Masih Tentang Jati Diri Ilmu Pemerintahan: Catatan Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan 202...

Oleh Budi Kurniawan

330,9 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Masih Tentang Jati Diri Ilmu Pemerintahan: Catatan Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan 2020

Masih Tentang Jati Diri Ilmu Pemerintahan: Catatan Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan 2020 Oleh: Budi Kurniawan Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung Ada dua perdebatan seru di kalangan dosen Ilmu Pemerintahan Unila ketika membahas kurikulum Jurusan yang menyesuaikan dengan kurikulum merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Isu pertama adalah apakah perbedaan antara kajian ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara dan ilmu politik? Apakah ilmu pemerintahan berdiri sendiri berbeda dengan ilmu politik? Isu kedua adalah apakah profil lulusan ilmu pemerintahan itu? Apakah menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang terjadi selama ini sejak era Belanda, atau apakakah menjadi seorang akademisi dan ilmuan saja karena memang kajiannya bukanlah kajian ilmu praktis apalagi pendidikan vokasi. Tulisan ini akan membahas dua isu ini sebagai posisi penulis dalam melihat dua tema tersebut diatas. Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu Politik Ilmu pemerintahan adalah ilmu politik itu sendiri. Kata pemerintahan atau government dalam tradisi di banyak universitas di dunia adalah penyebutan untuk studi ilmu politik yang umumnya dilakukan oleh universitas universitas tua di Amerika, Eropa khususnya Inggris dan Australia. Ambil contoh misanya Universitas Harvard menamakan jurusan nya Department of Government, namun dalam profil jurusan secara explicit dikatakan bahwa jurusan mereka adalah jurusan yang membahas politik. Dan ketika kita membuka daftar kajian ilmu politik untuk S1 (undergraduate) di web resmi Harvard maka yang terbuka adalah halaman web jurusan pemerintahan atau Department of Government. Departement of Government Harvard sendiri masuk ke dalam Faculty of Arts and Sciences. Berikut adalah screen shoot yang diakses tanggal 13 Juli 2020 sebagai penjelasan tentang bahwa Department of Government Harvard adalah secara subtansi merupakan studi ilmu politik: Sumber : https://gov.harvard.edu/message-chair diakses tanggal 13 Juli 2020 Hal yang sama kita jumpai di Cornell University, salah satu kampus tertua di Amerika yang juga punya tradisi yang lama dalam studi politik Indonesia. Di dalam keterangan apa itu program studi Government Cornell secara explisit menyatakan bahwa: “Government” is the term that Cornell uses for political science”. Berikut screen shoot web resmi Department of Government, Cornell University: Sumber: http://courses.cornell.edu/preview_program.php?catoid=31&poid=15223 diakses tanggal 13 Juli 2020 Hal yang sama juga terjadi di tradisi Eropa seperti kampus FISIP tertua di dunia yakni London School of Economics and Political Science (LSE). Department of Government adalah department ilmu politik. Tercermin juga di profil jurusan; “The Department of Government is home to some of the most internationally respected experts in politics and government; producing influential research that has a global impact on policy, and delivering world-class teaching to our students”. Di Indonesia sendiri IPDN sebagai kampus kedinasan bahkan hanya menjadikan kata pemerintahan sebagai “judul identitias” nama institute. Dalam institute terdiri dari berbagai program studi yang tidak ada program khusus “ilmu pemerintahan”. Model school of Government, dimana government hanya sekedar nama judul school ini juga terjadi Kennedy School of Government Harvard yang terdiri program studi administrasi public, kebijakan public, dan international development. Pola Harvard diikuti oleh Crawford School of Government, ANU, almameter penulis yang kemudian berubah jadi Crawford School of Public Policy yang terdiri dari 4 jurusan yakni Public Policy, Public Administration, International Economics and Development, serta environmental economics and development. Kompetensi Jurusan Ilmu Pemerintahan Sebagai Liberal Arts Education Salah satu masalah utama dalam penyusunan kurikulum di Jurusan Ilmu Pemerintahan adalah adanya bias kurikulum pendidikan profesi bahkan vokasi ketika mencoba menguraikan apa profesi alumni Jurusan Ilmu Pemerintahan. Akibatnya adalah terjadi sesat pikir dikarenakan pemahaman yang salah tentang pendidikan liberal arts education yang termasuk dalam halnya studi politik dan pemerintahan. Kata-kata liberal biasanya negatif di Indonesia. Di Amerika dan Eropa ada istilah liberal arts education yakni kajian yang tidak praktis. Liberal artinya bebas atau merdeka, dan arts atau ars artinya praktik. Artinya secara lengkap pengertian liberal art adalah pendidikan yang bebas dari praktik. Liberal arts kebalikan dari pendikan vocational dan profesi yang lebih banyak praktik dan jelas profesinya. Biasanya liberal arts itu termasuk studi studi humaniora, seni dan ilmu sosial, termasuk dalam hal ini ilmu politik. Termasuk liberal arts juga bidang kajian science murni seperti fisika, matematika, dan biology (beberapa ahli mengatakan ini lebih ke science ketimbang liberal arts). Di Amerika sendiri kajian kajian liberal arts dikritik karena tidak berdampak positif bagi industri. Persis seperti di Indonesia. Politisi enggan mensubsidi pendidikan liberal arts karena dianggap tidak baik bagi ekonomi. Nah salah satu tulisan bagus tentang bantahan terhadap mereka yang industry oriented, atau lapangan kerja oriented ditulis oleh Fareed Zakaria, sorang penulis sekaligus wartawan CNN yang bukunya berjudul "in defence of liberal education" menjadi best sellers Apa kompetensi Liberal arts yakni studi ilmu sosial, humaniora, seni dan termasuk ilmu politik dan pemerintahan? Kompetensi utamanya adalah mengajarkan cara menulis, dan menulis kemudian membuat kita bisa berpikir. Yang kedua membuat kita bisa bicara bagaimana mengartikulasikan dan mengkumunikasikan ide kita, dan yang ketiga mengajarkan kita bagaimana cara belajar (Zakaria,2015). Kompetensi pendidikan liberal arts sangat diperlukan dalam segala macam sector bahkan sector swasta. Lulusan ilmu politik dan pemerintahan di Amerika malah lebih banyak bekerja di sector swasta bahkan di perusahaan-perusahaan IT semacam google. Kebutuhan akan sarjana liberal arts sendiri dalam dunia kerja diungkapkan beberapa praktisi perusahan perusahaan besar. Edgar Bronfman, mantan CEO Seagram Company pernha mengatakan bahwa mendapat pendidikan liberal arts membantu dalam mengambil keputusan dari data data yang tersedia. Liberal arts memberi sentuhan kritis yang tidak dapat diperoleh dari pendidikan vokasi misalnya. Norman Agustine, mantan CEO perusahaan pesawat tempur dan persenjataan Amerika, Locheed Martin bahkan berpendapat bahwa perlu ada sinergisitas antara science dan sense of humaniora seperti yang diajarkan pendidikan liberal arts. Dia berkata: So what does business need from our educational system? One answer is that it needs more employees who excel in science and engineering. . . . But that is only the beginning; one cannot live by equations alone. The need is increasing for workers with greater foreign-language skills and an expanded knowledge of economics, history, and geography. And who wants a technology-driven economy if those who drive it are not grounded in such fields as ethics? . . . Certainly when it comes to life’s major decisions, would it not be well for the leaders and employees of our government and our nation’s firms to have knowledge of the thoughts of the world’s great philosophers and the provocative dilemmas found in the works of great authors and playwrights? I believe the answer is a resounding “yes.” (Zakaria, Fareed. “In Defense of a Liberal Education.” 2015, hal.51) Lebih jauh Zakaria menjelaskan bahwa pendidikan liberal arts lah yang membuat banyak negara jadi inovatif. Sentuhan science plus kekuatan humanisme membuat Amerika Swedia menjadi negara paling inovatif di dunia saat ini ketimbang negaranegara. Mengapa jika kita lihat ranking Pisa negara negara Asia seperti Singapura, China menjadi rajanya dunia. Siswa mereka “top-morkotop” dalam kemampuan matematika dan science? Sedangkan negara seperti Amerika, Swedia, Jerman selalu tertinggal jadi medioker. Namun kebalikannya mengapa jika masuk negara yang paling innovative Jawabannya ya Amerika, di luar Amerika ada Swedia, Jerman, Swiss, UK, sedang Singapura tidak masuk? Hal itu karena pendidikan di Asia terlampau "ujian" oriented yang bertumpu pada hapalan dan latihan soal ujian, sedangkan di Amerika dan Eropa lebih mengutamakan budaya creative dan critical thinking yang diperoleh dari liberal arts education. Liberal arts dalam hal ini termasuk ilmu politik dan pemerintahan tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan bukan justru dikucilkan dan dipinggirkan karena dianggap tidak pro pasar dan industry. Penutup Tanpa sentuhan humanisme kita bisa lihat carut-marut Indonesia hari ini. Dunia pendidikan hari ini kehilangan sisi kemanusian. Akibatnya pengambil kebijakan sebagai hasil pendidikan mengambil kebijkan untuk manusia seperti memperilakukan mesin, hewan dan tanaman. Dunia politik juga kehilangan sisi kemanusiaan, prilaku elite baik akademisi lulusan S3 hingga politisi lulusan SD sama saja, memperlakukan jabatan ibarat mangsa buruan, mereka seperti singa-singa yang saling berkelahi tanpa etika untuk berebut mangsa. Padahal katanya sudah sekolah tinggi. Untuk itu saya dukung tagline baru jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA, “humanizing politics atau humanizing governance”. Reference: Zakaria, Fareed. “In Defense of a Liberal Education.” 2015, W. W. Norton & Company

Judul: Masih Tentang Jati Diri Ilmu Pemerintahan: Catatan Lokakarya Kurikulum Jurusan Ilmu Pemerintahan 2020

Oleh: Budi Kurniawan

Ikuti kami