Tugas 6.docx

Oleh Danis Prabandana

9 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas 6.docx

DANIS PRABANDANA 12/331439/PA/14693
1. TZMKO tahun 1939
Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalurjalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut.
Sedangkan menurut UUD 1945, wilayah negara Indonesia tidak jelas menunjuk batas wilayah negaranya.
Wilayah negara proklamasi adalah wilayah negara ex kekuasaan Hindia Belanda, hal ini sejalan dengan
prinsip hukum internasional uti possidetis juris. Dan selain itu, UUD 1945 tidak mengatur tentang
kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada
tahun 1958 dalam Konvensi Geneva.
2. Deklarasi Juanda
Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan
(Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga
laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi
Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas
wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan
pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tapi waktu itu belum diakui secara
internasional.
3. UNCLOS
Melihat fenomena klaim kawasan laut yang bersifat sporadis ini, pada 1958 PBB merasa perlu adanya
pengaturan penguasaan atas laut. Dilakukanlah Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut (United
Nations Conference on the Law of the Sea) yang menghasilkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut
(UNCLOS) 1958. Dalam perkembangannya, terjadi penyempurnaan hingga disepakati konvensi terbaru
yaitu UNCLOS 1982 yang kini sudah diakui (diratifikasi) oleh 159 negara dan satu Uni Eropa. Indonesia,
Malaysia dan Singapura juga telah meratifikasi UNCLOS 1982 ini yang artinya mereka tunduk pada
aturan yang ditetapkan di dalamnya.
UNCLOS mengatur kewenangan suatu negara akan laut. Disebutkan bahwa sebuah negara pantai
(coastal state) berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona
ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen (dasar laut) sejauh 350 mil laut atau lebih.
Selain itu diatur juga apa yang dimaksud laut bebas dan Kawasan (the Area). Lebar masing-masing zona
ini diukur dari garis pangkal (baselines) yang dalam keadaan biasa merupakan garis pantai saat air surut
terendah. Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menarik garis pangkal berupa sabuk yang
melingkupi keseluruhan kepulauan. Garis pangkal ini disebut garis pangkal kepulauan, berupa garis yang
menghubungkan titik tepi pulau-pulau terluar Indonesia.
Indonesia telah menetapkan garis pangkal ini dan penyelesaiannya dilakukan Maret 2009 dengan
menyerahkan daftar koordinat titik-titik pangkal kepada PBB. Jika suatu negara tidak pernah
mendeklarasikan garis pangkal semacam ini maka yang berlaku sebagai garis pangkal adalah garis

DANIS PRABANDANA 12/331439/PA/14693
pantainya ketika air surut terendah. Selanjutnya, zona-zona maritim seperti yang dijelaskan sebelumnya
diukur dari garis pangkal ini.
Bisa dibayangkan, laut teritorial Indonesia yang berukuran 12 mil laut, misalnya, diukur dari garis
pangkal kepulauan bukan dari garis pantai masing-masing pulau. Demikian pulau zona lainnya yang
totalnya bisa berjarak 350 mil laut, atau lebih, dari garis pangkal. Batas terluar zona-zona maritim ini bisa
ditentukan sendiri (unilateral) jika ruang yang tersedia memungkinkan. Misalnya, di sebelah barat daya
Sumatra, Indonesia bisa menentukan batas terluar ZEE sejauh 200 mil laut karena tidak ada negara lain
di sekitar itu pada jarak 400 mil laut dari garis pangkal Indonesia.
Meski demikian, pada kenyataannya, tidaklah mungkin satu negara bisa mengklaim semua zona maritim
hingga 350 mil laut dari garis pangkalnya di semua sisi tanpa berurusan dengan negara lain. Jarak
antarnegara yang cukup dekat membuat adanya tumpang tindih klaim antarnegara karena masingmasing memiliki hak yang sama sesuai hukum laut internasional. Sebagai contoh, di sebelah utara Pulau
Bintan dan Batam, misalnya, Indonesia tidak mungkin mengklaim laut teritorial selebar 12 mil laut dari
garis pangkal karena jarak antara Bintan/Batam dengan Malaysia/Singapura kurang dari 24 mil laut.
Karena kedua negara tersebut juga memiliki hak atas laut seperti diamanatkan UNCLOS, maka harus
terjadi pembagian laut sesuai aturan yang ditetapkan. Tentu bisa dipahami, baik Indonesia maupun
Malaysia atau Singapura tidak mungkin akan mendapatkan laut teritorial selebar 12 mil laut seperti yang
diatur UNCLOS. Proses pembagian laut ini disebut dengan proses delimitasi batas maritim.
Mengingat zona maritim yang bisa dikuasai oleh suatu negara beragam jenis dan lebarnya, maka
kemungkinan tumpang tindih juga beragam. Jika dua negara berjarak kurang dari 24 mil laut misalnya
maka yang tumpang tindih adalah laut teritorialnya. Jika jarak keduanya lebih dari 24 mil laut tetapi
kurang dari 400 mil laut maka yang tumpang tindih adalah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.
Maka dari itu, delimitasi atau pembagian laut juga berbeda-beda. Ada delimitasi laut teritorial, delimitasi
zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen. Dalam situasi tertentu, delimitasi bisa dilakukan untuk
multi zona. UNCLOS mengatur masing-masing delimitasi ini dengan ketentuan berbeda. Dengan
memahami proses delimitasi ini, bisa dimengerti bahwa suatu negara seperti Indonesia memang bisa
menentukan sendiri garis pangkal yang melingkupi wilayahnya tetapi tidak bisa menentukan sendiri
batas-batas kekuasaannya atas laut.
Diperlukan proses bilateral/multilateral. Karena posisinya, Indonesia memiliki 10 tetangga yang
dengannya wajib menetapkan batas maritim. Proses ini bisa dengan negosiasi, mediasi, arbitrasi, atau
menyerahkan kepada pengadilan internasional seperti International Court of Justice atau International
Tribunal on the Law of the Sea.
Batas maritim adalah urusan bilateral atau bahkan multilateral. Indonesia bisa saja cukup semangat
menyelesaikannya tetapi tidak akan berhasil jika tetangga tidak/belum mau berproses bersama

Judul: Tugas 6.docx

Oleh: Danis Prabandana


Ikuti kami