Tugas Ips Kelompok

Oleh Muhammad Nuryl

17 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Ips Kelompok

TUGAS IPS
kelompok
Untuk Memenuhi Tugas Dari Guru Mata Pelajaran

Di Susun Oleh
Dzalfa Syaqi
Erika Budiman
Gita Septia
Linda NUrLaela
Much Fazri
Muhammad Nuryl
Muhammad Taufan
Muhammad Ilham
Kelas IX

DEMOKRASI LIBERAL (1950 – 1959)
Pelaksanaan demokrasi liberal pada hakekatnya secara yurudis formal
adalah wajar sebab sesuai dengan konstutusi yang berlaku saat itu yakni
UUDS 1950 yang bernafaskan semangat liberal. Kondisi seperti itu bahkan
sudah dirintis sejak dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 16 Oktober
1945 tentang perubahan status KNIP dan Maklumat tanggal 3 Nopember
1945 tentang pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Walaupun
demokrasi parlementer atau liberal yang meniru sistem parlementer model
Eropa Barat kurang sesuai dengan kondisi politik dan karakter rakyat
Indonesia namun Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi liberal
dalam pemerintahannya.
a. Sistem Politik Demokrasi Liberal
Dalam kurun waktu antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959
merupakan masa berkiprahnya partai-partai politik pada pemerintahan
Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik
terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang
terkuat dalam DPR, dan dalam waktu lima tahun ( 1950 -1955 ) PNI dan
Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam memimpin kabinet.
Pendeknya usia kabinet menyebabkan programnya tidak bisa berjalan dan ini
akan menimbulkan ketidakstabilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan
keamanan. Kabinet-kabinet yang pernah berkuasa antara lain :
1) Kabinet Natsir
2) Kabinet Sukiman
3) Kabinet Wilopo
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I
5) Kabinet Burhanudin Harahap
6) Kabinet Alisastroamidjojo II
7) Kabinet Karya
1. KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

·
·
·
·

Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi.
Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir
Program
:
Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan..
Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
Hasil
:

Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya
mengenai masalah Irian Barat.
Kendala/ Masalah yang dihadapi
:
Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda
mengalami jalan buntu (kegagalan).
Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan
hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi
Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
Berakhirnya kekuasaan kabinet
:
Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan
Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan
pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan
Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus
mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
2. KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

·
·
·

Merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI.
Dipimpin Oleh: Sukiman Wiryosanjoyo
Program
:
Menjamin keamanan dan ketentraman
Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria
agar sesuai dengan kepentingan petani.
Mempercepat persiapan pemilihan umum.
Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian
Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
Hasil
:
Tidak terlalu berarti sebab programnya melanjtkan program Natsir hanya saja
terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti
awalnya program Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman
Kendala/ Masalah yang dihadapi
:
·
Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri
Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran.
Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika
kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana
dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI
diwajibkan memperhatiakan kepentingan Amerika.
Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara
Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai
telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
·
Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi
yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan
barang-barang mewah.

·
Masalah Irian barat belum juga teratasi.
·
Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan
kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa
Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
Berakhirnya kekuasaan kabinet
:
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga
mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya
menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan
mandatnya kepada presiden.
3. KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

·
·

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para
pakar yang ahli dalam biangnya.
Dipimpin Oleh : Mr. Wilopo
Program :
Program dalam negeri
: Menyelenggarakan pemilihan umum
(konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat,
meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.
Program luar negeri : Penyelesaian masalah hubungan IndonesiaBelanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta
menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
Hasil : Kendala/ Masalah yang dihadapi :
·
Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena
jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara kebutuhan impor
terus meningkat.
·
Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang
berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunana hasil panen sehingga
membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
·
Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang
mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa
ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
·
Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya
pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap
tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan
kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern
dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution
yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi
mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke
seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam
parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang

menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanana
di Sulawesi Selatan.
Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut
dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution
menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi
saran tersebut ditolak.
Muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan
reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD.
Inti peristiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna
menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.
·
Munculnya peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan
tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB
pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia dan
memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah
ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani
di Sumatera Utara dan dianggap miliknya. Sehingga pada tanggal 16 Maret
1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia
yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak
mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI. Akibatnya terjadi bentrokan senjata
dan beberapa petani terbunuh.
Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara
aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah
perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Berakhirnya kekuasaan kabinet :
Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat
Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus
mengembalikan mandatnya pada presiden.
4. KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

·
·
·
·

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU.
Dipimpin Oleh : Mr. Ali Sastroamijoyo
Program
:
Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera
menyelenggarakan Pemilu.
Pembebasan Irian Barat secepatnya.
Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
Penyelesaian Pertikaian politik
Hasil
:
·
Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen
yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
·
Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
Kendala/ Masalah yang dihadapi
:

·
Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga
dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan
Aceh.
·
Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang
menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang
merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng
sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh
kabinet. Sebagai gantinya mentri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang
Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses
pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku
di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni
1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada
di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD
baru.
·
Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi,
dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
·
Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
·
Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkkan, NU
memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli
1955 yang diikuti oleh partai lainnya.
Berakhirnya kekuasaan kabinet :
Nu menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam
kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada
presiden.
5. KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

·
·
·
·
·

Dipimpin Oleh : Burhanuddin Harahap
Program
:
Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan
kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan
dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.
Hasil
:
·
Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29
September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih
konstituante). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai
yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh
suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

·
Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat
dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
·
Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi
yang dilakukan oleh polisi militer.
·
Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet
Burhanuddin.
·
Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan
mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28
Oktober 1955.
Kendala/ Masalah yang dihadapi :
Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan
ketidaktenangan.
Berakhirnya kekuasaan kabinet
:
Dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap
selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet
sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus
bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.
6. KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

·
·
·
·
·

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU.
Dipimpin Oleh : Ali Sastroamijoyo
Program
:
Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang
memuat program jangka panjang, sebagai berikut.
Perjuangan pengembalian Irian Barat
Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya
anggota-anggota DPRD.
Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional
berdasarkan kepentingan rakyat.
Selain itu program pokoknya adalah,
·
Pembatalan KMB,
·
Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima
tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif,
·
Melaksanakan keputusan KAA.
Hasil
:
Mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak
dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh
perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi
:
·
Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.
·
Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin
menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan
dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di
Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung
Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.
·
Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah
pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.
·
Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru
khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena
memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat
melindungi pengusaha nasional.
·
Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi
menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai
tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan
mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.
Berakhirnya kekuasaan kabinet
:
Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I
ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.
7. KABINET DJUANDA ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)
Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para
pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante
dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta
terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik.
Dipimpin Oleh : Ir. Juanda
Program
:
Programnya disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut
sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu :
·
Membentuk Dewan Nasional
·
Normalisasi keadaan Republik Indonesia
·
Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
·
Perjuangan pengembalian Irian Jaya
·
Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah,
perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta
keuangan yang sangat buruk.
Hasil
:

·
Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia
melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan
laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan
Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan
yang utuh dan bulat.
·
Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan
menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam
masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk
menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
·
Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan
pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah
pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan
pembagian wilayah RI.
·
Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk
mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.
Kendala/ Masalah yang dihadapi
:
Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di
daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan
daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti
PRRI/Permesta.
Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga
program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai
puncaknya.
Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan
terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang
menghadir pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30
November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin
memburuk karena mengancam kesatuan negara.
Berakhirnya kekuasaan kabinet
:
Berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.
b. Sistem Ekonomi Liberal
Pertumbuhan ekonomi dari struktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
berjalan lamban sebagai akibat pergolakan di daerah. Faktor yang
menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersendat-sendat:
1) Situasi keamanan dalam negeri yang tidak stabil.
Pergolakan di daerah (separatis) menyebabkan perhatian ke sektor
pembangunan ekonomi berkurang.
2) Instabilitas Politik.
Sering Resufle Kabinet yang menyebabkan program-program pembangunan
tidak berjalan.
3) Mengandalkan satu jenis ekspor (hasil pertanian & perkebunan)
4) Belum adanya tenaga ahli dan dana dalam penataan ekonomi.

c. Upaya Penataan Ekonomi Indonesia Hingga Tahun 1959:
1) Peraturan Gunting Syafrudin (Menteri Keuangan) 20 Maret 1950.
Pengharusan pemotongan semua uang kertas yang bernilai Rp2,50 ke atas
menjadi dua, sehingga nilainya tinggal setengah. Dari hal terkumpul pinjaman
wajib dari rakyat Rp1,6 M dan mengurangi jumlah uang yang beredar.
2) Dalam bidang ekspor, pengubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap
dolar AS.
Untuk kepentingan ekspor Rp3,80 menjadi Rp7,60. Untuk impor, Rp11,40
untuk setiap dollarnya.
3) Untuk menggalakkan perdagangan, Tahun 1950-1953 pemberian kredit
kepada pengusaha Indonesia. Usaha itu gagal disebabkan persaingan
dengan pengusaha non pribumi. Sehingga pada Kabinet Ali I kebijakan
diganti yang dikenal dengan Sistem Ali Baba, yakni kerjasama antara
pengusaha pribumi (Ali) dengan pengusaha nonpribumi (Baba). Hal ini pun
gagal karena pengusaha non pribumi lebih berpengalaman sehingga
pengusaha pribumi hanya diperalat untuk mempermudah dalam
mendapatkan kredit.
4) Dalam mengatasi ekonomi yang memburuk, Kabinet Ali II membentuk
Badan Perencanaan Pembangunan. Karena situasi politik tidak menentu
program ini juga belum berhasil.

Judul: Tugas Ips Kelompok

Oleh: Muhammad Nuryl


Ikuti kami