Tugas Demham Narasi

Oleh Slaforia Selvia

16 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Demham Narasi

NAMA

: SELVIA SLAFORIA

NIM

: 150906002

MONEY POLITCS DINEGARA DEMOKRASI INDONESIA
Money Politics yaitu suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan
imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan
kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai unatuk
mempengaruhi suara pemilih (vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan
dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud
politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka
pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan
merupakan kejahatan. Konsekwensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti
terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap. Money Politics
pemilahan umum atau pun pemilihan kepala daerah baik untuk mengisi jabatan
Gubernur atau Wakil Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota terdapat beberapa hal yang mungkin tidak di ketahui oleh umum.
Praktek politik ini sangat tertutup yang hanya di ketahui oleh para calon atau orangorang yang berada pada “Ring (lingkaran)” para calon saja.
Dalam Money Politics seorang calon harus tahu benar kapan dana yang dibutuhkan
harus dikeluarkan. Dalam Money Politics, seorang calon kepala daerah berserta tim
suksesnya (TIMSES) harus menguasai benar kondisi di lapangan. Pertimbangan hatihati ini dilakuakan oleh para calon agar uang yang tersedia diberikan kepada orang
yang tepat sasarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah
sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat beresiko apabila informasi
jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada
pemilih dalam membeli suara calon pemilih. Apabila uang jatuh kepada kelompok

yang tidak dapat dipecaya, maka boleh jadi akan menjadi bumerang apabila kelak
terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang
kalah.
Sesuai dengan pengertian asas Jurdil disatu pihak dan asas Luber pihak lain,
keduanya memiliki pengertian yang berbeda, namun sangat erat kaitannya. Dalam
pembahasan ini maka sewajarnyalah sebuah Pemihan Umum harus menggunakan
asas JURDIL dan LUBER, guna terciptanya sebuah demokrasi serta pesta demokrasi
yang sehat dan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan juga sesuai dengan amanat
rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN.
Dalam pemilhan kepala daerah maupun pemilihan umum secara umum maka asas
JURDIL serta LUBER hanyalah sebuah slogan belaka, karena pada dasarnya Money
Politics merupakan sebuah sistem yang tidak akan pernah hilang dalam proses
demokrasi Indonesia dan hal ini akan terus menerus terjadi dan dilakukan oleh para
calon dan Tim Sukses (Timses) masing-masing calon dalam pemilihan kepala daerah
dan pemilihan umum guna mencari perhatian serta suara dari para calon pemilih
untuk memenangkan mereka dalam PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) dan
PEMILU (Pemilihan Umum). Walaupun adanya partai politik yang berasaskan Islam
akan tetapi praktek Money Politics ini tetap ada walaupun dikemas sangat rapi. Akan
tetapi ada juga partai politik yang memang benar-benar mereka tidak melakukan
politik uang (Money Politics). Serta merebaknya Money Politics membawa implikasi
yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan penguatan negara bangsa. Melalui Money
Politics kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada
ditangan “uang”.
Maka dari itu, pemegang kedaulatan adalah “pemilik uang”, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri dan bukan lagi rakyat mayoritas. Di tengah gelombang
demokratisasi

yang

gencar

belakangan

ini,

maraknya Money

Politics bisa

mempermudah masuknya penetrasi politik melalui uang. Maka dengan demikian,
pemilihan kepala daerah mau pun pemilihan umum

dengan sistem Money

Politics akan terus terjadi kejadian yang paling umum dalam praktek politik uang
(Money Politics) adalah pembelian suara menjelang hari pemilihan. Artinya, masingmasing calon mengadakan pendekatan kepada para anggota DPRD.
Pendekatan dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui perantara orang
ketiga. Pada saat inilah transaksi dilakukan baik dengan memberikan uang kontan
ataupun dengan suatu janji atau pemberian atas pemberian. Ada hal yang menarik
bahwa umumnya para anggota DPRD lebih menginginkan uang kontan dari
pada cheque. Akibatnya, jangan heran kalau uang kontan berdampak lebih ampuh
dibandingkan dengan penggunaan selembar cheque. Karena itu harga suara itu sangat
mahal apabila seorang bakal calon kepala daerah berasal dari anggota TNI/ POLRI
artinya, anggota fraksi ini mempunyai posisi tawar yang tinggi. Mereka dapat
mengajukan argument bahwa”terikat rantai komando” dan terikat pemerintah
komandan dan seterunya. Padahal, tidak ada lagi perintah komando untuk memilih
atau tidak memilih salah satu bakal calon. Akibatnya, calon pembeli suara
dihadapkan pada situasi sulit. Dalam kondisi inilah dibutuhkan dana yang cukup
besar. Biasanya strategi yang dilakukan dengan mendapatkan informasi berupa dana
yang dikeluarkan oleh pihak lawan bagi suara mahal ini. Setelah mengetahui harga
suara maka kemudian diberikan dana jauh lebih besar lagi.
Jika praktek Money Politics terus terjadi, dapat dipastikan bahwa dunia politik akan
menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum
medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih
kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi prosedural akan dimanfaatkan oleh
mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta
kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk
memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk
mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan
ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat.
Karena itulah, Money Politics harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik
yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.

Maka cara untuk melawan praktik Money Politics yaitu diperlukannya para politikus
sejati yang benar-benar memahami bahwa pengertian politik adalah seni menata
negara dan tujuannya adalah menciptakan kebaikan bersama agar rakyat lebih
sejahtera. Politik memerlukan orang-orang baik, memiliki keunggulan komparatif
dalam artian memiliki kompetensi, dan sekaligus juga memiliki keunggulan
kompetitif. Sebab, kebaikan dalam politik perlu diperjuangkan sampai ia
tertransformasi ke dalam kebijakan-kebijakan politik negara.

Judul: Tugas Demham Narasi

Oleh: Slaforia Selvia


Ikuti kami