Pornografi Dalam Kajian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Hukum

Oleh Rosa Febrina

14 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Pornografi Dalam Kajian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Hukum

Pornografi
dalam
kajian
Ilmu
Komunika
si dan
Ilmu
Hukum
Tugas UAS
Rosa Rizka Febrina
105120201121027
F.IK.ING

Pendahuluan
Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
moral, etika, akhlak mulia,kepribadian luhur bangsa, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
Pada era global ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya
teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil besar terhadap meningkatnya
pembuatan dan penyebarluasan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral
dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Perkembangan pornografi mengakibatkan
meningkatnya tindak asusila di dalam masyarakat sehingga merusak kehidupan dan tatanan
sosial.
Peraturan pornografi sendiri sudah lama dibahas oleh pemerintah sejak tahun 1997.
Rancangan undang-undang ini selama beberapa tahun mengalami ketidakjelasan karena
sempat dicabut dan disusun kembali beberapa kali. Peraturan tentang pornografi ini memang
menuai polemik yang berujung kontroversi dari berbagai pihak.
Namun akhirnya pada tanggal 23 Oktober 2008, RUU Pornografi disahkan menjadi
Undang-Undang yang disetujui oleh 8 Fraksi dengan 2 fraksi melakukan “walk-out” dan
mengenai Undang-Undang pada draf finalnya berisikan 8 Bab & 44 Pasal.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui
Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai
ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran
dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh
meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga
diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan
moral masyarakat Indonesia.

Rumusan Masalah
1. Apakah definisi pornografi
2. Pornografi dalam kajian Ilmu Komunikasi (Masih maraknya fenomena pornografi
dalam media massa di Indonesia)
3. Pornografi dalam kajian Ilmu Hukum (Peraturan tentang pornografi dinilai masih
abstrak)

Studi Pustaka dan Analisis
I. Pornografi
Secara etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yaitu pornos dan
grafi. Pornos, artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan
dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Grafi adalah
gambar atau tulisan, yang dalam arti luas yang isi atau artinya menunjukkan atau
menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan di
masyarakat. Pornografi bersifat relatif, artinya tergantung pada ruang, waktu, tempat
dan orangnya serta kebudayaan suatu bangsa.
Menurut KBBI Pornografi adalah 1.penggambaran tingkah laku secara erotis
dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; 2 bahan bacaan yang
dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam
seks.
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
“Pornografi” adalah gambaran, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar
gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui
berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
masyarakat.

Secara garis besar dalam wacana porno atau tindakan pencabulan
kontemporer, ada beberapa bentuk porno, yaitu: (Burhan Bungin, 2003:154)


Pornografi, adalah gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto
atau gambar video.



Pornoteks, adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan
seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan
vulgar sehingga pembaca merasa menyaksikan atau mengalami sendiri.



Pornosuara, adalah suara, tuturan dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang
langsung atau tidak langsung baik secara halus maupun vulgar berkait dengan
objek atau aktivitas seksual tertentu.



Pornoaksi, adalah suatu penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh yang
tidak disengaja atau sengaja untuk memancing hasrat seksual laki-laki.
Berita yang dilansir oleh Viva News menyebutkan bahwa hasil survei terakhir
oleh Komisi Perlindungan Anak (KPA) mengungkapkan 97% remaja pernah
menonton atau mengakses konten pornografi.
Menurut peneliti LIPI, Romi Satria Wahono menyatakan bahwa setiap
detiknya

sejumlah

3075,64

USD dibelanjakan

untuk

pornografi,

setiap

detiknya 28.258 pengguna internet melihat situs pornografi, setiap detiknya 372
pengguna internet mengetikkan kata kunci yang berhubungan dengan pornografi di
mesin pencari, dan jumlah halaman situs pornografi di dunia saat ini mencapai 420
juta.
Sudah bisa terlihat jelas bahwa industri pornografi yang menyumbang konten
negatif mempengaruhi perilaku masyarakat dan mengakibatkan nilai-nilai budaya
pada masyarakat Indonesia mulai luntur.

II. Pornografi dalam kajian ilmu komunikasi
Pornografi sangat berkaitan dengan dunia komunikasi, terutama komunikasi
massa. Karena konten pornografi sebagian besar didapat dari media massa sebagai
elemen terpenting dari komunikasi massa. Bisa dikatakan bahwa peran sebagian
media massa mengingkari fungsi komunikasi massa. Menurut Alexis S. Tan dalam
Nurudin, 2009, fungsi komunikasi massa1 adalah memberi informasi, mendidik,
mempersuasi, dan menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikan. Sedangkan
konten yang memuat pornografi jelas tidak mendidik karena beberapa alasan, yaitu
memberikan kontribusi untuk permasalahan sosial dan psikologi manusia, menjadikan
seseorang melihat perempuan sebagai objek seksual, secara tidak langsung
merendahkan citra perempuan, karena perempuan yang dianggap cantik dan menarik
adalah yang bertubuh seksi, berpakaian terbuka, atau lebih lagi yang telanjang.
Media massa erat kaitannya dengan pers atau orang yang terlibat dalam media
massa itu sendiri. Lembaga inilah yang dinilai terlalu bebas dalam penyiaran atau
pemberitaannya. Pers bebas menjadi buruk bila kebebasan pers yang dimiliki
pengelola tidak disertai peningkatan kemampuan professional, termasuk di dalamnya
professional ethics (Jacob Oetomo, 2001 dalam kompas 9 Febuari 2009). Publik bisa
menjadi leluasa membaca dan menyaksikan tingkah pola public figure. Hampir tidak
ada lagi rahasia atau privasi bagi figur publik. Tabloid-tabloid yang sangat sarat akan
pornografi sangat marak muncul. Judul-judul pemberitaan yang sensasional dan
berani membuat masyarakat penasaran untuk membaca.
Berikut adalah beberapa jenis kasus berita yang termasuk dalam bentuk porno,
yaitu media gambar atau pornografi yang diulas dalam Jurnal Perempuan: Pornografi
dalam Pemberitaan2. Kasus pemberitaan pembunuhan bidan Satirah di Kotamadya
Pare-Pare, yang dibunuh pada tanggal 27 September 2000 yang diduga dibunuh oleh
suaminya sendiri (Fajar, 16 Oktober 2000). Atas desakan keluarga almarhum, dua
minggu setelah bidan Satirah dikuburkan, kuburannya digali untuk keperluan otopsi.
Irosnisnya otopsi dilakukan siang hari, di tempat terbuka, ditutupi dengan tenda
seadanya, ditonton sekitar 200-an orang dan mayat dalam keadaan telanjang
bulat. Foto bidan satirah dipajang di harian Fajar dengan posisi kemaluan menghadap
1

Nurudin.2009. Pengantar Komunikasi Massa.Rajawali Press: Jakarta, hlm 65.
Nurul Ilmi Idrus. 2004. Pornografi dalam pemberitaan (Jurnal Perempuan). Yayasan Jurnal Perempuan:
Jakarta, hlm, 35-36.
2

ke kamera. Dari sini dapat dilihat bahwa pers menggunakan gambar untuk membuat
nilai jual dari berita tersebut.
Sedangkan contoh kasus pornoteks pada media massa adalah judul utama pada
berita kasus perkosaaan:”Adik Kandungpun Digarap Hingga Hamil” dan subjudul
yang dikutip dari perkataan korban:”Sudah Beberapa Kali Saya Digauli”. Nilai jual
berita tidak hanya dilihat dari gambar tapi dari pemakaian kata-kata untuk judul. Kata
’digarap’ dan ’digauli’ mengungkapkan bentuk ketidakberdayaan korban, dalam hal
ini perempuan. Kata-kata yang dipilih oleh si penulis berita semakin menambah beban
psikologis korban. Dengan kata lain pemberitaan media merupakan pemerkosaan
mental terhadap korban.
Contoh lainnya adalah majalah POPULAR sebagai media yang menjual
pornografi dan pornoteks. Majalah Popular adalah salah satu dari industri media cetak
di mana target pembacanya adalah pria dewasa. Awal mulanya majalah ini berisi
hiburan dan sport, namun dalam perjalanannya konsepnya berubah menyesuaikan
dengan dinamika masyarakat, yaitu konsep yang memadukan estetika, teknik foto,
dan keindahan model serta background pemotretan. Isi pemberitaan majalah popular
mengangkat tema seks, kehidupan seks dan kehidupan malam di kota-kota besar di
Indonesia dan tempat wisata di manca negara. Beberapa rubrik berisi liputan yang
mengangkat seks yaitu liputan malam, liputan khusus, hilight dan sekse.
Konsep ini sesuai dengan penjelasan Bungin di atas, bahwa media ini sudah
termasuk dalam kategori pornografi. Pornografi terlihat jelas pada gambar-gambar
wanita yang berpakaian sangat minim yaitu memakai bikini dengan pose-pose yang
menggoda.
Apa yang ingin disampaikan oleh pembuat majalah terlihat jelas hanya ingin
menarik perhatian kaum pria lewat gambar wanita seksi serta konten yang membahas
kehidupan seksual. Pembuat majalah hanya ingin mendapatkan profit lewat hal-hal
yang berbau sensualitas. Fungsi komunikasi massa untuk mengedukasi masyarakat
tidak terkandung dalam majalah ini, karena apa yang didapatkan dari majalah tersebut
hanyalah kepuasan pribadi.

III. Pornografi dalam kajian ilmu Hukum
Dalam KUHP, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan
tindak pidana melanggar kesusilaan (zedelijkheid) yang termuat dalam Pasal 282-283.
Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP3 baik yang terdapat
dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:
a)

Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan

tulisan dan sebagainya;
b)

Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau

menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau
ditempelkan dengan terang-terangan;
c)

Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan

dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di
dapat.
Lebih jelasnya lagi, ada undang-undang khusus yang mengatur pornografi
yaitu UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 4. Undang-undang tersebut memuat
tentang larangan dan pembatasan, upaya perlindungan anak, pencegahan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, pemusnahan, serta ketentuan
pidananya.
Dari sisi substansi, UU ini mengandung sejumlah persoalan, antara lain UU ini
mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau
bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, eksploitasi seksual, erotis,
kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan
menyerupai masturbasi, dan lain-lain.
Kemudian beberapa persoalan dari peraturan pelaku dan korban tindak pidana
pornografi Pasal 8, 9, dan11 UU Pornografi.
Pasal 8 berbunyi “setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya
menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”

3
4

Lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 282, ayat 1, 2, dan 3
Lihat UU Pornografi dalam www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/33/151.bpkp

Pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek
atau model yang mengandung muatan pornografi”.
Pasal 11 mengatur “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau
sebagai obyek pornografi”.
Pertanyaannya adalah jika yang menjadi model dalam pornografi adalah
seorang perempuan atau anak-anak, apakah mereka dapat dikatakan sebagai pelaku
pornografi? Padahal belum tentu, karena hal tersebut harus digali lebih lanjut, apakah
perempuan tersebut melakukan dengan mengetahui apa yang dilakukan karena
paksaan orang? Apakah anak ini merupakan korban trafficking? Jika perempuan
tersebut adalah korban dari trafficking maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku
pornografi, namun ia merupakan korban yang harus dilindungi dan tidak dapat
dikenakan pidana pornografi.
Dalam konteks produksi maka model yang merupakan perempuan atau anakanak adalah sebagai obyek dan korban. Sementara dalam konteks distribusi, jika
korban terlibat dalam penyebaran produk pornografi maka dapat menjadi pelaku.
Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dan pemisahan dalam hal pengertian pelaku
dan korban dalam kontek produksi dan distribusi produk pornografi.
Selain itu, jika dilihat dari pendefinisian objek materi dari UU pornografi, bisa
dikatakan bahwa UU ini bersifat abstrak, karena mengatur hal-hal yang tidak
terdefinisi secara pasti. Contohnya seperti pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi
“membangkitkan hasrat seksual …” Kalimat ini tidak bersifat tegas atau bertentangan
dengan lex certa, yang artinya asas yang menyatakan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan tidak dapat diartikan lain.

Kesimpulan
Peraturan pornografi yang kontroversial dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia
sebenarnya memiliki beberapa alasan, yaitu permasalahan batasan tentang pengertian porno.
Berbagai faktor yang menimbulkan perbedaan dalam memahami terminologi porno
merupakan bahan pertimbangan untuk merumuskan pengertian yang tepat sesuai dengan
konteks Indonesia. Keberagaman dalam negara ini baik dari suku, agama, budaya, ras,
maupun tingkat pendidikan harus disikapi secara hati-hati dan bijaksana. Tidak mungkin
merumuskan persoalan tersebut hanya dengan melihat satu sisi saja. Hal ini bertujuan agar
perumusan batasan tersebut dapat diterima oleh semua pihak sehingga kesimpulan yang
diambil pun bersifat komprehensif dan menyatu. Kesimpulan yang melibatkan wacana
keberagaman, baik agama, kultur, etnik, dan perspektif akan memperkaya wacana dan
perspektif untuk kemudian dapat diambil kesimpulan yang disepakati dan sesuai dengan
konteks Indonesia. Dari sini peran media massa sebagai alat komunikasi penting sebagai
penyalur aspirasi rakyat Indonesia sebagai bahan wacana. Rakyat Indonesia turut andil dalam
pembuatan dan pengawasan kebijakan di mana hal tersebut untuk kepentingan kehidupan
bersama.
Poin kedua yang mengakibatkan masih maraknya fenomena pornografi di Indonesia
adalah kelemahan hukum yang semakin menguatkan kebebasan pers. Salah satunya adalah
perumusan pornografi dan pelanggaran kesusilaan yang bersifat abstrak atau multitafsir.
Kelemahan ini menjadi celah hukum bagi pelaku komunikasi terutama media massa untuk
melanggar peraturan. Media massa bisa jadi memanfaatkan celah ini untuk tetap mengeruk
keuntungan dari bisnis informasi. Kebebasan pers yang tidak diimbangi dengan tanggung
jawab akan menjadikan kondisi masyarakat menjadi kacau.
Para pembuat kebijakan seharusnya mengkaji ulang dan merevisi undang-undang
pornografi kepada arah yang tepat. Sebaiknya difokuskan kepada materi mana yang jadi inti
perdebatan. Koreksi terhadap bagian tertentu dari materi UU diperlukan sebagai usaha untuk
mengkritisi dan mengantisipasi setiap kekurangan dan konflik kepentingan yang mungkin
timbul. Dinamika masyarakat dalam keterlibatannya perlu diakomodir untuk kesempurnaan
pelaksanaannya nanti. Sekali lagi, hal ini juga menjadi peran media massa untuk
mengkomunikasikan dengan baik terhadap masyarakat, bukan malah menjadi media
propaganda antara rakyat dan pemerintah.

Daftar pustaka
Bungin, Burhan. 2003. Pornomedia: Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan
Seks di Media Massa. Bogor: Kencana
Nurudin. 2009. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Press
Nurul Ilmi Idrus. 2004. Pornografi dalam Pemberitaan. (Dalam Jurnal Perempuan). Jakarta:
Yayasan Jurnal Perempuan
Harian Kompas. 9 Febuari 2009

UU No.44 tahun 2008 Pornografi www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/33/151.bpkp
KBBI http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php
Survey pornografi oleh Viva news
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/149809-tifatul_prihatin_97__remaja_akses_pornografi

Survey pornografi di internet
http://romisatriawahono.net/2008/04/02/kupas-tuntas-pornografi-di-internet/

Judul: Pornografi Dalam Kajian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Hukum

Oleh: Rosa Febrina


Ikuti kami