akhirnya digunakan sebagai permintaan antara menjadi sebesar 0,5648 kode 180. Selanjutnya sektor ini dipergunakan sebagai konsumsi rumah tangga kode 301 sebesar 0,2584, pembentukan modal kode 303 sebesar 0,0145 dan seterusnya sehingga kesemuanya dipergunakan sebagai permintaan akhir kode 309 sebesar 0,4352. Bila dilihat dari total penyediaannya maka Sektor 1 ini terdiri dari atau berasal dari impor sebesar 0,0691 kode 409 dan output domestiknya sebesar 0,9309 kode 600. 6.3.3 Dampak Pen gg anda Pengg gganda Dalam proses produksi misalnya pada industri perikanan bahan baku, bahan penolong, jasa-jasa yang digunakan dan sebagainya untuk menghasilkan ikan kaleng disebut sebagai output. Disamping itu dibutuhkan juga tenaga kerja, mesin-mesin dan peralatan lainnya. Misalnya terjadi perubahan permintaan terhadap output ikan kaleng karena adanya perubahan pola makan masyarakat terhadap makanan jadi yang instan, maka untuk mengantisipasi kenaikan permintaan ini industri ikan kaleng perlu untuk meningkatkan output-nya agar dapat memenuhi permintaan tersebut. Upaya untuk meningkatkan output ikan kaleng pada tahap awal akan berdampak kepada peningkatan jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan ikan kaleng, seperti ikan segar, garam kasar, bahan pengawet, bumbu-bumbu dan sebagainya. Pada tahap selanjutnya peningkatan penggunaan ikan segar oleh industri ikan kaleng akan menyebabkan peningkatan penggunaan input untuk menghasilkan ikan segar seperti penggunaan jala, pancing umpan dan sebagainya. Demikian pula peningkatan penggunaan jala akan menyebabkan peningkatan benang jala, demikian seterusnya. Dari rangkaian ini dapat diperhatikan bahwa peningakatan output ikan kaleng memberikan dampak tidak hanya Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 99 terhadap kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang digunakan langsung sebagai input ikan kaleng tetapi juga memberikan dampak tidak langsung kepada kegiatan ekonomi lainnya. gg anda 6.3.4 Matriks Pen Pengg gganda Matriks pengganda dapat dilihat pada Tabel 35 dihitung dari koefisien input yaitu bila Tabel IO dibaca menurut kolom. Koefisien input ini dihitung dengan membagi setiap nilai yang ada di masing-masing kolom suatu sektor dengan jumlah output-nya. Misal aij = xij/Xj, dimana aij = koefisien input sektor ke-i oleh sektor j, xij = penggunaan input sektor ke-i oleh sektor ke-j (dalam nilai), Xj output sektor ke-j (dalam nilai). Dalam Tabel IO Kelautan lihat angka-angka yang ada di dalam tabel koefisien input. Setelah semua koefisien input ini dihitung akan terbentuk angka-angka ini dalam suatu tabel koefisien input. Bila angka-angka ini dibaca secara baris akan didapat persamaan AX+F = X+M, bila diubah menjadi X-AX = F-M, maka X(I-A) = F-M, seterusnya menjadi X(I-A)-1 = F-M atau X = (I-A)-1F, bila transaksi yang digunakan hanya transaksi domestik saja. Matriks (I-A)-1 inilah yang disebut dengan matriks pengganda. Lihat matriks pengganda Tabel IO Kelautan dengan angka-angkanya. Artinya terdapat hubungan antara output (X) dengan permintaan akhir (F) dengan (I-A)-1 sebagai koefisiennya. 6.3.5 Da Dayya Pen Penyyebaran Dari matriks pengganda Tabel IO Kelautan dapat dilihat bahwa perubahan 1 unit permintaan akhir di sektor 1 (perikanan) akan menimbulkan dampak perubahan terhadap output seluruh sektor ekonomi sebesar 1,8012 yang merupakan penjumlahan dari angka-angka 1,2020 sampai dengan 0,3997 menurut kolom. Begitu seterusnya untuk terjemahan angka-angka 1,4172 sampai dengan 2,1057. Bila angka-angka ini dibandingkan dengan rata-rata jumlah dampak sebesar 13,3336/7=1,9048, maka akan dapat dilihat daya penyebaran sektor-sektor yang lebih tinggi dari rata-ratanya seperti sektor 3 dan 4 perhubungan dan industri daya penyebarannya lebih tinggi dari ratarata sektor lainnya. Sehingga sektor 3 dan 4 ini disebut juga dengan sektor dengan daya penyebaran yang tinggi atau daya keterkaitan kebelakang atau backward linkages yang tinggi dengan pengertian dampak dari suatu perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi. 6.3.6 Derajat Kepekaan Dengan cara yang sama pada point 5 dapat juga dilihat dampak yang terjadi terhadap output suatu sektor sebagai akibat dari perubahan permintaan 1 unit permintaan akhir pada masing-masing sektor ekonomi. Dalam Tabel IO Kelautan dapat dilihat dari penjumlahan matriks pengganda menurut baris seperti sektor 1 perikanan mulai dari Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 100 angka 1,2020 sampai dengan 0,2120 menjadi 2,1971 dan seterusnya. Bila angka ini dibandingkan dengan rata-ratanya sebesar 1,9048 akan terlihat sektor yang mempunyai derajat kepekaan yang tinggi seperti sektor 1, 2, dan 7. Artinya apabila permintaan akhir seluruh sektor ekonomi naik satu unit sektor 1, 2 dan 7 ini output-nya akan naik 2,1971; 2,0527 dan 3,9762 unit. Tabel 33. odusen, 7 sektor tahun 2000 Koefisien Input Transaksi Domestik atas Dasar Harg Hargaa Pr Produsen, SEKTOR 1 2 3 4 5 6 7 180 301 302 303 1 0,1224 0,0055 0,1375 0,0988 0,0756 0,0722 0,1052 0,0971 0,1401 0,0000 0,0247 2 0,0224 0,2590 0,1700 0,0161 0,0031 0,0196 0,0520 0,0729 0,0228 0,0000 0,0000 3 0,0286 0,0055 0,0582 0,0161 0,0086 0,0316 0,0105 0,0169 0,0237 0,0000 0,3888 4 0,0051 0,0008 0,0242 0,3365 0,0007 0,0041 0,0103 0,0139 0,0013 0,0000 0,0733 5 0,0400 0,0005 0,0028 0,0028 0,0174 0,0087 0,0023 0,0089 0,0458 0,0000 0,0003 6 0,0098 0,0003 0,0054 0,0005 0,0084 0,0157 0,0037 0,0051 0,0487 0,8772 0,0000 7 0,1879 0,0121 0,1734 0,2330 0,1891 0,2264 0,3723 0,2794 0,7177 0,1228 0,5128 190 0,4163 0,2838 0,5716 0,7038 0,3030 0,3783 0,5563 0,4941 1,0000 1,0000 1,0000 200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 201 0,1416 0,0990 0,1675 0,1255 0,0822 0,5511 0,1323 0,1511 202 0,3695 0,5419 0,1829 0,1194 0,5110 0,0350 0,2489 0,2888 203 0,0378 0,0515 0,0632 0,0244 0,0640 0,0303 0,0385 0,0413 204 0,0349 0,0238 0,0148 0,0270 0,0398 0,0054 0,0261 0,0259 205 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0021 -0,0013 209 0,5837 0,7162 0,4284 0,2962 0,6970 0,6217 0,4437 0,5059 210 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 - - - Tabel 33 (lanjutan). odusen, 7 sektor tahun 2000 Koefisien Input Transaksi Domestik atas Dasar Harg Hargaa Pr Produsen, SEKTOR 304 305 306 309 310 401 402 403 404 409 1 0,0799 0,1331 0,0939 0,1118 0,1478 0,0135 0,0129 0,0210 0,2645 0,0726 2 0,3281 0,2469 0,0000 0,0853 0,1117 0,2186 0,0160 0,0102 0,0000 0,1565 3 0,0162 0,0128 0,0520 0,0751 0,0577 0,0238 0,0005 0,0003 0,0722 0,0339 4 -0,0054 0,0502 0,0000 0,0261 0,0269 0,1299 0,0968 0,0460 0,0000 0,0967 5 0,0000 0,0000 0,3611 0,0314 0,0257 0,0000 0,0000 0,0000 0,1510 0,0355 6 0,0000 0,0001 0,0268 0,0679 0,0434 0,0002 0,0007 0,0000 0,0757 0,0180 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 501 101 Tabel 33 (lanjutan). Koefisien Input Transaksi Domestik atas Dasar Harg odusen, 7 sektor tahun 2000 Hargaa Pr Produsen, SEKTOR 304 305 306 309 310 401 402 403 404 409 501 7 0,5812 0,5569 0,4662 0,6025 0,5868 0,6140 0,8731 0,9226 0,4366 0,5868 190 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 200 - - - - - - - - - - - 201 202 203 204 205 209 210 Tabel 33 (lanjutan). Koefisien Input Transaksi Domestik atas Dasar Harg odusen, 7 sektor tahun 2000 Hargaa Pr Produsen, SEKTOR 1 2 3 4 5 6 7 190 200 201 202 203 204 205 209 210 502 503 - 509 - - 600 700 0,1601 0,1044 0,0616 0,0155 0,0241 0,0476 0,5868 1,0000 - 0,1478 0,1117 0,0577 0,0269 0,0257 0,0434 0,5868 1,0000 - Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 102 Tabel 34. odusen, Hargaa Pr Produsen, Koefisien Alokasi Output Transaksi Domestik Atas Dasar Harg 7 Sektor tahun 2000 SEKTOR 1 2 3 4 5 6 7 180 301 302 303 1 0,1139 0,0033 0,0493 0,0089 0,0106 0,0200 0,3588 0,5648 0,2584 0,0000 0,0145 2 0,0276 0,2080 0,0806 0,0019 0,0006 0,0072 0,2347 0,5606 0,0555 0,0000 0,0000 3 0,0683 0,0086 0,0534 0,0037 0,0031 0,0224 0,0921 0,2515 0,1118 0,0000 0,5843 4 0,0261 0,0026 0,0476 0,1665 0,0006 0,0062 0,1933 0,4428 0,0128 0,0000 0,2363 5 0,2142 0,0019 0,0057 0,0014 0,0140 0,0138 0,0449 0,2960 0,4853 0,0000 0,0011 6 0,0311 0,0005 0,0066 0,0002 0,0040 0,0148 0,0430 0,1002 0,3060 0,5837 0,0000 7 0,0441 0,0019 0,0156 0,0053 0,0067 0,0158 0,3199 0,4092 0,3334 0,0060 0,0758 190 0,4163 0,2838 0,5716 0,7038 0,3030 0,3783 0,5563 0,4941 1,0000 1,0000 1,0000 200 201 0,1500 0,0684 0,0683 0,0129 0,0131 0,1735 0,5139 1,0000 202 0,2048 0,1958 0,0390 0,0064 0,0426 0,0058 0,5056 1,0000 203 0,1464 0,1303 0,0944 0,0092 0,0373 0,0349 0,5476 1,0000 204 0,2155 0,0959 0,0353 0,0161 0,0370 0,0098 0,5903 1,0000 205 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 209 0,1847 0,1477 0,0522 0,0091 0,0332 0,0585 0,5146 1,0000 210 0,1601 0,1044 0,0616 0,0155 0,0241 0,0476 0,5868 1,0000 Tabel 34 (lanjutan) odusen, Hargaa Pr Produsen, Koefisien Alokasi Output Transaksi Domestik Atas Dasar Harg 7 Sektor tahun 2000 SEKTOR 304 305 306 309 310 401 402 403 404 409 501 1 0,0032 0,1492 0,0098 0,4352 1,0000 0,0092 0,0004 0,0004 0,0591 0,0691 0,0000 2 0,0176 0,3663 0,0000 0,4394 1,0000 0,1961 0,0007 0,0002 0,0000 0,1970 0,0000 3 0,0017 0,0368 0,0139 0,7485 1,0000 0,0413 0,0000 0,0000 0,0413 0,0827 0,0000 4 -0,0012 0,3093 0,0000 0,5572 1,0000 0,4835 0,0174 0,0044 0,0000 0,5053 0,0000 5 0,0000 0,0000 0,2176 0,7040 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1941 0,1941 0,0000 6 0,0000 0,0006 0,0096 0,8998 1,0000 0,0006 0,0001 0,0000 0,0576 0,0583 0,0000 7 0,0059 0,1573 0,0123 0,5908 1,0000 0,1048 0,0072 0,0040 0,0246 0,1406 0,0000 190 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 200 201 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 103 Tabel 34 (lanjutan) odusen, Hargaa Pr Produsen, Koefisien Alokasi Output Transaksi Domestik Atas Dasar Harg 7 Sektor tahun 2000 SEKTOR 304 305 306 309 310 401 402 403 404 409 501 202 203 204 205 209 210 Tabel 34 (lanjutan) odusen, Hargaa Pr Produsen, Koefisien Alokasi Output Transaksi Domestik Atas Dasar Harg 7 Sektor tahun 2000 SEKTOR 1 2 3 4 5 6 7 190 200 201 202 203 204 205 209 210 502 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 503 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 509 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 600 0,9309 0,8030 0,9173 0,4947 0,8059 0,9417 0,8594 1,0000 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 700 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 104 Tabel 35. Hargaa Pr Produsen, Matriks Kebalikan atas Harg odusen, 7 sektor tahun 2000 (I-A) SEKTOR 1 1 2 3 4 5 6 7 0.8776 -0.0224 -0.0286 -0.0051 -0.0400 -0.0098 -0.1879 2 3 -0.0055 0.7410 -0.0055 -0.0008 -0.0005 -0.0003 -0.0121 4 -0.1375 -0.1700 0.9418 -0.0242 -0.0028 -0.0054 -0.1734 5 -0.0988 -0.0161 -0.0161 0.6635 -0.0028 -0.0005 -0.2330 6 -0.0756 -0.0031 -0.0086 -0.0007 0.9826 -0.0084 -0.1891 7 -0.0722 -0.0196 -0.0316 -0.0041 -0.0087 0.9843 -0.2264 -0.1052 -0.0520 -0.0105 -0.0103 -0.0023 -0.0037 0.6277 Tabel 36. Pengg gganda, Matriks Pen gg anda, 7 sektor tahun 2000 (I-A)-1 SEKTOR 1 2 3 4 5 6 7 1 1,2020 0,0145 0,2251 0,2600 0,1368 0,1468 0,2120 2,1971 2 0,0751 1,3546 0,2828 0,0973 0,0386 0,0725 0,1317 2,0527 3 0,0427 0,0088 1,0760 0,0422 0,0183 0,0444 0,0270 1,2595 4 0,0173 0,0025 0,0475 1,5211 0,0086 0,0159 0,0290 1,6421 5 0,0502 0,0015 0,0135 0,0167 1,0244 0,0162 0,0129 1,1352 6 0,0142 0,0007 0,0098 0,0063 0,0116 1,0194 0,0088 1,0708 7 0,3997 0,0346 0,3954 0,6634 0,3627 0,4361 1,6844 3,9762 1,8012 1,4172 2,0502 2,6069 1,6010 1,7514 2,1057 13,3336 Keteran gan Keterang an: 1 : Sektor perikanan 2 : Sektor pertambangan laut 3 : Sektor perhubungan laut (transportasi laut) 4 : Sektor industri kelautan 5 : Sektor pariwisata bahari 6 : Sektor kegiatan dan jasa kelautan lainnya 7 : Sektor Sisa (tidak termasuk dalam 6 sektor di atas) 180 : Jumlah permintaan antara 190 : Jumlah input antara 200 : Import Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 105 201 202 203 204 205 209 210 301 302 303 304 305 306 309 310 401 402 403 404 409 501 502 503 509 600 700 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Upah dan gaji Surplus usaha Penyusutan Pajak tak langsung Subsidi Nilai tambah bruto Jumlah input Pengeluaran konsumsi rumah tangga Pengeluaran konsumsi pemerintah Pembentukan modal tetap bruto Perubahan stok Ekspor barang dagangan Ekspor jasa Jumlah permintaan akhir Jumlah permintaan Impor barang dagangan Pajak penjualan Bea masuk Impor jasa Jumlah impor Margin perdagangan besar Margin perdagangan eceran Biaya pengangkutan Jumlah margin perdagangan dan biaya pengangkutan Jumlah output Jumlah penyediaan 6.4 Manajemen Data Input Output Kelautan Penggunaan Model IO masih menghadapi beberapa masalah yang perlu dipecahkan, antara lain: a. Kesenjangan antara penyusun Tabel IO, yaitu Badan Pusat Statistik dengan para pengguna tabel tersebut. Belum dipahaminya manfaat Tabel IO menyebabkan belum memadainya apresiasi terhadap Tabel IO. b. Berbagai perbedaan kepentingan menyebabkan perbedaan dalam keterincian dan ketersediaan data yang diperlukan dalam menyusun Tabel IO. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 106 c. Ketidakseragaman penggunaan metoda dan pendekatan antar daerah dan dengan nasional. Tabel IO disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Terdapat beberapa tingkat Tabel IO, yaitu nasional, provinsi dan kabupaten. Data diperoleh dari berbagai sumber, yaitu instansi terkait, dikumpulkan sendiri melalui survei, serta cara-cara lain. Seyogyanya Tabel IO didasarkan pada data primer. Tabel IO kelautan ini perlu secara bertahap disempurnakan, sehingga pada akhirnya digunakan data primer secara lengkap. Pada kegiatan ini perlu keterlibatan beberapa instansi terkait dengan tupoksinya masingmasing antara lain: 1. Dewan Maritim Indonesia (DMI) Mensosialisasikan manfaat Tabel IO Kelautan kepada para pemangku kepentingan. Mendorong sektor-sektor kelautan menyediakan data yang diperlukan bagi penyusunan Tabel IO. Bersama BPS mempersiapkan penerbitan IO Kelautan secara rutin. 2. Badan Pusat Statistik Struktur Khusus Input Output (SKIO). Sesuai dengan kebutuhan dimana perlu digunakan pula estimasi BPS membuat Tabel IO dengan data dari berbagai sumber. Sumber utama adalah dari Departemen Teknis. Karena tidak semua data tersedia, maka untuk melengkapi data, BPS juga menyelenggarakan Survei. 3. Departemen Teknis Departemen teknis menyiapkan data serta menyampaikan ke BPS sesuai dengan prosedur. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 107 BAB 7 PENUTUP 7.1 Kesimpulan 1. Data dan informasi mengenai potensi ekonomi maritim Indonesia, belum tersedia secara maksimal karena masih kurangnya penelitian yang dilakukan oleh lembagalembaga terkait, iptek yang kurang mendukung, masih banyak peraturan perundangan yang tumpang tindih dengan pengelolaan potensi maritim. Sumber daya manusia yang ada juga masih kurang memadai secara kualitas dan kuantitas. Selain itu, pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi maritime juga belum terpadu. 2. Belum terpetakannya potensi ekonomi Indonesia secara jelas. 3. Belum dipahaminya manfaat Tabel IO menyebabkan belum memadainya apresiasi terhadap Tabel IO. Padahal dengan Tabel IO tersebut dapat diketahui berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. 4. Untuk membuat Tabel IO Kelautan diperlukan data dan informasi dari instansiinstansi yang berkaitan dengan kelautan, tapi hal ini sulit tercapai karena dalam masing-masing instansi itu sendiri masih terjadi tumpang tindih kepentingan. Sehingga diperlukan peraturan perundangan yang jelas dalam hal ini. 7.2 Rek omendasi Rekomendasi 1. Perlu ada tindak lanjut dari BPS untuk menyusun input output Kelautan Indonesia. 2. Perlu ada peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang pembagian data dan informasi yang terkait dengan bidang kelautan. 3. Diperlukan sosialisasi tentang perlunya pengolahan data input ouput untuk menunjang pembangunan ekonomi berkelanjutan. Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 108 LAMPIRAN - LAMPIRAN Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 109 Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 110 Lampiran 1 KL ASIFIKASI T ABEL INPUT OUTPUT INDO NESIA T AHUN 2000 KLASIFIKASI TABEL INDONESIA TAHUN KODE IO 2000 KBLI 2000 001 01111 01300 002 01112 01300 003 01112 01300 004 01112 005 01112 01121 01300 006 01112 01300 007 01112 008 01112 009 01121 01122 01125 01300 010 01125 JUDUL PADI Pertanian Padi Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) JAGUNG Pertanian Palawija Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) KETELA POHON Pertanian Palawija Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) UBI JALAR Pertanian Palawija UMBI-UMBIAN LAINNYA Pertanian Palawija Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) KACANG TANAH Pertanian Palawija Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) KEDELE Pertanian Palawija KACANG-KACANGAN LAINNYA Pertanian Palawija SAYUR-SAYURAN Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Sekali Pertanian Hortikultura Sayuran yang Dipanen Lebih dari Sekali Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan Bungabungaan Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) BUAH-BUAHAN Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan BungaBungaan KODE IO 2000 KBLI 2000 01131 01132 01139 01300 011 01112 01300 01139 012 01115 01300 013 01113 01300 014 01133 01300 015 01134 01300 016 01116 01300 017 01114 01300 JUDUL Pertanian Buah-Buahan Musiman Pertanian Buah-Buahan Sepanjang Tahun Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) PADI-PADIAN DAN BAHAN MAKANAN LAINNYA Pertanian Palawija Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya KARET Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) TEBU Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) KELAPA Perkebunan Kelapa Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) KELAPA SAWIT Perkebunan Kelapa Sawit Kombinasi Pertanian atau Perkebunan Dengan Peternakan (Mixed Farming) HASIL TANAMAN SERAT Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) TEMBAKAU Perkebunan Tembakau Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 111 KODE IO 2000 KBLI 2000 018 01135 01300 019 01135 01300 020 01138 01300 021 01135 01300 022 01136 01300 023 01113 01115 01117 01118 01119 01125 01137 01139 01300 024 01119 JUDUL KOPI Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman Kombinasi Pertanian Atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) TEH Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) CENGKEH Perkebunan Cengkeh Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) KAKAO Perkebunan Tanaman untuk Bahan Minuman Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) JAMBU METE Perkebunan Jambu Mete Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) HASIL PERKEBUNAN LAINNYA Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya Perkebunan Tanaman Obat/ Bahan Farmasi Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri Perkebunan Tanaman Lainnya yang tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan BungaBungaan Perkebunan Lada Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) HASIL PERTANIAN LAINNYA Perkebunan Tanaman Lainnya yang tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain KODE IO 2000 KBLI 2000 01123 01124 013002) 025 01211 01213 01215 01216 01218 01221 01228 01300 026 01212 01214 01217 01300 027 01222 01223 01224 01225 01226 01227 01229 01300 028 01228 JUDUL Pertanian Hortikultura BungaBungaan Pertanian Tanaman Hias Lainnya Kombinasi Pertanian atau Perkebunan Dengan Peternakan (Mixed Farming) TERNAK DAN HASIL-HASILNYA KECUALI SUSU SEGAR Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong Pembibitan dan Budidaya Kuda Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong Pembibitan dan Budidaya Domba Pembibitan dan Budidaya Babi Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) SUSU SEGAR Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah Kombinasi Pertanian atau Perkebunan Dengan Peternakan (Mixed Farming) UNGGAS DAN HASIL-HASILNYA Pembibitan dan Budidaya Ayam Ras Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras Pembibitan dan Budidaya Itik Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati Pembibitan dan Budidaya Burung Onta Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya Kombinasi Pertanian atau Perkebunan Dengan Peternakan (Mixed Farming) HASIL PEMELIHARAAN HEWAN LAINNYA Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 112 KODE IO 2000 KBLI 2000 01300 029 02011 02012 02013 02014 02015 02016 02017 02018 02019 02020 030 01501 01502 02031 02032 02033 02034 02035 02039 02051 02052 02059 92332 92333 92334 92335 031 05011 05012 05013 05014 05015 05021 05022 05042 032 05031 05032 JUDUL Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan (Mixed Farming) KAYU Pengusahaan Hutan Jati Pengusahaan Hutan Pinus Pengusahaan Hutan Mahoni Pengusahaan Hutan Sonokeling Pengusahaan Hutan Albasia/ Jeunjing Pengusahaan Hutan Cendana Pengusahaan Hutan Akasia Pengusahaan Hutan Ekaliptus Pengusahaan Hutan Lainnya Pengusahaan Hutan Alam HASIL HUTAN LAINNYA Perburuan/ Penangkapan Satwa Liar Penangkaran Satwa Liar Pengusahaan Rotan Pengusahaan Getah Pinus Pengusahaan Daun Kayu Putih Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera Pengusahaan Damar Penggunaan Hasil Hutan Selain Kayu Lainnya Usaha Pemungutan Kayu Usaha Pemungutan Selain Kayu Usaha Kehutanan Lainnya Taman Nasional (TN) Taman Hutan Raya (Tahura) Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Lindung (HL), Suaka Margasatwa (SM), Dan Cagar Alam (CA) IKAN LAUT DAN HASIL LAUT LAINNYA Penangkapan Ikan di Laut Penangkapan Crustacea Laut Penangkapan Mollusca Laut Penangkapan / Pengambilan Tanaman Laut Penangkapan / Pengambilan Benih Biota Laut Budidaya Biota Laut Pembenihan Biota Laut Budidaya Biota Air Payau IKAN DARAT DAN HASIL PERAIRAN DARAT Penangkapan Ikan di Perairan Umum Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perairan Umum KODE IO 2000 KBLI 2000 05041 05042 05043 05044 033 05012 05021 05022 05032 05041 05042 05043 05044 034 01401 01402 01403 01404 01405 01406 01407 01408 02041 02042 02043 02049 05051 05052 05053 05054 05055 05056 035 10101 10102 036 11101 11200 JUDUL Budidaya Biota Air Tawar Budidaya Biota Air Payau Pembenihan Biota Air Tawar Pembenihan Biota Air Payau UDANG Penangkapan Crustacea Laut Budidaya Biota Laut Pembenihan Biota Laut Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perairan Umum Budidaya Biota Air Tawar Budidaya Biota Air Payau Pembenihan Biota Air Tawar Pembenihan Biota Air Payau JASA PERTANIAN Jasa Pengolahan Lahan Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Jasad Pengganggu Jasa Pemanenan dan Pasca Panen Usaha Jasa Pertanian Lainnya Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak Jasa Pemacekan Ternak Jasa Penetasan Telur Jasa Pelayanan Peternakan Lainnya Jasa Kehutanan Bidang Inventarisasi dan Tataguna Lahan Jasa Kehutanan Bidang Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Jasa Kehutanan Bidang Reboisasi Dan Rehabilitasi Jasa Kehutanan Lainnya Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut Jasa Produksi Perikanan Laut Jasa Pasca Panen Perikanan Laut Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat Jasa Produksi Perikanan Darat Jasa Pasca Panen Perikanan Darat BATUBARA Pertambangan batubara dan penggalian gambut Gasifikasi Batubara di Lokasi Penambangan MINYAK BUMI Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Alam Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 113 KODE IO 2000 KBLI 2000 037 11101 11102 11200 038 13201 13207 039 13204 040 13202 041 13203 042 13206 043 13206 044 13101 13102 045 12000 13205 13209 046 10101 14211 14212 14213 14214 14215 14219 14291 14299 047 14220 048 14101 14102 14103 14104 14105 14106 JUDUL GAS BUMI DAN PANAS BUMI Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Pengusahaan Tenaga Panas Bumi Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Alam BIJIH TIMAH Pertambangan Bijih Timah Pertambangan Bijih Timah Hitam BIJIH NIKEL Pertambangan Bijih Nikel BIJIH BAUKSIT Pertambangan Bijih Bauksit BIJIH TEMBAGA Pertambangan Bijih Tembaga BIJIH EMAS Pertambangan Emas dan Perak BIJIH PERAK Pertambangan Emas dan Perak BIJIH DAN PASIR BESI Pertambangan Pasir Besi Pertambangan Bijih Besi BARANG TAMBANG LOGAM LAINNYA Pertambangan Biji Uranium dan Thorium Pertambangan Bijih Mangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi BARANG TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM Pertambangan Batubara dan Penggalian Gambut Pertambangan Belerang Pertambangan Fosfat Pertambangan Nitrat Pertambangan Yodium Pertambangan Potash (Kalium Karbonat) Pertambangan Mineral Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya Pertambangan Aspal Alam Pertambangan dan Penggalian Lain GARAM KASAR Ekstraksi Garam BARANG GALIAN SEGALA JENIS Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan Penggalian Batu Bahan Industri Penggalian Tanah, dan Tanah Liat Penggalian Gips Penggalian Pasir Penggalian Kerikil KODE IO 2000 KBLI 2000 14292 14299 049 15111 050 15112 051 15211 15212 15213 052 15131 15132 15133 15134 15139 053 15122 054 15121 15123 15124 15125 15129 055 15318 056 15141 15142 15143 15144 JUDUL Penggalian Asbes Pertambangan dan Penggalian Lain DAGING, JEROAN DAN SEJENISNYA Industri Pemotongan Hewan DAGING OLAHAN DAN AWETAN Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging MAKANAN DAN MINUMAN TERBUAT DARI SUSU Industri Susu Industri Makanan dari Susu Industri Es Krim BUAH-BUAHAN DAN SAYURSAYURAN OLAHAN DAN AWETAN Industri Pengalengan BuahBuahan dan Sayuran Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran Industri Pengeringan BuahBuahan dan Sayuran Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk BuahBuahan dan Sayuran IKAN KERING DAN IKAN ASIN Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya IKAN OLAHAN DAN AWETAN Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Industri Pemindangan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan dan Biota Perairan Lainnya KOPRA Industri Kopra MINYAK HEWANI DAN MINYAK NABATI Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani Industri Margarine Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 114 KODE IO 2000 KBLI 2000 15145 15149 057 15311 058 15321 059 15312 15317 15322 15323 15324 15329 060 15410 061 15440 062 15421 15422 15423 15429 063 15314 15315 15316 064 15431 15432 065 15313 15491 JUDUL Industri Minyak Goreng Lainnya dari Nabati Dan Hewani Industri Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati dan Hewani BERAS Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras TEPUNG TERIGU Industri Tepung Terigu TEPUNG LAINNYA Industri Penggilingan dan Pembersihan Padi-Padian Lainnya Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-Umbian (Termasuk Rizoma) Industri Berbagai Macam Tepung dari Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, UmbiUmbian, dan Sejenisnya Industri Pati Ubi Kayu Industri Berbagai Macam Pati Palma Industri Pati Lainnya ROTI, BISKUIT DAN SEJENISNYA Industri Roti dan Sejenisnya MIE, MAKARONI DAN SEJENISNYA Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, So’un dan Sejenisnya GULA Industri Gula Pasir Industri Gula Merah Industri Gula Lainnya Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirop BIJI-BIJIAN KUPASAN Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Cokelat (Cacao) Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian Selain Kopi dan Cokelat (Cacao) Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-Kacangan COKLAT DAN KEMBANG GULA Industri Bubuk Coklat Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula KOPI GILING DAN KUPASAN Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi Industri Pengolahan Teh dan Kopi KODE IO 2000 KBLI 2000 066 15491 067 15493 15494 068 15492 15495 15496 15497 15498 15499 069 15331 15332 070 15510 15520 15530 071 15424 15540 072 16001 16009 073 16002 16003 16004 074 17400 075 17111 17112 17113 17121 24301 076 17114 17115 JUDUL TEH OLAHAN Industri Pengolahan Teh dan Kopi HASIL PENGOLAHAN KEDELE Industri Kecap Industri Tempe MAKANAN LAINNYA Industri Es Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Kecap dan Tempe Industri Kerupuk dan Sejenisnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan Industri Kue-Kue Basah Industri Makanan yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain PAKAN TERNAK Industri Ransum Pakan Ternak/ Ikan Industri Konsentrat Pakan Ternak MINUMAN BERALKOHOL Industri Minuman Keras Industri Anggur dan Sejenisnya Industri Malt dan Minuman yang Mengandung Malt MINUMAN TAK BERALKOHOL Industri Sirop Industri Minuman Ringan (Soft Drink) TEMBAKAU OLAHAN Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau Industri Hasil Lainnya dari Tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot/ Kawung ROKOK Industri Rokok Kretek Industri Rokok Putih Industri Rokok Lainnya KAPUK BERSIH Industri Kapuk BENANG Industri Persiapan Serat Tekstil Industri Pemintalan Benang Industri Pemintalan Benang Jahit Industri Penyempurnaan Benang Industri Serat / Benang Filamen Buatan TEKSTIL Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) Industri Kain Tenun Ikat Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 115 KODE IO 2000 KBLI 2000 17122 17123 17124 077 17211 17212 17213 36109 078 17301 17302 17303 17304 079 18101 18102 18103 18104 18202 080 17214 17215 17220 17231 17232 17291 17292 17293 17294 17295 17299 18201 18203 37200 081 19111 19112 082 19113 JUDUL Industri Penyempurnaan Kain Industri Pencetakan Kain Industri Batik TEKSTIL JADI KECUALI PAKAIAN Industri Barang Jadi Tekstil, Kecuali untuk Pakaian jadi Industri Barang jadi Tekstil, untuk Keperluan Kesehatan Industri Tekstil Jadi, untuk Keperluan Kosmetika Industri Furnitur yang Belum Tercakup dalam Kelompok 36101 Hingga 36104 BARANG-BARANG RAJUTAN Industri Kain Rajut Industri Pakaian Jadi Rajutan Industri Rajutan Kaos Kaki Industri Barang Jadi Rajutan PAKAIAN JADI Industri Pakaian jadi dari Tekstil Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Tekstil Industri Pakaian jadi (Garmen) dari Kulit Industri Pakaian Jadi Lainnya dari Kulit Industri Pakaian Jadi/ Barang jadi dari Kulit Berbulu dan atau Aksesoris PERMADANI, TALI DAN TEKSTIL LAINNYA Industri Karung Goni Industri Bagor dan Karung Lainnya Industri Permadani (Babut) Industri Tali Industri Barang-Barang dari Tali Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric) Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri Industri Bordir / Sulaman Industri Non Woven Industri Kain Ban Industri Tekstil yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Industri Bulu Tiruan Industri Pencelupan Bulu Daur Ulang Barang-Barang Bukan Logam KULIT SAMAKAN DAN OLAHAN Industri Pengawetan Kulit Industri Penyamakan Kulit BARANG-BARANG DARI KULIT Industri Kulit Buatan/ Imitasi KODE IO 2000 KBLI 2000 19121 19122 19123 19129 083 19201 19202 19203 19209 084 20101 20102 085 20211 20212 20213 20214 086 20220 087 29261 36101 36102 088 20103 20104 20230 20293 20294 20299 JUDUL Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik / Industri Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya ALAS KAKI Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari Industri Sepatu Olahraga Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri Industri Alas Kaki Lainnya KAYU GERGAJIAN DAN AWETAN Industri Penggergajian Kayu Industri Pengawetan Kayu KAYU LAPIS DAN SEJENISNYA Industri Kayu Lapis Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood Industri Panel Kayu Lainnya Industri Veneer BAHAN BANGUNAN DARI KAYU Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan PERABOT RUMAH TANGGA TERBUAT DARI KAYU, BAMBU DAN ROTAN Industri Kabinet Mesin Jahit Industri Furnitur dari Kayu Industri Furnitur dari Rotan, dan Atau Bambu BARANG-2 LAINNYA TERBUAT DARI KAYU, GABUS, BAMBU DAN ROTAN Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya Industri Pengolahan Rotan Industri Peti Kemas dari Kayu Kecuali Peti Mati Industri Kerajinan Ukir-Ukiran Dari Kayu Kecuali Furnitur Industri Alat-Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 116 KODE IO 2000 KBLI 2000 089 20291 20292 090 21011 091 21012 21013 21014 21015 21016 21019 092 21020 21090 093 22110 22120 22140 22190 22210 22220 094 23300 24111 24112 24113 24114 24115 24116 24117 JUDUL BARANG ANYAMAN KECUALI TERBUAT DARI PLASTIK Industri Anyam-Anyaman dari Rotan dan Bambu Industri Anyam-Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu BUBUR KERTAS Industri Bubur Kertas (Pulp) KERTAS DAN KARTON Industri Kertas Budaya Industri Kertas Berharga Industri Kertas Khusus Industri Kertas Industri Industri Kertas Tissue Industri Kertas Lainnya BARANG-BARANG DARI KERTAS DAN KARTON Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain BARANG CETAKAN Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, dan Majalah Industri Penerbitan Khusus Industri Penerbitan Lainnya Industri Percetakan Industri Jasa Penunjang Percetakan KIMIA DASAR KECUALI PUPUK Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nuclear Fuel) Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri Industri Kimia Dasar Anorganik Pigment Industri Kimia Dasar Anorganik yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Industri Kimia Dasar Organik, yang Bersumber dari Hasil Pertanian Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Bumi dan Batu Bara KODE IO 2000 KBLI 2000 24118 24119 24211 24214 095 24121 24122 24123 24124 24125 24126 24127 24129 096 24212 24213 097 24131 24132 24302 098 24221 24222 24223 099 24231 24232 100 24233 24234 101 24241 102 24242 JUDUL Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus. Industri Kimia Dasar Organik yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan aktif) Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah) PUPUK Industri Pupuk Alam / Non Sintetis Hara Makro Primer Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer Industri Pupuk Hara Makro Sekunder Industri Pupuk Hara Mikro Industri Pupuk Pelengkap Industri Pupuk Lainnya PESTISIDA Industri Pemberantas Hama (Formulasi) Industri Zat Pengatur Tumbuh DAMAR SINTETIS, BAHAN PLASTIK DAN SERAT SINTETIS Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik Industri Karet Buatan Industri Serat Stapel Buatan CAT, VERNIS DAN LAK Industri Cat (Termasuk Tinta Cetak) Industri Pernis Industri Lak OBAT-OBATAN Industri Bahan Farmasi Industri Farmasi JAMU Industri Simplisia (Bahan Jamu) Industri Jamu SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk Pasta Gigi BARANG-BARANG KOSMETIK Industri Kosmetik Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 117 KODE IO 2000 KBLI 2000 103 24221 24291 24292 24293 24294 24295 24299 29270 104 11101 23201 23202 23203 23204 23205 105 11101 106 25121 25122 25123 37200 107 25111 25112 108 25191 25192 25199 37200 109 19209 JUDUL BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA Industri Cat (Termasuk Tinta Cetak) Industri Perekat / Lem Industri Bahan Peledak Industri Tinta (Tidak Termasuk Tinta Cetak) Industri Minyak Atsiri Industri Korek Api Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya Industri Senjata dan Amunisi BARANG-BARANG HASIL KILANG MINYAK Pertambangan Minyak dan Gas Alam Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Bumi Industri Barang-Barang dari Hasil Kilang Minyak Bumi Industri Pembuatan Minyak Pelumas Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas GAS ALAM CAIR (LNG) Pertambangan Minyak dan Gas Bumi KARET REMAH DAN KARET ASAP Industri Pengasapan Karet Industri Remilling Karet Industri Karet Remah (Crumb Rubber) Daur Ulang Barang-Barang bukan Logam B A N Industri Ban Luar dan Ban Dalam Industri Vulkanisir Ban BARANG-BARANG LAINNYA DARI KARET Industri Barang-Barang dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga Industri Barang-Barang Dari Karet Untuk Keperluan Industri Industri Barang-Barang dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 dan 25192 Daur Ulang Barang-Barang bukan Logam BARANG-BARANG PLASTIK Industri Alas Kaki Lainnya KODE IO 2000 KBLI 2000 25201 25202 25203 25204 25205 25206 25209 36103 37200 110 26319 26321 26329 111 26111 26112 26119 26121 26122 26123 26124 26129 112 26311 26322 26323 26324 113 26411 JUDUL Industri Pipa dan Selang dari Plastik Industri Barang Plastik Lembaran Industri Media Rekam dari Plastik Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur) Industri Kemasan dari Plastik Industri Barang-Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik Industri Barang-Barang Plastik Lainnya Industri Furnitur dari Plastik Daur Ulang Barang-Barang bukan Logam KERAMIK DAN BARANGBARANG DARI TANAH LIAT Industri Barang-Barang Tahan Api dari Tanah Liat/ Keramik Lainnya Industri Barang-Barang dari Tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat KACA DAN BARANG-BARANG DARI KACA Industri Kaca Lembaran Industri Kaca Pengaman Industri Kaca Lainnya Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas Industri Barang Gelas untuk Keperluan Sampul Industri Kemasan dari Gelas Industri Barang-Barang Lainnya dari Gelas BAHAN BANGUNAN KERAMIK DAN DARI TANAH LIAT Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya Industri Batu Bata dari Tanah Liat Industri Genteng dari Tanah Liat Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat Selain Batu Bata dan Genteng SEMEN Industri Semen Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 118 KODE IO 2000 KBLI 2000 114 10200 23100 26201 26202 26203 26209 26412 26413 26421 26423 26501 26502 26503 26509 26601 26602 26609 26900 115 27101 28920 116 27102 27310 28910 28920 JUDUL BARANG-BARANG LAINNYA DARI BAHAN BUKAN LOGAM Pembuatan Briket Batubara Industri Barang-Barang dari Batu Bara Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin Industri Bahan Bangunan dari Porselin Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/ Teknik dari Porselin Industri Barang-Barang Lainnya dari Porselin Industri Kapur Industri Gips Industri Barang-Barang dari Semen Industri Barang-Barang dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Banguna Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri Industri Barang-Barang dari Asbes Lainnya Industri Barang Galian bukan Logam Lainnya BESI DAN BAJA DASAR Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam BARANG-BARANG DARI BESI DAN BAJA DASAR Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) Industri Pengecoran Besi dan Baja Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam KODE IO 2000 KBLI 2000 117 27201 28920 118 27202 27203 27320 28910 28920 119 28931 28932 28933 28991 29301 37100 120 28992 29301 36104 121 28111 28112 28113 JUDUL LOGAM DASAR BUKAN BESI Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam BARANG-BARANG DARI LOGAM DASAR BUKAN BESI Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam ALAT-ALAT DAPUR, PERTUKANGAN DAN PERTANIAN DARI LOGAM Industri Alat Pertanian dari Logam Industri Alat Pertukangan dari Logam Industri Alat Pemotong dan AlatAlat Lain yang Digunakan dalam Rumah Tangga Industri Alat-Alat Dapur Industri Kompor, Alat-Alat Pemanas, Alat Pemanas Ruangan, Tanpa Menggunakan Arus Listrik Daur Ulang Barang-Barang Logam PERABOT RUMAH TANGGA DAN KANTOR DARI LOGAM Industri Peralatan Kantor dari Logam, Tidak Termasuk Furnitur Industri Kompor, Alat-Alat Pemanas, Alat Pemanas Ruangan, Tanpa Menggunakan Arus Listrik Industri Furnitur dari Logam BAHAN BANGUNAN DARI LOGAM Industri Barang-Barang dari Logam Bukan Aluminium siap Pasang untuk Bangunan Industri Barang-Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 119 KODE IO 2000 KBLI 2000 28119 28120 29299 35115 122 27103 27202 27204 28920 28939 28993 28994 28995 28996 28997 28999 37100 123 29111 29112 124 29113 29114 29120 29130 29141 29142 29150 JUDUL Industri Barang-Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, dan Kontainer dari Logam Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya (Industri Bangunan Lepas Pantai dan Perbaikannya) Industri Bangunan Lepas Pantai BARANG-BARANG LOGAM LAINNYA Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi Industri Penggilingan Logam Bukan Besi Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-Barang dari Logam Industri Peralatan Lainnya dari Logam Industri Paku, Mur dan Baut Industri Macam-Macam Wadah dari Logam Industri Kawat Logam dan Barang-Barang dari Kawat Industri Pembuatan Profil Industri Lampu dari Logam Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain Daur Ulang Barang-Barang Logam MESIN PENGGERAK MULA Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir Industri Motor Pembakaran Dalam MESIN DAN PERLENGKAPANNYA Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula Industri Pompa dan Kompresor Industri Transmisi Mekanik Industri Tungku dan Alat Pemanas Sejenis yang tidak Menggunakan Arus Listrik (bukan untuk keperluan rumah tangga) Industri Tungku, Oven, dan Alat Pemanas Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah KODE IO 2000 KBLI 2000 29191 29192 29193 29199 29211 29212 29221 29222 29223 29230 29240 29250 29262 29263 29291 29292 29299 30001 30002 30003 125 31101 31102 126 29224 31101 31102 JUDUL Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan, dan Pengalengan Industri Mesin Timbangan Industri Mesin Pendingin bukan untuk Keperluan Rumah Tangga Industri Mesin-Mesin Umum Lainnya Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan Industri Mesin/ Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam Industri Mesin/ Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Kayu Industri Mesin/ Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Material Selain Logam dan Kayu Industri Mesin-Mesin Metalurgi Industri Mesin-Mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstruksi Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau Industri Mesin Jahit, Mesin Cuci, dan Mesin Pengering Industri Mesin Tekstil Industri Mesin-Mesin untuk Percetakan Industri Mesin-Mesin Pabrik Kertas Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya (Tidak Termasuk Industri Bangunan Lepas Pantai dan Perbaikannya) Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik Industri Mesin Kantor, Komputasi Dan Akuntansi Elektronik MESIN PEMBANGKIT DAN MOTOR LISTRIK Industri Motor Listrik Industri Mesin Pembangkit Listrik MESIN LISTRIK DAN PERLENGKAPANNYA Industri Mesin / Peralatan untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik Industri Motor Listrik Industri Mesin Pembangkit Listrik Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 120 KODE IO 2000 KBLI 2000 31103 31201 31900 127 22130 30003 32100 32200 32300 33112 33119 52602 72200 128 29302 29309 129 31202 31300 31501 31502 31509 31900 130 31401 JUDUL Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus ( Rectifier ) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) Industri Panel Listrik dan Switch Gear Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain BARANG-BARANG ELEKTRONIKA, KOMUNIKASI DAN PERLENGKAPANNYA Penerbitan dalam Media Rekaman Industri mesin kantor, komputasi dan akuntansi elektronik Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya Industri Alat Transmisi Komunikasi Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya Industri Peralatan Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya Industri Peralatan Kedokteran, dan Perlengkapan Orthopaedic Lainnya Reparasi Barang-Barang Perlengkapan Rumah Tangga Jasa Konsultasi Piranti Lunak ALAT LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA Industri Peralatan Rumah Tangga dengan Menggunakan Arus Listrik Industri Alat-Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga PERLENGKAPAN LISTRIK LAINNYA Industri Peralatan Pengontrol Arus Listik Industri Kabel Listrik dan Telepon Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) Industri Komponen Lampu Listrik Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain BATERAI DAN AKI Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer) KODE IO 2000 KBLI 2000 31402 131 29112 35111 35112 35113 35114 35120 132 35201 35202 133 34100 34200 34300 134 35911 35912 135 35921 35922 35990 136 35301 35302 137 30004 33111 JUDUL Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder) KAPAL DAN JASA PERBAIKANNYA Industri Motor Pembakaran Dalam Industri Kapal / Perahu Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Industri Perbaikan Kapal Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking) Industri Pembuatan dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi dan Olahraga KERETA API DAN JASA PERBAIKANNYA Industri Kereta Api, BagianBagian dan Perlengkapannya Jasa Penunjang Industri Kereta Api KENDARAAN BERMOTOR KECUALI SEPEDA MOTOR Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih SEPEDA MOTOR Industri Sepeda Motor dan Sejenisnya Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan Sejenisnya ALAT PENGANGKUTAN LAINNYA Industri Sepeda dan Becak Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak Industri Alat Angkut yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain PESAWAT TERBANG DAN JASA PERBAIKANNYA Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang ALAT UKUR,FOTOGRAFI, OPTIK DAN JAM Industri Mesin Fotocopy Industri Perabot untuk Operasi, Perawatan, dan Kedokteran Gigi Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 121 KODE IO 2000 KBLI 2000 33113 33119 33121 33122 33123 33130 33201 33202 33203 33204 33300 138 36911 36912 36913 36914 36915 36999 139 36921 36922 140 36930 141 26422 26429 29264 36941 36942 JUDUL Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic Industri Peralatan Kedokteran, dan Perlengkapan Orthopaedic Lainnya Industri Peralatan Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Manual Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektrik Industri Pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik Industri Peralatan Pengujian dalam Proses Industri Industri Kaca Mata Industri Teropong dan Alat Optik Industri Kamera Fotografi Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya BARANG-BARANG PERHIASAN Industri Permata Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia Industri Barang untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia Industri Pengolahan Lain yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (Pembuatan Perhiasan Imitasi) ALAT-ALAT MUSIK Industri Alat-Alat Musik Tradisional Industri Alat-Alat Musik Non Tradisional ALAT-ALAT OLAHRAGA Industri Alat-Alat Olahraga BARANG-BARANG INDUSTRI LAINNYA Industri Barang-Barang dari Kapur Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur Lainnya Industri Jarum Mesin dan Jarum Rajut Industri Alat Permainan Industri Mainan KODE IO 2000 KBLI 2000 36991 36992 36993 36999 142 40101 40102 40103 40104 40201 40202 40300 143 41001 41002 41003 144 45100 45211 45212 45213 45214 45215 45216 45217 45218 45219 45241 45244 45311 45312 45313 45314 45315 45316 45317 45319 45401 45402 45403 45404 45409 JUDUL Industri Alat-Alat Tulis dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar Industri Kerajinan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Industri Pengolahan Lain yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Tidak Termasuk Pembuatan Perhiasan Imitasi) LISTRIK DAN GAS Pembangkitan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik Jasa Penunjang Kelistrikan Pengadaan Gas Distribusi Gas Uap dan Air Panas AIR BERSIH Pengadaan Air Bersih Penyaluran Air Bersih Jasa Penunjang Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN BUKAN TEMPAT TINGGAL Penyiapan Lahan Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Konstruksi Gedung Perkantoran Konstruksi Gedung Industri Konstruksi Gedung Perbelanjaan Konstruksi Gedung Kesehatan Konstruksi Gedung Pendidikan Konstruksi Gedung Penginapan Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Konstruksi Gedung Lainnya Pemasangan Pondasi Dan Pilar Pemasangan Atap/Roof Covering Instalasi Air (Plumbing) Instalasi Listrik Instalasi Telekomunikasi Instalasi Gas Instalasi Elektronika Instalasi Mekanikal Instalasi AC Instalasi Gedung Lainnya Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon Pengecatan Dekorasi Interior Penyelesaian Konstruksi Gedung Lainnya Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 122 KODE IO 2000 KBLI 2000 145 45224 146 45221 45222 45227 147 45225 45226 45231 45232 45233 45234 45235 45239 45242 45321 45322 45323 45324 45325 45326 45327 148 45223 45229 45243 45245 45246 45249 45328 45329 45405 JUDUL PRASARANA PERTANIAN Bangunan Pengairan JALAN, JEMBATAN DAN PELABUHAN Bangunan Jalan, Jembatan dan Landasan Bangunan Jalan dan Jembatan Kereta Api Bangunan Dermaga BANGUNAN & INSTALASI LISTRIK, GAS, AIR MINUM DAN KOMUNIKASI Bangunan Pengolahan, Penyaluran Dan Penampungan Air Bersih, Air Limbah dan Drainase Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Barang Minyak dan Gas Bangunan Elektrikal Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi Laut, dan Rambu Sungai Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api Konstruksi Sentral Telekomunikasi Konstruksi Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya Pembuatan/ Pengeboran Sumur Air Tanah Instalasi Listrik Bangunan Sipil Instalasi Navigasi Laut dan Sungai Instalasi Meteorologi dan Geofisika Instalasi Navigasi Udara Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api Instalasi Sinyal dan R ambuRambu Jalan Raya Instalasi Telekomunikasi BANGUNAN LAINNYA Bangunan Terowongan Bangunan Sipil Lainnya Pemasangan Perancah (Steiger) Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefab dan Pemasangan Kerangka Baja Pengerukan Konstruksi Khusus Lainnya Instalasi Jaringan Pipa Instalasi Bangunan Sipil Lainnya Dekorasi Eksterior KODE IO 2000 KBLI 2000 45500 149 50101 50102 50301 50302 50401 50402 50500 51100 51211 51212 51213 51214 51220 51310 51391 51392 51399 51410 51420 51430 51490 51500 51900 JUDUL Penyewaan Alat Konstruksi atau Peralatan Pembongkar/ Penghancur Bangunan dengan Operatornya JASA PERDAGANGAN Perdagangan Besar Mobil Penjualan Eceran Mobil Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil Penjualan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil Perdagangan Besar Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan Aksesorisnya Penjualan Eceran Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan Aksesorisnya Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak Perdagangan Besar Bahan Baku Hasil Pertanian Perdagangan Besar Binatang Hidup Perdagangan Besar Hasil Perikanan Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan Perdagangan Besar Makanan, Minuman Dan Tembakau Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Perdagangan Besar BarangBarang Kimia dan Farmasi untuk Keperluan Rumah Tangga Perdagangan Besar Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam Perdagangan Besar Bahan-Bahan Konstruksi Perdagangan Besar Barang antara (Intermediate Products), Barangbarang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) Perdagangan Besar Mesin-Mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya Perdagangan Besar Lainnya Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 123 KODE IO 2000 KBLI 2000 52111 52112 52191 52192 52211 52212 52213 52214 52215 52216 52219 52221 52222 52223 52224 52225 52226 52227 JUDUL Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau Di Pasar Swalayan Perdagangan Eceran Barangbarang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di dalam Bangunan Selain di Pasar Swalayan Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Bahan Makanan/Makanan, Minuman, atau Tembakau di Toserba (Department Store) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya, Bukan Bahan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang kelontong) Selain di Toserba (Department Store) Perdagangan Eceran Khusus Padi dan Palawija di Dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Buah-Buahan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Sayuran di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Hasil Peternakan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Hasil Perikanan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Tanaman Hias di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Hasil Pertanian Lainnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Beras di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Roti, Kue Kering dan Sejenisnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Kopi, Gula Pasir, atau Gula Merah di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Tahu, Tempe, Tauco, dan Oncom di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Ikan Asin/ Kering di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Minuman di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di dalam Bangunan KODE IO 2000 KBLI 2000 52228 52229 52311 52312 52313 52314 52315 52316 52317 52318 52319 52321 52322 52323 52324 52325 52326 52327 52328 52329 52331 JUDUL Perdagangan Eceran Khusus Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Makanan Lainnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Bahan Kimia di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang Farmasi di Apotik Perdagangan Eceran Khusus Barang Farmasi Selain di Apotik Perdagangan Eceran Khusus Jamu di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Kosmetik di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Pupuk dan Pemberantasan Hama di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus AlatAlat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Minyak Atsiri di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Lainnya Selain yang Tercakup pada Kelompok 52311 s.d. 52318 di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Tekstil di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Pakaian Jadi di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Pelengkap Pakaian dan Benang di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Kaca Mata di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang Perhiasan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Jam di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Tas, Dompet, Koper, R ansel dan Sejenisnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi Lainnya di dalam Bangunan, Perdagangan Eceran Khusus Furniture di dalam Bangunan Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 124 KODE IO 2000 KBLI 2000 52332 52333 52335 52336 52337 52339 52341 52342 52343 52344 52345 52346 52347 52348 52349 52351 JUDUL Perdagangan Eceran Khusus Barang Elektronik Di Dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Alat dan Perlengkapan Listrik di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu, atau Rotan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu, Atau Rotan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur Lainnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Baja/ Besi untuk Bahan Konstruksi di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang-Barang Logam untuk Bahan Konstruksi di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Kaca untuk Bahan Konstruksi di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Gelas di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Semen, Kapur, Pasir dan Batu di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Bahan Konstruksi dari Porselen di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Bahan Konstruksi dari Kayu di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Cat di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Bahan Konstruksi Lainnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Premium, Premix, dan Solar di Kios/Toko KODE IO 2000 KBLI 2000 52352 52353 52359 52361 52362 52363 52364 52365 52366 52367 52368 52371 52372 52373 52374 52381 52382 52383 JUDUL Perdagangan Eceran Khusus Minyak Tanah di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Gas Elpiji Di Dalam Bangunan Perdagangan Eceran Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas Lainnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang Dari Kertas/ Kertas Karton di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis Menulis dan Gambar di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Perangkat Lunak ( Software) di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus AlatAlat Olahraga di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus AlatAlat Musik di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Alat Fotografi dan Perlengkapannya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus AlatAlat Optik dan Perlengkapannya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Komputer Dan Mesin Kantor di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Mesin Pertanian dan Perlengkapannya Di Dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Mesin Jahit di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Mesin Lainnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Alat Transportasi (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan,Rumput dan Sejenisnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu Dan Binatang/ Hewan yang Diawetkan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Logam di dalam Bangunan Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 125 KODE IO 2000 KBLI 2000 52384 52385 52386 52389 52390 52401 52402 52403 52404 52405 52406 52409 52510 52520 52590 53100 53211 53212 53213 53214 53220 JUDUL Perdagangan Eceran Khusus Barang Kerajinan dari Keramik di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Mainan Anak-Anak di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Lukisan di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Barang-Barang Kerajinan, Mainan Anak-Anak, dan Lukisan Lainnya di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Lainnya (Bukan Makanan, Minuman, atau Tembakau) di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Rumah Tangga Bekas di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Pakaian Jadi, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas di dalam Bangunan Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas di Dalam Bangunan Perdagangan Eceran Barang Listrik Dan Elektronik Bekas Di Dalam Bangunan Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dan Sanitasi Bekas Di Dalam Bangunan Perdagangan Eceran Barang Antik di Dalam Bangunan Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya Di Dalam Bangunan Perdagangan Eceran Melalui Pesanan Atau Surat Perdagangan Eceran Keliling Perdagangan Eceran Lainnya Di Luar Bangunan Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian Perdagangan Ekspor Binatang Hidup Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan Perdagangan Ekspor Hasil Kehutanan Dan Perburuan Perdagangan Ekspor Makanan, Minuman Dan Tembakau KODE IO 2000 KBLI 2000 53310 53391 53392 53399 53410 53420 53430 53491 53492 53500 53900 54100 54211 54212 54213 54214 54220 54310 54391 54392 54399 54410 JUDUL Perdagangan Ekspor Tekstil, Pakaian Jadi, Dan Kulit Perdagangan Ekspor Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Perdagangan Ekspor BarangBarang Kimia Dan Farmasi Untuk Keperluan Rumah Tangga Perdagangan Ekspor Berbagai Barang-Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair, Dan Padat Serta Produk Sejenis Perdagangan Ekspor Logam Dan Bijih Logam (Hasil Pertambangan Dan Penggalian) Perdagangan Ekspor BahanBahan Konstruksi (Kecuali Bahan Hasil Penggalian) Perdagangan Ekspor Produk Antara (Intermediate Products) Perdagangan Ekspor BarangBarang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) Perdagangan Ekspor MesinMesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya Perdagangan Ekspor Lainnya Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) atau Kontrak Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian Perdagangan Impor Binatang Hidup Perdagangan Impor Hasil Perikanan Perdagangan Impor Hasil Kehutanan dan Perburuan Perdagangan Impor Makanan, Minuman dan Tembakau Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit Perdagangan Impor Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Perdagangan Impor BarangBarang Kimia dan Farmasi untuk Keperluan Rumah Tangga Perdagangan Impor Berbagai Barang-Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat Serta Produk Sejenis Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 126 KODE IO 2000 KBLI 2000 54420 54430 54491 54492 54500 54900 150 50200 50403 52601 52602 52609 151 55211 55212 55213 55214 55220 55230 55240 55250 55260 152 55111 55112 55113 55114 55115 55120 55130 55140 55150 55160 55190 153 60110 60120 JUDUL Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam Perdagangan Impor Bahan-Bahan Konstruksi Perdagangan Impor Produk Antara (Intermediate Products) Perdagangan Impor BarangBarang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (Scrap) Perdagangan Impor MesinMesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya Perdagangan Impor Lainnya JASA PERBENGKELAN Pemeliharaan dan Reparasi Mobil Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor Reparasi Barang-Barang Pribadi Reparasi Barang-Barang Perlengkapan Rumah Tangga Reparasi Lainnya JASA RESTORAN Restoran/ Rumah Makan Talam Kencana Restoran/ Rumah Makan Talam Selaka Restoran/ Rumah Makan Talam Gangsa Restoran/ Rumah Makan Non Talam Warung Makan Bar Kedai Makanan dan Minuman Penjual Makanan dan Minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap Jasa Boga (katering) JASA PERHOTELAN Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Melati Penginapan Remaja ( Youth Hostel) Pondok Wisata (Home Stay) Bumi Perkemahan Persinggahan Karavan Jasa Akomodasi Lainnya JASA ANGKUTAN KERETA API Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang Angkutan Jalan Rel untuk Barang KODE IO 2000 KBLI 2000 60130 60190 154 60211 60212 60221 60222 60223 60224 60231 60232 60233 60300 155 61111 61112 61113 61121 61122 61123 156 61211 61212 61220 61230 157 62100 62200 158 63100 63210 63220 63230 JUDUL Angkutan Jalan Rel untuk Wisata Angkutan Jalan Rel Lainnya JASA ANGKUTAN JALAN RAYA Angkutan Jalan R aya dalam Trayek dan Berjadwal untuk Penumpang Angkutan Jalan R aya dalam Trayek dan Tidak Berjadwal untuk Penumpang Angkutan Taksi Angkutan Sewa Angkutan untuk Wisata Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang Angkutan Bermotor untuk Barang Umum Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum Angkutan dengan Saluran Pipa JASA ANGKUTAN LAUT Angkutan Laut Domestik untuk Penumpang Umum Angkutan Laut Domestik untuk Barang Angkutan Laut Domestik untuk Wisata Angkutan Laut Internasional untuk Penumpang Umum Angkutan Laut Internasional untuk Barang Angkutan Laut Internasional untuk Wisata JASA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU Angkutan Sungai dan Danau untuk Penumpang Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Angkutan Penyeberangan Domestik Angkutan Penyeberangan Internasional JASA ANGKUTAN UDARA Angkutan Udara Berjadwal Angkutan Udara Tidak Berjadwal JASA PENUNJANG ANGKUTAN Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang Pergudangan Jasa Cold Storage Jasa bounded warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 127 KODE IO 2000 KBLI 2000 63240 63310 63320 63330 63340 63350 63390 63411 63412 63413 63414 63415 63420 63430 63460 63470 63490 63510 63520 63530 63540 63590 63900 71110 71120 71130 159 64110 64120 64130 64211 64212 64221 64222 64230 64240 64250 JUDUL Jasa Pergudangan Lainnya Jasa Terminal Darat Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Jasa Kebandarudaraan Jasa Jalan Tol Jasa Perparkiran Jasa Penunjang Angkutan Lainnya Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Empat Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Tiga Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Dua Jasa Biro Perjalanan Wisata Cakra Satu Jasa Biro Perjalanan Wisata Non Cakra Agen Perjalanan Wisata Jasa Pramuwisata Jasa Konsultasi Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata Lainnya Jasa Pengurusan Transportasi ( JPT) Jasa Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) Jasa Pengiriman dan Pengepakan Lainnya Jasa Penunjang Angkutan Lainnya yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Persewaan Alat Transportasi Darat Persewaan Alat Transportasi Air Persewaan Alat Transportasi Udara JASA KOMUNIKASI Pos Nasional Unit Pelayanan Pos Jasa Kurir ( Jasa Titipan Swasta) Telepon Tetap Pemerintah Telepon Tetap Swasta Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS) Pemerintah Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS) Swasta Jasa Radio Panggil untuk Umum (RPUU) Jasa Radio Trunking Jasa Sistem Komunikasi KODE IO 2000 KBLI 2000 64260 64270 64290 160 65110 65121 65122 65191 161 65199 65910 65921 65922 65923 65929 65930 65940 65950 65991 65999 67111 67112 67113 67121 67122 67123 67131 67132 67133 67134 67191 67199 67209 162 66010 66020 66030 67201 67202 67203 JUDUL Jasa Satelit Jasa Komunikasi Data Paket/ JDKP (Provider) Jasa Komunikasi Lainnya BANK Bank Sentral Bank Devisa Bank Non Devisa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA Jasa Perantara Moneter lainnya Sewa Guna Usaha (Leasing) Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring) Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit) Pembiayaan Kartu Kredit (Credit Card) Pembiayaan Non Leasing lainnya Modal Ventura (Ventura Capital) Pegadaian Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Jasa Merger dan Akuisisi Jasa Perantara Keuangan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Bursa Efek Lembaga Kliring dan Penjaminan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Penjamin Emisi Efek (Underwriter) Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer) Manager Investasi Wali Amanat (Trustee) Biro Administrasi Efek Kustodian (Custodian) Lembaga Pemeringkat Efek Jasa Penukaran Mata Uang (Money Changer) Jasa Penunjang Keuangan Lainnya yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun Lainnya ASURANSI DAN DANA PENSIUN Asuransi Jiwa Dana Pensiun Asuransi Non Jiwa Agen Asuransi Adjuster Aktuaria Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 128 KODE IO 2000 KBLI 2000 67204 67209 75300 163 70101 70102 70200 70310 70320 164 63440 63450 71210 71220 71230 71290 71301 71309 72100 72200 72300 72400 72500 72900 73110 73120 73210 73220 74110 74120 74130 JUDUL Broker Jasa Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun Lainnya Jaminan Sosial Wajib SEWA BANGUNAN DAN SEWA TANAH Real Estate yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa A s r a m a (Boarding House) Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (fee) Atau Kontrak Kawasan Pariwisata Penyediaan Sarana Wisata Tirta JASA PERUSAHAAN Jasa Konvensi, Pameran, dan Perjalanan Insentif Impresariat Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (Termasuk Komputer) Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Persewaan Alat-Alat Pesta Persewaan Barang-Barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting) Jasa Konsultasi Piranti Lunak Pengolahan Data Jasa Kegiatan Data Base Perawatan dan Reparasi MesinMesin Kantor, Akutansi, dan Komputer Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Komputer Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa (Engineering) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Penelitian dan pengembangan Humaniora Jasa Hukum Jasa Akuntansi dan Perpajakan Jasa Riset Pemasaran KODE IO 2000 KBLI 2000 74140 74210 74220 74300 74910 74920 74930 74940 74950 74990 165 73110 73120 73210 73220 75111 75112 75113 75114 75115 75121 75122 75123 75124 75125 75126 75127 75129 75131 75132 75133 JUDUL Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa (Engineering) Analisis dan Testing Jasa Periklanan Jasa Penyeleksian dan Penyediaan Tenaga Kerja Jasa Penyelidikan dan Keamanan Jasa Kebersihan Gedung Jasa Fotografi Jasa Pengepakan Jasa Perusahaan yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain JASA PEMERINTAHAN UMUM Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa (Engineering) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Penelitian dan pengembangan Humaniora Lembaga Legislatif Penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Kesekretariatan Negara Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan dan Bea Cukai Lembaga Eksekutif Perencanaan Lembaga Yudikatif Pembinaan Pendidikan Pembinaan Kesehatan Pembinaan Perumahan dan Lingkungan Hidup Pembinaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Keagamaan Pembinaan Penerangan Pembinaan Kebudayaan/ Kesenian/Rekreasi/Olahraga Pembinaan Pelayanan Sosial Lainnya Selain Kesehatan, Pendidikan, Keagamaan dan Kebudayaan Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan dan Penggalian Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 129 KODE IO 2000 KBLI 2000 75134 75135 75136 75137 75138 75139 75140 75210 75221 75222 75223 75224 75231 75232 75233 75300 166 80111 80112 80113 80211 80212 80311 80312 80910 167 85111 85112 85193 168 85311 JUDUL Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Listrik, Gas dan Air Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pariwisata Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Komunikasi Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kegiatan Lembaga Pemerintahan untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis Lainnya Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan Tugas Khusus Hubungan Luar Negeri Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Angkatan Darat Angkatan Udara Angkatan Laut Kepolisian Pertahanan Sipil Lembaga Peradilan Jaminan Sosial Wajib JASA PENDIDIKAN PEMERINTAH Jasa Pendidikan Pra Sekolah Pemerintah Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Pemerintah Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemerintah Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Pemerintah Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah Jasa pendidikan Tinggi Program Gelar Pemerintah Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelar Pemerintah Jasa Pendidikan Pemerintah Lainnya JASA KESEHATAN PEMERINTAH Jasa Rumah Sakit Pemerintah Jasa Poliklinik Pemerintah Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan JASA PEMERINTAHAN LAINNYA JASA KEMASYARAKATAN PEMERINTAHAN Panti Wreda Pemerintah KODE IO 2000 KBLI 2000 85313 85321 90001 22301 22302 92111 92120 92131 92141 92190 92201 92311 92321 92323 92331 92332 169 80121 80122 80123 80221 80222 80321 80322 80921 80922 80923 80929 170 85113 85114 85119 85121 85122 JUDUL Panti Asuhan Pemerintah Kegiatan Sosial Pemerintah Di Luar Panti Jasa Kebersihan Pemerintah FILM DAN JASA DISTRIBUSINYA (PEMERINTAHAN) Reproduksi Media Rekaman Reproduksi Film Dan Video Produksi Dan Distribusi Film, Serta Video Oleh Pemerintah Kegiatan Bioskop JASA HIBURAN, REKREASI DAN KEBUDAYAAN (PEMERINTAH) Kegiatan Radio dan Televisi Oleh Pemerintah Kegiatan Drama, Musik dan Hiburan Lainnya oleh Pemerintah Kegiatan Hiburan Lainnya Kegiatan Kantor Berita oleh Pemerintah Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Museum Pemerintah Peninggalan Sejarah yang Dikelola Pemerintah Kebun Raya dan Kebun Binatang Taman Nasional (TN) JASA PENDIDIKAN SWASTA Jasa Pendidikan Pra Sekolah Swasta Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Jasa pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta Jasa Pendidikan Tinggi Program Non Gelar Swasta Jasa Pendidikan Komputer Swasta Jasa Pendidikan Bahasa Swasta Jasa Pendidikan Kecantikan dan Kepribadian Swasta Jasa Pendidikan Keterampilan Swasta Lainnya JASA KESEHATAN SWASTA Jasa Rumah Sakit Swasta Jasa Klinik Swasta Jasa Rumah Sakit Lainnya Praktek Dokter Umum Praktek Dokter Spesialis Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 130 KODE IO 2000 KBLI 2000 85123 85191 85192 85193 85200 171 85312 85314 85319 85322 90002 91110 91121 91122 91200 91910 91920 91990 99000 172 74940 92112 92120 173 92132 92142 92143 92190 92202 92203 92312 92322 92324 92331 92332 92336 92339 JUDUL Praktek Dokter Gigi Jasa Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Paramedis Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan Jasa Kesehatan Hewan JASA KEMASYARAKATAN SWASTA LAINNYA Panti Wreda Swasta Panti Asuhan Swasta Panti Sosial Lainnya Kegiatan Sosial Swasta di Luar Panti Jasa Kebersihan Swasta Organisasi Bisnis dan Pengusaha Organisasi Sains Sosial dan Masyarakat Organisasi Sains Alami dan Teknologi Organisasi Buruh Organisasi Keagamaan Organisasi Politik Organisasi Sosial Masyarakat Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya FILM DAN JASA DISTRIBUSI SWASTA Jasa Fotografi Produksi Dan Distribusi Film, Serta Video Oleh Swasta Kegiatan Bioskop JASA HIBURAN, REKREASI & KEBUDAYAAN SWASTA Kegiatan Radio Dan Televisi Oleh Swasta Kegiatan Drama, Musik dan Hiburan Lainnya oleh Swasta Jasa Penunjang Hiburan Kegiatan Hiburan Lainnya Kegiatan Kantor Berita oleh Swasta Penulis Berita (Free Lance) oleh Swasta Perpustakaan Swasta Museum Swasta Peninggalan Sejarah yang Dikelola Swasta Kebun Raya dan Kebun Binatang Taman Nasional (TN) Taman Buru Dan Kebun Buru Kebun Raya, Kebun Binatang dan Taman Konservasi Alam Lainnya KODE IO 2000 KBLI 2000 92411 92412 92413 92414 92419 92421 92422 92423 92424 92425 92426 92427 92429 92431 92432 92433 92434 92439 174 93010 93021 93022 93030 93091 93092 93093 93094 95000 175 00000 180 190 200 201 202 203 204 205 209 210 301 302 303 JUDUL Billiard Padang Golf Bowling Gelanggang Renang Kegiatan Olahraga Lainnya Taman Rekreasi Pemandian Alam Kolam Pemancingan Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Kelab Malam (Night Club) Dan Atau Diskotik Panti Pijat Panti Mandi Uap Jasa Rekreasi Lainnya Wisata Argo Wisata Tirta Wisata Petualangan Alam Wisata Gua Wisata Minat Khusus Lainnya JASA PERORANGAN DAN RUMAH TANGGA Jasa Binatu Pangkas Rambut Salon Kecantikan Jasa Pemakaman Jasa Penjahitan Jasa Penyaluran Tenaga Kerja Jasa Pelayanan Kebugaran Jasa Perorangan yang tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga BARANG DAN JASA YANG TIDAK TERMASUK DI MANAPUN Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya JUMLAH PERMINTAAN ANTARA JUMLAH INPUT ANTARA IMPOR UPAH DAN GAJI SURPLUS USAHA PENYUSUTAN PAJAK TAK LANGSUNG SUBSIDI NILAI TAMBAH BRUTO JUMLAH INPUT PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 131 KODE IO 2000 304 305 306 309 310 401 402 403 404 KBLI 2000 JUDUL PERUBAHAN STOK EKSPOR BARANG DAGANGAN EKSPOR JASA JUMLAH PERMINTAAN AKHIR JUMLAH PERMINTAAN IMPOR BARANG DAGANGAN PAJAK PENJUALAN BEA MASUK IMPOR JASA KODE IO 2000 409 501 502 503 509 600 700 KBLI 2000 JUDUL JUMLAH IMPOR MARGIN PERDAGANGAN BESAR MARGIN PERDAGANGAN ECERAN BIAYA PENGANGKUTAN JUMLAH MARGIN PERDAGANGAN DAN BIAYA PENGANGKUTAN JUMLAH OUTPUT JUMLAH PENYEDIAAN Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 132 Lampiran 2 KLASIFIKASI SEKTOR KELAUTAN TAHUN 2007 Sektor IO SektorIO Indonesia Kelautan Uraian Sektor 1. Perikanan an gkap di Laut Tan angkap Perikanan T 031 031, 033 031 031 031 053 054 054 054 054 054 054 054 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 Penangkapan ikan Penangkapan crustacea Penangkapan mollusca Penangkapan binatang air lainnya (teripang, bunga karang, uburubur, dll) Tanaman air (rumput laut) Produksi ikan kering / asin Produksi ikan pindang Produksi ikan peragian Produksi ikan asap Produksi ikan beku Produksi ikan kalengan Produksi tepung ikan Produksi ikan olahan lainnya Perikanan T an gkap di Perairan Umum Tan angkap 032 032, 033 014 015 032, 033 016 032, 033 017 053 054 054 054 054 054 018 019 020 021 022 023 Penangkapan ikan Penangkapan crustacea (udang grago, udang galah, udang udang tawar, udang lainnya) Penangkapan mollusca (remis, siput, dll) Penangkapan binatang air lainnya (buaya, katak benggala, kodok, kura-kura, dll) Produksi ikan kering / asin Produksi ikan pindang Produksi ikan peragian Produksi ikan asap Produksi ikan beku Produksi ikan olahan lainnya Perikanan Budida Budidayya 031, 033 031 - 033 032, 033 032, 033 032, 033 032, 033 024 025 026 027 028 029 Budidaya laut Budidaya tambak Budidaya kolam Budidaya keramba Budidaya jaring apung Budidaya sawah 031 030 031, 033 032, 033 031 032 Penangkapan / pengambilan benih biota laut Pembenihan biota laut Pembenihan biota air tawar Sektor IO SektorIO Indonesia Kelautan 032, 033 034 033 034 034 034 034 035 036 037 034 034 047 102 149 149 149 038 039 040 041 042 043 044 149 045 149 046 149 047 149 048 149 049 149 050 149 051 149 052 158 068 053 054 077 091 055 056 Uraian Sektor Pembenihan biota air payau Jasa sarana produksi perikanan laut Jasa produksi perikanan laut Jasa pasca panen perikanan laut Jasa sarana produksi perikanan darat Jasa produksi perikanan darat Jasa pasca panen perikanan darat Ekstraksi garam Industri kosmetik Perdagangan besar binatang hidup Perdagangan besar hasil perikanan Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan Perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan Perdagangan eceran ikan asin / kering di dalam bangunan Perdagangan eceran khusus pakan ternak / unggas / ikan di dalam bangunan Perdagangan ekspor binatang hidup Perdagangan ekspor hasil perikanan Perdagangan eksport hasil kehutanan dan perburuan Perdagangan importt binatang hidup Perdagangan importt hasil perikanan Jasa cold storage Es (untuk perikanan) dan fresh water Tekstil (untuk perikanan) Kertas dan karton (packing) 2. Per tamban gan Laut Pertamban tambang 036, 037, 105 057 036, 037 058 037 046 046 046 059 060 061 062 Lain-lain Pertambangan minyak dan gas bumi Jasa pertambangan minyak dan gas alam Pengusahaan tenaga panas bumi Pertambangan nitrat Pertambangan yodium Pertambangan potash (kalsium karbonat) Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 133 Sektor IO SektorIO Indonesia Kelautan 046 063 046, 048 064 048 104 065 066 104 067 104 068 104 069 104 070 Uraian Sektor Pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya Pertambangan dan penggalian lainnnya Penggalian pasir Pertambangan minyak dan gas alam Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi Industri pemurnian dan pengolahan gas bumi Industri barang-barang dari hasil kilang minyak bumi Industri pembuatan minyak pelumas 3. Perhub un gan Laut (Transpor tasi Laut) Perhubun ung (Transportasi 146 147 071 072 147 148 148 155 073 074 075 076 155 077 155 078 155 079 155 080 155 081 156 082 156 083 156 156 084 085 158 086 158 158 087 088 158 158 158 158 089 090 091 092 Bangunan dermaga Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai Instalasi navigasi laut dan sungai Pengerukan Instalasi jaringan pipa Angkutan laut domestik untuk penumpang umum Angkutan laut domestik untuk barang Angkutan laut domestik untuk wisata Angkutan laut internasional untuk penumpang umum Angkutan laut internasional untuk barang Angkutan laut internasional untuk wisata Angkutan sungai dan danau untuk penumpang Angkutan sungai dan danau untuk barang Angkutan penyeberangan domestik Angkutan penyeberangan internasional Jasa pelayanan bongkar muat barang Pergudangan Jasa bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat Jasa pergudangan lainnya Jasa pelayanan kepelabuhanan Jasa Pengurusan Transportasi ( JPT) Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) / container ( jasa) Sektor IO SektorIO Indonesia Kelautan 158 159 093 094 159 158 095 096 Uraian Sektor Persewaan alat transportasi Komunikasi maritim / INMARSAT (International Maritime Satelite) ( jasa satelit) Submarine cable Container (material) 4. Industri Kelautan 121 097 121 124 098 099 125 125 131 131 131 100 101 102 103 104 131 131 105 106 131 107 Industri mesin-mesin industri khusus lainnya (industri bangunan lepas pantai dan perbaikannya) Industri bangunan lepas pantai Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga Industri motor listrik Industri mesin pembangkit listrik Industri motor pembakaran dalam Industri kapal / perahu Industri peralatan dan perlengkapan kapal Industri perbaikan kapal Industri pemotongan kapal (Ship Breaking) Industri pembuatan dan pemeliharaan perahu pesiar, rekreasi dan olahraga 5. Pariwisata Bahari 152 163 108 109 163 110 163 111 163 163 173 173 112 113 114 115 Hotel dan restoran Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak Real estate (penyewaan tanah pantai) Kawasan pariwisata Penyediaan sarana wisata tirta Taman rekreasi Wisata tirta 6. Ke giatan dan JJasa asa Kelautan Lainn Kegiatan Lainnyya 149 116 149 149 117 118 149 119 149 149 120 121 149 149 122 123 Perdagangan besar berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak Perdagangan besar lainnya Perdagangan ekspor berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products) Perdagangan ekspor lainnya Perdagangan importt berdasarkan balas jasa (fee) atau kontrak Perdagangan ekspor lainnya Perdagangan importt lainnya Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 134 Sektor IO SektorIO Indonesia Kelautan 162 162 162 162 162 162 124 125 126 127 128 129 162 164, 165 130 131 Uraian Sektor Asuransi jiwa Asuransi non jiwa Agen asuransi Adjuster Aktuaria Jasa penunjang asuransi dan dana pensiun lainnya Jaminan sosial wajib Penelitian dan pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa (engineering) Sektor IO SektorIO Indonesia Kelautan 164 165 175 132 133 134 164 164 162 135 136 137 166, 169 138 Uraian Sektor Jasa hukum Pembinaan pendidikan Kegiatan yang belum jelas batasannya Jasa survei kelautan Mitigasi bencana alam Asuransi maritim dan asuransi lainnya Pendidikan maritim Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia 135

Judul: Analisis Potensi Ekonomi Maritim Dalam Rangka Perumusan Kebijakan Ekonomi Martim Indonesia

Oleh: Sugiarto Sugiarto

Ikuti kami