Matrikulasi S2 2017 Ilmu Negara.ppt

Oleh Mas Isharyanto

804,3 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Matrikulasi S2 2017 Ilmu Negara.ppt

PENGERTIAN, OBJEK DAN METODE ILMU NEGARA Pengertian Ilmu Negara ○ Ilmu ○ ○ ○ ○ negara adalah ilmu yang menyelidiki / membicarakan tentang negara. Ilmu yang mempelajari, menyelidiki, / membicarakan negara ( Suhino, 1982 : 1 ) Ilmu yang menyelidiki & mempelajari hal ikhwal & seluk beluk negara ( Dipolo G.S, 1975 : 9 ) Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas-asas pokok & pengertian pokok tentang negara & hukum tata negara ( Moh. Koesnardi, 1985 : 7 ) Ilmu negara umum adalah cabang penyelidikan ilmu muda, tetapi menurut wujudnya merupakan suatu cabang yang tua (Krenenburg, 1982 : 9) Objek ilmu Negara    Diantara ilmu yang berhubungan erat dengan ilmu negara adlh HTN, HTUN, Hukum Publik Internasional & Ilmu Politik. Keempat ilmu di atas mmliki objek yg Sama yaitu “Negara” Perbedaannya : Dalam HTN & HTUN memandang Negara dalam arti yang “Kongkrit” sedangkan Ilmu Negara memandang negara dalam pengertian yg “Abstrak” yaitu “objek dlm keadaan terlepas dari tempat, keadaan & waktu, jadi tegasnya belum mempunyai objek tertentu, bersifat abstrak – umum – universil” ( Suhino, 1982 : 2 )  Batas-batas keempat ilmu di atas adalah sbb : 1. Batas dgn HTN 2. Batas dgn HTUN 3. Batas dgn Hk Publik Internasional 4. Batas dgn Ilmu Politik Next 1. Batas dgn HTN Back  HTN ada hubungan erat dgn HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soalsoal kenegaraan. Hasil yang diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN. Ilmu Negara akan dipakai sebagai bahan penyelidikan oleh HTN untuk menjelaskan bagaimana bentuk negara itu, sehingga dapat diimplementasikan dalam praktek HTN;  Rumusan dr Van Vollenhoven :  HTN = rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mendirikan badanbadan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang & membagi pekerjaan pemerintah kepada alat-alat negara baik yg tinggi maupun yg rendah kedudukannya.  HTUN = rangkaian ketentuan-ketentuan yg mengikat alat-alat negara tinggi & rendah, pada waktu alat-alat negara itu mulai mejalankan pkerjaan.  Peraturan HTN sbg kerangka landasan bg berdirinya suatu negara / prturan mengenai “negara yg sedang beristirahat”/tidak bergerak. 2. Batas dgn HTUN HTUN bicara negara yg berhubungan dengan ketatausahaan negara, yaitu mengenai hubungan kekuasaan satu sama lain, hubungan pribadi/ pejabat dengan hukum lainnya khususnya mengenai susunan tugas, wewenang negara.  HTUN merupakan cara untuk menjalankan alat-alat perlengkapan negara / Menurut Prof. Oppenheim “negara yg sedang bergerak”   Jadi HTN & HTUN mengenai negara tertentu, misalnya HTN Inggris, Indonesia dll Back 3. Batas dengan Hukum Publik Internasional   Dlm Ilmu Negara unsur hukum sebagai rangkaian kaidah-kaidah tidak sebagai unsur mutlak, tetapi dalam Hukum Publik Intern unsur kaidah merupakan unsur yang mutlak. Hukum publik Internasional pada prinsipnya mengatur hubungan antara berbagai negara (oknum-oknum dalam suatu negara) di dunia dengan tujuan untuk mengejar keselamatan & tata tertib dalam masyarakat Internasional. Back 4. Batas Dengan Ilmu Politik  Ilmu politik menyelediki negara dari sudut kekuasaan. Sejak adanya negara maka disitulah mulai ada kekuasaan untuk mengatur negara tersebut. Jd ada hubungan yang erat antara Ilmu Negara dengan Ilmu Politik.  Yang diselidiki lebih lanjut dalam Ilmu Negara adalah (1) Asal mula negara, (2) Hakekat Negara, (3) Bentuk-bentuk Negara. Back Metode ilmu Negara    M. Observatif; Bekerja dgn memperhatikan, menanggapi & memperdalam sesuatunya baik pertumbuhan negara, wilayah, umatnya, & pemerintahannya. M. Komparatif; Bekerja dengan studi banding antara negara yang satu dengan negara yang lain. M. Dialektis; Bekerja dengan Dialektika, dengan mengkonfrontasikan, menguji fakta-fakta, fenomena yang satu dengan yang lain. Pola ilmu negara ditentukan oleh 2 kerangka yaitu :  Kerangka struktural: disebut sistemetik, menyusun data rencana kerja yg lengkap dgn bahan yg ada, merangkum data, fenomena & persoalannya.  Kerangka Susunan fungsional / metodik, taktik kerja yg mntukan cara bgmn mlakukan tugas. Lanjutan....  Metode Psikologis Untuk Menjelaskan Negara; Karena dua alasan (JJ Van Schmid,1978 :183) : a. Menentukan gejala sosial yang sama sekali baru dalam konteks moralitas susunan negara & masy. Metode Hukum Positif Utk Menjelaskan Negara; Melalui metode ini para penganut teori kedaulatan negara juga memberikan gambaran mangenai negara hukum, jd untuk pemikiran mengenai negara dari sudut ajaran yuridis , diketemukan metode yang sama dengan metode yang dipakai untuk mempelajari per UU an. Metode Mac Iver Negara menurut Mac Iver adalah alat masyarakat. Metode yang digunakan bersandar pada sejarah & perbandingan. b.   Mempelajari pengaruh pikiran dengan perasaan serta naluri manusia dlm hidup bernegara; Unsur-unsur Negara A permanent population  A defined territory  A government  A capacity to enter into relations with other states (Montevideo Convention 1933) Pengertian Negara Negara (polis) ialah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaikbaiknya (Aris Toteles).  Persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat (Jean Bodin).  Negara ialah suatu persekutuan yang senmpurna dari orang-orang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum (Hugo Grotius).  Continue…    The State is the ultimate regulator of the legitimate use of force within its territory (Robert A. Dahl). Negara ialah komunitas manusia yang secara sukses memonopli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu (Max Weber). Negara adalah alat (agency) yang mengatur, mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (Roger H. Soltau). Teori Asal-usul Negara  Teori Hakikat Manusia (Socrates)  Yunani Kuno Teori Rasio Manusia (Cicero)  Romawi Kuno Teori Ketuhanan (Thomas Aquinas)  Abad Pertengahan Teori Kedaulatan (Jean Bodin)  Renaissance Teori Hukum Alam (Thomas Hobbes)  homo homini lupus Teori Kekuatan/ Kekuasaan (Karl Marx)  Teori Positivisme (Hans Kelsen)  sistem hukum  Teori Modern (Kranenburg)  fakta, keadaan, tempat, dan waktu tertentu.      Sifat Hakikat Negara  Organisasi Kekuasaan/ Kewibawaan  Pengelompokan Masyarakat  Kesamaan Tujuan (integration)  Coercion instrument (Kranenburg dan Rudolf Smend) Continue… Tinjauan Sosiologis Sifat Hakikat Negara • Unity Nation • Power Org. • Group of Conquer • Execute to desire Tinjauan Politis • Interaction Agency Tinjauan Yuridis • Power Agency • Agreement Prod. • Law Agency Tinjauan Obyektif • • • • Reality Condition Element Otoritas ILMU NEGARA TEORI KEDAULATAN NEGARA 2.1 Teori kedaulatan negara Menurut teori ini negara dianggap satu kesatuan ide yang paling sempurna.negara adalah satu hal yang tertiggi,yang merupakan sumber dari segala kekuasaan “negara”(dalam arti gouverment)di anggap mempuyai hak yang tidak terbatas terhadap life, liberty and property. Mereka taat kepada hukum,tidak disebabkan suatu perjanjian,tetapi karena hukum itu adalah kehendak nagera. Dalam praktek,kekuasaan negara di pegang para penguasa sehingga menimbulkan negara kekuasaan. 1.Phase pertama (PAUL LABAND) Paul laband berpendapat bahwa tidak ada negara yang tidak berkekuasaan tertiggi “ NEGARA’’ satu satunya sumber segala kekuasaan tertinggi. Contohnya: italia di zaman Musollini aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap hukum Romawi dan hukum Alam. -Reaksi terhadap hukum Romawi: Baik sebelumnya hukum pada waktu itu penyelidikan mengenai hukum tergantung kepada hukum perdata.jadi reaksi ini timbul menghendaki agar cara menjalankan hukum publik jangan di samakan dengan cara yang dilakukan terhadap hukum perdata.hukum publik disini akan di jadikan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. -Reaksi terhadap hukum Alam Hukum ini berpendapat hukum alam ini bahwa ketentuan-ketentuan benar dan baik menurut rasio.dimana-mana saja ada baik dalam negara modern,maupun dalam negara primitif.primitif disini sudah berlaku dan terdapat dalam sanubari manusia. Pemikiran tersebut timbullah reaksi yang melahirkan Positivisme.Positivisme disini di artikan sama dengan Relatif disebabkan tidak terdapatnya hukum yang bersifat abadi dan langgeng seperti hukum alam. 2.Phase Kedua (GEORGE JELLINEK) George Jellinek berpendapat bahwa negara adalah organisasi yang dilengkapi dengan sesuatau kekuatan Asli. Bahwa George Jellinek menyatakan Negara merupakan gabungan manusia yang terorganisir di suatu daerah tertentu yang dilengkapi dangan suatu kekuasaan asli akan pemerintah. Kekuatan Asli kekuatan ini tidak diturunkan dari sesuatu kekuatan atau kekuasaan lain yang derajatayn lebih tinggi kekuatan Asli ini merupakan kekuatan yang tertinggi. 3.Phase Ketiga (HANS KELSEN) Hans Kelsen ini adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari Australia yang kemudian menjadi warga AMERIKA. Hans Kelen ini menyatakan bahwa pelajaran kelsen ini pelajaran yang murni(BERSIH).Bersih disini dari Anasir-anasir etis itu,bahwa hukum yang di buat oleh Kalsen dengan sendirinya memberikan tempat untuk berlakunya suatu hukum alam. Bersih dari Anasir-Anasir disini anasir secara Sosiologis. KESIMPULAN Kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan teori kedaulatan Negara yaitu: * Kedaulatan Negara tidak ada pada tuhan tetapi pada Negara. * Negara (dalam arti government) dianggap mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap life,liberty and property dari warganya. * Negara adalah salah satu hal yang tertinggi, yang merupakan sumber dari segala kekuasaan. * Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum didalam suatu negara yang barsifat: tunggal, asir, abadi dan tidak dapat di bagi-bagi. Tujuan Negara Eschatology dan Spekulatif  Tujuan Negara dihubungkan dengan tujuan akhir hidup manusia. Mythology dan Empiris/ Kenegaraan  Power Oriented (Machiavelli)  Power and Prosperity/ Unity (Dante Alleghiere)  Liberty and equity (Immanuel Kant)  Welfare and Happiness (Sosialis, Kapitalis) Teori-Teori Fungsi Negara Trias Politica Theory John Locke • Fungsi Legislatif • Fungsi Eksekutif • Fungsi Federatif Montesqiueu • Fungsi Legislatif • Fungsi Eksekutif • Fungsi Federatif Distributio n of Power Continue…. Catur Praja (Van Vollenhoven)  Regeling (fungsi perundang-undangan)  Bestuur (fungsi pemerintahan)  Recht spraak (fungsi Kehakiman)  Politie (fungsi kepolisian) Dwi Praja (Andrew Jackson)  Policy Making (spoil system)  Policy Executing (merit system) Pemahaman Teoretik Tipe-tipe negara  erat kaitannya dengan unsur-unsur negara (faktor menimbulkan berbagai macam variasi negara) suatu perkembangan dalam sejarah.  Menggolongkan tipe negara dapat dilihat dari ciri-ciri pokok yang dominan dari negara yang ada.  Uraian tipe negara dimulai dengan fase negara timur kuno  negara modern.  Continue…  Dalam tiap fase ditemukan bentukbentuk negara: bentuk klasik (monarki, aristokrasi, dan demokrasi); bentuk modern (monarki, republik).  Bentuk negara  erat kaitannya dengan tipe negara. Continue….     Istilah bentuk negara harus dibedakan dengan bentuk pemerintahan (M. Hutauruk) Bentuk negara = bentuk pemerintahan (Mac Iver dan Duguit) Bentuk negara  organisasi negara secara keseluruhan (struktur negara dan unsurunsurnya). Bentuk Pemerintahan  struktur organisasi dan fungsi pemerintahannya (G.S. Diponolo) Continue… Terlepas dari perbedaan-perbedaan:  Tipe negara menyoal ciri-ciri pokok yang dominan dalam negara menurut sejarah perkembangan negara;  Bentuk negara menyoal negara baik secara sosiologis maupun yuridis;  Susunan negara menyoal pembagian kedaulatan diantara beberapa bagian dari negara. Susunan Negara      Susunan negara  pembagian kekuasaan secara vertikal. 2 Macam Kemungkinan: (1) Unitary State; (2) Federation State. Unitary State  negara yang tidak tersusun dari beberapa negara (sifatnya tunggal). Authority (central gov) dibagi ke daerah-daerah (autonomy)  decentralization system, deconsentration system, auxiliary system. C.F. Strong  1) Supremasi dari Parlemen Pusat; 2) Tidak ada badan-badan lain berdaulat. Continue… Federation State  terdiri dari beberapa negara yang semula berdiri-sendiri (otonom), kemudian bergabung menjadi satu negara, dengan ikatan kerjasama antara negaranegara tersebut, untuk kepentingan bersama.  Federasi  menyerahkan sebagian urusannya untuk diurus pemerintah federal, selebihnya diurus oleh negara-negara bagian (reserve powers).  Urusan pemerintah federal  moneter, militer, dan urusan pertahanan.  Negara Strong) Federasi (C.F. Ciri Utama:  Supremasi dan konstitusi dalam federasi itu terwujud;  Pembagian kekuasaan (distribution of powers) antara negara federasi dengan negara-negara bagian;  Suatu lembaga diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Negara Konfederasi Konfederasi  serikat negara-negara.  Bersatunya beberapa negara demi kepentingan bersama, tidak berifat erat atau renggang, sehingga hampir menyerupai perjanjian multilateral.  Kedaulatan dipegang oleh negara-negara yang ada/ bersangkutan.  Perbedaan negara serikat dan serikat negaranegara  seberapa jauh policy yang dibuat pemerintah pusat itu berlaku; langsung dan tidak langsung berlaku bagi warga negara.  By: Yana Syafrie Jurusan Ilmu pemerintahan UMM Jl. Raya Tlogomas No.246 syafrie@umm.ac.id Bentuk Negara (Aliran 2) Negara Kerajaan (Monarki)  Kepala negaranyaRaja, sultan, Kaisar, ratu.  Kepala negara diangkat/dinobatkan secara turun temurun (kultur)  Kepala Negara simbol (persatuan dan kesatuan bangsa, dihormati)  Contoh:Inggris,Belanda, Jepang, Jerman,dll. Continue... Negara Republik  Kepala Negara presiden  Republik serikat dan kesatuan  Kepala Negara Presiden (simbol, kecuali sistem pemerintahannya memberikan posisi dominan kepada presiden)  Kepala pemerintahan PM Negara Republik Negara Republik Serikat Negara Republik Negara Republik Kesatuan Negara Republik Serikat Parlementer Negara Republik Serikat Presidensil Negara Republik Kesatuan Parlementer Negara Republik Kesatuan Presidensil Negara Kerajaan Negara Kerajaan Serikat Negara Kerajaan Negara Kerajaan Kesatuan Negara Kerajaan Serikat Parlementer Negara Kerajaan Serikat Presidensil Negara Kerajaan Kesatuan Parlementer Negara Kerajaan Kesatuan Presidensil Sistem Pemerintahan Pemerintahan Parlementer  Pemerintahan dipilih secara langsung oleh warga  Anggota dan Pemimpin kabinet (PM) dipilih oleh parlemen  Double Function (legislatif dan eksekutif)  To GovernPartai Pemenang Pemilu/Koalisi Partai  Kabinet bertahan didukung mayoritas parlemen  Parlemen  menjatuhkan kabinet (mosi tidak percaya)  PM membubarkan parlemen Continue… Pemerintahan Presidensil  Eksekutif dan Legislatif Independent  Authority dipilih rakyat secara terpisah  Pelaksana Kebijakan Presiden  Kepala Negara + Kepala Pemerintahan Presiden  Kabinet bertanggung Jawab  Presiden Pemerintahan Campuran  Presiden Kepala Negara Kepala Pemerintahan PM  Kabinet Bertanggung Jawab Palemen  Presiden tidak dapat dijatuhkan Parlemen  Presiden dapat membubarkan parlemen  Pemerintahan Diktator Proletariat  Kepartaian Tunggal  Kemakmuran Rakyat banyak  Tidak ada Hak Individu  Pemerintahan Komunis  Sistem Pemerintahan Totaliter By: Yana Syafrie Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang Teori-Teori Fungsi Negara Trias Politica Theory John Locke • Fungsi Legislatif • Fungsi Eksekutif • Fungsi Federatif Montesqiueu • Fungsi Legislatif • Fungsi Eksekutif • Fungsi Yudikatif Distributio n of Power 3 Jenis Kekuasaan (Montesquieu)  Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan;  Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan; dan  Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut Continue… 3 Jenis kekuasaan itu harus didistribusikan:  Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada organ legislatif;  Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan diserahkan kepada organ eksekutif;  Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan diserahkan kepada organ yudikatif. 3 Perbedaan Penafsiran Teori Di Amerika Serikat: pemisahan kekuasaan yang tegas, pemisahan organ-organnya  Sistem Pemerintahan Presidensial.  Di Eropa Barat: organ yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan timbal balik, seperti eksekutif dengan legislatif  Sistem Pemerintahan Parlementer.  Di Swiss: badan eksekutif hanyalah badan pelaksana dari apa yang digariskan badan legislatif Sistem Pemerintahan Referendum  Pemisahan Kekuasaan (Gabriel A. Almond) Rule Making Function Rule Application Function Rule Adjudication Function Rule Making Function Berwenang merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum (public interest) dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat.  Badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan public policy dan menuangkannya dalam undang-undang.  Continue… Teori Perwakilan  Indirect Democracy  Perwakilan seseorang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.  Perwakilan miniatur dari masyarakat secara keseluruhan (perasaan, pikiran, peta kondisi masy).  Perwakilan  principal agent (bertinak atas nama pihak lain)  Jenis Perwakilan 2 Jenis Perwakilan (C.F. Strong):  Perwakilan Politik  terjadi dari adanya pe milihan umum (pemilu).  Perwakilan Fungsional  dengan menggunakan mekanisme pengangkatan. 4 Kategori Perwakilan Independent  prinsip kepentingan publik yang diperjuangkan tidak tergantung rakyat atau pemerintah.  Partai  Prinsip perjuangannya sesuai dengan program yang telah digariskan oleh partai.  Rakyat  memperjuangkan kepentingan rakyat, akuntabilitas pada konstituen.  Pemerintah  mewakili kepentingan pemerintah, orientasinya hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah.  Hakikat Fungsi Legislatif Upaya Mencegah terjadinya absolutisme pemerintahan.  Adanya unsur pengawasan (check and balances), dan mendampingi eksekutif.  Fungsi Kontrol (tertib, teratur, sustainable, efektif, dan efesien)  Planning, Progress Report, Decision/action.  Fungsi Badan Legislatif Policy Making and Law Making Function (initiative, amendment, budget authority) To Control Executive (guard, specially control authority) Fungsi Kontrol  Question Hour  Interpellation  meminta keterangan  Enquete  mengadakan penyelidikan sendiri  Mosi  Sistem Parlementer

Judul: Matrikulasi S2 2017 Ilmu Negara.ppt

Oleh: Mas Isharyanto

Ikuti kami