Pengantar Ilmu Politik Bab I : Sifat, Arti, Dan Hubungan Ilmu Politik Dengan Pengetahuan Lainnya

Oleh Jonathan Fernando

106,7 KB 7 tayangan 1 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Pengantar Ilmu Politik Bab I : Sifat, Arti, Dan Hubungan Ilmu Politik Dengan Pengetahuan Lainnya

PENGANTAR ILMU POLITIK BAB I : SIFAT, ARTI, DAN HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN PENGETAHUAN LAINNYA A. PERKEMBANGAN DAN DEFINISI ILMU POLITIK Ilmu politik di pandang merupakan salah satu cabang dari dasar, rangka, dan ruang lingkup yang jelas. Jadi pembahasan yang rasional dari aspek negara dan kehidupan politik, bahkan ilmu politik merupakan ilmu yang paling tua di dunia. Di yunani kuno pemikiran mengenai negara sudah mulai pada tahun 450 SM. Di Indonesia mendapati berbagai karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Di negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokus perhatiannnya negara hanya semata-mata. Perkembangan yang berada terjadi di Amerika Serikat, mula-mula tekanan yuridis seperti yang terdapat di Eropa memengaruhi bahasan masalah politik, namun hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan lebih mendasar diri pada pengumpulan data empiris. Sesudah Perang Dunia ke-2 perkembangan dunia politik semakin pesat lagi. Di negeri Belanda, dimana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum. Sementara itu ilmu politik di negeri Eropa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan tradisional dalam segi sejarah, filsafat, dan yuridis yuridis yang sudah lama digunakan, masih berlaku hingga dewasa ini. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia ke-2 disebabkan karena mendapat dorongan dari badan internasional terutama UNESCO. Pada masa berikutnya ilmu sosial banyak memanfaatkan penemuan dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Dengan demikian ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak mengambil model dari cabang ilmu sosial lainnya. B. ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN Karakteristik ilmu pengetahuan adalah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol. Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Gerakan baru yang disebut dengan revolusi daam ilmu politik, sekalipun perilaku manusia adalah kompleks, namun berulang yang dapat didefinisikan. Pendekatan perilaku mempunyai beberapa keuntungan dengan memberi kesempatan mempelajari kegiatan dan susunan politik. Ω Definisi Ilmu Politik Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik mempunyai arti penting karena sejak jaman dahulu masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber alam, satu cara distribusi sumber daya agar semua warga negara merasa bahagia dan puas. Jika memiliki kekuasaan suatu wilayah tertentu, kekuasaan perlu di jabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan alokasi dari sumber daya yang ada. Dewasa ini definisi mengenai politik menekan upaya untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijaksanaan, alokasi nilai, dan sebagainya. Ω Negara Negara adalah suatu organisasi wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Ω Kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain. Ω Pengambilan Keputusan Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Ω Kebijakan Umum Kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Ω Pembagian Pembagian adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. C. BIDANG-BIDANG ILMU POLITIK Ilmu Politik dibagi menjadi sembilang bidang, yaitu: 1. Teori Politik 2. Partai-partai politik 3. Administrasi negara 4. Hukum Internasional dan Politik Internasional 5. Organisasi Internasional 6. Pendapat umum dan Propaganda 7. Perbandingan Politik 8. Pemerintah Pusat dan Daerah 9. Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional.  Sejarah Merupakan alat yang paling penting bagi ilmu poltik, oleh karena menyumbang data dan fakta dari masa lampau,untuk diolah lebih lanjut.  Filsafat Merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.  Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-ilmu Sosial lainnya Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai obyek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok.  Sosiologi Sosiologi menggambarkan bahwa pada masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks yang senantiasa terdapat kecenderungan untuk timbulnya proses, pengaturan, atau pola pengendalian tertentu yang formal maupun yang tidak normal. Ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi.  Antropologi Antropologi menunjukkan betapa sukarnya membina kehidupan yang bercorak nasional dari komunitas yang tradisional, serta kehidupan tradisional lainnya yang mempunyai daya tahan kuat terhadap usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional tertentu.  Ilmu Ekonomi Ilmu ekonomi pada dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan ke depan.  Psikologi Sosial Psikologi adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Menjelaskan pula kondisi apa yang akhirnya dapat merendahkan sikap dan reaksi masyarakat terhadap gejala baru yang di hadapinya.  Geografi Faktor yang mendasar geografis, seperti pembatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh memengaruhi politik.  Ilmu Hukum Ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara dan ilmu negara. Ilmu hukum sifatnya normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan. BAB II : KONSEP-KONSEP POLITIK A. TEORI POLITIK Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, dengan tujuan dari kegiatan politik, cara mencapai tujuan, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik, kewajiban yang diakibatkan tujuan politik itu. Konsep yang dibahas dalam teori poitik ini adalah mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan sebagainya. Teori dalam kelompok A dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: a. Filsafat Politik Mencari penjelasan yang berdasarkan rasio, persoalan yang menyangkut alam semesta, harus dipecahkan dulu sebelum persoalan politik yang dialami sehari-hari ditanggulangi. Sekaligus menjadi pedoman mencapai kehidupan yang baik. b. Teori Politik Sistematis Merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik bahwa langsung menetapkan norma dalam kegiatan politik. c. Ideologi Politik Himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, yang dimiliki seseorang atau kelompok atas dasar menentukan sikap terhadap problematika politik yang menentukan perilku politiknya. B. MASYARAKAT Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan antar manusia, masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata. Manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama dengan orang lain yang harmonis. Manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhi seorang diri, maka harus bekerja sama untuk mencapai beberapa nilai. Harold D. Laswell merinci delapan nilai, yaitu: o Kekuasaan o Kekayaan o Penghormatan o Kesehatan o Kejujuran o Keterampilan o Pendidikan o Kasih sayang C. NEGARA Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik yang dalam hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara itu merupakan organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang menetapkan tujuan dari kehidupan bersama. ■ Definisi mengenai Negara Secara umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundangan melalui penguasaan monopolis terhadap kekuasaan yang sah. ■ Sifat-sifat Negara 1. Sifat memaksa 2. Sifat monopoli 3. Sifat mencakup semua ■ Unsur-unsur Negara 1. Wilayah 2. Penduduk 3. Pemerintah 4. Kedaulatan ■ Tujuan dan Fungsi Negara Negara dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Akan tetapi setiap negara terlepas dari ideologinya, menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu: 1. Melaksanakan penertiban 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya 3. Pertahanan 4. Menegakkan keadilan ■ Istilah Negara dan Istilah Sistem Politik Konsep sistem politik merupakan pokok dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam delapan dekade lima puluhan. Sistem politik merupakan salah satu dari bermacam-macamnya sistem yang terdapat dalam suatu masyarakat. Setiap sistem mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Salah satu aspek dalam sistem poltik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subyektif. Sistem politik ada empat macamnya, yaitu: 1. Kekuasaan Sebagai cara untuk mencapai hal yang di inginkan 2. Kepentingan Tujuan yang dikejar oleh pelau atau kelompok politik 3. Kebijaksanaan Hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan 4. Budaya politik Orientasi subyektif dari individual terhadap sistem politik D. KONSEP KEKUASAAN Ω Definisi Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan adapun dasar kemampuan ini.(Max`Weber dalam buku Wirtschaft and Gessellshaft). Esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi untuk menyelenggarakan kekuasaan yang berbeda. Ω Sumber Kekuasaan Sumber kekuasaan dapat berupa kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Dalam suatu kekuasaan selalu ada satu pihak yang lebih kuat dari pihak lain. Jadi, selalu ada hubungan tidak seimbang atau asimetris. Ketidakseimbangan ini sering menimbulkan ketergantungan. Ω Pengaruh Perumusan menurut Laswell dan Kaplan, yaitu: Kekuasaan adalah memengaruhi kebijakan orang lain melalui sanksi yang sangat berat. Kekuasaan merupakan kasus khusus dari penyelenggaraan pengaruh, proses ancaman, jika mereka tidak mematuhi kebijakan yang dimaksud. Definisi lain dari Norman Barry, yaitu: Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seseorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu,dapat dikatakan terdorong untuk melakukan tinakan yang sedemikian. Sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya. BAB III : BERBAGAI PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK A. Pendekatan ■ Pendekatan Legal/Institusional Sering dinamakan pendekatan tradisional, dimana negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Menyangkut sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal dari lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. ■ Pendekatan Perilaku Pemikiran pokok dari pendekatan ini adalah tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, kareena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Pendekatan ini tidak menganggap lembaga formal sebagai titik sentral atau independen, namun hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Penganut pendekatan perilaku mempelajari parlemen, maka yang dibahas perilaku anggota parlemen. Ciri khas pendekatan perilaku ialah masyarakat dapat dilihat dari suatu sistem sosial, dan negara sebagi suatu sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial. ■ Pendekatan Neo-Marxis Kalangan Neo-Marx merupakan cendikiawan yang berasal dari kalangan “borjuis” dan seperti cendikiawan dimana-mana, enggan menggabungkan diri dalam organisasi besar. Ada dua unsur dalam pemikiran Neo-Marx yang menarik, yaitu: 1. Ramalannya tentang runtuhnya kapitalisme yang tidak terelakkan 2. Etika humanisnya yang meyakini bahwa manusia pada hakikatnya baik Salah satu kelemahan yang melekat pada golongan Neo-Marx adalah bahwa mereka mempelajari Marx dalam keadaan dunia yang sudah banyak berubah. Fokus analisis Neo-Marx adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara, mengecam analisis struktural-fungsional dari para behavioralis karena terlampau mengutamakan harmoni dan keseimbangan sosial dalam suatu sistem politik. Melihat sejarah seolah-olah terdorong oleh pertentangan antara dua kelas sosial, yang dulu dijelaskan sebagai konflik antara mereka yang memiliki alat produksi ataupun yang tidak memiiki. ■ Teori Ketergantungan Adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannnya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme itu masih hidup, namun bentuk lain dominasi ekonomi di negara kaya terhadap negara yang kurang maju. Andre Gunder Frank berpendapat bahwa penyelesaian masalah itu hanyalah melalui revolusi sosial secara global. Teori ini juga ada perbedaan satu sama lain, yang menarik dari pendukung teori ketergantungan , yang ada pada awalnya memusatkan perhatian pada negara Amerika Selatan adalah pandangan mereka yang membuka mata kita terhadap akibat dari dominasi ekonomi. ■ Pendekatan Pilihan Rasional Muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan yang dibicarakan mencapai konsensus adanya pluralitas dalam berbagai macam pandangan. Pengikut pendekatan ini menimbulkan kejutan karena mencanangkan bahwa mereka telah meningkatkan ilmu politik menjadi suatu ilmu yang benar-benar science. Para penganut membuat simplifikasi yang radikal dan memakai model matematika untuk menjelaskan dan menafsirkan gejala politik. ■ Pendekatan Institusionalisme Baru Merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain, seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme dipicu oleh pendekatan bevioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dan perilaku kelompok besar atau massa. Dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusionalis ditentukan oleh para aktor serta pilihannnya. Pendekatan institusional baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu,apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinterksi. Inti dari institusionalisme baru oleh Robert E. Goodin sebagai berikut: 1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif 2. Pembatasan itu terdiri dari institusi 3. Pembatasan memiliki keuntungan bagi individu ataupun kelompok dalam mengejar proyek masing-masing 4. Disebabkan karena faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok 5. Pembatasan ini mempunyai akar historis 6. Pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan membangun peluang serta kekuatan yang berbeda

Judul: Pengantar Ilmu Politik Bab I : Sifat, Arti, Dan Hubungan Ilmu Politik Dengan Pengetahuan Lainnya

Oleh: Jonathan Fernando


Ikuti kami