Tugas Pkk Ratu.docx

Oleh Ratu Rahmawati

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Pkk Ratu.docx

KARYA TULIS ILMIAH
ANALISIS STUDI KASUS PERAMBAHAN HUTAN DAN illegal
logging DALAM KAWASAN KONSERVASI TAMAN
NASIONAL TESSO NILO, RIAU

OLEH :
RATU RAHMAWATI
D1D016115

PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS JAMBI
NOVEMBER,2018

RINGKASAN
Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui (1). Apa dampak dari
perambahan dan illegal logging terhadap ekosistem kawasan konservasi Taman
Nasional Tesso Niloo di Provinsi Riau? (2). Penyebab perambahan dan illegal
loging pada kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Niloo di Provinsi Riau?
(3).Bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi perambahan dan illegal logging
pada kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Niloo di Provinsi Riau?
Karya tulis ini dibuat dengan cara pengamatan dan analisa. berdasarkan
hasil analisa diketahui bahwa adanya kelemahan pemerintah dalam mengelola
Taman Nasional Tesso Nilo yang menyebabkan terjadinya perambahan besar
besaran yang kemudian diperuntukkan sebagai lahan perkebunan, sehingga
terjadinya degradasi yang cukup besar yaitu 30%.
Faktor penyebab terjadinya konflik di TNTN adalah maraknya perambahan
dan pembalakan liar,adanya pengakuan tanah milik pribadi oleh masyarakat
sekitar TNTN serta adanya HPH yang tidak bertanggung jawab mengelola TNTN
yang tidak sesuai dengan aturan serta adanya konversi lahan menjadi pemukiman
dan perkebunan.
Lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya penegakan hukum membuat
praktek jual beli tanah dalam kawasan hutan TNTN terus berlangsung dan
menjadi bisnis alternatif dalam waktu yang singkat. Ada fenomena yang
berkembang dikalangan masyarakat sekitar TNTN bahwa praktek jual beli lahan
dan perambahan sebagai upaya pembalasan atas ketidak adilan tata kelola hutan di
masa lalu. Prinsipnya dari pada menjadi penonton ditanah sendiri lebih baik ikut
menikmati hasil jual beli hutan..

Kata Kunci : Perambahan, illegal logging , Degradasi, Konversi lahan,
Pengakuan lahan milik pribadi.

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.......................................................................i
RINGKASAN..................................................................................ii
DAFTAR ISI .................................................................................iii

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................1
1.2 Rumusan Masalah...........................................................................2
1.3 Tujuan penulisan.............................................................................2

BAB II TEORI PENULISAN
2.1 Pengertian Konservasi...................................................................3
2.2 Pengertian Taman Nasional...........................................................3
2.3 Perambahan. ..................................................................................4
2.4 Pembalakan liar(illegal logging)...................................................5

BAB III PEMBAHASAN
3.1 Pembahasan .................................................................................6

BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan ..................................................................................13

DAFTAR PUSTAKA......................................................................14

iii

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan Negara dengan bentang alam yang sangat luas dan
memiliki hutan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan
kawasan yang telah dibagi berdasarkan fungsi masing-masing. Sebagaimana
pendapat dari Dunggio (2009:43)” Sampai dengan tahun 1998, Indonesia
memiliki kawasan konservasi sebanyak 364 unit dengan luas 21,3 juta hektar di
daratan dan 4,5 juta hektar di perairan. Luas kawasan suaka alam (KSA)
seluruhnya 5,9 juta hektar sedangkan kawasan pelestarian alam (KPA) seluruhnya
mencapai 15,4 juta hektar”.1
Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam (KPA) yang dikelola
dengan sistem zonasi,termasuk kedalam kategori II kawasan konservasi yang
ditetapkan IUCN yang merupakan area perlindungan yang dikelola dengan fungsi
utama untuk konservasi spesies dan jenis habitat yang kaya serta untuk
rekreasi.hal tersebut sependapat dengan (UU No.5 tahun 1990), Taman Nasional
adalah sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang
dikelola dengan sistem zonasi untuk mengatur keruangan di dalam kawasan
Taman

Nasional

menjadi

zona

pengelolaan

yang

dimanfaatkan

untuk

penelitian ,ilmu pengetahuan,pariwisata dan rekreasi.2
Saat ini Indonesia me miliki 50 Taman Nasional yang telah dikukuhkan oleh
pemerintah. Penataan Taman Nasional mempunyai dasar pertimbangan (i)
mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi dengan flora dan fauna yang khas
terancam dan mendekati kepunahan. (ii)merupakan daerah tangkapan air yang
penting bagi daerah sekitarnya.
Salah satu Taman Nasional yang telah dikukuhkan oleh pemerintah adalah
Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau. Melalui keputusan Mentri
Kehutanan RI No.225/Kpts-II/2004,pada tanggal 19 juli 2004 dengan luas 38.576
1

Iswan Dunggio,2007,”Telaah sejarah kebijakan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia”,jurnal
Analisis kebijakan kehutanan , vol 6,No 1,diakses pada tanggal 18 november 2018,hlm.43-45.
2
UU No.5 Tahun 1990,tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

1

2

hektar. Pada tahun 2009 Taman Nasional Tesso Nilo diperluas melalui SK
Menhut No.663/Menhut-II/2009 dengan tambahan luasan seluas 44.492 hektar,
maka luasan total Taman Nasional Tesso Nilo adalah 83.068 hektar.
Taman Nasional Tesso Nilo merupakan bekas kosensi hak pengusahaan
hutan (HPH),tepatnya di wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan dan Indragiri
Hulu. Taman Nasional Tesso Nilo mengalami masalah pelik mengenai
perambahan,illegal logging, dan pemekaran desa kedalam kawasan. Lima tahun
terakhir jumlah perambahan dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo semakin
meningkat,mencapai 53.530,39 hektar melibatkan sekitar 10.000 KK dengan
alasan pengakuan lahan sebagai tanah adat yang dikuasai tokoh adat dan di
jadikan kawasan perkebunan kelapa sawit.3

1.2 Rumusan Masalah
Secara umum rumusan masalah pada karya tulis ilmiah “Kelemahan
Manajemen Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo,Riau”
adalah:
1.

Apa dampak dari perambahan dan illegal logging terhadap ekosistem
kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Niloo di Provinsi Riau?

2.

Penyebab perambahan dan illegal loging pada kawasan konservasi Taman
Nasional Tesso Niloo di Provinsi Riau?

3.

Bagaimana seharusnya pemerintah mengatasi perambahan dan illegal
logging pada kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Niloo di Provinsi
Riau?

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah mengenai kelemahan
pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Provinsi Riau
adalah untuk memenuhi tugas akhir semester lima mata kuliah pengelolaan
kawasan konservasi serta untuk mengetahui kelemahan pengelolaan kawasan
konservasi dengan mengambil rujukan kasus yang pernah terjadi.

3

Totok Dwi DIantoro,2010,”Studi investigasi kawasan konservasi taman nasional”,jurnal ilmiah,
vol 6 No 1,diakses tanggal 18 november 2018.hlm.44.

2

BAB II
TEORI PENULISAN
2.1 Pengertian Konservasi
Konservasi berasal dari kata conservation yang berarti pelestarian atau
perlindungan. Dari sudut pandang ekologi, konservasi merupakan suatu usaha
mengalokasikan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan tetap
memperhitungkan kebutuhan mendatang.
Beberapa pengertian konservasi menurut pandangan dunia (1) American
Dictionary : konservasi adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi
kebutuhan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. (2)
Randall: Konservasi adalah alokasi sumberdaya antar waktu yang optimal secara
sosial. (3) IUCN : konservasi adalah manajemen udara, air, tanah, mineral ke
organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas hidup manusia
yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survai, penelitian,
administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan.
Menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati
dan ekosistemnya (KSDAHE) “konservasi sumberdaya alam hayati adalah
pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara
bijaksana

untuk

menjamin

kesinambungan

persediaannya

dengan

tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya “.

2.2 Taman Nasional
Menurut sejarah, pada tahun 1872, Amerika meresmikan Yellowstone
sebagai taman nasional pertama di dunia. Kemudian diikuti oleh Negara-negara
lainnya seperti, Australia yang meresmikan Taman Nasional Royal di sebelah
selatan Sidney pada tahun 1879. Kemudian pada tahun 1887 kanada juga
meresmikan Taman Nasional Banff dan pada tahun 1910 di Eropa taman nasional
pertama kali di resmikan.
Di Indonesia taman nasional merupakan kawasan konservasi yang dikelola
oleh unit resource balai besar taman nasional.

3

4

Berdasarkan pasal 31 angka 1 PP No.68 tahun 1998 tentang KSA dan
KPA,Kriteria penetapan taman nasional adalah :
1.

Memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis
secara alami.

2.

Memiliki sumberdaya alam yang khas dan unik berupa jenis tumbuhan
maupun satwa dan ekosistemnya,serta gejala alam yang masih utuh atau
alami.

3.

Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.

4.

Memiliki keadaaan alam yang masih asli dan alami untuk dikembangkan
sebagai pariwisata alam.

5.

Merupakan kawasan yang dapat dikelola ke dalam zona inti,zona
rimba,zona pemanfaatan dan zona lainnya.

2.3 Perambahan
Peramban hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan
untuk memiliki,menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan
memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Kita dapat
melihat pendapat dari Wiryono (2003:24) “perambahan merupakan kegiatan
perorangan atau kelompok yang menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan
perkebunan maupun untuk pertanian yang bersifat sementara ataupun dalam
waktu yang cukup lama pada kawasan hutan Negara”.4
Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 3
huruf a dan b “ menyatakan; setiap orang dilarang.
a.

Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan
secara tidak sah; dan

b.

Merambah kawasan hutan.
Dengan demikian maksud dari pernyataan diatas dijelaskan lebih rinci

dalam UU 41/1999 tentang kehutanan pasal 50 ayat 30 huruf a dan b :
2.1

Adapun maksud dari mengerjakan kawasan hutan adalah mengelola atau
memanfaatkan tanah dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang
berwenang, yang dijadikan untuk perladangan , pertanian dan usaha lainnya.

4

Wiryono,2003,”perambahan kawasan hutan indonesia”,warta kebijakan ,diakses tanggal 19
november 2018.

4

5

2.2

Adapun maksud dari menduduki kawasan hutan adalah memanfaatkan tanah
kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pemerintah yang berwenang yang
diperuntukkan sebagai tempat pemukiman,gedung dan membangun
bangunan lainnya.

2.3

Sedangkan yang dimaksud dengan perambahan adalah melakukan
pembukaan hutan tanpa mendapat perizinan dari pejabat yang berwenang.
Dari segi konservasi,perambahan kawasan secara besar besaran, mempunyai

kontribusi dalam terjadinya degradasi dan deforestasi.

2.4 Illegal Logging
Illegal logging berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti tidak sah atau
bertentangan dengan hukum yang merupakan suatu pelanggaran hukum yang
harus diberi sanksi atas pelanggaran tersebut. Sedangkan logging artinya
menebang kayu dan membawa ketempat penggergajian.
Husein (2013:34) berpendapat bahwa pengertian illegal logging adalah
suatu kegiatan atau tindakan menebang pohon didalam kawasan hutan tanpa
mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yang hal tersebut merupakan
tindakan pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi atau hukuman.
Penebangan liar terjadi akibat adanya oknum yang tidak bertanggung jawab
bahkan terjadi pada masyarakat yang telah mendapatkan izin untuk mengelola
suatu kawasan hutan secara lestari, karena ketamakan mereka menyalah gunakan
izin yang telah didapatkan.
Lain lagi dengan Yose (2006:12) Penebangan liar atau illegal logging dibagi
menjadi dua, yaitu: (1) dilakukan oleh operator yang sah yang bertentangan
dengan ketentuan ketentuan dalam izin yang dimilikinya. (2) melibatkan pencuri
kayu, pohon pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak
legalitas untuk menebang pohon.
Namun kenyataan yang ada, walaupun telah ditetapkan hukum dan sanksi
atas pelanggaran penebangan liar, pemerintah tidak mampu mengatasi masalah
tersebut. Pemerintah seolah tak mampu mencegah dan mengatasi perambahan
hutan bahkan diberbagai wilayah pejabat itu sendiri yang melakukan pelanggaran
tersebut dikarenakan nilai ekonomi sumberdaya hutan terutama kayu yang sangat
menjanjikan.

5

BAB III
PEMBAHASAN
3.1. Pembahasan
Perambahan merupakan ancaman utama saat ini di Kawasan TNTN.
perambahan mulai terjadi di kawasan hutan Tesso Nilo sekitar tahun 2002 setelah
maraknya kegiatan illegal logging dari tahun 2002-2009 terdapat 14 kelompok
perambahan dan luas perambahan telah mencapai 28.606,08 hektar di Kawasan
Taman Nasional Tesso Nilo, berikut data perambahan yang terjadi :

Data luas perambahan dari tahun 2002-2009.

Perambahan kawasan yang kemudian diikuti dengan pendudukan lahan di
dalam kawasan hutan negara, dimana kemudian diikuti dengan aktifitas
mengkonversi fungsi peruntukan lahan, dari sisi legal ketentuan formal berkaitan
erat dengan larangan sebagaimana diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan. Di dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b UU No. 41 Tahun 1999
disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan
dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan merambah kawasan
hutan. 5
5

UU No.5 Tahun 1990 tentang kehutanan.

6

7

TNTN Sebelum dirambah besar-besaran

TNTN setelah dirambah besar-besaran

Sebagai fenomena sosial perambahan hutan juga menghadirkan persoalan
tersendiri. Persoalan dalam hal ini berkaitan dengan kompleksitas perambahan
yang dalam banyak kasus memang berasosiasi dengan problem-problem sosial,
yaitu kemiskinan. Oleh karenanya tantangan penyikapannya pun juga menjadi
tidak sederhana. Sebab dalam wilayah ini tidak jarang yang harus dihadapi justru
merupakan permasalahan pemenuhan akses dan hak-hak komunitas atas
sumberdaya alam (hutan) dalam rangka keadilan sosial.
Hal demikian adalah dilema bagi kepentingan konservasi oleh taman
nasional. Karena pada saat yang sama (secara spesifik bagi TNTN) perambahan
mempunyai kontribusi yang cukup signifikan atas meningkatnya konflik manusia
dengan gajah. Kehilangan habitat merupakan faktor utama yang mengancam
kelestarian satwa besar seperti gajah dan harimau Sumatra. Berkurangnya habitat
akan mengakibatkan meningkatkan frekuensi konflik antara masyarakat dan
perusahaan di satu pihak, dengan satwa yang dilindungi.

Konflik antara manusia dengan gajah Sumatra (Elephas maximus sumatrensis) dan harimau
Sumatra (Panthera tigris sumatrana).di TNTN akibat perambahan menyebabkan habitat satwa
dilindungi terancam.

7

8

Dari gambar diatas dapat dilihat adanya konflik yang terjadi antara
manusia dengan gajah Sumatra (Elephas maximus sumatrensis) dan harimau
Sumatra (Panthera tigris sumatrana) yang merupakan satwa asli yang menempati
Taman Nasional Tesso Nilo.kini satwa endemik yang keberadaannya semakin
memprihatinkan disebabkan karena perambahan dan pembukaan lahan yang
semakin meluas yang menyebabkan terancamnya habitat satwa .bahkan satwa
yang dilindungi seperti gajah dan harimau sumatra masuk ke pemukiman
warga,yang sebenarnya merupakan

habitat asli satwa TNTN yang dialih

fungsikan menjadi pemukiman ,namun mirisnya satwa yang memasuki
pemukiman dianggap ancaman bagi warga sehingga menyebabkan warga sekitar
mengambil tindakan terhadap gajah dan harimau dengan membunuh dan
mengkuliti satwa tersebut .
Hal tersebut sangat memprihatikan yang seharusnya semua konflik antar
satwa dan manusia tidak harus terjadi.karena ketamakan manusia menyebabkan
ketidak adilan bagi satwa yang merupakan makhluk yang seharusnya
diperhatikan. layaknya manusia,satwa dan tumbuhan memiliki hak yang sama atas
bumi ALLAH SWT, dengan keberadaan tumbuhan dan hewan maka
keseimbangan ekosistem akan terwujud.
Selain itu, Faktor-faktor penyebab terjadinya perambahan kawasan
konservasi Taman Nasional Tesso Nilo juga dilatar belakangi oleh kepentingan
dan keuntungan komersial dari pihak-pihak tertentu seperti adanya HPH yang
tidak memperhatikan keseimbangan dan kelestarian ekologi.
TNTN seluas 83.068 ha, sebelumnya merupakan bagian Kawasan Hutan
Produksi Terbatas (HPT) yang dialokasikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil
hutan kayu padaa hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) dengan pemegang konsesi PT.
Dwi Marta dan PT. Nanjak Makmur. Penunjukan TNTN pertama pada tahun
2004

melalui

terbitnya

Keputusan

Menteri

Kehutanan

No.

SK.255/MenhutII/2004. Inti dari surat keputusan tersebut berkaitan dengan
perubahan fungsi sebagian Hutan Produksi Terbatas di kelompok Hutan Tesso
Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau
seluas 38.576 ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, pada tanggal 19 Juli 2004.
Perubahan fungsi sebagian HPT. yang dimaksud adalah HPHTI PT. Inhutani IV.

8

9

Pada tahun 2002 Menteri Kehutanan mencabut izin HPH PT. Inhutani IV
ber-dasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 10258/Kpts-II/2002 tanggal 13
Desember 2002 dan meminta Gubernur Riau untuk mengawasi dan mengamankan
pelaksanaan keputusan ini. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan
No. 282/Kpts-II/2003 tanggal 25 Agustus 2003 Gubernur Riau diminta untuk
melakukan persiapan penunjukan kawasan hutan Tesso Nilo sebagai kawasan
konservasi gajah. Kemudian pada 19 Juli 2004, kawasan ini ditunjuk sebagai
kawasan TNTN. Sehingga dengan demikian, kawasan TNTN dilihat dari
perizinan dari tahun 1974 hingga 2004 tidak ada kevakuman penguasaan atas
kawasan hutan.
Namun demikian, meskipun tidak ada kekosongan penguasaan atas
kawasan tersebut tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan sesungguhnya tidak
ada operasional pengelolaan oleh perusahaan pemegang konsesi. Terutama pada
periode 1998-2002 dimana PT. Inhutani IV tidak aktif melakukan kegiatan
operasional di lapangan. Akibatnya kawasan tersebut seolah-olah merupakan
kawasan bebas yang tidak bertuan. Tidak adanya kegiatan operasional oleh
pemegang konsesi HPH di lapangan dan diikuti oleh tidak adanya pengamanan
untuk perlindungan kawasan hutan, mengakibatkan secara tidak langsung
memberikan peluang bagi perambah dan pelaku illegal logging untuk masuk,
menduduki dan menggunakan kawasan hutan serta membabat habis kayu yang
ada di Taman Nasional Tesso Nilo.

Gambar polisi yang sedang memburu pelak
illegal logging

9

perambahan di kawasan TNTN

10

Dari gambar diatas merupakan bukti terjadinya perambahan dan illegal
logging yang secara terang-terangan oleh oknum yang tidak beranggung jawab.
Upaya polisi dalam menangkap oknum perambah dan pembalakan liar tidak
menemukan titik terang untuk menumbuhkan rasa sadar hukum oleh masyarakat,
sebaliknya mereka semakin tertantang untuk terus melakukan perbuatan yang
melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam gambar juga
menunjukkan bahwa lemahnya hukum yang ditegakkan menyebabkan para
perambah sangat berani menggunakan alat berat,meskipun sebagian besar dari
mereka belum mendapat izin.
Selain itu, dengan adanya akses jalan-koridor HPH/HTI Sebagian besar
kawasan TNTN dikelilingi oleh perusahaan HTI, HPH dan sebagian kecil
perkebunan sawit. Jalan koridor HPH dan HTI menciptakan akses bagi perambah,
baik jalan koridor yang berada dalam kawasan TNTN maupun yang berbatasan
dengan TNTN. Jalan koridor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya
perambahan adalah jalan koridor yang dibuat oleh HTI PT. Riau Andalan Pulp
and Paper (RAPP). PT. RAPP membangun dua koridor yakni Koridor Baserah
tahun 2001 dan Koridor Ukui-Gondai tahun 2004. Melalui dua koridor tersebut
pelaku perambahan dan illegal logging memanfaatkan akses ke tempat
perambahan.

Peta kawasan TNTN yang mengalami perambahan dan penebangan liar.

Dalam peta diatas terlihat jelas perambahan dikawasan konservasi Taman
Nasional Tesso Nilo terjadi hampir diseluruh kawasan. Hal tersebut ditunjukkan

10

11

dengan warna yang ada dipeta selain warna hijau adalah kawasan yang telah
mengalami perambahan dan pembalakan liar. Perbedaan warna yang terdapat
didalam peta menunjukkan lokasi yang berbeda-beda dalam kawasan TNTN yang
telah dirambah.
Selain adanya HPH, penyebab lain dari adanya perambahan dan
penebangan liar dikawasan konservasi TNTN adalah pengakuan kepemilikan
tanah didalam kawasan TNTN oleh masyarakat sekitar hutan. Pada awalnya
penguasaan lahan menggunakan klaim tanah ulayat dan tanah desa, dimana tujuan
pembukaan lahan adalah untuk anak kemenakan yang berhak atas tanah ulayat
hanya 2 hektar setiap KK. Namun kemudian ketika kepemilikan lahan dikuasai
oleh warga pendatang pembukaan lahan tidak terkendali lagi sebagaimana tujuan
awal para Batin.
Mudahnya mendapatkan lahan melalui praktek jual beli lahan dan
penerbitan surat tanah oleh oknum tokoh Adat (Batin) dan oknum Kepala Desa
sekitar kawasan mendorong perambahan semakian tak terkendalikan karena
kehadiran pendatang dari luar desa sekitar TNTN. oknum Ninik Mamak, Batin
dan Datuk serta oknum Kepala Desa sekitar TNTN menggunakan sarana klaim
kawasan sebagai tanah ulayat dan tanah desa, selanjutnya dikeluarkan berbagai
macam bentuk surat antara lain surat hibah, surat ijin menggarap tanah, surat ijin
menggarap lahan dari Batin, surat pancung alas, SKT dan surat jual beli sebagai
sarana untuk jual beli.
Keterlibatan oknum tokoh adat, tokoh masyarakat dan oknum Kepala Desa
dalam praktek jual beli lahan kawasan hutan TNTN terkait lemahnya pengawasan
dan penegakan hukum yang tidak memberi efek jera terhadap pelaku perambahan.
Padahal pemerintah dengan adanya kebijakan melakukan perluasan terhadap
TNTN sesuai dengan SK Menhut No.663/Menhut-II/2009 dengan tambahan
luasan seluas 44.492 hektar, tidak menghentikan perambahan dan penebangan
liar,dengan adanya penambahan luas kawasan membuat oknum yang tidak
bertanggung jawab melakukan perambahan dan penebangan secara liar semakin
menggila.

11

12

Dari semua faktor diatas, factor yang paling menonjol yaitu rendahnya
tingkat pendidikan masyarakat dan masih rendahnya ekonomi. Hal ini
membangun pemikiran dan pemahaman oknum masyarakat disekitar TNTN
bahwa kehadiran TNTN juga akan bernasib sama dengan kehadiran perusahaan
besar di sekitar desa mereka yang tidak memberikan kesejahteraan. Pandangan ini
semakin diperburuk oleh tidak adanya perlakuan khusus terhadap pembangunan
ekonomi kepada mereka.
Lemahnya pengawasan dan tidak tegasnya penegakan hukum membuat
praktek jual beli tanah dalam kawasan hutan TNTN terus berlangsung dan
menjadi bisnis alternatif dalam waktu yang singkat. Ada fenomena yang
berkembang dikalangan masyarakat sekitar TNTN bahwa praktek jual beli lahan
dan perambahan sebagai upaya pembalasan atas ketidak adilan tata kelola hutan di
masa lalu. Prinsipnya dari pada menjadi penonton ditanah sendiri lebih baik ikut
menikmati hasil jual beli hutan.
Dengan demikian perlu adanya upaya dalam menyadarkan masyarakat
yang berada disekitar TNTN dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan
mengenai kesadaran akan pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia
dimasa yang akan datang, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi
warga disekitar TNTN bisa meminimalisir perambahan, perlunya penegakan
hukum yang setegas-tegasnya serta pemberian sanksi seberat-beratnya bagi setiap
pelaku yang merambah hutan tanpa pandang bulu bisa menjadi solusi dari
masalah pelik yang mengancam ekosistem di TNTN.

12

BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari analisis karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut :
1)

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan Taman Nasional yang terletak di
provinsi Riau,yang telah dikukuhkan oleh pemerintah Melalui keputusan
Mentri Kehutanan RI No.225/Kpts-II/2004,pada tanggal 19 juli 2004 .
dengan luasan total 83.068 ha.

2)

Taman Nasional Tesso Nilo merupakan habitat asli satwa dilindungi yaitu
harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrana) dan gajah Sumatra (Elephas
maximus sumatrensis).

3)

Sejak tahun 2002 konflik dalam kawasan konservasi TNTN mulai
memuncak,yaitu dengan adanya konversi kawasan hutan menjadi lahan
perkebunan dan pemukiman akibat dari adanya perambahan dan
pembalakan liar yang melibatkan oknum pemerintah desa dan tokoh adat di
desa sekitaran TNTN.

4)

Konflik yang terjadi dilatar belakangi oleh factor internal yang berasal dari
masyaraka disekitaran hutan dan factor external yang berasal dari
banyaknya pendatang yang ikut merambah, adanya pengakuan kepemilikan
lahan pribadi di dalam kawasan TNTN.serta adanya HPH yang tidak peduli
akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan.

5)

lemahnya peran pemerintah serta tidak tegasnya penegakan hukum yang
dilakukan terhadap pelaku perambah dan pembalakan liar sehingga
terjadinya degradasi yang cukup besar yaitu 30% serta terancamnya
kehidupan satwa didalam kawasan TNTN

6)

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tentang larangan menduduki
kawasan konservasi tidak mendatangkan efek jera,karena sebagian besar
dari pelaku perambahan dan pembalakan tidak sadar hukum karena kurang
nya peran pemerintah dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya
menjaga hutan.

13

14

DAFTAR PUSTAKA
Iswan Dunggio,2007,”Telaah sejarah kebijakan pengelolaan Taman Nasional di
Indonesia”,jurnal Analisis kebijakan kehutanan , vol 6,No 1,diakses pada tanggal
18 november 2018,hlm.43-45.
Totok Dwi DIantoro,2010,”Studi investigasi kawasan konservasi taman
nasional”,jurnal ilmiah, vol 6 No 1,diakses tanggal 18 november 2018.hlm.44.
Wiryono,2003,”perambahan kawasan hutan indonesia”,warta kebijakan ,diakses
tanggal 19 november 2018.
UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Kehutanan

14

Judul: Tugas Pkk Ratu.docx

Oleh: Ratu Rahmawati


Ikuti kami