Ekonomi Politik Maritim

Oleh Afditya Iman Fahlevi

86,4 KB 6 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Ekonomi Politik Maritim

Ekonomi Politik Maritim Ide tentang poros maritim dunia dan kedaulatannya harus menjadi konsep besar yang mempelopori benteng ekonomi dan pembangunan Indonesia. Kelautan sebagai strategi merupakan bagain dari strategi pertahanan suatu negara-bangsa; urusan soal perang, soal energi, ekonomi adalah satu hal yang mutlak harus diciptakan. Bisa jadi dikatakan, Negara siapa gagal mengurusi kedaulatan lautnya, gagal pula negaranya. Atas dasar inilah, Indonesia tidak boleh durhaka terhadap sejarah lautnya. Dalam sejarah ekonomi politik laut Indonesia dan atas dasar keyakinan terhadap betapa pentingnya sektor kelautan sebagai sumber ekonomi, yang pada saat itu menjadi prioritas para Founding Father terdahulu. Bicara kelautan, tentu tidak hanya berkaca pada sejarah kejayaan laut Indonesia yang pernah ada, dalam sejarah perkembangan wilayah territorial dan yurdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga menjadi bukti bahwa kedaulatan atas laut adalah kunci utama Indonesia mampu menjadi ‘Negara Digdaya di Asia’ bahkan dunia internasional. Kejayaan laut era Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti. Laut merupakan kehidupan, tempat banyak orang bergantung. Sejak zaman pra sejarah, manusia yang mendiami kepuluan Nusantara sudah mampu berlayar hingga Barat Afrika. Secara geografis Nusantara yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia lebih tepat disebut negara kelautan. Sriwijaya dan Majpahit menjadi merupkan contoh emporium kekuatan kerajaan Nusantara yang bisa menjadi besar karena menguasai laut. Dengan menguasai laut dan tentu dengan militer yang kuat, dua kerajaan tersebut berhasil mengontrol seluruh perniagaan di seluruh Asia Tenggara. Menjelang kemerdekaan, para Founding Fathers punya rasa ingin mengembalikan masamasa keemasan Sriwijaya dan Majapahit, salah satunya dengan kembali ke laut. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 31 Mei 1945, Muhammad Yamin dengan tegas memperjuangkan perwujudan Tanah Air ke dalam wilayah negara Indonesia. Yamin degan tegas mengatakan, bahwa pemahaman Tanah Air adalah konsep tunggal. Yang dimaksud konsep tunggal adalah, “..membicarakan daerah Negara Indonesia dengan menumpahkan perhatian kepada pulau dan daratan sesungguhnya adalah berlawanan dengan realitas. Tanah Air ialah terutama daerah lautan dan mempunyai pantai yang panjang.” Yamin meyakini laut Indonesia namun kala itu mendapat hambatan dari dunia Internasional yang menyebut laut merupakan zona bebas. Perjuangan Indonesia mengintegrasikan laut ke dalam wilayahnya dimulai kembali oleh Perdana Menteri Djuanda pada 1957. Untuk menguasai kembali lautan, pemerintah Soekarno memperkuat pasukan angkatan laut baik dari jumlah prajurit hingga alat utama sistem persenjataan. Namun, pengembalian laut sebagai sumber kehidupan gagal setelah pemerintahan berpindah tangan ke Soeharto yang berorientasi ke darat. Sejak Zaman Awal Kerajaan di Indonesia, kehidupan kelautan di Indonesia sudah sangat fundamental. Karena daerah Indonesia yang merupakan daerah kepulauan yang membutuhkan lautan untuk mengakses daerah antar daerah. Armada laut yang dimiliki oleh Kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Demak pun tak bisa dipandang sebelah mata, sebagai kerajaan maritim, mereka sangat berperan dalam perdagangan yang mencakup daerah Indonesia, bahkan mancanegara dan sangat disegani yang tertera dalam catatan para pedagang dan utusan dari China ataupun dari Arab. Tak hanya itu, Presiden Sukarno juga pernah berkata. “…Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”. Dengan begitu, Akar poros maritim dunia yaitu membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, adalah konsep geopolitik yang akan membawa kejayaan bangsa Indonesia. Hal ini harus membawa kesadaran kepada bangsa dan rakyat Indonesia bahwa masa depan dunia berada di kawasan Pasifik. konsep poros maritim Indonesia juga terkandung tujuan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Dengan gagasan itulah, bahwa konsep ekonomi politik yang dukung oleh kondisi geopolitik saat ini, potensi-potensi yang berhubungan dengan laut sangatlah terbuka lebar. Sedikitnya ada sekitar 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dilansir dari artiket berjudul ‘Ekonomi Indonesia Kelaut Aja’, karya Prof. Rokhmin Dahuri, Kesebelas sektor ekonomi kelautan itu adalah: perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi (ESDM), kehutanan (coastal forestry), pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, sumberdaya kelautan non-konvensional dan masih banyal lainnya. Potensi nilai ekonomi dari11 sektor ekonomi kelautan tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun. Padahal total PDB (Product Domestic Bruto) Indonesia saat ini sebesar 1 triliun dolar AS, dan APBN kita Rp 1.800 triliun atau 180 miliar dolar AS. Artinya potensi nilai ekonomi kelautan hampir 10 kali lipat dari APBN dan 1,2 kali PDB saat ini. Sementara kesempatan kerja yang dapat diciptakan sekitar 40 juta orang. Karenanya, jika mampu mendayagunakan potensi ekonomi kelautan secara produktif, efisien, adil, dan ramah lingkungan, maka masalah pengangguran dan kemiskinan otomatis akan terpecahkan. Kurang lebih 24 juta ha perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut (mariculture) ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lainnya yang bernilai ekonomis tinggi, dengan potensi produksi sekitar 42 juta ton/tahun Potensi ekonomi jasa perhubungan laut diperkirakan sekitar 16 milyar US$ per tahun. Ini berdasarkan pada perhitungan bahwa sejak 15 tahun terakhir Indonesia mengeluarkan devisa sekitar 16 milyar US$ untuk membayar armada pelayaran asing yang selama ini mengangkut 97% dari total barang yang diekspor dan diimpor ke Indonesia, dan yang mengangkut 50% dari total barang yang dikapalkan antar pulau di wilayah Indonesia. Sementara itu di sektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut untuk kapal niaga, kapal pesiar dan pelayaran rakyat, potensi ekonominya pun luar biasa besarnya. Potensi ekonomi ini akan menjadi lebih bermakna dan bernilai strategis, seiring dengan kenyataan bahwa pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad-20 sebenarnya telah bergeser dari Poros Atlantik ke Poros Asia-Pasifik. Hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Lebih dari 75% dari barang-barang yang diperdagangkannya ditransportasikan melalui laut, terutama melalui Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makasar, dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar 1.500 trilun dolar AS setiap tahunnya. Untuk menciptakan hal itu semua, maka perlu penguatan yang bersifat mutlak, yaitu penguatan menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Tentu juga wajib melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional yang didukung sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, membangun Indonesia menuju poros maritim dunia yang kuat dan berdaulat dapat tercipta dan kita sebagai penerus generasi muda yang kokoh harus mampu menerapkan visi maritime ditahun 2045. Indonesia siap menjadi digdaya dunia dengan kekuatan ekonomi dan pertahanan yang kuat. Penulis: Afditya Iman Fahlevi

Judul: Ekonomi Politik Maritim

Oleh: Afditya Iman Fahlevi


Ikuti kami