Tugas Critical Review

Oleh Peppy Liana

14 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Critical Review

TUGAS CRITICAL REVIEW

Peppy Liana Putri
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Hubungan Internasional 18’A
0801518080

Critical Review Konsep-Konsep Dasar Ilmu
Politik
Tulisan ini adalah critical review dari materi Konsep Dasar
Ilmu Politik yang telah dipresentasikan oleh kelompok satu.Di
awali oleh penjelasan pengertian ilmu politik menurut
beberapa ahli yaitu Rod Hague et al dan Andrew Heywood
yang memberikan informasi lebih tentang pengertian ilmu
politik dengan pandangan yang berbeda.Secara kesimpulan
dari kelompok satu menjelaskan dapat ditarik kesimpulan
bahwa Menurut pengertian Hague politik adalah kegiatan
yang menyangkut cara bagaimana ‘kelompok kelompok’
mencapai keputusan Bersama sedangkan Menurut Heywood
politik adalah kegiatan suatu ‘bangsa’ yang bertujuan untuk
mempertahankan peraturan-peraturan umum yang mengatur
kehidupan manusia.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu Konsep-Konsep
Ilmu Politik yang secara garis besar menjelaskan definisi dari
setiap isi konsep-konsep ilmu politik.Tidak hanya definisi dari
setiap isi konsep konsep ilmu politik yang terdapat di
presentasi kelompok satu namun kelompok satu memberikan
pembahasan yang mendalam satu per-satu dari konsep konsep
ilmu politik dengan penjelasan yang sangat jelas,ringan dan
padat selain dari bacaan yang terdapat di slide
presentasi.Setiap isi dari konsep-konsep ilmu politik dapat
dimengerti dengan baik,Bahasa yang digunakan pun tidak
terlalu berat ataupun sulit dimengerti.

Pada slide pembahasan Negara (state) dijelaskan definisi
umum dan beberapa fungsi negara,Negara adalah suatu
organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan
tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.Dalam
pembahasan ini fungsi-fungsi negara pun ialah segala sesuatu
yang berhubungan dengan usaha kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat melalui penegakkan keadilan dan
peraturan-peraturan yang sudah ada menjadi fungsi
pertahanan itu sendiri dalam menjaga ketertiban.
Selanjutnya penjelasan definisi dari Kekuasaan (power) dan
Sumber-Sumber Kekuasaan,Kekuasaan dalam konsep-konsep
ilmu politik ialah kemampuan dimana seseorang atau suatu
kelompok dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau
kelompok lain,
Pada slide selanjutnya sumber-sumber kekuasaan disebutkan
4 yaitu Kekuasaan Menghargai,Memaksa,Keahlian dan
Rujukan tidak terdapat penjelasan tentang definisi dalam slide
sumber-sumber kekuasaan,pembahasan dari kelompok satu
secara lisan pun kurang disampaikan dengan baik dan
lengkap.Konsep-konsep ilmu politik yang ketiga adalah
Pengambilan Keputusan (decision making) sebagai konsep
dari politik yang menyangkut keputusan keputusan yang
diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat dan
bersangkutan dengan tujuan masyarakat.

Terdapat juga Kebijakan Umum (policy) yang merupakan
suatu kumpulan keputusan oleh seorang atau satu kelompok
politik untuk mencapai tujuan tertentu,para pembuat
kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai kekuasaan dalam
melaksanakan kebijakan yang telah dibuat-nya. lalu terakhir
terdapat Pembagian (Distibution) atau Alokasi yaitu suatu
pembagian jatah tentang suatu nilai-nilai dalam masyarakat
yang tidak lain dan tidak bukan adalah pembagian dan
pengalokasian nilai nilai secara mengikat.Kesimpulan dari
presentasi Kelompok satu yaitu Kelompok satu dapat
menyampaikan presentasi Konsep-Konsep Dasar Ilmu politik
ini dengan baik sehingga dapat dimengerti dan juga sangat
bermanfaat terlebih menambah informasi dan wawasan
tentang Konsep-Konsep Ilmu Politik.Slide-Slide yang telah
disajikan juga cukup lengkap dan dipresentasikan kepada
audience dengan lancar dan baik.

Critical Review Pendekatan Ilmu Politik
Critical review berikutnya ialah presentasi dari kelompok dua yang
membahas Pendekatan Ilmu Politik.Presentasi yang dibawakan
kelompok dua dilengkapi dengan slide presentasi yang masingmasing nya dikemas sangat kreatif dan menarik pandangan mata.Di
awali dengan slide pertama yaitu disebutkannya empat pendekatan
ilmu politik yaitu Pendekatan Legal dan Institusional,Pendekatan
Perilaku,Pendekatan Pasca-Perilaku dan Pendekatan Neo-Marxis.
Bagian pertama yang dibahas pada pendekatan ilmu politik ialah
Pendekatan Legal dan Institutional atau yang sering disebut juga
Pendekatan Tradisional menurut sejarah mulai berkembangnya
pendekatan ini yaitu pada abad ke-19 sebelum Perang Dunia II.
Secara garis besar yang menjadi focus pokoknya yaitu Negara baik
segi konstitusional maupun yuridis.Dijelaskan bahwa yang
menyangkut pembahasan dari Pendekatan Legal/Institusional yaitu
antara lain sifat undang-undang dasar,masalah kedaulatan,kedudukan
dan kekuasaan formal serta yuridis dari Lembaga-lembaga
kenegaraan.
Tambahan dari sumber lain yang saya dapatkan yaitu yang terjadi
dalam pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif (yaitu
sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan
norma-norma demokrasi Barat. Di samping itu, bahasan biasanya
terbatas pada negara-negara demokrasi Barat, seperti Inggris,
Amerika, Prancis, Belanda dan Jerman. Pendekatan ini cenderung
untuk mendesak konsep kekuasaan dari kedudukan sebagai satusatunya faktor penentu, sehingga menjadi hanya salah satu dari sekian
banyak faktor (sekalipun mungkin penentu yang paling penting)
dalam proses membuat dan melaksanakan keputusan.

Selanjutnya yaitu Pendekatan Perilaku yang dapat dipahami bahwa
tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena

pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai
proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat untuk
mempelajari perilaku (behaviour) manusia karena merupakan gejala
yang benar-benar dapat diamati. Pendekatan ini tidak menganggap
lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang
independent, tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan
manusia.Kelompok dua dapat menyampaikan secara lisan kepada
audience seperti apa itu Pendekatan Perilaku dengan sangat baik dan
jelas. Dijelaskan secara detail bahwa mereka pada umumnya meneliti
tidak hanya perilaku dan kegiatan manusia, melainkan juga
orientasinya terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi,
persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya.Salah satu ciri
khas Pendekatan Perilaku ini ialah pandangan bahwa masyarakat
dapat dilihat sebagai suatu sistem sosial, dan negara sebagai suatu
sistem politik yang menjadi subsistem dari sistem sosial.
Untuk pembahasan Pendekatan Ketergantungan (Dependency
Theory) dipaparkan bahwa pendekatan tersebut ialah
kelompok yang menkhususkan penelitiannya pada hubungan antara
negara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga.Menurut mereka imperialism
masih hidup,negara penjajah telah melepas jajahannya tapi
perekonomian mereka masih dikendalikan oleh negara
penjajah.Menurut mereka pembangunan oleh negara yang kurang
maju hampir berkaitan denan kepentingan barat,karena negara ke tiga
belum dapat menyediakan SDM dan SDA,negara maju
diuntungkan,karena memperlakukan gaji dan sewa yang murah,dan
negara kurang maju menjadi pasar untuk hasil produksi negara
maju,produksi untuk ekspor sering ditentukan oleh negara maju.
Di slide terakhir dan juga pembahasan terakhir terdapat Pendekatan
Neo-Marxis dalam slide dijelaskan bahwa Neo-Marxisme adalah
istilah diterapkan pada teori sosial atau analisis sosiologi yang
mengacu pada ide ide Karl Marx.
Kalangan Neo-Marxis berasal dari kalanagan cendekiawan yang
berasal dari Kalangan “Borjuis”. Seperti cendekiawan lainnya mereka
enggan bergabung dengan partai politik atau organisasi. Para Neo-

Marxis ini, disatu sisi menolak komunisme dari uni-soviet, di pihak
lain tidak setuju dengan kapitalisme.
Mereka berpendapat bahwa keseluruhan gejala social merupakan
gejala kesatuan yang tidak boleh dibagi-bagi menjadi bagian-bagian
tersendiri.Hal yang menjadi fokus utama adalah kekuasaan serta
konflik yang terjadi dalam negara. Menurut kalangan Neo-Marxis
konflik antarkelas adalah proses yang sangat penting guna mendorong
sebuah perubahaan dalam masyarakat.Dari keseluruhan penjelasan
tentang Pendekatan Ilmu Politik ini,Kelompok dua dapat
menyampaikan materi dengan baik dan menarik melalui slide slide
yang sangat kreatif namun masih banyak diperlukan informasi
ataupun sumber sumber dan penambahan penjelasan secara mendetail
baik di slide presentasi maupun secara lisan kepada audience.

Critical Review Partisipasi Politik
Tulisan ini adalah critical review dari materi Partisipasi Politik yang
telah dipresentasikan oleh kelompok tiga.Di awali oleh Definisi
Partisipasi Politik secara umum lalu Definisi Partisipasi Politik
menurut para ahli yang dijelaskan oleh pemateri dari kelompok
tiga.Untuk definisi dari partisipasi politik secara umum dapat
disimpulkan bahwa partisipasi politik ialah keterlibatan warga dalam
segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan
sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut
serta dalam pelaksanaan keputusan.Pada Slide kedua di definisi
partisipasi politik menurut pakar hanya disebutkan nama dari pakar
tanpa dicantumkan oleh kelompok tiga definisi dari masing masing
pakar yang telah disebutkan.Namun,dapat diambil contoh yaitu
Menurut Miriam Budiardjo mendefinisikan bahwa pengertian
partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau suatu
kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam suatu kehidupan
politik, yakni dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara
langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan
pemerintah.
Selanjutnya pembahasan tentang Mobilisasi politik yang secara
kesimpulan merupakan sebuah cara yang besar untuk merekrut
individu atau kelompok agar supaya bisa ikut berpartisipasi dalam
proses politik. Di indonesia dilakukan melalui partai politik,
Disamping partai politik, bentuk lainnya terbentuk juga dalam wujud
kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat
melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga
swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan
(Ormas), organisasi non pemerintah (NGO’s), dan lain sebagainya.

Dijelaskan juga definisi Pemiliham umum secara singkat yaitu pemilu
adalah kegiatan untuk menentukan atau mengisi jabatan politik baik
legislatif maupun esksekutif.Dalam Pemilu, para pemilih dalam
Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta
Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada
masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah
ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan
dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem
penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui
oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.
Di Indonesia sendiri Pemilihan Umum telah diselenggarakan
sebanyak 11 kali yaitu pada tahun
1955,1971,1977,1982,1987,1992,1997,1999,2004,2009 dan 2014.
Kelompok tiga menjelaskan sejarah pemilihan umum mulai dari 1955
sampai pemilu tahun 2014 dengan baik dan disampaikan secara
singkat dan jelas sehingga dapat mudah dimengerti
Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah
bangsa Indonesia.Setelah pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru
melakukan pemilu kembali pada tanggal 5 Juli 1971, pertama di
jaman Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden Kedua Indonesia,
Bpk (alm) Soeharto. Pada pemilu kali ini, terdapat 9 partai politik dan
1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi.
Pemilu pada periode ini, dilakukan setiap 5 tahun sekali, mulai tahun
1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan 3 peserta yaitu Golongan
Karya (GolKar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai
Pembangunan Persatuan (PPP). Dalam setiap kali digelar pemilu,
partai golkar selalu menduduki peringkat pertama perolehan kursi di
DPR .

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada
tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden
Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru
atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997
segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7
Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk
sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh
pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia
internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang
merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya.
Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama sejak zaman orde baru
runtuh dan dimulailah era reformasi di Indonesia. Setelah tahun 1999,
Indonesia pun kembali melakukan pemilu setiap lima tahun sekali
secara langsung. Bahkan pemilu 2004 merupakan pemilu pertama kali
di Indonesia dimana setiap warga negara Indonesia yang mempunyai
hak pilih, dapat memilih langsung presiden dan wakilnya selain
pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD
tingkat II. Selain itu, sejak pemilu 2004, juga dilakukan pemilihan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pada slide terakhir kelompok tiga memberikan definisi secara singkat
tentang Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu organisasi/lembaga
yang anggotanya adalah masyarakat warga negara Republik Indonesia
yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di
bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga
sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan
kepada pengabdian secara swadaya.Disebutkan juga 5 jenis LSM di
Indonesia yaitu LSM paradigma kesejahteraan,LSM
modernisasi,LSM reformasi.LSM pembebasan dan LSM transformasi
yang dari ke lima nya memiliki fungsi untuk
melindungi,membantu,dan meningkatkan kesejahteraan dari berbagai
bentuk bentuk cara kerja yang berbeda.
Kelompok tiga dalam menjelaskan presentasi tentang Partisipasi
politik sangat baik dan informasi informasi setiap slide-slide cukup
lengkap dan padat sehingga dapat mudah dipahami.

Judul: Tugas Critical Review

Oleh: Peppy Liana


Ikuti kami