Ekonomi Politik Indonesia " Ekonomi Politik Privatisasi Dan Liberalisasi Perusahaan " Dosen Pengampu

Oleh Stevanie Harismawati

245,8 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Ekonomi Politik Indonesia " Ekonomi Politik Privatisasi Dan Liberalisasi Perusahaan " Dosen Pengampu

EKONOMI POLITIK INDONESIA “EKONOMI POLITIK PRIVATISASI DAN LIBERALISASI PERUSAHAAN” DOSEN PENGAMPU : Syahrul Salam M.Si STEVANIE HARISMAWATI 1410412027 ANUGRAH PRASETYA 1410412072 PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA 2017 1 BAB I Pendahuluan  Latar Belakang Perjalanan kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia di warnai dengan berbagai macam warna dan kebijakan yang berbeda kesetiap kepemimpinannya. Pada zaman Orde Lama kita sama mengenal tentang kebijakan menasionalismekan segala macam bentuk usaha yang ada di Indonesia sejak zaman Penjajahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat berdikari, berdiri diatas kaki sendiri untuk dapat bertahan hidup dan menghidupi masyarakat Indonesia. Memasuki Indonesia tahun 1965 kekuasaan presiden Soekarna diserahkan dan diambil alih oleh Soeharto memasuki babak baru yang dimulai dengan liberlasasi Indonesia yang mulai membuka sector-sektor perdagangan asing untuk dapat berjualan di pasar Indonesia. Tidak sampai disistu saja, liberalisasi ini kemudian ditandai juga dengan banyaknya perusahaan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia khususnya dalam bidang pertambangan yaitu PT Freeport dan PT New Moon. Selama berjalannya Orde Baru, Masyarakatpun mulai sadar dan disadarkan secara perlahan dengan keadaan Indonesia yang mulai tidak cocok dengan liberalisasi yang terlalu terbuka. Apalagi banyak sector-sektor vital dan strategis Negara justru dikuasai oleh pihak asing dan swasta yang berdampak pada ketidak mampuannya Negara untuk mengatur perusahaan tersebut karena keputusan tidak bisa diambil oleh pemerintah sepihak. Pada tahun 2003 muncullah regulasi baru yang mengatur tata cara privatisasi dan liberalisasi perusahaan perusahaan Indonesia dan BUMN. Meskipun disini pemerintah masih membuka penjualan saham kepada pihak asing ataupun swasta, pemerintah memperkuat kedudukannya melalui regulasi ini. Regulasi UU No.19/2003 memposisikan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar di setiap perusahaan atau BUMN. Kekuasaan pemerintah yang sudah diperkuat tersebut memunculkan sebuah pertanyaan, apakah dengan regulasi tersebut dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia? Ataukah justru menjadikan bangsa Indonesia ini tetap tidak terlepas dari pengaruh asing dan selalu hidup dalam keterpurukan di negeri sendiri. 2  Rumusan Masalah Apakah penerapan kebijkan ekonomi privatisasi dan liberalisme di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan?  Metode Penelitian Dalam penulisan karya ilmiah ini kami menggunakan metode penulisan yang bersifat induksi. Penulisan secara induksi merupakan penulisan yang didahului oleh permasalahan yang akan dibahas oleh penulis kemudian dicari bagaimana permasalahan tersebut dapat muncul, apa sajakah penyebabnya dan apa saja dampak yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Metode penulisan ini juga menggunakan penulisan kualitatif dan studi pustaka. 3 BAB II Deskripsi Masalah  Privatisasi dan Liberalisme BUMN di Indonesia Privatisasi dapat diartikan sebagai penjualan secara seluruh atau sebagian kepemilikan perusahaan negara kepada pihak swasta. Privatisasi di Indonesia telah diatur dalam sebuah payung hukum yaitu UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 74 yang tertera maksud dan tujuan privatisasi. Maksud privatisasi dalam UU tersebut adalah memperluas kepemilikan masyarakat dalam persero, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menciptakan struktur dan manajemen keuangan yang baik, menciptakan struktur industri yang kompetitif, menciptakan persero yang memiliki daya asing dan berorientasi global, serta menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Sedangkan tujuan dilakukan privatisasi menurut UU tersebut adalah meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero. Dalam pasal 76 dinyatakan perusahaan yang dapat diprivatisasi yaitu perusahaan yang sektor usahanya kompetitif dan perusahaan yang unsur teknologinya cepat berubah. Dalam UU tersebut pada pasal 77 juga dijelaskan kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi yaitu persero yang dalam ketentuan UU bahwa pengelolaannya hanya boleh dilakukan oleh BUMN, persero yang berkaitan dengan keamanan/pertahanan serta persero yang bergerak dalam bidang sumber daya alam yang secara tegas dalam peraturan UU dilarang diprivatisasi. Metode privatisasi dapat dilaksanakan dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, penjualan saham langsung kepada investor, dan penjualan saham kepada manajemen atau karyawan perusahaan yang bersangkutan (pasal 78). Sedangkan untuk membahas dan memutuskan kebijakan privatisasi, pemerintah juga membentuk komite privatisasi sebagai wadah koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang membidangi perekonomian yaitu termuat dalam pasal 79 dalam UU tersebut.1 Kebijakan privatisasi di Indonesia telah dilakukan sejak zaman orde baru yang dilakukan dengan tujuan untuk menutupi hutang luar negeri Indonesia yang jumlahnya terus membengkak. Beberapa BUMN yang diprivatisasi selama tahun 1991-1997 diantaranya pada 1 Fitri Novi, “Definisi dan Konsep Privatisasi” https://www.academia.edu/5922043/Definisi_dan_Konsep_Privatisasi diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 20:35 WIB. 4 tahun 1991 PT Semen Gresik dijual 35 %, tahun 1995 pemerintah menjual 35 % saham PT Tambang Timah dan 23 % saham PT Telkom, tahun 1996 saham BNI didivestasi 25% dan tahun 1997 saham PT Aneka Tambang dijual sebanyak 35% . Bahkan sejak ekonomi Indonesia di bawah pengawasan IMF, swastanisasi BUMN pemerintah semakin besar baik yang dijual melalui pasar modal maupun melalui investor strategis. Salah satu BUMN terbesar yang pernah diprivatisasi oleh pemerintah pada tahun 2002 adalah PT Indosat. PT Indosat merupakan BUMN Telekomunikasi terbesar kedua setelah PT Telkom dan memiliki 9 anak perusahaan telekomunikasi diantaranya Satelindo, IM3, Lintasarta, dan StarOne . PT Indosat berdiri pada 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing dan mulai beroperasi pada tahun 1969 dan secara resmi menjadi milik pemerintah RI pada tahun 1980 . Pada 1994 pemerintahan Presiden Soeharto membeli seluruh sahamnya dan mendaftarkannya di Bursa Efek Jakarta, Surabaya dan New York dan menjadikannya BUMN pertama yang sahamnya dijual di luar negeri . Berdasarkan data tahun 2006, PT Indosat menguasai 26,9 % operator telepon seluler GSM melalui IM3 dan Mentari dan 3.7 % pasar CDMA melalui StarOne . Pemerintah di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil melakukan privatisasi PT Indosat pada tahun 2002 dengan cara menjual 41.94 % saham Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) . Dengan penjualan tersebut saham pemerintah di Indosat menjadi 15.9 % dan sisanya dimiliki oleh publik .  Sejarah Perusahaan di Indonesia Sejak pertama kali Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, UU yang mengatur tentang perusahaan Negara diberi nama “Indonesische Comptabilteitswet” (1925) dan “Indonesische Bedrijvenwet” (1927) UU ini masih mengambil dari peraturan-peraturan sejak zaman penjajahan. Seiring dengan berjalannya waktu, UU tersebut mulai direvisi dan di evaluasi oleh para pemerintah yang kemudian pada tahun 1960 UU ini digantikan dan dianggap tidak berlaku lagi. Dalam UU tersebut menerangkan dan menjelaskan pembagian perusahaan Negara. Pembagian perusahaan di Indonesia mengalami beberapa bentuk dalam regulasi yang diatur oleh Negara. Tercatat ada 2 kali perusahaan Negara mengalami perubahan. Pada tahun 1960 usaha-usaha Negara berbentuk Perusahaan dibedakan dalam 3 bentuk seperti yang diatur dalam UU, yaitu : 5 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan jawatan adala perusahaan milik negara yang ditunjukan untuk kepentingan masyarakat dengna memperhatikan segi efesiensinya. Besarnya modal perusahaan jawatan ditentukan melalui ABPN. Perjan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasukn dalam anggaran belanja Negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat untuk kesejahteraan umum, dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta yang memuaskan. 2. Perusahaan Umum (Perum) Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagaian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapakan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terusmenerus mencetak keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan (Persero) Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagaian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapakan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terusmenerus mencetak keuntungan. Lalu UU tersebut diatas di revisi oleh pemerintah pada tahun 2003 yang menjadikan pembagian bentuk-bentuk usaha di bagi menjadi 2 bentuk, UU No.19 tahun 2003 mengapus satu bentuk perusahaan Negara karena dianggap ___ . Pembagian tersebut berupa : 6 1. Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Umum (Perum) adalah jenis Badan Usaha Milik Negara yang modalnya masih dimiliki oleh pemerintah, namun memiliki sifat mirip perusahaan jawatan (perjan) dan sisanya perusahaan perseroan (persero). Hal ini disebabkan karena perum boleh mengejar keuntungan di samping melayani kepentingan masyarakat. 2. Perusahaan Perseroan (Persero) Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagaian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapakan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terusmenerus mencetak keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero) Perusahaan terbuka atau perusahaan publik adalah jenis perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 atau sutau jumlah pemegang sahanm dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  Apa itu Privatisasi ? Privatisasi biasanya merujuk pada pengalihan pemilikan dan kendali dari publik ke sektor swasta khususnya penjualan aset. Ini mencakup pengalihan sebagian atau seluruhnya (Hemming dan Mansoor, 1988). Privatisasi tidak selalu melibatkan penjualan. Konsepnya telah diperluas mencakup perubahan struktural yang lebih luas seperti ‘leasing’ dan kontrak manajemen, waralaba sektor publik, kontrak umum sektor publik (IBRD, 1988). Dikatakan juga bahwa privatisasi sebagai proses memperkenalkan disiplin kekuatan pasar (Ramandham, 1989). Konsep ‘marketisasi’ mendorong penghilangan monopoli atau pengurangan langsung dan tidak langsung hambatan keluar-masuk pasar (PBB, 1989). 7 Sementara Ramamurti (1992), menambahkan bahwa pengertian luas privatisasi adalah mencakup satu atau lebih kombinasi dari pengalihan peranan pemerintah pada swasta dalam hal pemilikan, pembiayaan, pelaksanaan produksi, manajemen dan lingkungan bisinis. Menurut Savas (1987), sebagai proses, privatisasi berarti mengurangi peran pemerintah, dan meningkatkan peran sektor swasta, dalam kegiatan atau pemilikan aset. Namun konsep sektor publik dan swasta tidak ‘mutually exclusive’ atau statis. Pertama, beberapa aspek pemerintahan bertumbuh sementara lainnya tidak berubah, bahkan berkurang. Misalnya privatisasi penjara mengakibatkan perlunya dibuat regulasi baru untuk memastikan dihormatinya hak narapidana. Kedua, pertumbuhan produktifitas sektor swasta bergantung signifikan pada investasi sektor publik seperti jalan, pelabuhan. Ketiga, sektor swasta terbagi dalam banyak dimensi. Sektor swasta termasuk sektor informal dan sektor swasta nirlaba, asosiasi profesi, dan sektor ekonomi rumah tangga (Gayle, 1990) Sementara Kolderie (1990) mengajukan beberapa isu mengenai konsep privatisasi. Dimulai dengan pemahaman bahwa pemerintah melakukan dua kegiatan yang berbeda, yaitu penyediaan (provide) pelayanan dan produksi (produce) pelayanan. Menurut Pirie (1988), privatisasi bukan sebuah formula tetapi sebuah pendekatan. Pelaksanaannya sangat beragam. Pendekatan kasus-per-kasus adalah esensi dari privatisasi. Fleksibilitas dari privatisasi sebagai sebuah pendekatan memungkinkannya digunakan pada beragam situasi di berbagai sistem ekonomi. Cara pandang lain adalah bahwa privatisasi memungkinkan BUMN dan pihak swasta mempunyai kesempatan dan perilaku yang sama. Lebih jelasnya Mar’ie (1996)menyatakan bahwa privatisasi tidak sekedar menjual aset BUMN pada swasta. Pengertian lainnya adalah ; o memberikan kesempatan swasta menjadi pemain utama dalam bidang bisnis o menjadikan BUMN bertingkahlaku sebagai suatu ‘entrepreneur’ o BUMN bisa bertingkahlaku sebagai swasta. Whitshire (1987) mengklasifikasikan privatisasi kedalam 5 (lima) bagian yaitu: (i) Privatisasi pembiayaan atas suatu jasa yang diproduksi oleh sektor publik. Contohnya jalan tol, Build Operate Transfer (BOT), Build Operate Lease (BOL); (ii) Privatisasi produksi atas suatu jasa yang dibiayai oleh sektor publik. Contohnya ‘contracting out’ 8 (iii) Denasionalisasi yaitu menjual sebagian atau seluruh aset perusahaan. Contohnya go public, direct placement (iv)Liberalisasi yaitu menghilangkan monopoli dan berbagai lisensi yang menghambat masuknya swasta (v) Korporatisasi yaitu privatisasi manajemen yang berupa pengalihan manajemen pada pihak swasta berdasar perjanjian kerjasama. a) UUD Privatisasi2 UU. No.19-2003/BAB VIII/Pasal 74-753 Pasal 74 – Maksud dan Tujuan Privatisasi (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk : a. memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero; b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; c. menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; e. menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global; f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. (2) Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham Persero. b) Cara Privatisasi4 Privatisasi perusahaan dilaksanakan dengan 3 cara: a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal. b. penjualan saham langsung kepada investor. c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan. c) Pelaksanaan dan Penentuan Privatisasi Privatisasi Persero tidak dilakukan tanpa rencana, akan tetapi terdapat Deputi yang menyusun program tahunan privatisasi. Deputi sendiri adalah Unit Eselon I di 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA/NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA 3 Ibid., 4 Ibid., 9 lingkungan Kementerian BUMN yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang privatisasi. Deputi inilah yang menyusun daftar Persero yang akan diprivatisasi, metode privatisasi yang akan digunakan serta jenis dan rentangan jumlah saham yang akan dijual. Selanjutnya, rencana tersebut akan diberikan dan ditanggapi secara tertulis oleh Deputi Teknis. Deputi Teknis adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha Persero yang bersangkutan. Tanggapan tertulis disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Deputi Teknis kepada Deputi setelah tanggal diterimanya daftar yang dibuat oleh Deputi. Daftar yang dibuat Deputi akan ditetapkan sebagai Program Tahunan Privatisasi dengan menyertakan tanggapan tertulis dari Deputi Teknis bila ada. Kemudian Program Tahunan Privatisasi akan diberikan kepada Komite Privatisasi untuk meminta arahan dan Menteri Keuangan untuk meminta rekomendasi5. Privatisasi dilaksanakan dengan cara: a. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; b. penjualan saham langsung kepada investor c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan. d) Perusahaan yang Tidak Dapat di Privatisasi6 Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: a. Persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN; b. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara; c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitandengan kepentingan masyarakat; 5 https://taufansvictor.wordpress.com/2014/11/19/kebijakan-privatisasi-sebagai-teori-ekonomi-pembangunanpendekatan-neoklasik-studi-kasus-privatisasi-bumn-indosat-tahun-2002/ diakses pada 2/27/17 6 Ibid., 10 d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.  Apa itu liberalisme? Adalah faham yang menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di segala bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun agama. Liberalisme adalah suatu ideologi dan pandangan falsafat serta tradisi politik yang mendasar pada kebebasan dan kesamaan hak. Pada umumnya liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat untuk bebas dengan kebebasan berfikir bagi setiap individu dengan menolak adanya pembatasan bagi pemerintah dan agama, hal tersebut merupakan paham dari liberalisme. Paham liberalisme adalah berasal dari kata spanyol yaitu liberales, liberales merupakan nama suatu partai politik yang berkembang mulai pada abad ke-20, dimana pada waktu itu memiliki suatu tujuan demi memperjuangkan pemerintah yang berdasarkan konstitusi. Menurut faham itu titik pusat dalam hidup ini adalah individu. Karena ada individu, maka masyarakat dapat tersusun, dan karena ada individu pula negara dapat terbentuk. Oleh karena itu masyarakat atau negara harus selalu menghormati dan melindungi kebebasan kemerdekaan individu. Tiap-tiap Individu harus memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam bidang politik, ekonomi dan agama.7 Terbentuknya suatu negara merupakan kehendak dari individu-individu. Maka yang berhak mengatur menentukan segala-galanya adalah individu-individu itu. Dengan kata lain kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam suatu negara berada di tangan rakyat (demokrasi). Agar supaya kebebasan atau kemerdekaan individu tetap di hormati dan dijamin, maka harus disusun dibentuk Undang-Undang, Hukum, Parlemen dan lain-lain. Demokrasi yang dikehendaki oleh golongan liberal tadi kemudian dikenal sebagai Demokrasi Liberal. Dalam alam demokrasi liberal itu golongan yang kuat akan selalu memperoleh kemenangan, sedang golongan yang lemah akan selalu kalah. Meskipun demikian demokrasi itu hingga sekarang dapat berjalan dengan baik di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Liberalisme menghendaki adanya sistim ekonomi besar. Tiap-tiap individu, tiap orang, harus memiliki kebebasan kemerdekaan dalam berusaha, memilih mata pencaharian yang disukai, mengumpulkan harta benda dan lain-lain. Pemerintah jangan mencampuri 7 http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-liberalisme-sejarah-liberalisme.html diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 20:40 WIB. 11 masalah perekonomian, karena masalah itu adalah masalahnya individu. Semboyan Kaum Liberal yang terkenal berbunyi adalah "Laisser faire, laisser passer, ie monde va de lui meme" Artinya Produksi bebas, perdagangan bebas, dunia akan berjalan sendiri. Dalam alam ekonomi liberal akan terjadi persaingan hebat antara individu satu dengan individu lainnya. Pengusaha-pengusaha dengan modal besar akan mudah menelan pengusaha-pengusaha kecil. Akibatnya timbullah perusahaan-perusahaan raksasa yang dapat menguasai perekonomian negara dan politik negara. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin makin lama makin bertambah lebar dan dalam. 12 BAB III Analisa Masalah  Analisa Teori Liberalisme di Indonesia mulai tampak sejak jaman Orde Baru, terutama sejak IMF memberi bantuan dana ke Indonesia. Pada saat itu presiden Suharto menerima dengan tangan terbuka rekomendasi maupun saran yang diajukan oleh IMF. Rekomendasi ini tertuang dalam SAP (structural adjustment programs) di dalamnya berisi langkah langkah yang diberikan IMF untuk memperbaiki serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah-langkah yang diberikan merupkan langkah-langkah yang diambil oleh negara barat sehingga memiliki perekonomian yang besar dan kuat seperti saat ini. Rekomendasi IMF yang selalu diberikan kepada negara-negara berkembang dalam menyelamatkan perkonomiannya didasarkan pada Washington Consesnsus, yakni8: 1. Perdagangan bebas 2. Liberalisasi pasar modal 3. Nilai tukar mengambang 4. Angka bunga ditentukan pasar 5. Deregulasi Pasar 6. Transfer aset dari sektor publik ke sektor swasta (privatisasi) 7. Fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan sosial. 8. Anggaran berimbang 9. Reformasi pajak 10. Perlindungan atas hak milik dan hak cipta Rekomendasi ini terlihat jelas bahwa AS melalui IMF ingin menyebarkan paham liberalismenya atau yang disebut neoliberalisme. Yang artinya ingin menguarangi peran pemerintah dalam bidang ekonomi dan memperbesar peran swasta melalui instrumen pasar. Semasa pemerintahan Presiden Habibie diterbitkan UU No.10/1998 tentang perbankan. Undang undang ini secara eksplisit mendorong salah satu tujuan konsensusn Washington, yaitu liberalisai sektor kuangan dan perdagangan. Lebih parah lagi, semangat liberalisasi ini 8 Ma’arif, Syamsul, 2006, “Dinamika peran negara dalam proses liberalisasi dan privatisasi” 13 dilakukan dengan kebablasan, tanpa disertai dengan jaring pengaman dari liberalisasi, terutama manajemen resiko9. Bab Umum dari penjelasan UU No. 10/1998 menyebutkan: “Upaya liberalisasi di bidang perbankan dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat sekaligus meningkatkan kinerja perbankan nasional. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasional sehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional”10 Jiwa liberalisasi ini lalu diterjemahkan ke dalam pasal 22 ayat 1b yang membebaskan warga negara asing dan atau badan hukum asing untuk mendirikan Bank Umum secara kemitraan dengan warga negara atau badan hukum Indonesia. Lalu ditambah oleh pasal 26 ayat 2 yang membebaskan warga negara asinga dan atau badan hukum asing untuk membeli saham bank umum secara langsung dan atau melalui bursa efek. Dengan aturan diatas, pihak asing bisa memiliki hingga 99% saham bank di Indonesia. Ini jauh lebih tinggi dai komitmen Indonesia di WTO yang pada awalnya adalah 49% lalu dinaikkan menjadi 51%. Indonesia bahkan lebih liberal dari negara negara Amerika Serikat, Austrlia, Kanada, Singapura dan sebagainya yang menerapkan pembatasan kepemilikan asing dalam sektor perbankan. Juga paling “ngawur” di antara negara-negra Asia lainnya.. Privatisasi merupakan implementasi dari paham neoliberal. Menurut teori Adam Smith bahwa dalam kegiatan ekonomi suatu negara peran individu merupakan hal yang sentral, dan negara tidak memiliki peran yang penuh dalam hal ini11. Peliberalisasian di Indonesia tidak berhenti disitu saja. Pada tahun 2003 mulai terbitnya UU no.19/2003 yang mengatur tentang privatisasi BUMN. Pada pasal ini Negara/pemerintah memberikan dan membuka saham kepemilikan dari BUMN Indonesia untuk dimiliki atau dijual kepada pihak asing atau masyarakat Indonesia itu sendiri. Tujuannya dari privatisasi ini seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa privatisasi memperluas kepemilikan masyarakat atas Persero; meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan; menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; menciptakan Persero yang berdaya 9 Rais, Amien, 2008, “Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia!” Yogyakarta: PPSK Press UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA/NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA 11 http://farizhp.blogspot.co.id/2008/07/liberalisasi-dan-privatisasi.html . diakses pada 2/3/17 10 14 saing dan berorientasi global; menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.  Dampak Prifatisasi dan Liberlaisme di Indonesia12 a) Dampak Positif 1. Meningkatnya tingkat Profesionalitas kinerja dari sebuah perusahaan. 2. Meningkatkan Rating (peringkat/kelas) dari sebuah perusahaan. 3. Mengurangi defisit APBN 4. Meningkatkan kepercayaan dari masyarakat b) Dampak Negative 1. Negara tidak memiliki kontrol lagi terhadap sektor sektor vital, terutama sektor yang sangat berpengaruh pada masyarakat luas. Seperti pertambangan, pertanian, perikanan, telekomunikasi, perbankan. 2. Negara sangat dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal, tidak lagi untuk kepentingan masyarakat luas. 3. Negara yang seharusnya meredistribusikan pendapatan malah menambah pengeluaran masyarakat. 4. Pendapatan Negara menurun, karena sebagian sahamnya sudah dimiliki swasta. Reputasi Negara dan Pemimpinnya juga menurun karena dianggap tidak mampu mengelola sebuah perusahan milik negara tanpa ada campur tangan Swasta.  Perusahaan yang sudah di Privatisasi Di Indonesia sendiri, sejak keluarnya produk UU No.19/2003 bahkan sudah mulai dari 2 tahun sebelumnya ada bebberapa perusahaan yang sudah di privatisasi. Tercatat bahwa ada 8 perusahaan yang sudah di Privatisasi sebelum terbitnya UU No.19/200313. 12 13 - PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), masuk bursa 8 Juli 1991 - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), masuk bursa 14 November 1995 - PT Timah Tbk (TINS), masuk bursa 19 Oktober 1995 http://www.ilmuekonomi.net/2015/12/pengertian-serta-dampak-positif-dan-negstif-privatisasi.html diakses pada tanggal 2/27/20017 http://www.4shared.com/file/54256464/1b2812e6/Review_jurnal_Kebijakan_Publik.html diakses pada tanggal 2/26/2017 15 - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), masuk bursa 25 November 1996 - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), masuk bursa 27 November 1997 - PT Indofarma Tbk (INAF), masuk bursa 17 April 2001 - PT Kimia Farma Tbk (KAEF), masuk bursa 4 Juli 2001 - PT Bukit Asam Tbk (PTBA), masuk bursa 23 Desember 2002 Seiring berjalannya waktu jumlah perusahaan yang mulai di privatisasi ini mulai bertambah. Terbukti dengan adanya 12 perusahaan yang mulai di privatisasi setelah terbitnya UU No.19/2003 ini14. - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), masuk bursa 10 November 2003 - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), masuk bursa 14 Juli 2003 - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), masuk bursa 15 Desember 2003 - PT Adhi Karya Tbk (ADHI), masuk bursa 18 Maret 2004 - PT Jasa Marga Tbk (JSMR), masuk bursa 12 November 2007 - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), masuk bursa 29 Oktober 2007 - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), masuk bursa 17 Desember 2009 - PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), masuk bursa 9 Februari 2010 - PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), masuk bursa 10 November 2010 - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), masuk bursa 11 Februari 2011 - PT Waskita Karya Tbk (WSKT), masuk bursa 19 Desemeber 2012 - PT Semen Baturaja Tbk (SMBR), masuk bursa 28 Juni 2013 Disini secara tidak langsung dijelaskan bahwa, pemerintah Indonesia menyadari, masyarakat Indonesia menyadari bahwa jika ada suatu perusahaan terlebih lagi itu adalah perusahaan Negara atau BUMN. Apabila di privatisasi secara terbuka maka ini sangat tidak baik dampaknya bagi Indonesia untuk jangka panjang. Untuk itulah mengapa peregulasian privatisasi ini mulai dirancang dengan 51% kepemilikan saham dipegang oleh pemerintah. 14 Ibid., 16 BAB IV Penutup  Kesimpulan Kebijakan privatisasi yang merupakan teori ekonomi pembangunan pendekatan neoklasik telah dijalankan oleh Negara ini sebagai negara dunia ke tiga yang privatisasi perusahaanperusahaan di Indonesia dan BUMN-BUMN lainnya. Berbagai pro dan konta terhadap pelaksanaan kebijakan ini dapat diatasi dengan dikeluarkannya UU BUMN no 19 tahun 2003 sebagai payung hukum privatisasi. Adanya UU tersebut dapat menjadi regulasi dan batasan privatisasi sehingga mencegah tindakan yang dapat merugikan Negara kita yang tercinta ini.  Penutup Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai materi yang menjadi bahasan dalam makalah ini, tentunya banyak kekurangan dan kelemahan kerena terbatasnya pengetahuan kurangnya rujukan atau referensi yang kami peroleh hubungannya dengan makalah ini Penulis banyak berharap kepada para pembaca yang budiman memberikan kritik saran yang membangun kepada kami demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis para pembaca khusus pada penulis. 17 DAFTAR PUSTAKA Jurnal Fitri Novi, “Definisi dan Konsep Privatisasi” https://www.academia.edu/5922043/Definisi_dan_Konsep_Privatisasi diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 20:35 WIB. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, vol. 10, nomor 2, pp. 99-114 http://farizhp.blogspot.co.id/2008/07/liberalisasi-dan-privatisasi.html . diakses pada 2/3/17 http://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/privatisasiperusahaan-perseroan/. Diakses pada 2/23/17 http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-liberalisme-sejarah-liberalisme.html diakses pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 20:40 WIB. http://pusham.uii.ac.id/index.php?page=caping&id=29 diakses pada tanggal 23 februari 2017 pukul 21.00 wib http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24189/1/Rahmawaty%20Harmen.pdf diakses pada tanggal 23 februari 2017 pukul 21.00 wib https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/makalah-dampak-privatisasi. diakses pada tanggal 23 februari 2017 pukul 21.01 wib http://www.4shared.com/file/54256464/1b2812e6/Review_jurnal_Kebijakan_Publik.html diakses pada tanggal 2/26/2017 https://taufansvictor.wordpress.com/2014/11/19/kebijakan-privatisasi-sebagai-teori-ekonomipembangunan-pendekatan-neoklasik-studi-kasus-privatisasi-bumn-indosat-tahun-2002/ diakses pada 2/27/17 http://www.ilmuekonomi.net/2015/12/pengertian-serta-dampak-positif-dan-negstifprivatisasi.html diakses pada tanggal 2/27/20017 Ma’arif, Syamsul, 2006, “Dinamika peran negara dalam proses liberalisasi dan privatisasi” UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA/NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA/NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA Rais, Amien, 2008, “Agenda Mendesak Bangsa; Selamatkan Indonesia!” Yogyakarta: PPSK Press 18

Judul: Ekonomi Politik Indonesia " Ekonomi Politik Privatisasi Dan Liberalisasi Perusahaan " Dosen Pengampu

Oleh: Stevanie Harismawati

Ikuti kami