Krisis Ekonomi Global

Oleh Putra Wijaya

118,8 KB 5 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Krisis Ekonomi Global

BISNIS INTERNASIONAL [KRISIS EKONOMI GLOBAL] KRISIS EKONOMI GLOBAL Krisis ekonomi global adalah peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan/degresi dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi Global terjadi karena permasalahan ekonomi pasar di sluruh dunia yang tidak dapat dielakkan karena kebangkrutan maupun adanya situasi ekonomi yang carut marut. Sektor yang terkena imbasan krisis ekonomi global adalah seluruh sektor bidang kehidupan. Namun yang paling tampak gejalanya adalah sektor bidang ekonomi dari terkecil hingga yang terbesar. Beberapa gejala – gejala awal krisis yaitu : Nilai tukar mata uang melemah, Penurunan Ekspor Pertumbuhan ekonomi melambat, Suku bunga naik, Defisit neraca perdagangan dan IHSG anjlok karena modal yang tertanam dalam saham – saham di indonesia dijual karena sedang sangat diperlukan untuk negerinya sendiri Ada 3 penyebab utamanya yaitu pertama fenomena productivity gap (kesenjangan produktifitas) yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi. Kedua fenomena diequilibrium trap (jebakan ketidak seimbangan) yang berkaitan dengan ketidakseimbanagan struktur antarsektor produksi dan yang ketiga fenomena loan addiction (ketergantungan pada hutang luar negeri) yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing (foreign currency) Peran money supply saat krisis muncul, Money Supply adalah jumlah uang beredar pada perekonomian dan tersedia untuk ditransaksikan. Jumlah persediaan uang ini dibedakan menjadi beberapa kategori yang dibagi menurut likuiditasnya. Money supply berperan dalam menciptakan stabilitas moneter untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang merupakan sumbangan yang cukup berarti bagi pembangunan ekonomi nasional. Sebuah perekonomian yang kondusif memerlukan stabilitas moneter jika stabilitas moneter yang tercermin pada stabilitas inflasi terbangun maka transaksi bisnis dapat direncanakan dan diperkirakan dengan baik Langkang langkah pemerintah mengatasi krisis : 1. Penciptaan ketersediaan likuiditas pasar, melalui: a. upaya Pemerintah memberikan likuiditas tambahan kepada perbankan nasional melalui penempatan rekening pemerintah kepada Bank-Bank BUMN; b. penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), GWM Rupiah diturunkan dari 9,01% menjadi 7,5%, 5% cash + 2,5% secondary reserved, GWM Valas [Kelompok II] 1 BISNIS INTERNASIONAL [KRISIS EKONOMI GLOBAL] diturunkan dari 3% menjadi 1%. Kebijakan ini berpotensi menambah likuiditas rupiah sebesar Rp50 triliun dan Valas US$721 juta; c. pemerintah menerapkan Crisis Management Protocol /CMP untuk pengelolaan SUN dengan membatalkan jadwal program penerbitan SUN mulai Oktober 2008, termasuk lelang yang dilakukan secara reguler. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah peningkatan tambahan beban utang dalam APBN maupun potensi kerugian bagi pelaku pasar domestik SUN . d. pembekuan pemberlakuan Peraturan tentang ‘marked to market’ terhadap surat berharga/efek untuk mencegak pembukuan kerugian akibat turunnya harga surat berharga/efek yang dimiliki oleh perusahaan efek dan reksa dana. e. mempercepat realisasi belanja kementerian/Lembaga sebesar Rp. 25,9 triliun; f. melakukan pembelian (buyback) saham BUMN yang telah go public melalui Pusat Investasi Pemerintah dan beberapa BUMN; g. memberikan kemudahan kepada Emiten untuk melakukan buy back, misalnya memperbesar jumlah saham yang dapat di buy back dari 10% menjadi 20%, dan dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan RUPS. 2. Menjaga kesinambungan devisa dan neraca pembayaran, dengan tindakan-tindakan, seperti: a. mendorong FDI melalui perbaikan iklim usaha secara nyata; b. mencari pembiayaan defisit anggaran dari sumber non-pasar dari luar negeri: antara lain melalui Lembaga multilateral (World Bank, IDB, JBIC), Bilateral dan Sovereign Wealth Fund;c. mengupayakan “swap facility” dengan bank sentral negara lain, diantaranya Bank of China, Bank of Japan, Monetary Authority of Singapore; d. merealisasikan “Asian Bond Arrangement” (Chiang May plus refinement); e. memberlakukan wajib lapor terhadap setiap pembelian USD dalam jumlah besar, dalam rangka mencegah spekulasi dolar; f. membuat “clearing house” valas yang berasal dari valas hasil eksporimpor khusus untuk BUMN; g. mewajibkan pelaporan LC dengan dokumen dan underlying asset pada setiap Bank; h. mencegah masuknya “short term capital” dalam jumlah besar, khususnya NonDeliverable Forward; i. memperlambat keluarnya modal dengan mempersempit “auto rejection”; j. Mengurangi impor barang konsumsi. 3. Menjaga kesinambungan APBN 2009/2010, melalui langkah-langkah seperti: a. melakukan redefinisi “pembiayaan darurat” dalam Pasal 23 UU No. 41 tahun 2008 Tentang APBN 2009. Diamanatkan bahwa dalam keadaan darurat (krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional), Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat [Kelompok II] 2 BISNIS INTERNASIONAL [KRISIS EKONOMI GLOBAL] melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2009; b. menambah belanja atau fokus belanja untuk sektorsektor yang berdampak besar terhadap pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan; c. menambah dana risiko fiskal terhadap deviasi asumsi; d. merancang pembiayaan darurat dari pinjaman luar negeri antara lain melalui melalui private placement kepada sovereign wealth funds, lembaga multilateral dan bilateral, serta ASEAN + 3; e. melakukan relaksasi tarif pajak untuk beberapa sektor, antara lain CPO. 4. Penerbitan dan perbaikan peraturan perundangan di sektor keuangan untuk mendukung pasar yang kuat dan kondusif, seperti: a. melakukan pelonggaran peraturan di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank (Perasuransian, Dana Pensiun, Reksa Dana dan Perusahaan Pembiayaan) terutama untuk penentuan nilai wajar surat berharga; b. melakukan suspensi sementara terhadap perdagangan di Bursa; c. menetapkan Perppu Bank Indonesia untuk memperluas jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP); d. menetapkan Perppu LPS dan peraturan pemerintah untuk meningkatkan besaran nilai penjaminan dari sebesar Rp100 juta menjadi maksimum Rp 2 miyar untuk setiap nasabah dalam satu bank; e. menetapkan Perppu JPSK yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah tersebut sukses karena pemerintah bisa menjaga kondisi perekonomian di Indonesia relaif stabil tidak sampai mengalami kondisi seperti pada tahun 1998 dimana sektor keuangan terguncang, dimana rupiah anjlok, pasar uang dan modal rontok. Bank – bank nasional mengalami kesulitan besar, terputusnya pembiayaan luar negeri, ditangguhkannya banyak investasi asing di Indonesia. Sektor riil hancur mulai perusahan sekala kecil, besar sampai konglomerat bertumbangan. Ini diperkuat oleh pendapat Independen Assessor untuk Financial Sector Assessment Programs (FSAP), pada pertengahan Tahun 2009, yang secara khusus datang untuk mengevaluasi kebijakan dan kegiatan semua sektor keuangan di Indonesia, menyatakan: “bahwa regulator dan sistem keuangan di Indonesia sangat memadai untuk memperkuat sektor keuangan dalam menghadapi permasalahanpermasalahan akibat krisis” [Kelompok II] 3 BISNIS INTERNASIONAL [KRISIS EKONOMI GLOBAL] Yang dapat dipelajari dari krisis keuangan gelobal yaitu lemahnya struktur pembayaran Indonesia dengan hanya menitikberatkan pada satu sisi saja yakni sektor ekspor. Seharusnya pemerintah perlu melihat sisi produksi dan distribusi yang juga dinilai penting. Maka dari itu pembenahan manajemen pembangunan dan birokrasi pemerintahan sangat dibutuhkan. Selain itu adanya kontrol reformasi sistem pengambilan keputusan. Dan juga diperlukan pengembangan kelembagaan yang memfasilitasi peningkatan dinamika perekonomian sehat sehingga diharapkan dapat menekan biaya transaksi (transaction cost). [Kelompok II] 4

Judul: Krisis Ekonomi Global

Oleh: Putra Wijaya

Ikuti kami