Tugas Fiqh Munakahat.docx

Oleh Saepudin Zuhri

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Fiqh Munakahat.docx

RESUME BUKU FIQH MUNAKAHAT
PERBANDINGAN
(dari Klasik sampai Kontemporer)
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perkawinan di
Indonesia :
Dosen Pengampu :
Dedi Supriyadi, M.Ag.

Penyusun :
Saepudin Zuhri 1153040080

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2018 M / 1439 H

BAB I
PROFIL EMPAT MADZHAB BESAR DALAM HUKUM ISLAM
A. Madzhab Hanafiah
Secara politik, Abu Hanifah adalah salah satu seorang yang hidup dalam dua
generasi. Ia dilahirkan di kufah pada tahun 80 H. hal itu berarti bahwa ia lahir pada
zaman dinasti umayah, tepatnya pada zaman kekuasaan Abdul Malik Ibn Marwan
(Manna Al-Qaththan), 1898: 202) dan meninggal pada tahun 150 H, zaman kekuasan
Abbasiyah. Ia hidup selama 52 tahun pada zaman umayyah dan 18 tahun pada zaman
Abbasiyyah (Ahmad Amin, II, t.th: 177: Lihat pula Muhammad Abu Zahrah, t.th:
166). Selama hidupnya, Abu Hanifah melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali (T.M.
Hasbi Ash-Shiddiqi, II, 1973: 206)
Dasar-dasar pegangan madzhab Hanafi :







Kitab Allah ( Al-Qur’an )
As-Sunah dan atsar-atsar yang sahih serta stelah masyhur diantara para ulama
yang ahlu
Ijma
Qiyas
Istihsan
Urf

B. Madzhab Maliki
Nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr AlAsbakhi. Lahir di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 129 H/795 M.
Imam Malik juga biasa di panggil Abu Abdullah dan Al-Asbakhi. Suatu nama yang
biasa di-ilaqabi-kan pada kakeknya. Silsilah nasaabnya sampai pada Ya’rab ibn
Qatthan salah satu kabilah besar di Yaman. Imam Malik Ibn Anas hidup sezaman
dengan Imam besar lainnya, seperti imam Ja’far As-Shadiq, Imam Al-Layst, Ibn
Saad, dan tokoh pendiri Madzhab Hanafi, yaitu Abu Hanifah.
Dalam ringkasan Thaha Jabir, Madzhab Maliki atau Madzhab orang Hijaz
(sahabat Imam Said) Al-Musayyab, memiliki kaidah-kaidah ijtihad sebagai berikut :






Mengambil dari Al-Quran (al-kitab al-aziz)
Menggunakan zhahir Al-Qur’an, yaitu lafadz yang umum
Menggunakan “dalil” Al-Qur’an, yakni mafhum al-mukhalafah
Menggunakan “mafhum” Al-Qur’an, yaitu mafhum muwafaqah
Menggunakan “tanbih” Al-Qur’an, yaitu memerhatikan illat.

Lima langkah tersebut disebut sebagai ushul khamsah. Adapun langkahlangkah dari segi “As-Sunah” ada sepuluh, yaitu sebagai berikut :












Ijma
Qiyas
Amal penduduk Madinah
Istihsan
Sad ad-dzara’i
Al-maslahih al-mursalah
Qaul al-shahabi ( jika sanadnya sahih, ia bagian yang diterima)
Mura’at al-khilaf ( jika dalil ikhtilafnya kuat)
Istishab
Syaru’ man qablana

C. Madzhab Syafi’I
Corak pemikiran madzhab ini cenderung di tengah-tengah antara madzhab
Hanafi dan Maliki karena berdekatan metode istinbath hukum yang
digunakanmerupakan perpaduan ahlu al-ra’yu (madzhab Hanafi) dan ahlu alhadist (madzhab Maliki).
Nama lengkap Asy-Syafi’I adalah Muhammad ibn Iddris ibn Al-‘Abbas ibn
Ustman ibn Syafi’I ibn As-Sa’ib ibn ‘Ubaid ibn ‘Abd Yazid ibn Hasyim ibn ‘Abd AlMuthalib ibn ‘Abd Manaf. Ia dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat palestina) pada
tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah, dan meninggal di Mesir pada
tahun 204 H.
Untuk lebih memperjelas metode istinbath al-ahkam Imam Syafi’i, Musthafa
Muhammad Asy-Syak’ah, dalam kitabnya Islamu Bila Madzhaib menjelaskan sebagai
berikut :
Pertama Imam Asy-Syafi’I mendasari Al-Qur’an, As-Sunah, Ijma, dan Qiyas.
Itulah unsure-unsur dasar yang saling terkait yang disebutkannya dalam kitab yang
ditulisnya. Keterkaitan unsure-unsur tersebut merupakan hal yang baru dalam
pemahaman para ahlu fiqh pada umumnya. Salah seorang ahlu fiqh, Al-Karabisi
menyatakan ,”sebelumnya kami tidak pernah tahu apa yang dimaksud Kitabullah, AsSunah, dan Ijma, hingga datang Syafi’I, dan memaparkannya secara terperinci.”
Semetara itu, Abu Tsur, seorang ahlu fiqh lainnya menyatakan bahwa ia memahami
adanya nash yang umum, tetapi bermakna khusus, dan sebaliknya nash yang khusus
tetapi bermakna umum, setelah mendapat penjelasan dari Syafi’i. sebelumnya, kami
tidak memahami adanya nash-nash seperti itu, demikian pengakuannya.
D. Madzhab Hanbali
Madzhab Hambali sering diidentikkan dengan tokoh penggagasnya, yaitu
Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Usd ibn Iddris
ibn Abdullah ibn Hayyan ibn Abdullah ibn Anab ibn Auf ibn Qasit ibn Mazin ibn
Saybin. Ia lahir di Baghdad Irak tahun 164 H (780 M) dan wafat tahun 241 H (855

M). Jasadnya dikuburkan di Bab Harb. Sekarang, tempat ini banyak dikunjungi para
peziarah yang dikenal dengan Al-Harbiyah. Ayahnya menjabat walikota Sarkhs dan
salah seorang pendukung pemerintah Abbasiyah.
Dengan demikian, sistematika sumber hukum dan istidlal madzhab Hanbali,
sebagaimana diringkas oleh Salim Ali Ats-Tsiqafi, terdiri atas :









Nushus (Al-Qur’an, As-Sunnah, dan nash Ijma)
Fatwa-fatwa sahabat
Hadist-hadist mursal dan dha’if
Qiyas
Istihsan
Sad adz-dzarai
Istishab
Al-maslahat al-mursalat.

BAB II
PERWALIAN DALAM PANDANGAN EMPAT MADZHAB DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
Di dalam pernikahan dikenal adanya beberapa macam wali, yaitu :
a) Wali Mujbir ( wali dengan hak paksa )
Wali mujbir adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas
dengan perempuan yang akan menikah.
b) Wali Nasab
Wali nikah yang memiki hubungan keluarga calon pengantin
perempuan. Wali ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman, beserta
keturunannya menurut garis patrilineal.
c) Wali Hakim
Wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon
suami-istri). Wali hakim ini harus memiliki pengetahuan yang sama dengan
Qadhi.1

1. Pandangan Hanafiyah tentang Wali
Sebagaimana diketahui bahwa madzhab Hanafiyah menyandarkan pada
rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka
berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun
perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul.
Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan
1

A. Munir dan Sudarsono, Dasar-Dasar Agama Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta 1992, hlm: 203-204

maupun laki-laki, orang gila ([madznun] perempuan atau laki-laki) meskipun orang
dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak
berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad
nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya kafaah. Jika tidak (kafaah), wali memiliki
hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat
dipahami bahwa status wali dalam madzhab hanafiyah, bukan merupakan rukun
sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap
sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.
2. Pendapat Malikiyah tentang Wali
Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa “tidak
terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan
sebagaimana riwayat hadist Asyhab.” Atas pemikiran Malik, para pengikut Imam
Malik atau dikenal Malikiyyah lebih tegas berpendapat, “wali adalah rukun dari
sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali.”
Dasar keharusan wali dalam nikah dalam Madzhab Maliki dan Madzhab yang
sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah surat Al-Baqarah ayat
232,221 dan beberapa hadist Nabi Saw.
3. Pendapat Syafi’iyyah tentang Wali
Madzhab Syafi’iyyah dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar
Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husina Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi’I dalam kitabnya
Kifayatu Al-Akhyar Fi Halli Gayat Al-Ikhtisyar, dijelaskan bahwa “wali adalah salah
satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali.”
4. Pendapat Hanabilah tentang Wali
Madzhab Hanbaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan
madzhab Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Ketiga madzhab tersebut berpendapat bahwa
wali itu sangat penting (dharuri) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang
menggantikan wali pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh
menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik
kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali janda
yang harus di minta ijin dan ridhonya. Berbeda dengan Hanafiyyah, yang
berpandangan bahwa wali itu penting (dhoruri) hanya untuk gadis yang belum dewasa
dan orang dewasa (perempuan) yang gila, sementara orang dewasa baik gadis maupun
janda, mereka memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang
disukainya.

BAB III
KRITERIA BALIGH MENURUT FUQAHA DAN PENERAPANNYA DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN DUNIA ISLAM
Dalam hal penentuan usia dewasa, khususnya unruk perkawinan ulama
Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi’I mempunyai pandangan sendiri. Sejalan
dengan UU Perkawinan, KHI menyatakan, lelaki yang ingin menikah sekurangkurangnya harus berusia 19 tahun sedankan perempuan 16 tahun. Tentu saja, aturan
itu bisa dinego dengan cara meminta dispense kepada pengadilan atau pejabat yang
ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita. Akan tetapi, harus dipahami,
batas usia dewasa ternyata bukan 19 tahun atau 16 tahun. Pasal 98 KHI menyatakan,
batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Catatanya
anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsunkan
perkawinan. Karena itu, usia 21 tahunini juga menjadi pertimbangan penting bagi
orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Pasal 15 ayat (2) KHI mengharuskan
seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun untuk mendapat izin dari kedua orang
tua atau walinya jia hendak menikah. Hal itu selaras dengan Pasal 6 UU Perkawinan.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Negara
Aljazair
Bangladesh
Mesir
Indonesia
Irak
Yordania
Lebanon
Libia
Malaysia
Maroko
Yaman Utara
Pakistan
Somalia
Yaman Selatan
Syria
Tunisia
Turki
Israel
Cyprus

Usia kawin
Pria
21
21
18
19
18
16
18
18
18
18
15
18
18
18
18
19
17
20
18

Wanita
18
18
16
16
18
15
17
16
16
15
15
16
18
16
17
17
15
19
17

BAB IV
KETENTUAN KAFAAH DI TURKI, UU NO 1 TAHUN 1974 DAN
PANDANGAN FUQAHA
Menggali ketentuan kafaah yan berlaku di negara Turki secara spesifik dapat
ditemukan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Turki, yakni Ottoman Law of
Family Rights.
Secara formal, The Ottoman Law of Family Rights dibentuk dan disahkan pada
tahun 1917 di Turki. Sebuah Perundang-Undangan tentanghukum keluarga yang
resmi dan pertama di dunia Islam.
Mengkaji kafaah dalam Perundang-Undangan di Indonesia, secara khusus
dapat ditemukan pada UU No.1 tahun 1974. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan
umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Karena UU ini menganut Prinsip bahwa, “calon suami istri itu harus
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat
diwujudkan tujuan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang
baik sehat. Untuk itu, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang
masih dibawah umur.” Disampin itu perkawinan mempunyai hubungan dengan
masalah kependudukan. Ternyata, batas usia umur yang lebih rendah bagi seorang
wanita untuk menikah mnakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan
dengan batas umur yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, undang-undang ini
menentukannbatas umur untuk menikah baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19
tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
Makna dasar kafaah adalah apa yang menjadi faktor setingkat atau kufu dalam
perkawinan. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa faktor agama adalah faktor esensi
kafaah dalam perkawinan. Sebagian lagi berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab)
pumenjadi faktor penentu esensi kafaah. Bahkan, sebagian lagi berpendapat bahwa
faktor kebebasan menjadi salah satu faktor ulama dalam kafaah.

BAB V
KETENTUAN DAN MEKANISME NAFKAH DALAM PERUNDANGUNDANGAN
Pengertian
Al nafaqah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian
dan kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan

sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib
hukumnya berdasarkan Al-quran, As-Sunah dan Ijma Ulama.2
Sebab pernikahan. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang
taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan lain-lain.
Menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Sebagian
ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu,
tetapi tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan
suami.3
Ketentuan Nafkah di Maroko
Maroko mengadopsi ketentuan hukum keluarga berdasarkan sistem hukum
yang berlaku di Turki maka ketentuan nafkahnya pun secara umum menambil dari
Ottoman of Rights. Bahwa ketentuan nafkah (maintenance) dalam The Moroccan
Code of Personal Status 1958 di uraikan panjang lebar yang diawali dari Pasal 53 dan
115-129.
Ketentuan Nafkah di Irak
Ketentuan nafkah di Irak terdapat dalam perundang-undangan khususnya The
Code of Personal Status and Supplementary Laws 1959-1984 atau dikenal dengan
istilah bahasa Arab Qanun al-Akhwal al-Syakhsiah ( Kitab Undang-Undang Hak
Pribadi dan Hukum-Hukum Tambahan 1959-1984). Ketentuan perundang-undangan
ini telah diamandemen, baik dari sisi materiil maupun fomal.
Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam
Mekanisme nafkah dalam kompilasi Hukum Islam dapat ditelusuri dari berbagai pasal
yang berkaitan dengan nafkah seperti pasal 77-78 dan seterusnya. Secara mendasar,
ketentuan nafkah pada kompilasi Hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad
nikah selesai secara sah. Akad mikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan
kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masnig.
Kelalaian dalam satu pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti melantarkan hak
pihak yang lain. Begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.

2

Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta 1996, hlm: 129
Sulaiman Rasjid, FIQH ISLAM (Hukum Fiqh Islam), Sinar Baru Algensindo, Bandung 2014,
hlm:421-422
3

BAB VI
STATUS HUKUM POLIGINI DALAM PANDANGAN FUQAHA DAN
APLIKASINYA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Status Hukum Poligini dalam Pandangan Fuqaha
Dalam Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, karya Aj-Juzairi diuraikan
tentang perbedaanestatus hukum poligini. Pokok poligini, pada dasarnya terletak pada
persoalan “adil”. Jika takut tidak adil, cukup menikah dengan satu istri, sebaliknya
jika mampu menegakkan “adil”, dibolehkan beristri lebih dari satu. Oleh karena itu,
syarat adil adalah wajib. Meskipun dalam hal tertentu, menegakkan adil dalam
masalah beristri lebih dari satu bisa hukumnya mandub (sunnat). Wajib adilnya,
sunnah dalam membagi-bagi adilnya terhadap istri.
Aplikasi Poligini dalam Perundang-undangan
Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia, menganut sistem monogamy
artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Meskipun poligami atau
seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan di perbolehkan apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin
(Pasal 3 (2) UUP). Kebolehan berpoligami harus memiliki alasan
yang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PRO DAN KONTRA NIKAH MUT’AH
Pengertian disebut juga nikah sementara atau kawin yang terputus, yaitu akad
perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita untuk satu hari, satu
minggu atau satu bulan. Disebut nikah mut’ah karena dengan perkawinan tersebut
laki-laki dapat meni’mati sepuasnya sampai saat yang telah dia tentukan dalam akad.
Para ulama terkemuka dari masing-masing madzhab sepakat atas haramnya
nikah mut’ah ini. Mereka katakana, bahwa apabila perkawinan seperti itu terjadi,
maka dengan sendirinya tidak sah.4
Nikah Mut’ah
Nikah Mut’ah : Pandangan Sunni dan Syi’ah
Para ulama Sunni dan Syi’ah sepakat bahwa nikah mut’ah, berdasarkan
keputusan Nabi SAW, adalah halal, dan bahwasannya kaum muslim telah
melakukannya pada masa hidup beliau. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang

4

Anshori Umar, Fiqh Wanita, Asy-Syifa, Semarang, hlm: 166

ada atau tidaknya nash ( penindakan-berlakuan hukum ). Madzhab Sunni mengatakan
bahwa nikah mut’ah telah dihapuskan dan diharamkan sesudah di halalkan.
Kelompok syi’ah berpendapat bahwa nikah mut’ah dulu dihalalkan dan akan
tetap halal hingga hari kiamat. Landasan lain yang dijadikan pendapat madzhab syi’ah
adalah, para sahabat pada masa Nabi SAW, melakukan mut’ah. Demikian juga, pada
masa Abu Bakar dan Umar (Sahih, Riwayat Muslim).
Bagi kalangan syi’ah, nikah jenis ini tidak berbeda dengan nikah yang tidak
dibatasi waktunya. Ia tidak sah tanpa adanya akad yang sah yang menunjukkan
maksud nikah (mut’ah) secara jelas.

Ketentuan Nikah Mut’ah
Dikalangan Syi’ah, berkaitan dengan masalah nikah mut’ah ini sampai
sekarang terbagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan
kelompok yang menentang. Begitu pula, ketentuan nikah mut’ah ini, tidak serta merta
berlaku kepada setiap orang, terkecuali telah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan, baik secara normatif maupun administrative negara. Adapun dikalangan
sunni, nikah mut’ah dilarang meskipun sebagian kecil menerapkannya, seperti negara
yang menganut madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali.

BAB VIII
MEKANISME HADHONAH (PEMELIHARAAN) DI TUNISIA DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM
Ketentuan Hadhonah di Tunisia
Perundang-undangan yang berlaku di Tunisia saat ini, yakni Code of Personal
Status 1956-1981 setelah amandemen terjadi beberapa perubahan. Teks asli yang
berbahasa Arab berbunyi Majallat al-Ahwal al-Sakhsiyah (Mulhiq al-Halat alMadaniyat, al-Walayah wa al-Tabanni).
Masalah hadhonah yang terdapat dalam Code of Personal Status 1956-1981
secara tekstual terdapat pada pasal 32.
Prosedur Hadhonah dalam Kompilasi Hukum Islam
Hampir sebagian besar masalah hadhonah dalam KHI, dapat dipahami bahwa,
diambil dari pemikiran ulama yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist. Selain itu,
apabila disimak secara seksama, tampak kelemahan dalam hal kepengasuhan anak
ketika terjadi perceraian. KHI tidak begitu jelas merinci status anak yang belum
dewasa yang menjadi hak asuh ibu secara mutlak. Dalam hal ini, perlu diperinci

kembali tentang status pengadilan yang memberikan kewenangan hak asuh kepada
ayahnya dibanding ibunya karena berbagai pertimbangan.
Sekalipun demikian, secara mendasar dan umum, masalah hadhonah telah
memenuhi standar baku sebagaimana disyariatkan Al-Quran dan Hadist. Hanya pada
tingkat teknis, hadhonah perlu diuraikan dan dielaborasi kembali dalam KHI.

BAB IX
KETENTUAN DAN PROSEDUR PERCERAIAN DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN DI ASIA
Malaysia
Secara umum, ketentuan hukum keluarga di negeri ini terbagi kedalam dua
bidang. Pertama, yang melibatkan orang-orang bukan islam, yaitu akta membaharui
undang-undang (perkahwinan dan perceraian) 1976. Kedua, ahila undang-undang
keluarga islam. Akta undang-undang keluarga islam (wilayah persekutuan) 1984
(AUKI (WP) 1984) merupakan model bagi undang-undang tersebut.
Karena mayoritas negara Malaysia adalah bermadzhab Syafi’i, pola hukum
islam yang mengatur perceraian pun mengikuti pola ijtihad madzhab tersebut. Ada
empat cara perceraian, yaitu sebagai berikut :
a) Talak
Madzhab Syafi’i yang berpengaruh di Malaysia membagi talak ini
kedalam :
a. Talak radj’i
b. Talak bain
b) Cerai Taklik
Tidak semua negeri di semenanjung Malaysia mengharuskan
mempelai laki-laki menandatangani surat taklik pada waktu
perkawinannya diupacarakan. Hanya negeri-negeri Kelantan, Trengganu,
Pahang, dan Perak yang pendaftar perkawinan menyiapkan surat taklik
dalam formulir khusus yang harus ditandatangani oleh mempelai laki-laki.
Di negeri-negeri lainnya seperti Selangor, Malaka, dan Negeri Sembilan,
surat taklik itu hanya dianjurkan, tidak merupakan keharusan.
c) Fasakh
Tuntutan perceraian yang dapat diajukan oleh pihak suami atau istri
dikenal di dalam hukum islam sebagai fasakh. Dalam madzhab Syafi’i,
seorang istri boleh mengajukan tuntuan cerai bilamana diketahui bahwa

suaminya mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sakit ingatan,
kusta, atau penyakit lainnya.
d) Khulu’ atau tebus talak
Usaha untuk bercerai datang dari pihak istri. Adapun tatacaranya ialah
istri mengajukan tawaran kepada suami dengan mengembalikan
maskawainnya yang diberikannya dulu agar bersedia menceraikan dirinya.
Brunei
Ketentuan tentang pernikahan dan perceraian yang berlaku di negara ini
terdapat dalam undang-undang Majelis Ugama Islam dan Mahkamah Kadi Penggal
77, Adat Negeri, dan Mahkamah Kadi No. 20/1995. Dalam undang-undang tersebut
masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 Bab, yaitu dibawah aturan-aturan
Marriage and Divorce di bagian VI yang diawali dari Pasal 134-156, dan
Maintenance of Devendent di bagian VII yang dimulai dari Pasal 157-163.
Singapura
Ada beberapa jenis perceraian yan dibicarakan di Mahkamah Syari’ah
Singapura. Jenis-jenis perceraian ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang
Pentadbiran Hukum Islam (AMLA) adalah:
a.
b.
c.
d.

Talak
Cerai Ta’lik
Cerai Fasakh
Cerai Khulu
Indonesia

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).
Adapun tatacara dan prosedurnya dapat dibedakan kedalam 2 macam :
a. Cerai talak
b. Cerai gugat

Talak Sunny dan talak Bid’iy
Ulama hanafiyah berpendapat bahwa talak itu mungkin sunny mungkin bid’iy
ditinjau dari segi waktu dan bilangan mengenai istri yang sudah serumah, dan
mengenai istri yang belum serumah ditinjau dari segi bilangan talak saja, sedang
kalau waktu tidak ada sunny atau tidak ada bid’iy.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa menceraikan istri yang sudah tidak
haid lagi, istri dibawah umur, istri yang sedang hamil dan (istri yang belum
dikumpuli, itu tidak disifatkan dengan sunny atau bid’iy hanya mengenai waktu,
sedang mengenal bilangan mungkin sunny, dan mungkin bid’iy.
Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa tidak ada sunny dan tidak ada bid’iy
sama sekali mengenai bilangan talak.
Ulama Hanabilah bependapat bahwa menceraikan istri yang tidak haid lagi,
istri dibawah umur, istri yang belum serumah (belum kumpul) dan istri yang sedang
hamil adalah tidak sunny dan tidak bid’iy, baik berdasarkan waktu maupun bilangan.5

5

Sjaich Mahmoud Sjaltout dan Sjaich M.Ali As-Sajih, Perbadingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh,
Bulan Bintang, Jakarta 1973, hlm: 126-127.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, CV. Pustaka Setia, Bandung 2011
A. Munir dan Sudarsono, Dasar-Dasar Agama Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta 1992
Anshori Umar, Fiqh Wanita, Asy-Syifa, Semarang
Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta 1996
Sulaiman Rasjid, FIQH ISLAM (Hukum Fiqh Islam), Sinar Baru Algensindo,
Bandung 2014
Sjaich Mahmoud Sjaltout dan Sjaich M.Ali As-Sajih, Perbadingan Madzhab Dalam
Masalah Fiqh, Bulan Bintang, Jakarta 1973

Judul: Tugas Fiqh Munakahat.docx

Oleh: Saepudin Zuhri


Ikuti kami