Tugas Paper Kewarganegaraan

Oleh Naomi Saptorinie

13 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Paper Kewarganegaraan

PAPER
PERKEMBANGN PEMILU DAN PROBLEMATIKANYA

NAMA MAHASISWA
NIM
PRODI
MATAKULIAH
DOSEN

:
:
:
:
:

NAOMI SAPTORINE
119108086
MANAJEMEN
KEWARGANEGARAAN
TOTO SUGIARTO

UNIVERSITAS PARAMADINA
2020

KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat,
Karunia dan Anugerah Nya saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan Paper ini yang
berjudul “PERKEMBANGN PEMILU DAN PROBLEMATIKANYA”
Banyak hal yang akan disampaikan mengenai bagaimana proses pemilu dan
problematikanya, dalam hal ini, Saya ingin membahas mengenai bagaimana adanya masalah yang
timbul di masyarakat, proses pelaksanaan, dan sistem perundang-undangan yang harus menjadi
acuan dalam pelaksanaan proses pemilu di masyarakat. Saya menyadari jika mungkin ada sesuatu
yang salah dalam penulisan, seperti menyampaikan informasi berbeda sehingga tidak sama dengan
pengetahuan pembaca lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat atau kata-kata
yang salah.
Demikian Saya ucapkan terima kasih telah membaca Tugas Paper ini Saya.

i

DAFTAR ISI

Hal
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I
Bab II
Bab III
Daftar Pustaka

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

i
ii
1
1
5
6

ii

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PEMBUATAN PAPER INI
Dasar pembuatan paper
ini
yang berjudul Perkembangan Pemilu dan
problematikanya di Indonesia adalah untuk pengetahuan tentang pelaksanaan pemilu dan
pengerjaan tugas mata kuliah Kewarganegaraan. Pemilu sangat penting sebab pemilu
merupakan wujud pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia. Jika kita mempunyai
pengetahuan tentang pemilu maka kita akan dapat melestarikan demokrasi Pancasila yaitu
demokrasi yang cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia, Kini telah di buktikan sejarah
sejak kemerdekaan RI sampai saat ini. Sebagai warga negara Indonesia yang bermoral
Pancasila melaksanakan pemilu sesuai yang telah di amanatkan pasal 28 UUD 1945 yaitu : “
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pilihan dengan lisan dan Tulisan dan
sebagainya”.

B. TUJUAN PEMBUATAN PAPER INI
a. Memperdalam pengetahuan tentang pemilu dalam bentuk pengerjaan tugas
mata kuliah Kewarganegaraan ini
b. Menambah pengetahuan tentang pentingnya pemilu
c. Menjadi WNI berpancasila
d. Mengajarkan bagaimana berpartisipasi dalam pemilu

BAB II
PEMBAHASAN
Pelaksanaan pemilu awal-awal mendekati pelaksanaan akan terasa sekali dengan
hawa yang panas, di karenakan tidak saja karena pelaksanaannya serentak antara pemilihan
Presiden, dan pemilu legislatifnya, tetapi di warnai dengan unsur-unsur yang bersifat
memanaskan situasi seperti hoaks, praktek cuci uang atau money politik yang paling terasa
kentara sekali adalah adanya praktik politik yang kental sekali dengan adanya unsur SARA
dan Menurut Bung Karno : “Teknis kedaulatan rakyat atau democratie adalah satu alat,
untuk mencapai suatu tujuan”. Tujuannya di upayakan untuk dicapai bersama pemimpin
dan Rakyat karena Kedaulatan ada di tangan Rakyat 1.
Perkembangan dalam berjalannya pemilu semakin luas pengaruhnya didunia maya,
dan berperan penting akan hal yang mengkhawatirkan yang memunculkan tindakantindakan selain hoak juga penghinaan yang kental sekali dengan penghinaan SARA.
Kecenderungan munculnya hal-hal yang harus di waspadai sebagai bahaya yang mengancam
keutuhan bangsa

1.

Tujuan Pemilu dicapai bersama pemimpin dan Rakyat karena kedaulatan ada di tangan Rakyat ( Sugiarto, Toto ; Jurnal Demokrasi
Pemerintahan; 2019

1

perlu pengawalan politik agar tidak terjadi kejatuhan pada politik yang di landasi emosi
sekumpulan kelompok. Politik identitas yang mengandung unsur SARA jika dibiarkan akan
membahayakan keutuhan bangsa di tengah keberagaman bangsa.
Pesan yang harus tersampaikan harus penting dalam menghadapi situasi politik
dengan cara himbauan untuk menghentikan saling menghina memusuhi dan terus selalu
memberikan energi dinamis yang menyejukan. Salah satu yang harus dikedepankan adalah
hal yang bersifat Konflik mudah sekali tersulut saat terjadi ketidaksetaraan apalagi di saat
tahun politik, kesetaraan kembali di perlu di munculkan dalam hal kemanusiaan kesetaraan
merupakan bentuk nilai universal yang terkandung dalam HAM yang di dalamnya juga
terkandung perdamaian dan itu negara juga harus dapat memelihara kesetaraan tersebut
dan harus dapat menjaganya agar terhindar dari melemahnya kohesi sosial di masyarakat.
“Lemahnya kohesi sosial melahirkan konflik dalam masyarakat, dan dalam masyarakat yang
memiliki kohesi sosial yang lemah sulit di munculkan rasa simpati dan empati, tetapi
terkadang yang banyak muncul justru adalah penghinaan dan pelecehan” 2
Kesetaraan juga terkandung dalam demokrasi bangsa Indonesia, prinsip musyawarah
untuk mencapai mufakat mengandung makna kesetaraan tersebut dan tidak akan terjadi
musyawarah. Kesetaraan juga perlu di buat dalam kehidupan sosial ekonomi, dan harus
melekat pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki arti
kesetaraan dalam kehidupan sosial ekonomi. Pemilu hendaknya tidak menjadi momen yang
berujung disintegrasi bangsa. Pemilu adalah suatu bentuk pelaksanaan prinsip kerjasama
atau gotong royong dan pemilu adalah suatu bentuk pelaksanaan prinsip gotong royong dari
seluruh elemen anak bangsa dalam menentukan arah bangsa menuju masa depan.
Banyaknya problematika yang terjadi dalam masyarakat menjelang berjalannya
proses pelaksanaan pemilu dengan beragam maksud dan tujuan salah satu yang paling
utama dengan menghalalkan berbagai cara adalah berhasil memenangkan pemilu, sehingga
terkadang harus menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang mengakibatkan tidak
sedikit ada gejolak kerusuhan pertikaian, perkelahian, diantara masyarakat seolah-olah
menjadi pembiaran di kalangan masyarakat.
Melihat banyak hal yang terjadi, dan rentan sekali akan timbulnya masalah yang
dapat mengganggu proses pemilu tersebut, di buatlah sistem peraturan undang-undang
atau pun dasar untuk menjadi penetapan baku proses pelaksanaan pemilu tersebut.
Pemilihan umum atau pemilu adalah salah satu cara alat untuk dapat memilih wakil-wakil
rakyat yang merupakan “bentuk perwujudan negara demokrasi atau salah satu cara untuk
menyalurkan aspirasi kehendak rakyat”. 3 UU RI No. 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota
DPR, DPD, DPRD pasal 1 berbunyi : Pemilihan Umum yang selanjutnya di sebut pemilu
adalah sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu yang demokratis merupakan suatu cara untuk
menyatakan sebagai negara demokratis.
2.Lemahnya Kohesi sosial melahirkan konflik di masyarakat, Sugiarto Toto; Jurnal Demokrasi Pemerintahan;2019

2
Pada dasarnya ada beberapa tujuan yang mendasar pelaksanaan pemilu di indonesia
diantaranya :
3. Wijayanti & Purwaningsih, Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan ;2018

a.
b.
c.
d.

Untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
Melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila
Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Mempertahankan tetap tegaknya NKRI

Ada hal-hal yang menjadi dasar dilaksanakannya pemilu di Indonesia yaitu :
a. Sebagai sarana untuk dapat melaksanakan reformasi dalam berbagai bidang
kehidupan.
b. Membentuk lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat agar dapat berpartisipasi
dalam pemerintahan
c. Melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan sila ke empat Pancasila yaitu
Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan .
d. Melaksanakan hak politik masyarakat
Karena suatu negara dikatakan demokratis apabila memenuhi dua asas pokok pemerintahan
demokrasi yaitu :
1. Adanya pengakuan hak asasi manusia
2. Adanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk
pemilu yang demokratis.
DASAR HUKUM DAN LANDASAN PEMILU DI INDONESIA
Dasar hukum di adakannya Pemilu adalah :
a.
b.
c.
d.
e.

Pancasila
Undang-undang Dasar 1945
Ketetapan MPR tentang Pemilu
Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu
Landasan Pemilu meliputi :
1. Pancasila
2. Landasan Konstitusional UUD 1945
3. Landasan Operasional yaitu :
a. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998
b. UU No, 31 tahun 2002 tentang partai politik
c. UU no 12 tahun 2003 tentang pemilu

3
ASAS-ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA
Dalam melaksanakn pemilu suatu negara demokrasi harus berprinsip pada
kebebasan, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu pada pasal 2
di sebutkan bahwa pemilu di laksanakan berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia
jujur dan adil.
-

-

Langsung maksudnya rakyat punya hak secara langsung memberikan suaranya sesuai
hati nurani tanpa perantara
Umum maksudnya semua warga negara republik Indonesia mempunyai persyaratan
minimal dalam usia berhak memilih dan di pilih dalam pemilu
Bebas maksudnya setiap warga negara berhak memilih dan dijamin keamanannya
untuk melakukan pemilihan sesuai hati nurani tanpa pengaruh tekanan dan paksaan
Rahasia maksudnya pemilu dijamin peraturan dan tidak di ketahui oleh siapa pun
dengan jalan apa pun mengenai apa yang dipilihnya.
Jujur maksudnya dalam penyelenggaraan pemilu pengawas dan pemantau pemilu
dan semua pihak yang terlibat secara langsung harus bersikap jujur dengan
peraturan UU yang berlaku
Adil maksudnya para pemilih mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan
pihak manapun juga.

Sementara pada abad pertengahan ke-19 kita telah melihat berbagai macam
fenomena ketidakadilan yang muncul melalui gerakan-gerakan sosial dalam skala yang
lebih luas. Pemaknaan terhadap sebuah identitas juga dapat dilihat dari sebuah peran
yang muncul melalui gerakan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh
kelompok tersebut. ”Teori identitas dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian yaitu;
Teori identitas sosial, Teori identitas kelompok, dan identitas budaya. “Identitas sosial
merupakan suatu proses bukan tindakan atau perilaku”.4
Selain memperhatikan peluang dan tantangan pemilu serentak di atas, secara teknis
hambatan penyelenggaraan pemilu harus menghitung dan menjawab persoalan tentang
norma pengaturan jadwal tahapan dan program termasuk pola rekrutmen
penyelenggaraan pemilu sampai tingkat bawah yang tidak mengganggu berlangsungnya
jadwal. Tahapan dan program pelaksanaan pemilu utuh sampai soal eksekusi di
lapangan yang melibatkan pengamanan pemilunya di sepanjang semua hal teknisnya di
perhitungkan dan pengaturan dasarnya di muat dalam ketentuan undang-undang.
Pelaksanaan teknisnya tidak ada masalah yang berarti

4.

“Identitas sosial merupakan suatu proses bukan tindakan atau perilaku”, Andriyani Lusi ; 2019 Jurnal Demokrasi Pemerintahan ;
Politik Identitas;

4

BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Pada prinsipnya jika suatu negara ingin menyatakan diri sebagai negara demokrasi
Pancasila melaksanakan pemilihan umum untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam
negara harus benar-benar memperkuat sistem, aturan dan Undang-undang yang menjadi
acuan atau dasar untuk memperkuat proses pelaksanaan pemilu tersebut tanpa ada
problematika yang akan timbul dari kepentingan-kepentingan yang membuat pola pikir
masyarakat yang akhirnya membuat sistem palaksanaan pemilu tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Dan yang terpenting perlu penekanan untuk warga negara yang belum memenuhi
syarat untuk dipilih ataupun memilih dalam pemilu harus memperdalam pengetahuan
tentang pemilu dan bermoral pancasila, sebab dengan hal itu berarti telah berpartisipasi
secara tidak langsung dalam pelaksanaan menuju negara demokrasi.
SARAN
Sebagai warganegara Indonesia yang bermoral Pancasila hendaknya kita ikut andil
dalam pelaksanaan pemilu yang sesuai yang telah diamanatkan pasal 28 UUD 1945, jika kita
telah memenuhi syarat maka gunakanlah hak itu dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk
dukungan sebagai warganegara terhadap setiap apa pun pelaksanaan negara.

5

DAFTAR PUSTAKA
1. Toto Sugiarto, Jurnal Demokrasi Pemerintahan; Pemilu sebagai implementasi
Pancasila 2019
2. Wijayanti & Purwaningsih, Jurnal ilmiah ilmu pemerintahan ;2018
3. Lusi Andriyani, Jurnal Demokrasi Pemerintahan; Politik Identitas; 2019

6

5

Judul: Tugas Paper Kewarganegaraan

Oleh: Naomi Saptorinie


Ikuti kami