Tugas Ilmu Perundang-undangan.docx

Oleh Rzky Ahaliki

113,6 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Ilmu Perundang-undangan.docx

NAMA : RIZKY ANANDA AHALIKI KELAS : C NIM : 1011417303 MK : ILMU PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAL TENTANG NARKOTIKA DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH DI TETAPKAN DAN PENCEGAHAN NARKOTIKA DALAM MASYARAKAT PENDAHULUAN Ilmu Perundang-undangan : Ilmu perundang-undangan adalah ilmu yang menganut sistem hukum civil law, science of legislation (wetgevingswetenschap), di turunkan dari ilmu pengetahuan perundangundangan (Gesetzgebungswissenschaft). Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Istilah “ilmu pengetahuan perundang-undangan di indonesia diajukan oleh A. Hamid S. Attamimi (1975), melahirkan istilah ilmu perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum. Ilmu perundang-undangan yang berorientasikan kepada melakukan perbuatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif mengikuti ketentuntuan-ketentuan hukum tatanegara dan hukum administrasi, sedangkan teori perundang-undangan berorientasi kepada membentuk pengertian-pengertian dan menjernihkannya serta bersifat kognitif menyangkut dasar-dasar bagi hukum dibidang perundang-undangan positif (Attamimi). Jadi kali ini akan membahas tentang narkotika, Pada awalnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketrsediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan sisi lain perlu upaya untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, sehingga diperlukan regulator sebagai alat pengaturan di bidang narkotika. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, serta dilakukan secara terorganisir (organized crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Jadi tidak di indonesia saja, namun pelaku merupakan sindikat internasional. Menurut pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rakyat Indonesia tentunya berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkotika. Sebagaimana kita ketahui, narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari halhal yang membuat kesehatan terganggu. Kemudian diterjemahkan ke dalam undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental . Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. PEMBAHASAN Narkotika dalam sudut pandang hukum : Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN. Upaya-upaya itu meliputi penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi, dan memberantas para bandar, sindikat, dan memutus peredaran gelap narkotika. Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika tersebut sangat diperlukan. Terutama penyamaan kedudukan permasalahan narkotika dengan permasalahan korupsi dan terorisme. Ketiga permasalahan tersebut sama-sama mempunyai dampak yang sistemik, mengancam ketahanan nasional, serta merusak kesehatan masyarakat terutama generasi muda. Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara. Permasalahan yang muncul adalah dari perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbedabeda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkotika. Sudah jelas dikatakan dalam pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. PP ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam PP No. 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Cara mencegah penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat: Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakan masyarakat . Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini,mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak,remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalamdilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Agar para tokoh masyarakat initampil sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, diharapkan mereka dapat melakukan hal berikut ini:  Memahami masalah penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangannya di masyarakat.  Mengamati bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masayarakat sekitar.  Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terutamaorang tua, para remaja sekolah, organisasi sosial dan kelompok kegiatan masyarakatdalam lingkungan sekitar.  Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan mengendalikan gerakanmasyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang sudah ditetapkan bersama. Dalam menggalang dan menggerakan masyarakat, bertatap muka langsung dan berbicara secara terbuka. Ini merupakan cara yang paling sederhana namun juga cara yang paling ampuh dalam upaya menggerakan masyarakat dalam program ini. Dengan bertemu langsung, masyarakat akan jauh lebih mengerti tentang apa yang ingin disampaikan oleh para pengurus masyarakat mengenai program narkotika. Mengadakan rapat untuk menyusun program kerja. Hal ini harus dilakukan karena tanpaadanya program kerja yang mumpuni maka semua ide dan solusi yang telah disampaikantidak akan bisa berjalan dan hasilnya tidak akan tampak sama sekali. Pembuatan programkerja ini harus sesuai dengan anggaran yang tersedia, jangan sampai anggaran yang telahdisepakati membengkak karena hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan programyang ada. Karena itu perlu adanya pengawasan yang intensif agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan didalam penyusunan program kerja ini. Para tokoh masyarakat ini juga harus dilibatkan, baik tokoh agama, tokoh sosial maupuntokoh pemuda yang ada didalam masyarakat. ini penting karena keberadaan tokohmasyarakat ini sendiri telah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Bila para tokoh ini yang berbicara, maka masyarakat akan lebih mudahmempercayai dan menjalankannya dikarenakan faktor kedekatan antar tokoh danmasyarakatnya ini sendiri. Harus ada pemberitahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan peringatanmengenai hal tersebut karena masalah ini tidak hanya menjadi masalah pemerintahsemata tapi juga masyarakat. KESIMPULAN Ilmu perundang-undangan mempelajari tentang pembentukan peraturan negara, setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai dan menjelmakan fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Jadi perundang-undangan tentang narkotika/narkoba sudah mempunyai peraturan tersendiri dan harus di jalankan dengan baik oleh masyarakat dan semua kalangan manusia. Terdirinya pasal atau undang-undang yang sudah dibuat atau yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan dan jangan di langgar, dan jika ada yang melanggar aturan tersebut pasti akan mendapat hukuman sesuai yang sudah tertera dalam undang-undang tersebut.

Judul: Tugas Ilmu Perundang-undangan.docx

Oleh: Rzky Ahaliki

Ikuti kami