Tugas Ekonomi Publik

Oleh Anita Purnamasari

36,9 KB 7 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Tugas Ekonomi Publik

pengertian Ekonomi Publik Ekonomi Publik merupakan cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi publik (publik dapat diartikan masyarakat, pemerintah atau negara) seperti kebijakan subsidi atau perpajakan, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ekonomi publik juga disebut dengan finansial publik. Wikipedia menyebutkan bahwa financial publik mempelajari rancangan dari pajak pemerintah dan kebijakan pengeluaran dan efek ekonomi dari kebijakan-kebijakan tersebut (contohnya, program asuransi sosial).Montesqieu, seorang ahli tata Negara, menyebutkan bahwa kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah yaitu presiden dan para pembantunya, pada umumnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Hal ini karena eksekutif paling banyak bersinggungan secara langsung dengan aktivitas ekonomi melalui pembelanjaan dan kebijakan ekonominya. Peran Pemerintah dalam Ekonomi Pemerintah sebagai pelaku (yang umumnya mendominasi, terutama pada ekonomi di Negara berkembang) memiliki peran sebagai berikut: * menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian; * mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak; * memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi; * membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan; * meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan * menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya. Beberapa Landasan Ekonomi Publik Timbulnya disiplin ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan pikir sebagai berikut: 1. Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikroekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi, dan alokasi konsumsi serta masalah makroekonomi yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi. 2. Sistem Perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah atau bukan) serta bagaimana keputusan ekonomi diambil. Apakah melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. 3. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain). Secara umum saat ini diakui swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini mampu mengatasinya. 4. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. A. Materi Pokok Ekonomi Publik Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/ deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahan-an pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Menurut Montesqieu, kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian, mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak, memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi, membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan, meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya Beberapa Landasan Ekonomi Publik Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga). Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomi-an semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain), yakni secara umum swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka seyogyanya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis bersifat sahih. Analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, tahun ini anggaran pendidikan telah mencapai Rp375,4 triliun dan pada 2015 nanti direncanakan sebesar Rp404 triliun. Presiden berjanji, pemerintah terus berupaya meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya. Pada pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2015, serta nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jumat (15/8/2014), lalu Presiden mengatakan, pokok-pokok kebijakan belanja pemerintah pusat tahun 2015 salah satunya adalah meningkatkan dan memperluas akses pendidikan berkualitas. Presiden menyebutkan, alokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebanyak Rp67,2 triliun dan Kementerian Agama sebanyak Rp50,5 triliun. Anggaran ini, menurut Presiden, akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan melalui peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan. "Strategi tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan potensi demokrasi Indonesia yang produktif," katanya. Presiden menyampaikan, sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 pemerintah terus berupaya agar kualitas pendidikan terus meningkat. Selain itu, kata Presiden, akses menjadi semakin luas termasuk untuk daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. "Disadari bahwa perbaikan kualitas pendidikan memerlukan pengembangan kompetensi pendidik dan dukungan ketersediaan infrastruktur," katanya. Presiden menambahkan, dalam upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan, pada tahun 2015 pemerintah akan meningkatkan penyediaan bantuan siswa miskin (BSM) dan beasiswa bagi mahasiswa miskin atau yang dikenal dengan Bidikmisi. Pada sisi lain sambutannya, Presiden SBY menyampaikan, pada RAPBN 2015 direncanakan terdapat tujuh kementerian negara dan lembaga yang akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar di atas Rp40 triliun. Ketujuh kementerian dan lembaga itu adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Perhubungan. Presiden SBY mengatakan, alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan sevabtaj Rp47,4 triliun, Kepolisian Negara RI 47,2 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp74,2 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp44,6 triliun. Presiden SBY menjelaskan, alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan. Peruntukkannya, kata Presiden SBY, antara lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, sehingga memenuhi standar pelayanan kesehatan primer sebanyak 70 puskesmas, pemberian bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.715 puskesmas, dan penyaluran anggaran penerimaan bantuan iuran atau PBI. Selain itu, jaminan kesehatan nasional terkait BPJS kesehatan, serta peningkatan persentase jumlah bayi usia 0-11 bulan, yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 91 persen. "Dengan berbagai program dan kegiatan tersebut diharapkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat akan semakin meningkat di seluruh pelosok tanah air," kata Presiden SBY.

Judul: Tugas Ekonomi Publik

Oleh: Anita Purnamasari


Ikuti kami