Sistem Ekonomi Indonesia

Oleh Roy Lumbantoruan

189,5 KB 8 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Sistem Ekonomi Indonesia

KRISIS EKONOMI DAN RESESI EKONOMI Sistem Ekonomi Indonesia Disusun Oleh; ROY SIHOMBING 18102034 JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG 2019 1 Daftar isi BAB I....................................................................................................................................................3 A. Pengertian Krisis Ekonomi.....................................................................................................3 B. Faktor-faktor Penyebab Krisis Ekonomi .......................................................................4 C. Dampak Krisis Ekonomi.............................................................................................. 6 D. Usaha-usaha Mengatasi Krisis Ekonomi.................................................................... 7 BAB II...................................................................................................................................................8 A. Pengertian Resesi Ekonomi.....................................................................................................8 B. Faktor Penyebab Resesi Faktor Penyebab Resesi......................................................9 C. Akibat Resesi Ekonomi.........................................................................................................10 D. Tindakan dari Pemerintahan................................................................................................11 Daftar pustaka......................................................................................................................................12 2 BAB I A. Pengertian Krisis Ekonomi Krisis ekonomi di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang sudah sering terjadi apalagi pada tahun 1997 Indonesia pernah mengalami krisis moneter selama lebih dari 2 tahun diubahlah menjadi krisis ekonomi yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis di berbagai bidang telah memberikan kesadaran baru akan adanya persoalan di bidang ekonomi, politik, hukum serta agama dan sosial budaya yang bersifat struktural dan terus berkembang di kalangan masyarakat. Persoalan ketidakadilan terus dipertanyakan dan dituntut oleh masyarakat untuk segera diperbaiki. Masyarakat menuntut reformasi di segala bidang secara mendasar, termasuk pemulihan ekonomi secepatnya. Langkah-langkah untuk menanggulangi krisis secepatnya dan melaksanakan reformasi tersebut selanjutnya telah diamanatkan rakyat Indonesia melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan November 1998. Namun demikian upaya pemulihan ekonomi berjalan lambat karena situasi sosial, politik, dan keamanaan yang kurang kondusif. Pemerintahan Orde Baru, yang pada awalnya bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang otoriter dan sentralistis, ternyata mengulangi hal yang sama pula, keadaan itu di perparah lagi oleh maraknya KKN dan disalahgunakan ABRI sebagai alat politik untuk mengukuhkan kekuasaan. Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia khususnya Asia Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang di bangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial rakyat. Akibatnya, terjadi kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial dan meluasnya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidak-puasaan masyarakat memuncak berupa tuntutan reformasi total. Gerakan reformasi pada hakekatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bidang menegakkan hukum dan peradilan, menegakkan HAM, memberantas KKN, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta menata kembali dan kedudukan ABRI. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek KKN serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar, telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, hutang besar yang harus di pikul oleh negara, penganguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. B. Faktor-faktor Penyebab Krisis Ekonomi 3 Awal krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai tampak dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Maka, nilai tukar rupiah terhadap dollar mulai merosot. Faktor-faktor penyebab krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia, antara lain di sebabkan: Krisis Ekonomi Periode I (Juli 1997 s/d bulan Oktober 1999): 1. Krisis kepercayaan terhadap uang rupiah di mana masyarakat lebih mempercayai US dollar daripada rupiah dan akibatnya mereka berlomba- lomba menukar uang rupiahnya ke mata uang US dollar. Hal ini disebabkan antara lain kurang transparansinya pihak pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Transparansi dalam konteks penggunaan anggaran belanja negara sangat diperlukan agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. 2. Krisis Rupiah yang semula hanya bersifat kejutan dari luar (external shock) telah meluas menjadi krisis ekonomi yang berakibat luas, baik terhadap perusahaan maupun rumah tangga. Fondasi perekonomian Indonesia yang semula dianggap kuat ternyata tidak menunjukkan ketahanan menghadapi permasalahan akibat krisis nilai rupiah terhadap US dollar. Dari krisis ini tampak betapa secara struktural modal swasta berskala besar sangat lemah sebagaimana diperlihatkan oleh besarnya hutang dan lemahnya daya saing di pasar yang semakin terbuka. Pemerintah pun tidak mempunyai kewibawaan yang memadai dalam mengatasi krisis ini. Akibatnya, baik pengusaha maupun rumah-tangga terkena dua-kali pukulan. Pukulan dari melemahnya Rupiah dan pukulan akibat langkanya Rupiah. 3. Hutang luar negeri swasta berjangka pendek yang akan jatuh tempo pada bulan Maret 1998, telah mencapai US$. 9,6 milyard, meliputi hutang pokok dan pinjaman. Posisi hutang luar negeri yang ditanggung oleh perusahaan swasta itu merupakan bagian hutang luar negeri swasta sebesar US$ 65 milyard dari total pinjaman luar negeri Indonesia sebesar US$ 117,3 milyard per September 1997. Jadi sekitar 50% atau US$ 32,5 milyard hutang swasta dikategorikan hutang berjangka pendek, termasuk surat berharga komersial. Diperkirakan, hutang swasta yang jatuh tempo rata-rata mencapai US$ 2,708 milyard per bulan, jumlah yang tentunya sangat membebani neraca pembayaran hutang ini jugalah yang menyebabkan kelangkaan Dollar. 4. Adanya kolusi antara Bank Indonesia dengan para pemilik Bank swasta dalam hal pemberian dana segar kepada pemilik bank swasta yang berlebih- lebihan tanpa memperhitungkan bank swasta itu sehat atau tidak menambah meningkatnya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan. 5. Adanya pelarian modal investasi khususnya yang berasal dari dana BLBI dalam bentuk US dollar oleh para konglomerat Indonesia ke luar negeri juga menambah memperburuknya perekonomian Indonesia. 6. Menurunnya nilai mata-uang Asia terhadap US dollar sekitar bulan Juli 1997 sampai dengan bulan Desember 1997 seperti Baht Thayland, Won Korea Selatan, Ringgit Malaysia, Peso Philippina, Dollar Taiwan, Dollar Singapore, Rupee India, turut-serta secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi nilai tukar Rupiah terhadap US dollar. 4 Krisis Ekonomi Periode ke II (Oktober 1999 s/d sekarang): 1. Pemerintah terkesan ragu-ragu memberantas KKN, khususnya kepada para konglomerat penerima dana BLBI yang sampai sekarang belum diambil tindakan-tindakan kepada Marimuntu Sinivasan (Group Texmaco), Syamsul Nursalim dan Prajogo Pangestu. KKN belum sepenuhnya diberantas dan malah sekarang terkesan tambah meningkat dan menjamur. 2. Hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBN Tahun Angaran 2000. Lembaga ini menemukan penyelewengan dana senilai Rp. 8,5 triliun dengan 925 penyimpangan. Dan pada tahun anggaran sebelumnya ditemukan penyelewengan senilai Rp. 3,87 triliun dengan 834 penyimpangan Yang lebih mengejutkan lagi dari Audit BPK Tahun Anggaran 2000 penyimpangan di Sekretariat. Negara dan Sekretariat Kepresidenan masing-masing sebesar 50,82 % dan 57,93 %. Sementara di Departemen Kehakiman dan HAM sebesar 57,01 %. Ini sungguh luar biasa. Lembaga-lembaga yang mestinya memberi contoh efisiensi ternyata telah menjadi kampiun dalam penyimpangan uang negara. 3. Stabilitas politik dan keamanan yang tidak kondusif akibat hubungan eksekutif dan legislatif memburuk, adanya gerakan-gerakan separatis (GAM), OPM, Front Kedaulatan Maluku (RMS), konflik antar suku masih berlanjut, kriminalitas melonjak, orang makin sadis, hubungan dengan IMF tersendat, investor berlarian ke negara lain, hal-hal ini lebih memperparah keterpurukan perekonomian Indonesia. 4. Menurunnya legitimasi Pemerintahan. 5. Sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis. Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negatif tersebut tidak terlalu menghambat ekonomi Indonesia. Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif. Akhirnya semua itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru. C. Dampak Krisis Ekonomi 5 – Nilai Tukar Rupiah Perubahan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi kondisi ekonomi sebuah Negara. ini dikarenakan para pengusaha yang selalu bertransaksi export dan import akan mengalami kerugian karena krisis yang terjadi. Tentunya perubahan nilai tukar tersebut dipengaruhi olehbbeberapa faktor internal diNegara adikuasa yaitu Amerika, tentunya berpengaruh ke Negara lain yang bukan Negara berkembang seperti Amerika. – Gejolak Politik Seperti yang pernah terjadi di Indonesia gejolak politik ketika Mantan Presiden Soeharto dilengserkan, dampaknya pun cukup luas sehingga membuat hampir sebagian investor asing hampir tidak percaya kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. ini dikarenakan kondisi Indonesia saat itu sedang tidak kondusif. – Adanya oknum Oknum yang dimaksud tidak hanya oknum penjahat saja namun juga namun juga oknum yang terbiasa menimbun bahan pokok seperti tabung gas 3kg dan sejenisnya sehingga dengan kelangkaan tersebut harga menjadi naik dan oknum tersebut mengambil keuntungan dengan menjual tabung gas 3kg sudah dengan isinya dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. – Demonstrasi Mungkin sebagian masyarakat yang melakukan orasi untuk menyalurkan aspirasinya memang baik, namun jika orasi dengan cara melakukan demonstrasi disertai anarkis tidaklah etis. ini dikarenakan peristiwa tersebut dapat mempengaruhi gejolak ekonomi Negara tersebut. – Tindak Kriminalitas Banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi dapat membuat kondisi tidak kondusif khususnya bagi investor asing untuk menanamkan modal asing di Negara tersebut. untuk itulah kesatuan polisi didalam sebuah negara berperan penting menjaga stabilitas keamanan Negara. berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa stabilitas keamanan hingga gejolak ekonomi yang terjadi di sebuah Negara akan mengakibatkan dampak fatal yakni krisis ekonomi. Oleh karenanya sektor pendidikan sangat berperan penting dalam membangun pola pikir masyarakat dalam sebuah negara memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menhindarkan dari krisis ekonomi. 6 D. Usaha-usaha Mengatasi Krisis Ekonomi 1. Transparansi Pemerintah dalam konteks penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat diperlukan agar mendapat kepercayaan masyarakat. 2. Meningkatkan accountability pengelolaan sumber-sumber pendanaan termasuk dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 3. Meningkatkan export non-migas dan membatasi habis-habisan import barang-barang konsumtif termasuk mobil-mobil mewah yang sekarang ini malah diijinkan untuk di import. Hal ini seyogyanya dilarang. 4. Pemerintah harus berusaha mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada mata uang Rupiah dan kepercayaan kepada bank-bank swasta yang dikelola dengan baik. Hal ini memang tidak mudah tetapi harus dimulai selangkah demi selangkah. 5. Tabungan Nasional harus digalakkan dan semua pihak harus mengetatkan ikat pingang khususnya kepada para pejabat Negara/pejabat Aparatur Pemerintah agar mempunyai rasa keprihatinan atas situasi multi krisis yang dihadapi bangsa dan Negara Indonesia dewasa ini. Hindarilah pemikiran mumpungisme di kalangan para pejabat Pemerintah. Utamakanlah kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. 6. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia seyogyanya memonitor dan mengawasi secara ketat Bank-bank Swasta agar tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam mengelola dana-dana yang diterima, baik dari Pemerintah maupun dari Masyarakat. 7. Proyek-proyek pembangunan yang menyentuh kepentingan rakyat banyak seperti pembangunan pabrik semen, pabrik textil, makanan, farmasi, listrik dan telpon masuk desa, irigasi dan lain sebagainya agar terus dilanjutkan. 8. Untuk mengatasi masalah perbankan nasional, merger bank adalah jalan terbaik. Kemelut yang dihadapi perbankan nasional saat ini lebih baik dihadapi dengan merger daripada dengan penurunan rasio kecukupan modal (CAR = Capital Adequate Ratio). Sebab apabila dilakukan pelanggaran CAR hanyalah untuk kepentingan sesaat yang berakibat bank kurang kompetitif disamping memunculkan spekulasi rekap kedua. 9. Peringatan IMF atas bahaya defisit APBN harus dicermati secara seksama. Konsep Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi defisit APBN 2001 antara lain: Peningkatan PPh antara Rp. 20-30 T, Penarikan dana perimbangan antara Rp. 10-20 T, Pencabutan subsidi BBM Rp. 5 T, Penggenjotan pemasukan dari BUMN dan BPPN sebesar Rp. 33 T, dan Penurunan porsi pembiayaan proyek pemerintah sebesar Rp. 19 T. Langkah-langkah ini apabila berhasil dilakukan Pemerintah dapat menekan defisit anggaran walaupun bersifat sementara. 10. Bank Indonesia dan bank-bank Pemerintah lainnya hendaknya selektif dan ekstra hatihati dalam menyalurkan kredit/penambahan modal kepada para pengusaha/konglomerat. Apalagi kalau jelas-jelas diketahui bahwa para pengusaha/konglomerat tersebut bermasalah dan diduga turut serta terlibat dalam penyalahgunaan dana BLBI. Bank Indonesia/bank Pemerintah harus bertanggung jawab atas penyaluran kredit. Apabila ada 7 indikasi penyalahgunaan kredit bank (kredit macet) maka ke dua pihak baik penyalur maupun penerima kredit ke dua-duanya harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 11. Pemerintah hendaknya bertindak lebih tegas terhadap oknum-oknum pejabat dan para pelaku bisnis apabila mereka terbukti melakukan korupsi terhadap keuangan negara, pengadilan hendaknya tidak ragu-ragu memberikan hukuman yang seberat-beratnya, termasuk hukuman seumur hidup atau hukuman mati kepada para pelaku mega korupsi. Hukuman mati kepada pelaku mega korupsi diperlukan sebagai shock terapi dalam mengatasi masalah korupsi yang sekarang menjamur di Indonesia. Sumber dari krisis ekonomi yang berkepanjangan adalah diakibatkan karena pemerintah sampai saat ini belum berhasil membersihkan KKN. 12. Seyogyanya Pemerintah RI dalam menyusun program pembangunan perekonomian Indonesia selalu mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945), dan bukan sebaliknya hanya untuk kepentingan para pengusaha. 8 BAB II A. Pengertian Resesi Ekonomi Resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto (GDP) menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga (deflasi), atau, kebalikannya, meningkatnya harga-harga secara tajam (inflasi) dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Resesi ekonomi yang berlangsung lama disebut depresi ekonomi. Penurunan drastis tingkat ekonomi (biasanya akibat depresi parah, atau akibat hiperinflasi) disebut kebangkrutan ekonomi (economy collapse). Kolumnis Sidney J. Harris membedakan istilah-istilah atas dengan cara ini: "sebuah resesi adalah ketika tetanggamu kehilangan pekerjaan; depresi adalah ketika kamu yang kehilangan pekerjaan." Terjadinya resesi ekonomi menimbulkan efek domino pada masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Ketika investasi mengalami penurunan, maka tingkat produksi atas produk atau komoditas juga akan menurun. Dampaknya akan terjadi banyak pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja. Secara lebih lanjut, kondisi tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang berimbas pada turunnya keuntungan perusahaan. Terjadinya resesi ekonomi sering kali diindikasikan dengan menurunnya harga-harga yang disebut dengan deflasi, atau sebaliknya inflasi di mana harga-harga produk atau komoditas dalam negeri mengalami peningkatan secara tajam. Jika tak segera diatasi, resesi akan berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga menjadi depresi ekonomi, yang bisa berakibat pada kebangkrutan ekonomi atau ekonomi kolaps. Jika ekonomi suatu negara sudah sampai pada tahap ini, maka pemulihan ekonomi akan lebih sulit dilakukan. B. Faktor Penyebab Resesi Indonesia pada dasarnya merupakan korban dari resesi yang mengguncang Amerika sebagai raksasa dunia. Pengaruh resesi Amerika masuk ke Indonesia melalui bursa efek dan sektor riil. 9 Lewat jalan sektor riil, Amerika adalah negara yang menyerap hingga 10% Indonesia atau terbesar nomor dua sesudah Jepang. Hal ini tentu akan mengganggu jumlah ekspor Indonesia dan juga meruntuhkan perusahaan di Indonesia yang menggantungkan terhadap sektor Ekspor ke Amerika. Lemahnya ekspor akan menekan produksi di sektor riil, yang selanjutnya dapat menekan sektor keuangan. Pada umumnya, terdapat tiga dampak atau pengaruh krisis keuangan global kepada Indonesia, antara lain: 1. Tidak stabilnya kurs dollar akan langsung memukul menjadikan kurs dolar akan menyebabkan rupiah menjadi melemah dan akan memukul pada sektor ekspor impor Indonesia. 2. Dari sisi tingkat suku bunga, dengan ketidakstablan dolar ini, suku bunga juga akan meningkat sebab Bank Indonesia akan menarik rupiah ke dalam. Dampaknya akan terjadi inflasi akan tinggi. Dampak kepada bank syariah yaitu menjadi kurang kompetitif. 3. Gabungan kurs dolar tinggi dan suku bunga baik berdampak dua hal. Investai pada sektor ini dalam akan ada yang batal. Akibat lainnya yaitu investasi pada saham. Banyak orang yang keluar dari bisnis saham pasar modal. Di awal krisis yang berimbas yaitu bursa efek Indonesia yang runtuh. Ketika bursa di Amerika dan Eropa turun sampai 4%, Indonesia terpangkas dua kali lipatnya bahkan sampai 10%. Transmisi dampaknya ke sektor riil mungkin lebih parah ketika rupiah melemah terhadap dolar As. Kalangan pengusaha akan kesulitan likuiditas. Akibat yang mungkin terjadi juga Indonesia dijadikan sasaran dumping barang ekspor dari negara lain. Apabila barang yang semula akan diekspor ke AS lalu, batal karena terjadi resesi, maka yang harus dikhawatirkan adalah jika masuknya barang tersebut ke Indonesia dilakukan secara ilegal. C. Akibat Resesi Ekonomi Gejala kongjuntur utamanya dirasakan pada negara industri yang sistem ekonomi nya secara bebas atau mixed. Ini dikarenakan adanya reaksi dunia bisnis lebih cepat dan sensitif, sedangkan permintaan masyarakat lebih elastis. Tetapi Indonesia juga merasakan akibatnya, apabila di luar negeri terjadi resesi. Seperti contohnya di tahun 1979-1980 perekonomian dunia mengalami resesi melalui aktivitas impor ekspor, tentu saja ini berpengaruh terhadak kondisi ekonomo dalam negeri. 10 Dibawah ini adalah beberapa akibat resesi internasional pada perekonomian Indonesia, antara lain:   Harga minyak bumi tidak bisa naik tetapi semakin menurun Banyak komiditi ekspor mulai mengalami harga turun dan jumlah eksport terkena dan juga komoditi lainnya seperti lada, kopi, tapioka, rotan, bijih nikel, bauksit, dan sebagainya terlihat menurun dari segi harganya. Nilai hasil ekspor nonmigas dalam ukuran nyata bisa disebut akan menurun sedikit dan memilki kecenderungan akan berjalan terus.       Hasil ekspor barang industri misalnya tekstil juga mengalami kendala sebab proteksionisme di luar negeri. Resesi duna masih berlanjut, baik di negara Amerika ataupun Eropa dan Jepang. Akibat permintaan terhadap barang ekspor Indonesia tidak meningkat, bahakan menurun. Tingkat bunga di Amerika tinggi. Hal ini mengakibatkan dolar kembali ke Amerika; kedudukan $ yang tinggi daripada rupiah, ekspor Indonesia menjadi lebih berat untuk bersaing di pasar luar negeri. Menurunnya harga minyak adalah suatu pukulan berat untuk perekonomian Indonesia, dana untuk pembangunan, yang dulu diambil dari penerimaan migas, sangat menurun. Ekspor non migas juga terkena imbasnya, tidak meninggkat seperti yang diharapkan belum bisa untuk mengimbangi kerugian karena menurunnya harga minyak Cabang industri dalam negeri yang menurun antara lain pada industri tekstil, otomotif, elektronika, bangunan atau konstruksi. D. Tindakan dari Pemerintahan Dampak resesi ekonomi akan berimbas terhadap neraca pembayaran dari sisi ekspor ataupun impor, serta pengaruh pada pasar saham dan pasar uang. Namun, dari beberapa dampak yang dapat diindentifikasi, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan fiskal. Kebijakan itu antara lain yaitu penurunan bea masuk, pemberian subsidi dan menciptakan insentif supaya perusahaan atau sektor usahanya tidak terbebani terlalu besar. Sedangkan di bidang moneter keputusan yang diambil Bank Indonesia (BI), yakni mempertahankan suku bunga acuan BI rate pada level 9,5. Hal ini dilakukan BI supaya bisa meraih keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan usaha menjaga stabilitas moneter. Di Indonesia, tekanan inflasi mulai mereda, meskipun laju inflas masih cukup tinggi mencapai 11,77% year on year. BI tidak mengubah BI rate dengan memprioritaskan menahan ekspektasi inflasi dan juga menjaga kurs rup supaya tidak melemah makin dalam. 11 DAFTAR PUSTAKA https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/04/pengertian-resesi-akibat-penyebab-dampak-caramengatasi.html https://id.wikipedia.org/wiki/Resesi https://majalahduit.co.id/faktor-faktor-penyebab-krisis-ekonomi-sebuah-negara/ https://www.slideshare.net/mobile/annasherley/kelompok-3-makalah-krisis-ekonomi https://majalahduit.co.id/faktor-faktor-penyebab-krisis-ekonomi-sebuah-negara/ 12

Judul: Sistem Ekonomi Indonesia

Oleh: Roy Lumbantoruan


Ikuti kami