Lembaga Ekonomi Islam

Oleh Rabil Alwi

258,3 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Lembaga Ekonomi Islam

KATA PENGANTAR Alhamdulillaahirabbil’alamin puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata’ala dan shalawat serta salam kami persembahkan kepada nabi Muhammad SAW karena atas rahmat dan hidayah Allah kami telah dapat menyelesikan makalah yang berjudul “EKONOMI ISLAM” ini, serta ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang telah membantu dalam proses penyusunan makalah ini. Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Studi Islam pada perkuliahan semester genap ini dan kami juga mengharapkan makalah ini dapat dijadikan pengantar bagi mahasiswa yang ingin mempelajari Ekonomi lebih mendalam khususnya tentang Ekonomi islam. Didalam proses penyusunan makalah ini terdapat beberapa kesulitan yang kami hadapi yang pada akhirnya dengan usaha dan permohonan kami kepada tuhan, satu persatu masalah yang kami hadapi dapat terselesaikan. Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan-kekurangan yang ada dalam makalah ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis dalam pengetahuan tentang pokok bahasan yang dipaparkan dalam makalah ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan materi yang dibahas dalam makalah ini, semoga keterbatasan makalah ini tidak menjadi halangan pembaca dalam memahami makalah ini. Ciputat, 1 April 2014 Pemakalah 1 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...................................................................................................1 DAFTAR ISI.................................................................................................................2 BAB I.............................................................................................................................3 PENDAHULUAN.........................................................................................................3 A. Latar belakang....................................................................................................3 B. Rumusan Masalah...............................................................................................4 C. Tujuan penulisan.................................................................................................4 D. Manfaat Penulisan..............................................................................................4 BAB II...........................................................................................................................5 PEMBAHASAN............................................................................................................5 A. Definisi Ekonomi Islam......................................................................................5 B. Ajaran Islam Tentang Ekonomi..........................................................................6 a. Konsep Dasar Ekonomi Islam........................................................................6 b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.......................................................................7 C. Lembaga – Lembaga Ekonomi Islam (syariah)..................................................9 a. Pengertian lembaga ekonomi islam (syariah).................................................9 b. Lembaga ekonomi islam.................................................................................9 D. Perbankan Islam / Perbankan Syariah..............................................................18 E. Kekuatan Ekonomi Umat Islam.......................................................................23 F. Islam dan Etos kerja.........................................................................................26 BAB III........................................................................................................................29 PENUTUP...................................................................................................................29 A. KESIMPULAN................................................................................................29 B. SARAN.............................................................................................................29 DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................29 2 BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk individu, telah disediakan oleh Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut, tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu bisa dilakukan, tentunya harus didukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai.1 Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturanaturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Langkah perubahan perekonomian umat Islam, khususnya di Indonesia harus dimulai dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan yang berdimensi ibadah. Hal ini tercantum dalam QS. Al–A’raf: 10, yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. Selain itu disebutkan juga dalam (QS. Al-Mulk: 15, QS. AnNaba’: 11 dan QS. Jumu’ah :10). Kegiatan ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat materi saja, namun juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana. Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai 1 Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemahan, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm.14 3 sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam2 sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan: “Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsipprinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”. B. Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut : 1. Apa sumber-sumber ajaran ekonomi islam ? 2. Apa saja badan-badan ekonomi yang terlibat dalam kegiatan dan perkembangan ekonomi islam ? C. Tujuan penulisan 1. Mahasiswa Memahami Sumber-Sumber Ajaran Ekonomi Islam. 2. Mngetahui sejauh mana perkembangan ekonomi islam 3. Mengetahui apa saja badan-badan ekonomi yang terlibat dalam perkembangan ekonomi islam D. Manfaat Penulisan Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam mata kuliah Pengantar study islam. 2 Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Kegiatan ekonomi dalam Islam. (Jakarta: Bumi aksara:1991) 4 BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Ekonomi Islam Ekonomi islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibagung dari dasar-dasar tersebut, sesuai dengan macam bi’ah (lingkungan) dan setiap zaman. Pada definisi tersebut dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi islam,yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapanpun dan dimana saja), tetapi pada praktiknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes atau murunah dan ada pula yang mengalami perubahan.3 Menurut beberapa ahli pengertian ekonomi islam adalah sebagai berikut: a. M. Akram Kan Ilmu ekonomi islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar berkerjasama dan pertisipasi. b. Muhammad Abdul Mannan Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalahmasalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. c. M.Umer Chapra Ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa 3 Ahmad izzan, Referensi Ekonomi Islam,(Bandung : PT. REMAJA ROSDAKARYA,2006),hlm.32 5 memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. d. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy Ilmu ekonomi islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh AlQur’an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman. e. Kursyid Ahmad Ilmu ekonomi islam adalah sebah sistematis untuk memahami masalahmasalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif islam4 B. Ajaran Islam Tentang Ekonomi a. Konsep Dasar Ekonomi Islam Konsep dasar islam adalah tauhid atau meng-Esa-kan Allah. Tauhid di bidang ekonomi adalah menempatkan Allah sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir dalam tiap nafas kehidupan manusia muslim. Dengan menempatkan Allah sebagai satu-satunya Pemilik maka otomatis manusia akan ditempatkan sebagai pemilik “hak guna pakai” yang bersifat sementara terhadap harta yang dimilikinya. Dengan demikian realitas realitas kepemilikan mutlak oleh manusia tidak dibenarkan dalam islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid; atau istilah lainnya melakukan syirik-Pengaturan, dan orangnya disebut musyrik atau musyrik-Pengaturan. Padahal syirik itu merupakan dosa yang paling besar. Dalam Al-Qur’an disebut “Inna syirka la-dzulmun ‘adsim” (sesungguhnya syirik itu merupakan dosa yang paling besar). Islam memang mengakui hak setiap individu sebagai pemilik atas apa yang diperolehnya melalui berkerja dalam pengertian yang seluas-luasnya, dan manusia berhak untuk mempertukarkan haknya itu dalam batas-batas 4 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Prenada Media Group,2006), hlm.15-17 6 yang telah ditentukan dalam hukum islam. Persyaratan-persyaratan dan batasbatas hak milik dalam islam sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri, yaitu dengan sistem keadilan dan sesuai dengan hak-hak semua pihak yang terlibat didalamnya. Contohnya, si-A bercocok tanam dengan sistem pengairan tadah hujan. Ia mmebeli bibit tanaman seharga Rp. 200.000. Ia pun kemudian membajak tanah dan menanam bibit tanaman itu. Setelah 2,5 bulan ia memetik hasil panenan. Karena curah hujan bagu dan udara mendukung, ia memperoleh panenan yang baik senilai Rp. 2.000.000. berapa rupiahkah sebenarnya hasil usaha si-A? Orang serakah akan mengatakan Rp. 1.800.000 (Rp. 2.000.000 – Rp. 200.000). Tapi manusia beriman akan memperhitungkan faktor alam, yakni curah hujan yang bagus dan udara yang mendukung. Sekiranya curah hujan dan udara yang tidak mendukung apa hasil panen akan sama? Pasti beda. Mungkin hasil panenannya hanya Rp. 1.000.000. dengan memperbandingkan faktor alam dalam contoh kasus ini, nalar manusia yag sehat akan mengatakan betapa besar anugrah Allah dalam setiap rizki dan harta yang kita peroleh. Di sinilah letak logisnya bahwa dari setiap hasil usaha dan harta itu ada hak Allah yang diperuntukan bagi manusia yang berhak menerimanya.5 b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam Dengan memahami konsep dasar dari ekonomi islam sendiri maka munculah adanya Prinsip-prinsip ekonomi islam. Prinsip-prinsip secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemnfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinhya adalah manusia harus menggunakanya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. 5 http://jurnal.upi.edu/file/ 05_Ekonomi_Syariah,_Perbankan_Islam_dan_Manajemen_Pendidikan_Islam_di_Era_GlobalFansuri_Munawar1.pdf (akses 25 maret 2014) 7 2. Kepemilikan pribadi diakui dalaam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secaara tidak sah. 3. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi islam(QS 4:29). Islam mendorong manusia untuk berkerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara,asalakan mengiki=uti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetakan rizki setiap makhluk yang diciptakannya. 4. Kepemilikan kekeyaan tidak bolehhanyadimiliki oleh segelintir orangorang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktifyang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan i=untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini disadari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api. 6. Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat (QS 2:281). Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas, dan sebagainya. 7. Zakat harus dibayarakan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat ulama, zakat dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk didalamnya uang kas, deposito, emas, perak, da permata, dan 10% dari pendapatan bersih investasi. 8. Islam melarang riba dalm segala bentuknya.6 6 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 2-3 8 C. Lembaga – Lembaga Ekonomi Islam (syariah) a. Pengertian lembaga ekonomi islam (syariah) Lembaga ekonomi islam merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan – aturan ekonomi islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaanya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan7 b. Lembaga ekonomi islam sebagai berikut : A. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Menurut undang undang ( UU ) perbanka No. 7 tahun 1992, BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau BPR. Pada UU perbankan NO.10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksana kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan pelaksanaan BPR yang menggunakan prinsip syariah tertuang pada surat direksi Bank Indosnesia No. 32/36/KEP/ tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 12 mei 1999. Dalam hal ini pada teknisnya BPR syariah beroprasi layaknya BPR konvensional namun menggunakan prinsip syariah.  Usaha – Usaha BPR Syariah UU BPR Syariah Kemudian dipertegas dalam kegiatan oprasional BPR Syariah dalam pasal 27 SIK DIR. BI 32/36/1999, Sebagai berikut : a) Menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :  Tabungan berdasrkan prinsip wadiah dan mudharabah  Deposito berjangka berdasrkan prinsip mudharabah 7 Eko budiawan “Lembaga keuangan Syariah” diakses pada 25 maret 2014 pukul 05.30 dari http://lorong2ilmu.blogspot.com/2013/07/konsep-lembaga-keuangan-syariah.html 9  Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah b) Melakukan penyaluran dana melalui :  Transaksi Jual beli melalui prinsip mudharabah, istishna, salam, ijarah, dan jual beli lainya.  Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainya.  Pembiayaan lain berdasrkan prinsip rahn dan qardh c) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPR Syariah sepanjang disetujui oleh dewan Syariah Nasioanl8 B. Bank Syariah Istilah bank tanpa bunga sebenarnya dapat memberikan konotasi yang berbeda dari esensi Bank Syariah. Istilah tanpa bunga sering diasosiasikan dengan tanpa biaya ( No Interest ) yang sebenarnya tidak tepat. Oleh karena itu sebaiknya kita pakai saja istilah Bank bagi hasil yang juga dipakai Bank Indonesia atau tepatnya Bank Syariah.9 Bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum Islam yang adalah merupakan sebuah lembaga baru yang amat penting danm strategis peranannya dalam mengatur perekonomian dan mensejahterakan umat Islam.10 Cara oprasi Bank Syariah ini hakikatnya sama dengan Bank Konvensional biasa, yang berbeda hanya dalam masalah bunga dan praktek lainya yang menurut syariat islam tidak dibenarkan. Bank syariah memang tidak menggunakan konsep bunga seperti bank konvensional lainnya. Namun bukan berarti bank syariah tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya. Beban tetap ada namun konsep dan cara perhitunganya 8 Eko budiawan “Lembaga keuangan Syariah” diakses pada 25 maret 2014 pukul 04:56 dari http://lorong2ilmu.blogspot.com/2013/07/konsep-lembaga-keuangan-syariah.html 9 Sofyan Syafari Harapan , Jakarta, 1997, ( hal 94-95) 10 Asary nur ‘’ Lembaga – Lembaga perekonomian dalam Islam” diakses pada 25 maret 2014 http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=344 10 tidak seperti perhitungan bunga dalam bank konvensional . untuk menjawab ini kita harus mengenal beberapa produk utama Bank Syariah yang akan kita jelaskan dibawah ini a. Produk Bank Syariah Produk perbankan syariah secara umum dikelompokan menjadi 3 bagian, yaitu : 1. Penyaluran Dana  Prinsip Jual Beli (Ba’i) Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:  Ba’i Al Murabahah : Jual beli dengan harga asalditambah keuntugan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.  Ba’i Assalam : Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.  Ba’i Al Istishna: Merupakan bagian dari Ba’i Asslam namun ba’i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba’i Al Ishtishna mengikuti Ba’i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran. 11  Prinsip Sewa (Ijarah) Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank meyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya  Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:  Musyarakah: Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menetukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.  Mudharabah: Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan memepercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja. 12 2. Penghimpun Dana Penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:  Prinsip Wadiah Wadi’ah amanah prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh dititipi. Wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan  Prinsip Mudharabah Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposit bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:  Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pemabatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.  Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.  Mudharabah muqayyadah off balance sheet: Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan 13 bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syaratsyarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya. 3. Jasa Perbankan Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:  Sharf (Jual Beli Valuta Asing) Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.  Ijarah (Sewa) Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.11 C. Asuransi Syariah Pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabbarru memberikan pola pemngembalian risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah Pendapat ulama tentamg Asuransi Pada awalnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabshan praktek hukum asuransi, disanalah menjadi kontroversial, dari masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok yaitu : adanya ulama yang mengharamkan asuransi dan ada juga yang memperbolehkan asuransi. 11 Pusat komunikasi ekonomi syariah “ Lembaga Bisnis Syariah, diakses pada 25 maret 2014 dari “https://bwfitri.files.wordpress.com/2012/03/lembagabisnissyariah_secure.pdf, 14 Asuransi Syariah haram karena 1. Gharar : terlihat dari unsur ketidak pastian tentang sumber dana yang digunakan utuk menutupi klaim dan hak pemegang polis. 2. Maysir yaitu unsur judi yang digambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan diatas keuntungan pihak lain. 3. Riba adalah asuransi 4. Asuransi obyek bisnis yang digunakan pada hidup matinya seseorang, yaitu berarti mendahului takdir Allah Argumen Ulama dalam memperbolehkan asuransi, adalah 1. Tidak terdapat nash Al-quran atau hadist yanag melarang asuransi 2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak 3. Asuransi menguntukan kedua belah pihak 4. Asuransi mengandung unsur kepentingan umum, sebab premi – premi yang dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan 5. Asuransi termasuk akad mudharobah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi 6. Asuransi termasuk syirikah at-ta’awuniyah, usaha bersama yang didasrkan pada prinsip tolong menolong. “ Allah senantiasa menolong hamba-nya selama ia menolong sesamanya “ (Qs. Al-maidah :2 ) “ Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhanya (HR. Abu Daud )12 D. Pegadaian Syariah 12 Eko budiawan “Lembaga keuangan Syariah”( http://lorong2ilmu.blogspot.com/2013/07/konseplembaga-keuangan-syariah.html diakses 25 maret 2014 ) 15 Pegadaian syariah dalam hukum Islam berjalan diatas dua akad transaksi syariah yaitu 1. Akad Rahn Secara istilah rahn berarti menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan hutang dengan dasar bisa diambil kembali oleh orang yang berhutang setelah dia mampu menebusnya. 2. Akad Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Melalui akad ini dimungkinkan bagi penggadai untuk menarik sewa atas penyimpanan barang yang berharga milik nasabah yang telah melakukan akad E. BMT atau Baitul mal wa Tamwil BTM terdiri dari dua istilah yaitu baitul mal dan baitutl tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha –usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shadaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial Maal wat Tamwil (BMT) atau Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangakan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin , ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh – tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam : keselamatan (berintikan keadilan ), kedamaian , dan kesejahteraan. BMT bersifat terbuka , independen ,tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraa sosial masyarakt sekita, terutama usaha mikro dan fakir miskin. F. Reksa Dana Syariah 16 Salah satu produk investasi yang sudah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan syariah adalah reksadana. Produk investasi ini bisa menjadi alternativ yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam,Yang merupakan sebuah wadah dimana masyarakt dapat menginvestasikan dananya.13 G. Obligasi Syariah Obligasi Syariah adalah suatu kontrak perjanjian tertulis yang bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu serta membayar sejumlah manfaat secara priodik menurut akad. Perbedaan mendasar antara Obligai Syariah dan Obligasi Konvensional adalah terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditentukan di awal transaksi jual beli, sedangkan pada obligasi syariah saat perjanjian jual beli tidak ditentukan besarnya bunga, yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa mendatang.14 H. Koperasi Syariah Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap kedalam bahasa Indonesia . secara seistematic koperasi berarti kerja sama, kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa arab. Syirkah 13 Eko budiawan “Lembaga keuangan Syariah”( http://lorong2ilmu.blogspot.com/2013/07/konseplembaga-keuangan-syariah.html diakses 25 maret 2014 ) 14 Asary nur ‘’ Lembaga – Lembaga perekonomian dalam Islam” diakses pada 25 maret 2014 dari http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=344 17 ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam. Menurut Row Ewell paul koperasi merupakan wadah perkumpulan (asosiasi ) sekelompok orang utnuk kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan. Prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal  Keanggotaan sekarela dan terbuka  Pengendalian oleh anggota secara demokrastis  Partisipasi ekonomi anggota  Otonomi dan kebebasan  Pendidikan , pelatihan dan informasi  Kerjasama antar koperasi  Kepedulian terhadap komunikasi15 D. Perbankan Islam / Perbankan Syariah a. Pengertian dan Sejarah Singkat Bank Islam / Bank Syariah Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits.16 Selanjutnya, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah di dalam pengertian ini adalah prinsip-prinsip atau ketentuan mengenai hukum muamalat. Dalam ketentuan hukum muamalat, prinsip utama muamalat ekonomi atau perbankan islami adalah menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari unsur-unsur riba dengan menggantinya dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Riba secara bahasa berarti al-ziyadah yang berarti 15 Eko budiawan “Lembaga keuangan Syariah”( diakses 25 maret 2014 ) 16 Antonio dan Perwataatmadja, 1999. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Jakarta: Gema Insani Press. Hal.1 18 tambahan. Sedangkan menurut istilahnya, riba dalam pandangan Prof. Abdul Manannan, Ph.D. dalam bukunya ”Teori dan Praktek Ekonomi Islam” adalah perpanjangan batas waktu dan penambahan jumlah peminjaman uang sehingga berjumlah begitu besar, sehingga pada akhir jangka waktu peminjaman itu, si peminjam akan mengembalikan kepada orang yang meminjamkan sejumlah dua kali lipat atau lebih dari jumlah pokok yang dipinjamkannya.17 Di dalam teori ekonomi Islam atau ekonomi syariah sebagai dasar sistem perbankan Islam, diatur beberapa konsep pembiayaan islami yang dapat dipraktekkan oleh perbankan Islam. Di Indonesia perbankan Islam/syariah baru muncul pertama pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank Muamalat sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. Kemudian Islamic Development Bank (IDB) memberikan suntikan dana sehingga pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan serta lebih spesifiknya pada Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sampai saat ini, pada tahun 2007, terdapat setidaknya 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero). 17 Abdul Mannan, Muhammad, 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Hal.165 19 b. Prinsip-prinsip Perbankan Islam / Perbankan Syariah Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :  Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.  Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.  Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.  Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.  Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. c. Produk Perbankan Syariah Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain: 1. Jasa Untuk Peminjam Dana  Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, 20 kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.  Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.  Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.  Takaful (asuransi islam) 2. Jasa Untuk Penyimpan Dana  Wadi’ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.  Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana 21 nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.18 d. Perbedaan Bank Islam Dengan Bank Konvensional Perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional secara umum terletak pada dua konsep yaitu konsep imbalan dan konsep sistemnya. Perbedaan konsep sistem antara bank konvensional dan bank Islam dapat dilihat dalam tabel perbandingan di bawah berikut:19 BANK ISLAM  BANK KONVENSIONAL Berdasarkan margin keuntungan  Memakai perangkat bunga dan atau bagi hasil  Profit dan falah oriented   Hubungan dengan nasabah dalam  bentuk hubungan kemitraan Profit oriented Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur – kreditur  Users of real funds  Creator of money suplly  Melakukan investasi – investasi  Investasi yang halal dan haram  Tidak terdapat Dewan Pengawas yang halal saja  Pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan syariah Islam Syariah atau sejenisnya yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan perbedaan konsep imbalan antara bank Islam yang menggunakan sistem bagi hasil / profit sharing dan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga / interest dapat dilihat dalam tabel berikut 18 19 Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank syariah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press Antonio dan Perwataatmadja, 1999. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Jakarta: Gema Insani Press. 22 BUNGA (BANK KONVENSIONAL)  Penentuan bunga dibuat pada  BAGI HASIL (BANK ISLAM) Penentuan besarnya rasio bagi hasil waktu akad tanpa berpedoman pada dibuat pada waktu akad dengan untung rugi. berpedoman pada kemungkinan untung rugi.  Besarnya persentase berdasarkan  pada jumlah uang yang dipinjamkan. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.  Pembayaran bunga tetap seperti  Bagi hasil tergantung pada yang dijanjikan tanpa pertimbangan keunungan proyek yang dijalankan. apakah proyek yang dijalankan oleh Sekiranya tidak mendapatkan pihak nasabah untung atau rugi. keuntungan maka kerugian akan ditanggng bersama oleh kedua belah pihak.  Jumlah pembayaran bunga tidak  Jumlah pembagian laba meningkat meningkat sekalipun jumlah sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan berlipat atau keadaan pendapatan. ekonomi sedang ”booming”  Eksistensi bunga diragukan  (kalau tidak dikecam) oleh semua agma Tidak ada yangmeragukan keabsahan keuntungan bagi hasil. termasuk Islam. E. Kekuatan Ekonomi Umat Islam Salah satu aspek penting dalam muamalat Islam adalah ekonomi dan praktek keuangan yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam yang di bangun diatas fondasi aqidah, keadilan, kesejahteraan, persaudaraan, tanggung jawab dan sebagainya. Aqidah sebagai fondasi utama mengajarkan sesuatu falsafah kehidupan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, ditata dan dikelola 23 dalam rangka memenuhi kebutuhan primer sehingga manusia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah dengan tetap menjaga keharmonisan dengan sesama. Aqidah sebagai falsafah dasar diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi manusia dalam mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai sesuai dengan aturan dan norma kemanusiaan sehingga tercipta tatanan good governanace dan market discipline yang baik. Sedangkan fondasi lain merupakan fondasi sekunder yang lahir sebagai refleksi dari fondasi aqidah yang baik. Artinya, aqidah sebagai fondasi utama memiliki efek turunan pada pelaku ekonomi dan bisnis dalam berpijak pada prinsipprinsip ketuhanan dan kemanusiaan seperti prinsip persaudaraan, kesejahteraan, keadilan dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi pada nilai-nilai syari’ah memiliki kekuatan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan dan kesejahteraan sangat mungkin apabila gap teoritik dan praktis dalam operasional lembaga ekonomi Islam tidak terjadi. Operasional lembaga ekonomi Islam harus betul-betul mencerminkan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya sehingga dengan demikian stereotype Islam sebagai rahmat bagi semua, melalui lembaga ekonomi, dapat terwujud. Jihad membebaskan masyarakat, bebas dari riba merupakan jihad akbar ekonomik yang dapat diwujudkan secara kongkrit melalui aksi-aksi yang betul-betul mencerminkan praktek ekonomi Islam.20 Selain itu rasionalitas pelarangan bunga juga menjadi kontribusi daya tarik dan kekuatan ekonomi Islam. Terdapat beberapa alasan terkait dengan pelarangan bunga karena bunga dianggap tidak adil (unjust). Membuka kran bagi rusaknya tatanan ekonomi masyarakat (corrupt society), penghargaan yang tidak layak terhadap hak property orang lain, muncul ekses negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan bunga dapat mereduksi kepribadian manusia (nasabah). 20 Muhammad, Kekuatan Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan, Jurnal Kajian Islam volume 3 nomor 1, April 2011 24 1. Bunga tidak adil Bunga itu praktek ketidakadilan. Sebuah kontrak yang didasarkan pada bunga melibatkan ketidakadilan terhadap salah satu perihal, kadang-kadang kepada pemberi pinjaman dan kadang-kadang kepada peminjam(QS. 2: 279). Kontrak riba ditetapkan tidak adil kepada peminjam karena jika seseorang mengambil pinjaman dan menggunakannya dalam usahanya, ia dapat memperoleh keuntungan atau ia dapat berakhir dengan sebuah kerugian. Apabia terjadi kerugian, wirausahawan tidak akan pernah menerima imbalan atas waktu dan usahanya. Selain kerugian tersebut, ia harus membayar bunga dan modal kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman atau penyedia modal meskipun usaha tersebut berakhir dengan kerugian ia tetap memperoleh modalnya kembali beserta bunganya. Dalam konteks inilah riba dianggap tidak adil. Transaksi ekonomi yang didasarkan pada sistem bunga melibatkan ketidakadilan pada satu pihak. Terkadang ketidakadilan itu dialami pihak penerima pinjaman (masyarakat/pengusaha) pada pihak lain pemberi pinjaman modal (bank). Transaksi dengan sistem bunga mengandung unsur ketidakadilan bagi peminjam disebabkan jika seorang nasabah mendapat pinjaman modal dan menggunakannya dalam bisnis ia bisa memperoleh salah satu di antara dua kemungkinan, yaitu ia mendapat keuntungan atau ia harus mengakhiri usahanya dengan bangkut. Dalam hal kebangkrutani ini, masyarakat/nasabah tidak akan menerima hasil dari waktu dan tenaga serta jerih payahnya. Pada sisi lain, dia harus tetap membayar pokok pinjaman disertai bunga pada pihak yang memberi pinjaman. 2. Bunga merusak masyarakat Bunga merusak masyarakat. Disini penjelasannya adalah bahwa terdapat suatu hubungan antara memungut bunga dengan fasad, yang diterjemahkan secara lepas sebagai kecurangan masyarakat (tindakan yang illegal menurut Islam). Penjelasan ini diungkapkan dalam Surat 30: 3741. Didalam kerangka pikir umum bahwa fasad dalam masyarakat dihasilan dari perilaku manusia (yang keliru), kita dapat dengan 25 jelas membaca sub pesan bahwa memungut bunga merupakan salah satu dari segi perilaku keliru yang merusak masyarakat (corrupts society). 3. Menghargai harta orang lain secara tidak layak Praktek bunga secara memberikan dampak yang tidak layak terhadap properti atau harta benda orang lain. Bunga atas uang dianggap mewakili terbentuknya hakhak harta benda yang seketika itu juga yang tidak dibenarkan. Hal ini tidak dibenarkan, karena bunga merupakan sebuah hak harta benda yang diklaim diluar kerangka yang sah atas hak harta benda yang diakui. Hal ini bersifat seketika itu juga setelah kontrak untuk peminjaman atas bunga ditandatangani. Sebuah hak atas harta benda peminjam diciptakan untuk pemberi pinjaman. F. Islam dan Etos kerja Agama Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan al-Hadits sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Rasulullah SAW bersabda: “bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok.” Dalam ungkapan lain dikatakan juga, “Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, Memikul kayu lebih mulia dari pada mengemis, Mukmin yang kuat lebih baik dari pada mukslim yang lemah. Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja” Nyatanya kita kebanyakan bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan dengan ungkapan-ungkapan tadi. Padahal dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islami yang tentunya tidak boleh melampaui rel-rel yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan as-Sunnah. 26 Ethos berasal dari bahasa Yunani yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat.Ethos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya serta sistem nilai yang diyakininya.Dari kata etos ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Dalam al-Qur’an dikenal kata itqon yang berarti proses pekerjaan yang sungguhsungguh, akurat dan sempurna. (An-Naml : 88). Etos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus, dalam hal mengambil keputusan pun, para pemimpin harus memegang amanah. Kerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi maupun non-materi, intelektual atau fisik maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan. Kamus besar bahasa Indonesia susunan WJS Poerdarminta mengemukakan bahwa kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Jadi dapat disimpulkan bahwa etos kerja adalah kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu yang tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat dalam mencari nafkah. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang diantara kamu yang melakukan pekerjaan dengan itqon (tekun, rapi dan teliti).” (HR. al-Baihaki) Adapun hal-hal yang penting tentang etika kerja yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut : 27 1. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah, kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisab seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguhsungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. Dalam sebuah hadis rasulullah bersabda, “sebaik-baiknya pekerjaan adalah usaha seorang pekerja yang dilakukannya secara tulus.” (HR Hambali) 2. Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Firman Allah SWT : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (Al-Baqarah: 172) 3. Dilarang memaksakan seseorang, alat-alat produksi atau binatang dalam bekerja, semua harus dipekerjakan secara professional dan wajar. 4. Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. 5. Professionalisme yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat dan kreatif serta bertaqwa tetapi dia juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya. Tanpa professionalisme suatu pekerjaan akan mengalami kerusakan dan kebangkrutan juga menyebabkan menurunnya produktivitas bahkan sampai kepada kesemrautan manajemen serta kerusakan alatalat produksi.21 21 Ahmad Abrar, Etos Kerja dalam Islam. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2014 jam 17:00 WIB, dari http://pintania.wordpress.com/etos-kerja-dalam-islam/ 28 BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN Makalah ini belum mencapai titik kesempurnaan, pemakalah mengharapkan masukan saran maupun kritik yang membangun dari dosen pembimbing maupun dari para pembaca. 29 DAFTAR PUSTAKA 30

Judul: Lembaga Ekonomi Islam

Oleh: Rabil Alwi

Ikuti kami