Ilmu Asbabul Wurud

Oleh Syifa Maulina

11 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Ilmu Asbabul Wurud

TUGAS INDIVIDU
MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA
MATA KULIAH : BIROKRASI INDONESIA
NAMA DOSEN

: SHAHRIL BUDIMAN, S.SOS. , MPM

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DI SUSUN OLEH : SUMAWAN
NIM

: 17102084

KELAS

: KARYAWAN (S1)

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI TANJUNGPINANG
2019

I.

PENGERTIAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah konstitusi yaitu lembaga tinggi suatu negara pada sistem ketatanegaraan
Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.
Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2003 pasal 1. Mahkamah Konstitusi adalah
salah salah satu lembaga negara yang menjalankah kekuasaan kehakiman yang merdeka
untuk penyelenggaraan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan.
Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945 pasal 24 C yang berbunyi :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian
Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah
Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim
konstitusi.
5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,
negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap
sebagai pejabat negara.
6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga konstitusi yang melakukan
kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum keadilan hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No.24 tahun 2003.
Lembaga ini mempunyai Sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan dengan
keputusan presiden. Susunan mahkamah konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang hakim konstitusi, hal ini
disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No.24 tahun 2003.
II.

BERDIRINYA MAHKAMAH KONSTITUSI
Membicarakan MK di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep
dan fakta mengenai judicial review, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama
lembaga MK. Empat momen dari jelajah histories yang patut dicermati antara lain ; kasus
Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam
sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka
amandemen UUD 1945.
Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai Special Tribunal secara terpisah dari
Mahkamah Agung, mengemban tugas khusus, merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri
jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (modern nation-state), yang pada dasarnya
menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih
tinggi. Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah
Konstitusi, di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimulai sejak terjadinya
kasus Marbury versus Madison (1803). Mahkamah Agung Amerika Serikat yang waktu itu
di ketuai oleh Hakim Agung John Marshall memutus sengketa yang pada dasarnya
bukanlah apa yang dimohonkan untuk diputus oleh kewenangannnya sebagai ketua
Mahkamah Agung.
Para penggugat (William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, dan
Willia Harper) memohonkan agar ketua Mahkamah Agung sebagai kewenangannnya
memerintahkan pemerintah mengeluarkan write of mandamus dalam rangka penyerahan
surat-surat pengangkatan mereka. tetapi Mahkamah Agung dalam putusannnya
membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang

ditentukan oleh hukum sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang
berhak atas surat-surat pengangkatan mereka. Namun Mahkamah Agung sendiri
menyatakan

tidak

berwenang

memerintahkan

kepada

aparat

pemerintah

untuk

menyerahkan surat-surat yang dimaksud. Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang
diminta oleh penggugat, yaitu agar Mahkamah Agung mengeluarkan write of mandamus
sebagaimana ditentukan oleh Section 13 dari Judiciary Act tahun 1789 tidak dapat
dibenarkan karena ketentuan Judiciary Act itu sendiri justru bertentangan dengan Article III
Section 2 Konstitusi Amerika Serikat. Atas dasar penafsiran terhadap konstitusi-lah perkara
ini diputus oleh John Marshall.
Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika
yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara.
Semenjak itulah, banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian
yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Supreme Court.
Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 (18811973) juga pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi University of
Vienna, diminta untuk menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang muncul dari
puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan Marshall, Kelsen percaya
bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior
(lebih tinggi dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian). Kelsen juga
mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk
melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang
mahkamah khusus yang terpisah dari peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan
membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meski Kelsen
merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar
model itu untuk pertama kali adalah Cekoslowakia pada bulan Februari tahun 1920. Baru
pada bulan Oktober 1920 rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria.
Setelah perang dunia kedua, gagasan Mahkamah Konstitusi dengan Judicial Review
menyebar keseluruh Eropa, dengan mendirikan Mahkamah Konstitusi secara terpisah dari
Mahkamah Agung. Akan tetapi, Perancis mengadopsi konsepsi ini secara berbeda dengan

membentuk Constitutional Council (Conseil Constitutional). Negara-negara bekas jajahan
Perancis mengikuti pola Perancis ini. Sehingga saat ini telah ada 78 negara yang
mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi. dan Indonesia merupakan negara
ke 78 yang mengadopsikannya.
Momen yang patut dicatat berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI.
Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di
bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut constitutioneele geschil atau constitutional
disputes. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu materieele
toetsingrecht (uji materil) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung
diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah
Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang
tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan
konsep pembagian kekuasaan (distribution of power), selain itu, (ii) tugas hakim adalah
menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk
melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis
Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahliahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai judicial review. Akhirnya, ide itu
urung diadopsi dalam UUD 1945.
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam rangka tuntutan untuk
memberdayakan Mahkamah Agung. Diawali pada tahun 1970-an dengan perjuangan Ikatan
Hakim Indonesia (IKAHI) yang memperjuangkan agar Mahkamah Agung Indonesia diberi
kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar. Tuntutan ini
tidak pernah ditanggapi karena dilatarbelakangi oleh suasana dan paradigma kehidupan
ketatanegaraan

dan

kehidupan

politik

yang

monolitik

waktu

itu.

Juga

tidak

diperkenankannya adanya perubahan konstitusi, bahkan Undang-Undang Dasar cendrung
disakralkan.
Tetapi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang
menghantam berbagai aspek kehidupan sosial, politik dan hukum. Gagasan Yamin muncul
kembali pada proses amandemen UUD 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi

mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR),
pada Maret-April tahun 2000. Mulanya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan MA,
dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas
pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang.
Usulan lainnya, MK diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan
kewenangan antarlembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan
antar pemerintah daerah. Dan setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan
mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di
berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum
tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam
Perubahan Ketiga UUD 1945. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 itu merumuskan
ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat
(2) dan Pasal 24C UUD 1945. Akhirnya sejarah MK dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal
24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.
Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengalami perubahan mendasar sejak
Perubahan Pertama pada tahun 1999 sampai Perubahan Keempat pada tahun 2002.
Undang-undang Dasar 1945 setelah Perubahan Keempat tahun 2002, saat ini boleh
dikatakan merupakan konstitusi baru sama sekali, dengan resmi disebut “Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.
Perubahan-perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga mencakup
lebih dari tiga kali lipat jumlah materi muatan asli UUD 1945. Jika naskah asli UUD 1945
berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali perubahan, kini jumlah materi muatan
UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan, menyisakan hanya 25 butir yang
tidak mengalami perubahan. Selebihnya, yaitu sebanyak 174 butir ketentuan dapat
dikatakan merupakan materi atau ketentuan yang baru.
Sri Soemantri menyatakan, bahwa prosedur serta sistem perubahan Undang- Undang
Dasar 1945 seharusnya merupakan perwujudan dua hal, yaitu menjamin kelangsungan
hidup bangsa Indonesia dan memungkinkan adanya perubahan. Merujuk pada pendapat ini,

terjadinya perubahan UUD 1945 sejak Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat,
tentunya harus mempengaruhi sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Terjadinya
perubahan yang mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia terutama mengenai
lembaga Negara.
Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat
mendasar. Perubahan itu juga mempengaruhi mekanisme struktural organ-organ Negara
Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Ada
pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu; pokok
pikiran tersebut antaranya adalah :
a. Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling
melengkapi secara komplementer;
b. Pemisahan kekuasaan dan prinsip “checks and balances’
c. Pemurnian sistem pemerintah presidential; dan
d. Penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Berdasarkan pasal III Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi selambatlambatnya 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk maka kewenangannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung. Tanggal 13 Agustus 2003 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi disahkan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003 para
hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) merupakan
lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga
negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk
yaitu Komisi Yudisial (KY).
Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan
pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Ditinjau dari
aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus
merupakan
Di negara-negara yang tengah mengalami tahapan perubahan dari otoritarian menuju
demokrasi, ide pembentukan MK menjadi diskursus penting. Krisis konstitusional biasanya
menyertai perubahan menuju rezim demokrasi, dalam proses perubahan itulah MK
dibentuk. Pelanggaran demi pelanggaran terhadap konstitusi, dalam perspektif demokrasi,
selain membuat konstitusi bernilai semantik, juga mengarah pada pengingkaran terhadap
prinsip kedaulatan rakyat.
Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan
perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan
konstitusi sebagai “grundnorm” atau “highest norm”, yang artinya segala peraturan
perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang
sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat
(the sovereignity of the people) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat
statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu,
konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh
pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi,
merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.
Ide demikian yang turut melandasi pembentukan MK di Indonesia. Pasal 1 ayat (2)
UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD. Ini mengimplikasikan agar pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui konstitusi
harus dikawal dan dijaga. Harus diakui berbagai masalah terkait dengan konstitusi dan
ketatanegaraan sejak awal Orde Baru telah terjadi. Carut marutnya peraturan perundangan
selain didominasi oleh hegemoni eksekutif, terutama semasa Orde Baru menuntut
keberadaan wasit konstitusi sekaligus pemutus judicial review (menguji bertentangan-

tidaknya suatu undang-undang terhadap konstitusi). Namun, penguasa waktu itu hanya
memberikan hak uji materiil terhadap peraturan perundangan di bawah undang-undang
pada Mahkamah Agung. Identifikasi kenyataan-kenyataan semacam itu kemudian
mendorong Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang menyiapkan amandemen ketiga
UUD 1945 akhirnya menyepakati organ baru bernama MK.
Apabila ditelaah lebih lanjut, pembentukan MK didorong dan dipengaruhi oleh kondisi
faktual yang terjadi pada saat itu. Pertama, sebagai konsekuensi dari perwujudan negara
hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Kenyataan
menunjukkan bahwa suatu keputusan yang dicapai dengan demokratis tidak selalu sesuai
dengan ketentuan UUD yang berlaku sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, diperlukan
lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang. Kedua, pasca
Perubahan Kedua dan Perubahan Ketiga, UUD 1945 telah mengubah relasi kekuasaan
dengan menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) berdasarkan prinsip
checks and balances. Jumlah lembaga negara dan segenap ketentuannya yang membuat
potensi besar terjadinya sengketa antarlembaga negara. Sementara itu, perubahan
paradigma supremasi MPR ke supremasi konstitusi, membuat tidak ada lagi lembaga
tertinggi negara yang berwenang menyelesaikan sengketa antarlembaga negara. Oleh
karena itu, diperlukan lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketiga,
kasus pemakzulan (impeachment) Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR pada Sidang
Istimewa MPR pada 2001, mengilhami pemikiran untuk mencari mekanisme hukum yang
digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden agar tidak
semata-mata didasarkan alasan politis semata. Untuk itu, disepakati perlunya lembaga
hukum yang berkewajiban menilai terlebih dahulu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil
Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya.
Setelah melalui pembahasan mendalam, dengan mengkaji lembaga pengujian
konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai
pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai lembaga Mahkamah
Konstitusi disahkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945

itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi
dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945.
III.

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Digantikannya sistem division of power (pembagian kekuasaan) dengan separation of
power (pemisahan kekuasaan) mengakibatkan perubahan mendasar terhadap format
kelembagaan negara pasca amandemen UUD 1945. Berdasarkan division of power yang
dianut sebelumnya, lembaga negara disusun secara vertikal bertingkat dengan MPR berada
di puncak struktur sebagai lembaga tertinggi negara. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum
perubahan menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR. Sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR sering
dikatakan sebagai rakyat itu sendiri atau penjelmaan rakyat. Di bawah MPR, kekuasaan
dibagi ke sejumlah lembaga negara, yakni presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah
Agung (MA) yang kedudukannya sederajat dan masing-masing diberi status sebagai
lembaga tinggi negara.
Akibat utama dari anutan sistem separation of power, lembaga-lembaga negara tidak
lagi terkualifikasi ke dalam lembaga tertinggi dan tinggi negara. Lembaga-lembaga negara
itu memperoleh kekuasaan berdasarkan UUD dan di saat bersamaan dibatasi juga oleh
UUD. Pasca amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi diserahkan sepenuhnya
kepada satu lembaga melainkan oleh UUD. Dengan kata lain, kedaulatan sekarang tidak
terpusat pada satu lembaga tetapi disebar kepada lembaga-lembaga negara yang ada.
Artinya sekarang, semua lembaga negara berkedudukan dalam level yang sejajar atau
sederajat.
Dalam konteks anutan sistem yang demikian, lembaga negara dibedakan berdasarkan
fungsi dan perannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. MK menjadi salah satu
lembaga negara baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembagalembaga lainnya, tanpa mempertimbangkan lagi adanya kualifikasi sebagai lembaga negara
tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan
MK lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, itu adalah pendapat yang

keliru. Prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif,
eksekutif dan yudikatif dengan mengedepankan adanya hubungan checks and balances
antara satu sama lain.
Selanjutnya, UUD 1945 memberikan otoritas kepada MK untuk menjadi pengawal
konstitusi. Mengawal konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan
“menegakkan hukum dan keadilan”. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang
melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini MK memiliki
kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin
terselenggaranya konstitusionalitas hukum.
Kekuasaan negara pada umumnya diklasifikasikan menjadi tiga cabang, walaupun
kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak
sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam tiga cabang kekuasaan itu. Namun demikian,
cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah tiga cabang kekuasaan yang
selalu terdapat dalam organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai
kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945].
Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk
menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK
sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain,
yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang
berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau
pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR,
DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai
pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.
IV.

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah konstitusi memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis. tugas dan fungsi
itu setidaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang sangat plural. Kemajemukan itu
sangat praktis yang meliputi semua hal: suku, etnis, adat, budaya, agama,bahasa dan
lainnya. Dalam masyarakat yang sangat bhinneka (berbeda-beda) seperti indonesia, potensi
terjadinya benturan itu secara horizontal relatif lebih besar ketimbang benturan vertikal.
Untuk itu diperlukan adanya aturan main bersama dalam mengatasi penyebab lunturnya
bhinneka tunggal ika, yang nantinya akan bisa menjadi pegangan dasar bagi semuanya.
Konstitusi atau undang-undang dasar adalah pegangan dasar dari sebuah negara, yang
memuat semua komitmen awal dan mendasar dari para pendiri bangsa. Dari sini lah semua
undang-undang dan peraturan lainnya dibuat harus sinkron dan tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang dasar. Dan juga kita harus mengerti dan memahami arti Bhineka
tunggal ika-sejarah-peran dan konsep nya agar konsep yang berbeda-beda tidak saling
bertentangan. hal yang berbeda-beda tersebutlah yang menjadi tugas mahkamah konstitusi
untuk mengatasi agar tidak terjadi hal yang bertentangan.
Kedua, Negara Indonesia memiliki sifat mutlak monodualis terhadap kemanusiaan,
bukan negara liberal, bukan negara kekuasaan belaka atau diktator, bukan negara
materialistis. Negara kita adalah negara yang terdiri dari perseorangan hidup baik dalam
kelahiran maupun kebatinan, yang mempunyai kedua-duanya kebutuhan dan kepentingan
perseorangan

serta

kebutuhan

dan

kepentingan

bersama,

yang

kedua-duanya

diselenggarakan tidak saling mengganggu, tetapi dalam kerjasama, negara kita adalah yang
dinamakan negara hukum kebudayaan. Negara kita sebagai negara hukum kebudayaan
mempunyai

tujuan

menghindarkan

gangguan

dari

darat,

udara

maupun

laut,

memaksimalkan tugas dan fungsi angkatan laut, darat dan udara, berupaya menjaga
keutuhan NKRI, memelihara ketertiban, keamanan dan perdamaian kedalam maupun luar
negeri. Yang semuanya itu adalah hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945.
dalam hal ini tugas mahkamah kontitusi cukup berat untuk menjaga kontsitusi dari hal yang
dapat merusak konstitusi itu sendiri dan juga bangsa negara.
Tugas Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD

Dengan latar belakang pemikiran diatas ditetapkan kewenangan dan tugas utama dari
mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas dari undang-undang terhadap
undang-undang dasar serta mengadili sengketa kewenangan setiap lembaga negara yang
kewenangannya diatur dalam undang-undang dasar. Hal tersebut lah yang melatar
belakangi tugas mahkamah konstitusi yaitu mengatasi sengketa lembaga negara di
Indonesia Dan hal itu berada sejalan dengan fungsi mahkamah agung dalam sistem
pemerintahan di indonesia. Demikian juga kewajiban dan kewenangan mahkamah
konstitusi untuk memutuskan pendapat DPR terhadap usulan-usulan pemberhentian tugas,
fungsi dan kewenangan presiden dan wakil presiden yang dilandasi dengan pemikiran
bahwa alasan-alasan dan mekanisme pemberhentian presiden diatur dalam undang-undang
dasar. Jika lembaga negara (presiden dan DPR) adalah mahkamah konstitusi maka
mahkamah konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas usulan
pemberhentian tugas presiden dan juga tugas dan fungsi DPRD di indonesia.
Tugas Mahkamah Konstitusi Sebagai Sistem Peradilan Politik
Kewenangan lainnya yang diberikan konstitusi terhadap mahkamah konstitusi untuk
memutuskan pembubaran beberapa fungsi partai politik di indonesia ataupun pembubaran
partai politik itu sendiri dan sengketa dalam sistem pemilu di indonseia saat ini adalah
kewenangan tambahan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan atas dua jenis
sengketa tersebut. Selain itu, sengketa tersebut adalah sengketa politik. Oleh karena itu,
mahkamah konstitusi juga sering dianggap sebagai peradilan politik. Hakim konstitusi
terdiri aatas 9 orang yang diajukan oleh presiden, DPR, dan MA.
Mekanisme ini di tujukan bahwa ke-9 hakim konstitusi merupakan cerminan dari tiga
lembaga kekuasaan kehakiman negara, yaitu kekuasaan eksekutif (presiden), kekuasaan
legislatif (DPR) dan kekuasaan yudikatif (Mahkamah agung). Walaupun demikian, pada
saat memutuskan perkara para hakim konstitusi tetap bersifat independen dan hanya
berpedoman pada ketentuan dan amanat konstitusi serta tidak berdasarkan suara lembaga
yang menunjukannya. Hal itu memang harus dilakukan untuk mengatasi penyebab
terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam sistem pemerintahan. Di bentuknya
mahkamah konstitusi sebagai lembaga adalah untuk menjaga keharmonisan bangsa

indonesia ( ketertiban, keamanan dan perdamaian) yang berdasarkan dengan nilai-nilai
pencasila.
Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusionalitas yang dimiliki oleh
Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya yaitu
untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang
ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya
sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral
konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi
manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
Didalam penjelasan umum undang-undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa
tugas dan fungsinya adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional
tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai
dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan Mahkamah
Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang
ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.
Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki yaitu memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan
sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar
belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan
dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the
constitution), penafsir final konstitusi (the final

interpreter

of

the constitution),

pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), pelindung hak konstitutional
warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights), dan pelindung demokrasi
(the protector of democracy).
Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam
pasal 24 C UUD 1945 pada ayat (1) dan (2), yaitu :
1.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945

Undang-undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingankepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja
mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai
prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan undang-undang yang lebih
rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji
apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme
yang disepakati adalah judicial review. Jika undang-undang atau bagian di
dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk
hukum itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Melalui kewenangan judicial review,
Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi
terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi. Mengenai pengujian
UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50
sampai dengan Pasal 60sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara
2.

Sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara
Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat
yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki
oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat
sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip check
and balances, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain.
Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masingmasing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat
UUD. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, akan menjadi wasit yang adil untuk
menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai
dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003.

3.

Pembubaran Partai Politik
Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada
otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian
kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam
pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi.

Partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi jika terbukti ideologi,
asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 68
sampai dengan Pasal 73 UU Nomor 24 Tahun 2003 telah mengatur tentang
kewenangan ini.
4.

Perselisihan hasil Pemilu
Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu
mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil
pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi:
a. Terpilihnya anggota DPD
b. Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden
dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden
c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini
telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

5.

Pendapat DPR mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya
presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini
dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip
supremacy of law dan equality before law, presiden dapat diberhentikan apabila
terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD.
Tetapi proses pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip
negara hukum. Hal ini berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan
seorang presiden bersalah, presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang
dimaksud dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini hanya DPR
yang dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pengambilan sikap
tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses pengambilan keputusan
di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang

hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)
anggota DPR.
Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian
sebagai berikut:
1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannnya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya
presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini
dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip supremacy of
law dan equality before law, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan
pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD. Tetapi proses
pemberhentian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hal ini
berarti, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seorang presiden bersalah,
presiden tidak bisa diberhentikan. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah MK.

Dalam hal ini hanya DPR yang dapat mengajukan ke MK. Namun dalam
pengambilan sikap tentang adanya pendapat semacam ini harus melalui proses
pengambilan keputusan di DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua pertiga) jumlah
seluruh anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota DPR.
3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara
sebagaimana diatur dalam undang-undang.
b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana
diatur dalam undang-undang.
c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
V.

SUSUNAN ORAGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI
Organisasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas tiga komponen, yaitu
(i) para hakim, (ii) sekretariat jenderal, dan (iii) kepaniteraan. Organisasi Pertama adalah
para hakim konstitusi yang terdiri atas 9 (sembilan) orang sarjana hukum yang mempunyai
kualifikasi negarawan yang menguasai konstitusi ditambah dengan syarat-syarat kualitatif
lainnya dengan masa pengabdian untuk lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih
kembali hanya untuk satu periode lima tahun berikut. Dari antara para hakim itu dipilih dari
dan oleh mereka sendiri seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, masing-masing untuk
masa jabatan 3 tahun. Untuk menjamin independensi dan imparsialitas kinerjanya,
kesembilan hakim itu ditentukan oleh tiga lembaga yang berbeda, yaitu 3 orang sipilih oleh
DPR, 3 orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang lainnya ditentukan oleh
Presiden. Setelah terpilih, kesembilan orang tersebut ditetapkan sebagai hakim konstitusi

dengan Keputusan Presiden. Mekanisme rekruitmen yang demikian itu dimaksudkan untuk
menjamin agar kesembilan hakim Mahkamah Konstitusi itu benar-benar tidak terikat hanya
kepada salah satu lembaga Presiden, DPR ataupun MA. Dalam menjalankan tugasnya,
Mahkamah Konstitusi diharapkan benar-benar dapat bersifat independen dan imparsial.
Kesembilan orang hakim itu bahkan dapat dipandang sebagai sembilan institusi yang
berdiri sendiri secara otonom mencerminkan 9 pilar atau 9 pintu kebenaran dan keadilan.
Dalam bekerja, kesembilan orang itu bahkan diharapkan dapat mencerminkan atau
mewakili ragam pandangan masyarakat luas akan rasa keadilan. Jikalau dalam masyarakat
terdapat 9 aliran pemikiran tentang keadilan, maka kesembilan orang hakim konstitusi itu
hendaklah mencerminkan kesembilan aliran pemikiran tersebut. Keadilan dan kebenaran
konstitusional justru terletak dalam proses perdebatan dan bahkan pertarungan kepentingan
untuk mencapai putusan akhir yang akan dijatukah dalam persidangan Mahkamah
Konstitusi. Karena itu, persidangan Mahkamah Konstitusi selalu harus dihadiri 9 orang
dengan pengecualian jika ada yang berhalangan, maka jumlah hakim yang bersidang
dipersyaratkan sekurang-kurangnya 7 orang. Karena itu pula, dapat dikatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi hanya mengenal satu majelis hakim, tidak seperti di Mahkamah
Agung.
Organisasi Kedua adalah sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi yang menurut
ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 dipisahkan dari organisasi kepaniteraan. Pasal 7 UU ini
menyatakan: “Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah
Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan”. Penjelasan pasal ini
menegaskan: “Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif, sedangkan
Organisasi Ketiga yaitu kepaniteraan menjalankan tugas teknis administrasi justisial”.
Pembedaan dan pemisahan ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin agar administrasi
peradilan atau administrasi justisial di bawah kepaniteraan tidak tercampur-aduk dengan
administrasi non-justisial yang menjadi tanggungjawab sekretariat jenderal. Baik sekretariat
jenderal maupun kepaniteraan masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian, Sekretaris Jenderal dan Panitera
sama-sama mempunyai kedudukan sebagai Pejabat Eselon 1a. Panitera dan Panitera

Pengganti memang merupakan jabatan fungsional, bukan struktural. Akan tetapi, khusus
untuk Panitera diangkat dengan Keputusan Presiden dan karena itu disetarakan dengan
Pejabat Struktural Eselon 1a. Untuk menjamin kemandirian MK di bidang finansial, maka
UU No.24/2003 juga menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai mata
anggaran tersendiri dalam APBN.
Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi,
dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai anggota sembilan (9) orang anggota
hakim konstitusi, yang ditetapkan oleh presiden. Susunan Mahkamah Konstitusi antara lain


Ketua merangkah anggota



Waki ketua merangkap anggota



Anggota hakim konstitus-



Sekretariat Jenderal



Kepaniteraan

Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama
tiga tahun. Ketua dan wakil ketua mahkamah konsituti berkoordinasi dengan hakim
konsitusi. Kemudian jabatan dibawah ketua dan wakil ketua adalah sekretariat jenderal.
Pada sekretariat jenderal ini ada beberapa biro yang melakukan koordinasi dengan panitera
(panitera muda I dan panitera muda II). Dibawah ini adalah biro-biro yang ada dalam
mahkamah konstitusi, antara lain:


Biro perencanaan dan pengawasan



Biro keuangan dan kepegawaian



Biro hubungan masyarakat dan protokol



Biro umum



Pusat penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi



Pusar pendidikan pancasila dan konsitusi

Berikut adalah tugas-tugas dari organisasi dalam Mahkamah Konstitusi :
1. Panitera

Panitera merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif
peradilan Mahkamah Konstitusi, fungsi Panitera menyelenggarakan tugas teknis
administratif peradilan sebagaimana berikut:
a)

koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;

b)

pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;

c)

pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi;


pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;



sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



pembubaran partai politik;



persilihan tentang hasil pemilihan umum; dan



pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga
telah melakukan pelanggaran hukum berupa Pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden;

d)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan
bidang tugasnya.

2. Sekretaris Jenderal
Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dengan fungsi:
a)

perencanaan, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi
peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana;

b)

pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia;

c)

pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara;

d)

pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta
kesekretariatan kepaniteraan;

e)

penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi
informasi dan komunikasi; dan

f)

pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3. Biro Perencanaan dan Pengawasan
Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,
penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis dan evaluasi,
pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan
tata laksana. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro
Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
a)

penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta analisis dan
evaluasi kinerja;

b)

pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan; dan

c)

pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi.
Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi
Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta analisis dan
evaluasi kinerja dengan fungsi:

a) penyiapan bahan penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta
pelaksanaan ketatausahaan biro; dan
b) penyiapan bahan analisis dan evaluasi kinerja.
3.1.1. Subbagian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Subbagian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta
ketatausahaan biro.
3.1.2. Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja
Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan analisis dan evaluasi kinerja, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja.
3.2. Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, penataan organisasi dan tata
laksana, serta reformasi birokrasi dengan fungsi:
a. penatausahaan pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan; dan
b. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi.
3.2.1. Subbagian Pengawasan Internal
Subbagian Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penatausahaan
pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan
3.2.2. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana
Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penataan
organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi
4. Biro Keuangan dan Kepegawaian
Biro Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai fungsi:
a. pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, serta penyusunan laporan
keuangan; dan
b.

pengembangan pegawai, pelaksanaan administrasi hakim, serta administrasi dan

kesejahteraan pegawai
4.1. Bagian Keuangan
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan,
verifikasi dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan mempunyai fungsi:
a. pengelolaan perbendaharaan; dan
b.

pelaksanaan verifikasi dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan.
4.1.1. Subbagian Perbendaharaan
Subbagian

Perbendaharaan

mempunyai

tugas

melakukan

pengelolaan

perbendaharaan.
4.1.2. Subbagian Verifikasi, Akuntansi, dan Pelaporan
Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
verifikasi dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan

4.2 Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian
Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan pegawai, dan administrasi hakim, serta administrasi dan kesejahteraan
pegawai mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan administrasi hakim, administrasi dan kesejahteraan pegawai,
serta ketatausahaan biro; dan
b.

perencanaan dan pengembangan kebutuhan dan sistem manajemen kepegawaian, serta

perencanaan dan pengembangan potensi dan kapasitas pegawai.
4.2.1. Subbagian Administrasi Hakim, dan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
Subbagian Administrasi Hakim, Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi hakim, administrasi dan
kesejahteraan pegawai, serta pelaksanaan ketatausahaan biro.
4.2.2. Subbagian Pengembangan Pegawai
Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan perencanaan dan
pengembangan kebutuhan dan sistem manajemen kepegawaian, pembinaan pegawai serta
perencanaan dan pengembangan potensi dan kapasitas pegawai.
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
hubungan masyarakat, kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan
kepaniteraan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan hubungan masyarakat, hukum dan kerja sama, serta pengelolaan
dokumentasi sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi;
b.

pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan; dan

c. pelaksanaan kesekretariatan kepaniteraan dan risalah.
5.1. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama
Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas
melaksanakan hubungan masyarakat, hukum dan kerja sama, serta pengelolaan
dokumentasi sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pengelolaan dokumentasi sejarah Konstitusi
dan Mahkamah Konstitusi; dan
b.

penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum untuk internal,

penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kerja sama, serta ketatausahaan biro.
5.1.1. Subbagian Hubungan Masyarakat
Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan hubungan
masyarakat, peliputan, pemberitaan, dan penerbitan, serta pengelolaan dokumentasi sejarah
Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.
5.1.2. Subbagian Hukum dan Kerja Sama
Subbagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyusunan
peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum untuk internal, penyusunan
perjanjian dan pelaksanaan kerja sama, serta ketatausahaan biro
5.2. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan
ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, serta Sekretaris Jenderal; dan
b. pelaksanaan keprotokolan.
5.2.1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan
Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Ketua
dan Wakil Ketua, Hakim, serta Sekretaris Jenderal.
5.2.2. Subbagian Protokol
Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelayanan keprotokolan kegiatan
pimpinan, persidangan, dan tamu
5.3. Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah
Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan
kesekretariatan kepaniteraan dan urusan risalah persidangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan ketatausahaan kepaniteraan; dan
b. penyusunan, inventarisasi, dan dokumentasi serta pelayanan risalah persidangan
5.3.1. Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan

Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan mempunyai tugas melakukan ketatausahaan
kepaniteraan.
5.3.2. Subbagian Risalah
Subbagian Risalah mempunyai tugas melakukan penyusunan, inventarisasi, dan
dokumentasi serta pelayanan risalah persidangan.
6. Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan,
kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara mempunyai fungsi:
a. pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam; dan
b.

pelaksanaan pengadaan barang/jasa, urusan perlengkapan dan barang milik negera, urusan
fasilitas persidangan, serta urusan arsip dan ekspedisi.
6.1. Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam
Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam mempunyai fungsi:

a. pengelolaan rumah tangga; dan
b. pengelolaan pengamanan dalam
6.1.1. Subbagian Rumah Tangga
Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan rumah tangga
kantor dan rumah jabatan.
6.1.2. Subbagian Pengamanan Dalam
Subbagian Pengamanan Dalam mempunyai tugas melakukan pengamanan
persidangan, kantor, dan rumah jabatan.
6.2. Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan
Ekspedisi
Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengadaan barang/jasa, urusan perlengkapan,
dan urusan fasilitas persidangan, serta urusan arsip dan ekspedisi mempunyai fungsi:
a. pengelolaan pengadaan barang/jasa, urusan perlengkapan, dan urusan fasilitas persidangan;
dan

b. pengelolaan arsip dan ekspedisi, serta ketatausahaan biro.
6.2.1. Subbagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Fasilitas Persidangan
Subbagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Fasilitas Persidangan mempunyai tugas
melakukan pengadaan barang/jasa, pengelolaan perlengkapan dan fasilitas persidangan,
serta penyusunan analisis kebutuhan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian,
pemeliharaan dan penghapusan barang milik negara.
6.2.2. Subbagian Arsip dan Ekspedisi
Subbagian Arsip dan Ekspedisi mempunyai tugas melakukan pengelolaan
persuratan, arsip dan ekspedisi, serta ketatausahaan biro.
7. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara,
pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
mempunyai fungsi:
a. penelitian;
b.

pengkajian perkara;

c. penyiapan konsep pendapat hukum;
d.

penyusunan penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. penyusunan yurisprudensi;
f.

penyusunan kaidah hukum;

g.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi;

h.

pengelolaan perpustakaan;

i.

pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan

j.

pelaksanaan ketatausahaan pusat.
7.1. Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan
Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan mempunyai tugas
melaksanakan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum,

penyusunan penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyusunan yurisprudensi, penyusunan kaidah
hukum, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi,
serta pengelolaan perpustakaan.
7.2. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas
melaksanakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi.
7.3. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Pusat Penelitian
dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
8. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
b.

pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.
8.1. Bidang Program dan Penyelenggaraan
Bidang

Program

dan

Penyelenggaraan

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi:
a. perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan
b.

penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi
8.1.1. Subbidang Program dan Evaluasi
Subbidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan perencanaan dan
pengembangan program dan kurikulum pendidikan, pengembangan tenaga pengajar, serta
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
8.1.2. Subbidang Penyelenggaraan
Subbidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan
pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

8.2. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana, prasarana dan
ketatausahaan pusat mempunyai fungsi:
a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengamanan dalam; dan
b.

pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi, serta
ketatausahaan pusat.
8.2.1. Subbagian Sarana dan Prasarana
Subbagian Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyediaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengamanan dalam.
8.2.2. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan,
administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi, serta ketatausahaan pusat.

VI.

ANALISA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG
Mengenai keberadaan kekuasaan kehakiman dapat dijelaskan sebagai berikut :
1.

Semula kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas MA.
Sebelum dilakukan perubahan ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman diatur
dalam BAB IX yang terdiri dari pasal 24 dan 25 UUD 1945. Berdasarkan pasal 24,
kekuasaan kehakiman (rechterlijke macht, judicial power), hanya dilakukan oleh
sebuah MA, dengan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya.
Pasal 24 berbunyi :
1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan
kehakiman menurut undang-undang.
2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
Jadi semula berdasarkan UUD 1945, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat
(1), kekuasaan kehakiman hanya dipegang dan dilaksanakan oleh MA saja. Pasal 24
ayat (1) yang lama, tidak mengenal kekuasaan kehakiman yang lain diluar MA.
Bertitik tolak dari ketentuan paal 24 UUD 1945 teersebut,dilahirkan UU No. 14 tahun
1970 tentang kekuasaan kehakiman sebagai pelaksanaan pembentukan badan-badan
peradilan. Memang mendahului UU No. 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman

pada masa orde lama (era presiden soekarno). Akan tetapi UU ini dianggap tidak
merupakan pelaksanaan murni pasal 24 UUD 1945, karena memuat ketentuan yang
bertentangan dengan prinsip kekuasaaan kehakiman yang merdeka yang digariskan
pasal 24 ayat (1), sebab memberi kewenangan bagi presiden untuk mencampuri
pelaksanaan peradilan.
Pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada MA,
pelaksanaanya dilakukan oleh pengadilan yang terdiri dari beberapa lingkungan :
a. Peradilan Umum;
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Militer;
d. Peradilan Tata Usaha Negara.
pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, Tempat kedudukannya ditempatkan pada pasal 10
ayat (2) yang berbunyi :
“ Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi “
Dalam kedudukan yang demikian, MA bertindak sebagai peradilan kasasi terhadap
putusan-putusan yang dijatuhkan terakhir oleh pengadilan-pengadilan yang lain. Serta
juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain.
Mengenai kedudukan MA terhadap semua lingkungan peradilan yang disebut pada
pasal 10 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970, dipertegas kemudian pada pasal 2 UU No. 14
Tahun 1985, yang berbunyi :
“mahkamah agung adalah Peradilan Negara tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan
yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhpengaruh lain”
Berdasarkan ketentuan ini MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman :
· Merupakan Pengadilan Negara tertinggi (Highest State Court)
· Kedudukannnya sebagai Pengadilan Negara tertinggi meliputi semua lingkungan
peradilan yang disebut pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.
2.

Sesudah perubahan ketiga UUD 1945, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh dua buah mahkamah.

Pada perubahan ketiga (amandemen ketiga) UUD 1945, BAB IX yang mengatur
tentang kekuasaan kehakiman, mengalami perombakan dan perluasan. Kalau semula
BAB IX hanya memuat Pasal 24 dan Pasal 25 (hanya dua pasal saja), sekarang terdiri
dari Pasal 24, pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25 (terdiri dari lima pasal
dan beberapa ayat).
Mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur pada pasal 24 ayat (2), yang
berbunyi :
“kekuaaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan
peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”
Apa yang dirumuskan pasal 24 ayat (2) diatas, dipertegas ulang kembali pada pasal
2 dan pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 sebagai langkah penyesuaian terhadap perubahan
tersebut. Dengan demikian bertitik tolak pada pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2
dan pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004, pelaksanaan kekuasaan kehakiman setelah era
reformasi, dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Mahkamah Agung (MA)
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004, masih tetap
mempertahankan MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan
badan peradilan yang ada dibawahnya.
Baik Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 2 jo. Pasal 10 UU No. 4 2004, tetap
mengikuti pola dan sistem MA yang digariskan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun
1970 yakni dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, pelaksanaanya dilakukan
oleh MA beserta badan lingkungan peradilan yang ada dibawahnya. Pola dan sistem
MA dengan lingkungan peradilan yang sudah ada sebelumnya tidak mengalami
perubahan.
Keberadaan MA bukan lagi satu-satunya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,
ditegaskan juga pada pasal 1 UU No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan UU
No. 5 Tahun 2004 (UU MA) yang berbunyi :

“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Jadi menurut pasal 1 UU MA ini pun :
1.)

MA bukan lagi satu-satunya pelaku dan penyelenggara kekuasaan kehakiman.

2.)

Akan tetapi, MA hanya salah satu dari pelaku dan penyelenggara kekuasaan
kehakiman menurut UUD 1945.

b. Mahkamah Konstitusi (MK)
Pelaku dan pelaksana kekuasaan kehakiman, selain dari MA adalah MK.
Keberadaan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, selain ditegaskan
pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, juga disebut Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 yang
berbunyi :
“penyelelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”
Seperti yang pernah disinggung, rumusan Pasal 2 uu No. 4 Tahun 2004 tersebut,
persis sama dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. bertitik tolak dari ketentuan pasalpasal diatas, keberadaaan dan kedudukan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman ditegaskan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang
mahkamah konstitusi (UU MK) yang berbunyi :
“mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Selanjutnya pasal 2 UU MK memperjelas lagi apa yang disebut pasal 1 angka 1
diatas sebagai berikut :
1.) MK merupakan salah satu lembaga Negara;
2.) Fungsinya melakukan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan;
3.) Dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan, MK sebagai kekuasaan
kehakiman adalah merdeka;

4.) Menurut Pasal 3 UU MK, MK sebagai salah satu pelaku dan penyelenggara
kekuasaan kehakiman, berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Salah satu perbedaan antara MA dan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman :
1.) Pada MA terdapat dibawahnya badan peradilan dalam lingkungan peradilan
umum, agama, militer, dan tata usaha negara,
2.) Sebaliknya pada MK dibawahnya tidak terdapat badan peradilan lain, karena
keberadaannya oleh UUD 1945 maupun UU No. 4 Tahun 2004 adalah berdiri
sendiri, sehingga MK dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan adalah
berdiri sendiri serta manunggal.
Memang demikian, baik pasal 24C ayat (1) UUD 1945 maupun pasal 10 ayat (1)
UU MK telah mendesain MK sebagai :
1.) Penyelenggara peradilan yang berdiri sendiri, oleh karena itu tidak perlu
dibawahnya dilettakan badan peradilan lain,
2.) Sehubungan dengan itu, kewenangan peradilan yang diberikan konstitusi kepada
MK adalah bersifat tingkat pertama dan terakhir (first and last instance),
3.) Dengan demikian putusan yang dijatuhkan MK langsung final (final judgement)
atau res judicata, oleh karena itu terhadapnya ditutup segala bentuk upaya hukum
apapun.
Desain itu pula yang digariskan pasal 10 ayat (1) UU MK, yurisdiksi MK telah
ditentukan secara limitatif atau enumeratif dalam batas bidang hukum maupun
peristiwa tertentu.
Perlu dijelaskan, meskipun MA dan MK sama-sama pelaku penyelenggara
kekuasaan kehakiman, antara keduanya tidak terdapat kaitan hubungan dalam bentuk
apapun. Baik MA maupun MK, masing-masing berdiri sendiri. Antara yang satu
dengan yang lain terpisah dalam segala hal. Bukan hanya terpisah dan berbeda dari
segi yuridiksi saja. Antara yang satu dengan yang lain, tidak saling subordinasi,
susunan organisasinya juga terpisah dan berdiri sendiri :
1.) Kedudukan dan susunan organisasi MA diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985,
sebagaimana diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 (UU MA),

2.) Adapun kedudukan dan susunan organisasi MK diatur dalam UU No. 24 Tahun
2003 (UU MK).
VII.

HUBUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN LEMBAGA LAINNYA
1.

Hubungan dengan Mahkamah Agung
Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung juga terkait dengan

materi perkara pengujian undang-undang. Setiap perkara yang telah diregistrasi wajib
diberitahukan kepada Mahkamah Agung, agar pemeriksaan atas perkara pengujian
peraturan di bawah undang-undang yang bersangkutan oleh Mahkamah Agung dihentikan
sementara sampai putusan atas perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan
dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan
antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan
pengujian peraturan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
Mengenai kemungkinan sengketa kewenangan antar lembaga negara, untuk sementara
waktu menurut ketentuan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Mahkamah Agung dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat berperkara di
Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perkara sengketa kewenangan
antar lembaga negara. Apakah pengecualian ini tepat? Sesungguhnya ketentuan semacam
ini kurang tepat, karena sebenarnya tidaklah terdapat alasan yang kuat untuk
mengecualikan Mahkamah Agung sebagai ‘potential party’ dalam perkara sengketa
kewenangan. Salah satu alasan mengapa pengecualian ini diadakan ialah karena pembentuk
undang-undang menganggap bahwa sebagai sesama lembaga pelaksana kekuasaan
kehakiman tidak seharusnya Mahkamah Agung ditempatkan sebagai pihak yang berperkara
di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Agung, seperti halnya Mahkamah Konstitusi
bersifat final, dan karena itu dikuatirkan jika Mahkamah Agung dijadikan pihak,
putusannya menjadi tidak final lagi. Di samping itu, timbul pula kekuatiran jika Mahkamah
Agung menjadi pihak yang bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan
utnuk memutus secara sepihak ada pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diambil
jalan pintas untuk mengecualikan Mahkamah Agung dari ketentuan mengenai pihak yang

dapat berperkara dalam persoalan sengketa kewenangan konstitusional di Mahkamah
Konstitusi.
Padahal, dalam kenyataannya dapat saja Mahkamah Agung terlibat sengketa dalam
menjalankan kewenangannya dengan lembaga negara lain menurut Undang-Undang Dasar
di luar urusan putusan kasasi ataupun peninjauan kembali (PK) yang bersifat final.
Misalnya, ketika jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung yang lowong hendak diisi, pernah
timbul kontroversi, lembaga manakah yang berwenang memilih Wakil Ketua Mahkamah
Agung tersebut. Menurut ketentuan UUD, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih
dari dan oleh anggota Mahkamah Agung. Tetapi, menurut ketentuan UU yang lama tentang
Mahkamah Agung yang ketika itu masih berlaku, mekanisme pemilihan Wakil Ketua
Mahkamah Agung itu masih dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jika kontroversi itu
berlanjut dan menimbulkan sengketa antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR atau MA, maka otomatis
Mahkamah Agung harus bertindak sebagai pihak dalam berperkara di Mahkamah
Konstitusi.
Namun demikian, terlepas dari persoalan tersebut di atas, yang jelas ketentuan UU No.
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan Mahkamah Agung
seperti itu dapat diterima sekurang-kurangnya untuk sementara ketika Mahkamah
Konstitusi sendiri baru didirikan. Jika praktek penyelenggaraan peradilan konstitusi ini
nantinya telah berkembang sedemikian rupa, bukan tidak mungkin suatu saat nanti
ketentuan UU tentang Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut dapat disempurnakan
sebagaimana mestinya. Dengan demikian, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan
Mahkamah Agung berkaitan dengan status MA sebagai salah satu lembaga pengisi jabatan
hakim konstitusi dan status MA sebagai penguji peraturan di bawah undang-undang.
2.

Hubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat adalah organ pembentuk undang-undang. Karena itu, dalam

memeriksa undang-undang yang diajukan pengujiannya, Mahkamah Konstitusi harus
memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keterangan, baik lisan
maupun tertulis dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang.

Di samping itu, seperti sudah dikemukakan di atas, DPR juga merupakan salah satu
lembaga yang berwenang mengisi 3 (tiga) orang hakim konstitusi dengan cara memilih
calon-calon untuk diajukan 3 (tiga) orang terpilih kepada Presiden yang selanjutnya akan
menerbitkan Keputusan Presiden untuk mengangkat mereka bertiga sebagaimana mestinya.
Dewan Perwakilan Rakyat juga dapat bertindak sebagai pihak dalam persidangan
perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara. Misalnya, DPR dapat saja
berwengketa dengan Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan kewenangannya
menurut Undang-Undang Dasar. Begitu juga DPR dapat saja bersengketa dengan Presiden,
dengan BPK, atau dengan MPR dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang
diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada lembaga-lembaga tersebut. Di samping itu,
DPR juga berperan penting dalam penentuan anggaran negara, termasuk dalam hal ini
adalah anggaran MK yang tersendiri sesuai ketentuan Undang-Undang.
Dengan perkataan lain, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat dapat berkaitan dengan status DPR sebagai salah satu lembaga pengisi
jabatan hakim konstitusi, DPR sebagai pembentuk undang-undang, dan DPR sebagai
lembaga negara yang berpotensi bersengketa dengan lembaga negara lain dalam
menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Di samping itu,
sengketa hasil pemilihan umum yang berpengaruh terhadap terpilih tidaknya anggota DPR;
dan yang terakhir pernyataan pendapat DPR bahwa Presiden atau Wakil Presiden telah
melanggar hukum atau telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, juga ditentukan dan diputuskan oleh MK. Dalam
hal yang terakhir ini, DPR bertindak sebagai pemohon kepada MK.
3.

Hubungan dengan Presiden/Pemerintah
Selain bertindak sebagai penyelenggara administrasi negara tertinggi dan karena itu,

semua pengangkatan pejabat negara, termasuk hakim konstitusi dilakukan dengan
Keputusan Presiden, Presiden sendiri diberi wewenang oleh UUD untuk menentukan
pengisian 3 dari 9 hakim konstitusi. Di samping itu, segala ketentuan mengenai struktur
organisasi dan tata kerja serta kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap harus tunduk di
bawah kewenangan administrasi negara yang berpuncak pada Presiden. Karena itu,

meskipun MK bersifat independen sebagai lembaga merdeka yang tidak boleh diintervensi
oleh lembaga manapun termasuk pemerintah, tetapi Sekretaris Jenderal/kesekretariatjenderalan dan Panitera/kepaniteraan MK tetap merupakan bagian dari sistem adminitrasi
negara yang berpuncak pada lembaga kepresidenan. Tentu saja, dalam menjalankan
tugasnya, Sekretaris Jenderal dan Panitera bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah
Konstitusi, bukan kepada Presiden. Karena itu, Ketua MK selain bertindak sebagai ketua
persidangan, juga bertindak sebagai penanggungjawab umum administrasi negara di
lingkungan Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, Presiden/Pemerintah juga mempunyai peran sebagai ko-legislator. Meskipun
pembentuk undang-undang secara konstitusional adalah DPR, tetapi karena perannya yang
besar dalam proses pembahasan bersama dengan DPR, dan adanya ketentuan bahwa setiap
rancangan undang-undang menghendaki persetujuan bersama serta kedudukan Presiden
sebagai pejabat yang mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang,
maka Presiden juga dapat disebut sebagai ko-legislator, meskipun dalam kedudukan yang
lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan DPR. Kedudukan yang lebih lemah ini
misalnya tercermin dalam kenyataan bahwa apabila RUU telah disahkan oleh DPR sebagai
tanda telah mendapat persetujuan bersama, maka dalam 30 hari sejak itu, meskipun RUU
tersebut tidak disahkan/ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut berlaku dengan
sendirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 pasca Perubahan.
Sebagai ko-legislator, maka setiap pengujian Undang-Undang oleh MK tidak boleh
mengabaikan pentingnya keterangan, baik lisan ataupun tulisan, dari pihak pemerintah.
Apalagi, di samping sebagai ko-legislator, Pemerintah/Presiden juga merupakan salah satu
lembaga pelaksana undang-undang (eksekutif). Karena itu, Pemerintah sangat tepat untuk
disebut sebagai pihak yang paling tahu dan mengerti mengenai latar maupun kegunaan atau
kerugian yang diperoleh karena ada atau tidak adanya Undang-Undang yang bersangkutan.
Karena itu, dalam setiap pengujian UU, keterangan dari pihak pemerintah seperti halnya
keterangan dari pihak DPR sangat diperlukan oleh MK, kecuali dalam perkara-perkara
yang menurut penilaian MK sendiri demikian sederhananya sehingga tidak lagi
memerlukan keterangan Pemerintah atau DPR.

Dalam hal perkara pembubaran partai politik, yang bertindak sebagai pemohon adalah
pemerintah. Sedangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, pemerintah tidak
boleh terlibat sama sekali, karena Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pihak
yang terlibat kepentingan, sehingga mereka ini tidak boleh ikut campur dalam urusan
perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam penentuan rincian dan realisasi anggaran APBN,
meskipun besarannya telah ditetapkan sebagaimana mestinya dalam APBN, tetapi
pelaksanaannya lebih lanjut tetap memerlukan dukungan pemerintah dalam hal ini
Departemen Keuangan sebagaimana mestinya. Namun demikian, hal itu tidak boleh
mempengaruhi keterpisahan hubungan antara Pemerintah dengan Mahkamah Konstitusi,
dan tidak boleh mempengaruhi atau mengganggu Mahkamah Konstitusi dalam
menjalankan tugas konstitusional di bidang peradilan.
4.

Hubungan dengan Komisi Yudisial
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyebut: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang

berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim”. Dalam ayat (4) pasal tersebut ditentukan pula: “Susunan, kedudukan, dan
keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang”. Dibaca secara harfiah, maka
subjek yang akan diawasi oleh Komisi Yudisial ini adalah semua hakim menurut UndangUndang Dasar 1945. Artinya, semua hakim dalam jajaran Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi termasuk dalam pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1)
tersebut. Namun demikian, jika ditelusuri sejarah perumusan Pasal 24B ayat (1) tersebut,
ketentuan Pasal 24C yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi tidak terkena maksud
pengaturan yang tercantum dalam Pasal 24B tentang Komisi Yudisial. Fungsi komisi ini
semula hanya dimaksudkan terkait dengan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24A.
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan karena itu
subjek hukum yang diawasi oleh Komisi Yudisial juga adalah para hakim agung pada
Mahkamah Agung.
Namun demikian, karena secara harfiah, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya
menyebut perkataan “... serta perilaku hakim”, bukan “... serta perilaku hakim agung”,

maka tafsir fungsi Komisi Yudisial menurut ayat ini mau tidak mau tidak terbatas hanya
pada hakim agung, melainkan seluruh hakim. Akan tetapi, keseluruhan hakim yang
dimaksudkan itupun hanya terbatas pada jajaran hakim di lingkungan Mahkamah Agung,
dan tidak mencakup pengertian hakim konstitusi. Baik secara historis (historical
interpretation) maupun secara sistematis (systematic interpretation) yaitu dengan melihat
urutan sistematis pasal demi pasal, hakim konstitusi memang tidak termasuk subjek yang
diawasi oleh Komisi Yudisial. Namun demikian, berdasarkan penafsiran harfiah, hakim
konstitusipun dapat pula dimasukkan ke dalam pengertian hakim yang diawasi menurut
ketentuan Pasal 24B ayat (1) tersebut. Oleh karena itulah Undang-Undang No. 22 Tahun
2004 tentang Komisi Yudisial menganut pengertian yang terakhir ini, yaitu menafsirkan
kata ‘hakim’ dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 secara luas sehingga mencakup seluruh
jajaran hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung dan semua hakim pada Mahkamah
Konstitusi. Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Bab III mengenai wewenang
dan tugas Komisi Yudisial, yaitu dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 UU
No.22 Tahun 2004 tersebut. Dengan demikian, Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga
pengawas Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui kewenangannya untuk menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim konstitusi
sebagaimana mestinya.
VIII.

KASUS-KASUS

YANG

MENJADI

KEWENANGAN

MAHKAMAH

KONSTITUSI (MK) DALAM MENYELESAIKANNYA
1)

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum bertujuan untuk

memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Preisden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Peserta Pemilihan Umum itu ada tiga, yaitu pertama, pasangan calon
presiden /wakil presiden, kedua, partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR
dan DPRD, danketiga, (perorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sedangkan penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang
diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU). Apabila timbul

perselisihan pendapat antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan
umum, dan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka hal
itu dapat diselesaikan melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi.
Yang menjadi persoalan yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah soal
perselisihan perhitungan perolehan suara pemilihan umum yang telah dtetapkan dan
diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum, dan selisih perolehan suara
dimaksud berpengaruh terhadap kursi yang diperebutkan. Jika terbukti bahwa selisih
peroleh suara tersebut tidak berpengaruh terhadap peroleh kursi yang diperebutkan,
maka perkara yang dimohonkan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard). Jika selisih yang dimaksud memang berpengaruh, dan buktibukti yang diajukan kuat dan beralasan, maka permohonan dikabulkan dan perolehan
suara yang benar ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga perolehan kursi yang
diperebutkan akan jatuh ke tangan pemohon yang permohonannya dikabulkan.
Sebaliknya, jika permohonan tidak beralasan atau dalil-dalil yang diajukan tidak
terbukti, maka permohonan pemohon akan ditolak. Ketentuan-ketentuan ini berlaku
baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, maupun untuk pasangan
capres/cawapres.
2)

Pembubaran Partai Politik
Kebebeasan Partai politik dan berpartai adalah cermin kebebasan berserikat

yang dijamin dalam Pasal 28 jo Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap
orang, sesuai ketentuan Undang-Undang bebas mendirikan dan ikut serta dalam
kegiatan partai politik. Karena itu, pembubaran partai politik bukan oleh anggota partai
politik yang bersangkutan merupakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi
atau inkonstitusional. Untuk menjamin perlindungan terhadap prinsip kebebasan
berserikat itulah maka disediakan mekanisme bahwa pembubaran suatu partai politik
haruslah ditempuh melalui prosedur peradilan konstitusi. Yang diberi hak “standing”
untuk menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah Pemerintah,
bukan orang per orang atau kelompok orang. Yang berwenang memutuskan benar

tidaknya dalil-dalil yang dijadikan alasan tuntutan pembubaran partai politik itu adalah
Mahkamah Konstitusi.
Dengan demikian, prinsip kemerdekaan berserikat yang dijamin dalam UUD
tidak dilanggar oleh para penguasa politik yang pada pokoknya juga adalah orangorang partai politik lain yang kebetulan memenangkan pemilihan umum. Dengan
mekanisme ini, dapat pula dihindarkan timbulnya gejala dimana penguasa politik yang
memenangkan pemilihan umum memberangus partai politik yang kalah pemilihan
umum dalam rangka persaingan yang tidak sehat menjelang pemilihan umum tahap
berikutnya.
3)

Penuntutan Pertanggungjawaban Presiden/Wakil Presiden
Perkara penuntutan pertanggungjawaban presiden atau wakil presiden dalam

istilah resmi UUD 1945 dinyatakan sebagai kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk
memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya. Atau perbuatan tercela atau pendapat DPR bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil
Pesiden.
Dalam hal ini, harus diingat bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga
yang memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden. Yang memberhentikan dan
kemudian memilih penggantinya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mahkamah
Konstitusi hanya memutuskan apakah pendapat DPR yang berisi tuduhan :
a) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum,
b) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden,
Terbukti benar secara konstitusional atau tidak. Jika terbukti, Mahkamah
Konstitusi akan menyatakan bahwa pendapat DPR tersebut adalah benar dan terbukti,
sehingga atas dasar itu, DPR dapat melanjutkan langkahnya untuk mengajukan usul
pemberhentian atas Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Sejauh menyangkut pembuktian hukum atas unsur kesalahan karena melakukan
pelanggaran hukum atau kenyataan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, maka putusan
Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. DPR dan MPR tidak berwenang
mengubah putusan final MK dan terikat pula untuk menghormati dan mengakui
keabsahan putusan MK tersebut. Namun, kewenangan untuk meneruskan tuntutan
pemberhentian ke MPR tetap ada di tangan DPR, dan kewenangan untuk
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang bersangkutan tetap berada di
tangan MPR.
Inilah yang banyak dipersoalkan orang karena ada saja kemungkinan bahwa
MPR ataupun MPR tidak meneruskan proses pemberhentian itu sebagaimana mestinya,
mengingat baik DPR maupun MPR merupakan forum politik yang dapat bersifat
dinamis. Akan tetapi, sejauh menyangkut putusan MK, kedudukannya sangat jelas
bahwa putusan MK itu secara hukum bersifat final dan mengikat dalam konteks
kewenangan MK itu sendiri, yaitu memutus pendapat DPR sebagai pendapat yang
mempunyai dasar konstitusional atau tidak, dan berkenaan dengan pembuktian
kesalahan Presiden/Wakil Presiden sebagai pihak termohon, yaitu benar-tidaknya yang
bersangkutan terbukti bersalah dan bertanggung jawab.
4)

Pengujian Undang-Undang dan Pemisahan MK dan MA
Kewenangan terakhir dan yang justru yang paling penting dari keempat

kewenangan ditambah satu kewajiban (atau dapat pula disebut kelima kewenangan)
yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menurut UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 adalah kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang. Tanpa
harus mengecilkan arti pentingnya kewenangan lain dan apalagi tidak cukup ruang
untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka dari kelima kewenangan
tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu
pengetahuan adalah pengujian atas konstitusionalitas UU.
5) Pengujian atas Undang-Undang dilakukan dengan tolok ukur Undang-Undang
Dasar.

Pengujian dapat dilakukan secara materiel atau formil. Pengujian materiel
menyangkut pengujian atas materi UU, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian
mana dari UU yang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD.
Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kaimat ataupun 1 kata dalam UU yang
bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian mengenai proses
pembentukan UU tersebut menjadi UU apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku
atau tidak.
Sejarah pengujian (judicial review) dapat dikatakan dimulai sejak kasus
Marbury versus Madison ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpin oleh
John Marshall pada tahun 1803. Sejak itu, ide pengujian UU menjadi populer dan
secara luas didiskusikan dimana-mana. Ide ini juga mempengaruhi sehingga ‘the
fouding

fathers’ Indonesia

dalam

Sidang

BPUPKI

tanggal

15

Juli

1945

mendikusikannya secara mendalam. Adalah Muhammad Yamin yang pertama sekali
mengusulkan agar MA diberi kewenangan untuk membanding undang-undang. Akan
tetapi, ide ini ditolak oleh Soepomo karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yang
telah disepekati dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu bahwa UUD Indonesia itu
menganut

sistem

supremasi

MPR

dan

tidak

menganut

ajaran ‘trias

politica’ Montesquieu, sehingga tidak memungkinkan ide pengujian UU dapat
diadopsikan ke dalam UUD 1945.
Namun, sekarang, setelah UUD 1945 mengalami perubahan 4 kali, paradigma
pemikiran yang terkandung di dalamnya jelas sudah berubah secara mendasar.
Sekarang, UUD 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasi parlemen seperti
sebelumnya. Jika sebelumnya MPR dianggap sebagai pelaku kedaulatan rakyat
sepenuhnya dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang mempunyai kedudukan
tertinggi dan dengan kekuasaan yang tidak terbatas, maka sekarang setelah Perubahan
Keempat UUD 1945 MPR itu bukan lagi lembaga satu-satunya sebagai pelaku
kedaulatan rakyat.
Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka
di samping MPR, DPR dan DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang legislatif,

kita harus pula memahami kedudukan Presiden dan Wakil Presiden juga sebagai
pelaku kedaulatan rakyat di bidang eksekutif dengan mendapatkan mandat langsung
dari rakyat melalui pemilihan umum. Di samping itu, karena sejak Perubahan Pertama
sampai Keempat, telah terjadi proses pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan
Presiden ke tangan DPR, maka mau tidak mau kita harus memahami bahwa UUD 1945
sekarang menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang
kekuasaan

legislatif,

eksekutif,

dan

judiktif

dengan

mengandaikan

adanya

hubungan ‘checks and balances’ antara satu sama lain. Oleh karena itu, semua argumen
yang dipakai oleh Soepomo untuk menolak ide pengujian undang-undang seperti
tergambar di atas, dewasa ini, telah mengalami perubahan, sehingga fungsi pengujian
undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari dari penerapannya dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia di bawah UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA
Abduh, Hery dan martitah. Hukum Tata Negara. Semarang : Pusat penjamin mutu
UNNES.
Fauzan, Achmad. 2005. tentang peradilan umum dan peradilan khusus dan mahkamah
konstitusi. Jakarta : kencana.
Huda, Ni’matul, 2005, hukum tata negara Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Jakarta:
Konstitusi Press, 2005
Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD
Tahun 1945. Makalah dalam Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.
Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta:
Konstitusi Press, 2006
Mochamad Isnaeni Ramdhan, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung: PT.
Alumni, 2006
Safa’at, Muchamad Ali dkk. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta :
Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi.
Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta: tt, 1983.
Strong, C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Bandung: Nusa Media, 2011.
Syahuri, Taufiqurrohman, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Cetakan I, Jakarta:
Kencana, 2011.
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. (2010). Hukum Acara MK. Jakarta.
https://ariadnya98.blogspot.com/2014/03/contoh-lengkap-makalah-mahkamah.html?m=1
http://cunseondeok.blogspot.com/2015/05/mahkamah-konstitusi.html
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-mahkamah-konstitusi-sejarahtugas-fungsi-wewenang-struktur-anggota.html

http://roufibnumuthi.blogspot.com/2013/04/sejarah-dan-pembentukan-kedudukanserta.html
http://foodiechomchom.blogspot.com/2015/11/makalah-mahkamah-konstitusi.html?m=1
http://wardahcheche.blogspot.com/2014/08/mahkamah-konstitusi.html
http://blogricardykondoallo.blogspot.com/2015/01/makalah-tentang-mahkamah-konstitusimk.html?=1
https://www.boyyendratamin.com/2012/03/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam.html
https://guruppkn.com/tugas-mahkamah-konstitusi
http://cunseondeok.blogspot.com/2015/05/mahkamah-konstitusi.html

Judul: Ilmu Asbabul Wurud

Oleh: Syifa Maulina


Ikuti kami