2. Posisi Ilmu Politik Dalam Pohon Ilmu Sosial.docx

Oleh Danis Harris

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip 2. Posisi Ilmu Politik Dalam Pohon Ilmu Sosial.docx

NAMA

:

HAMDAN HARIS

NIM

:

30-600-112-132

JURUSAN ( PRODI )

:

ILMU POLITIK

SEMESTER

:

VIII ( DELAPAN ) Angkatan 2012

MATA KULIAH

:

METODOLOGI ILMU POLITIK

Posisi Ilmu Politik dalam pohon Ilmu Sosial
Politik sangat berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya karena ilmu politik
mempelajari gejala-gejala sosial lainnya yang selalu berubah atau mepelajari manusia sebagai
makhluk sosial yang bisa rasional tetapi juga irasional.
Beberapa asumsi yang perlu diketahui dalam ilmu politik adalah :
1. Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumber sehingga
konflik timbul dalam proses penentuan distribusi;
2. Kelompok yang dominant (pemerintah) menentukan distribusi dan pengalokasian melalui
keputusan politik
3. Pemerintah mengalokasikan kepada beberapa kelompok dan individu, tetapi mengurangi atau
tidak mengalokasikan kepada kelompok dan individu lain. Oleh karena itu, kebijakankebijakan pemerintah tidak pernah menguntungkan semua pihak.
4. Ada tekanan terus menerus untuk mengalokasikan sumber-sumber yang langka.
5. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan kelompok dan individu yang diuntungkan berupaya
keras untuk mempertahankan struktur yang menguntungkan tersebut;/kelompok konservatif.
6. Semakin mampu penguasa meyakinkan bahwa system politik yang ada memiliki legitimasi,
maka semakin mantap kedudukan penguasa dan kelompok yang diuntungkan dalam
perjuangan mereka menghadapi golongan yang menghendaki perubahan;/radikal.
7. Banyak kebijakan ideal yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi
masyarakat ternyata hanya burupa pemecahan yang semu, sebab sulit dilaksanakan dalam
kenyataan.

8. Dalam politik tidak ada yang serba gratis, maksudnya setiap aksi yang dilakukan selalu ada
ongkos yang harus dibayar atau resiko yang mesti ditanggung.
Hubungan ilmu Politik dengan ilmu-ilmu lainnya.
1. Hubungan ilmu Politik dengan ilmu Ekonomi.
Ilmu politik dan Ekonomi sejak dulu sampai sekarang selalu sangat erat hubungannya.
Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya, demikian pula struktur perekonomian
suatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Pada zaman
Yunani, ilmu politik mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani, sedangkan ekonomi
(oikonomos) mengatur kemakmuran material dari warga negara Yunani. Pada abad 17,
Montchretien de Watteville memperkenalkan istilah “Ekonomi Politik” yang menggambarkan
begitu eratnya ilmu politik dan Ekonomi. Pada akhir PD I di Inggris dikemukakan ide tentang
Negara kesejahteraan (Welfare state) artinya Negara Mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar
“Negara penjaga malam”.
2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum
Setiap masyarakat baik moderen maupun primitive harus berdasarkan kepada ketertiban.
Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu
adalah Negara. Dalam hal ini sudah nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu
dalam peranan Negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu
hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak menitik beratkan pada segi-segi teknis
dari hukum, melainkan terutama menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan
kekuatan-kekuatan social, sebagai hasil dari factor-faktor kekuasaan. Hukum juga merupakan
salah satu diantara sekian banyak “alat politik” yang dapat digunakan untuk mewujudkan
kebijakan penguasa dan Negara. Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang
erat dengan ilmu poltik, misalnya: hukum public dan hukum Negara adalah yang paling erat
hubungannya, sedang hukum perdata atau hukum dagang relative kecil hubungannya.
3. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiaologi
Menurut Giddings, sarjana-sarjana ilmu politik harus menlengkapi dirinya dengan
pengetahuan dasar sosiologi, karena sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan hasil-hasil

penyelidikannya, menyebabkan ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang
telah dihasilkan oleh sosiaologi tersebut. Sosiologi meliputi berbagai cabang pengetahuan antara
lain sosiaologi tentang kejahatan, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi politik dan
sebagainya. Terutama sosiologi politik, sangat erat hubungannya dengan ilmu politik, sebab
sosiologi politik bagian dari sosiologi yang menganalisis proses-proses yang menitik beratkan
pada dinamika tingkahlaku politik. Sebagaimana tingkahlaku itu dipengaruhi oleh berbagai
proses spsoal, seperti kerjasama, persaingan, konflik dsb. Hal-hal tersebut juga dianalisis oleh
ilmu politik.

4. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi Sosial
Psikologi berasal dari bahasa Yunani “psycos” yang berarti jiwa dan “logos” yang berarti
ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Proses pendekatan ilmu politik banyak
memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan
penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Sarjana psikologi
mengembangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau
“psyche” seseprang. Pengetahuan “psyche” seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku
dan sikal orang itu. Dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda, parpol, masalah
kepemimpinan dan revolusi amat banyak dipergunakan hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi
itu. Jika dahulu psikologi agak diabaikan dalam penyelidikan ilmu politik, dewasa ini keadaan
itu berubah. Pengetahuan psikologi diperlukan dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan
politik secara ilmiah. Menurut Lasswell, di AS kini ilmu politik sedang mengalami peninjauan
kembali atas metode serta peristilahannya. Peninjauan kembali ini terutama disebabkan oleh
pengalaman dalam pelaksanaan prosedur-prosedur psikologis dalam penyelidikan ilmu politik.
Menurut Lasswell, psikologi akan memainkan perannya yang lebih besar lagi di masa depan,
karena bertambah intensifnya perjuangan untuk mempertahankan dan memperoleh kebebasan
individu.
5. Hubungan Ilmu Politik dengan Antropologi Budaya.
Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek cultural dari setiap hidup bersama dimasa
lampau dan masa kini. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil

penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan
kebudayaan dimasa lampau yang meliputi semua aspek cultural masyarakat, termasuk ide-ide
dan lembaga-lembaga politiknya, dapat dijelaskan kepada sarjana-sarjana ilmu politik menjadi
timbul suatu pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu salah satu
konsep antropologi budaya yang merupakan penemuan yang penting adalah “konsep
kebudayaan” (culture concept) sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Tipton dan sarjanasarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya hubungan antara kebudayaan
sesuatu masyarakat dengan kepribadian individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan
dengan lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat yang terdapat dalam masyarakat itu. Kebudayaan
memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu.
6. Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah
Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman silam. Sejarah merupakan
penghimpunan kejadian-kejadian konkret di masa lalu. Ilmu politik tak terbatas pada apa yang
terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik suatu Negara belum memberikan gambaran
yang tepat tentang keadaan politik negera itu di masa lampau dan masa yang akan datang.
Sejarah hanya menvatat apa yang pernah terjadi, sedang ilmu politik disamping menyelidiki apa
yang pernah terjadi, juga apa yang kini sedang berlangsung dan mengadakan ramalan hari depan
suatu masyarakat, ditinjau dari segi politik. Politik membutuhkan sejarah dan hamper semua
peristiwa histories adalah peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya materinya dengan peristiwa
sejarah, mengadakan perbandigan dari buku-buku sejarah. Sejarah merupakan gudang data bagi
ilmu politik.
7. Hubungan Ilmu Politik dengan Geografi
Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna
jika penyelidikan itu tidak meliputi keadaan geografi. Dengan kata lain kehidupan manusia akan
dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim dsb. Misalnya letak
geografis menentukan apakan suatu Negara akan menjadi Negara “land power” atau “sea power”
demikian juga letak suatu Negara akan mempengaruhi dalam diplomasi dan strategi perang.
Dalam hal ini, terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang memberikan penafsiran geografis
atas hubungan-hubungan internasional. Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat

antara factor-faktor geografis dan peristiwa-peristiwa politik. Bagi sarjana-sarjana Jerman seperti
Haushofer, kekalahan Jerman dalam PD I terutama disebabkan oleh apa yang mereka sebut
dengan “kekalahan geografis” peristiwa tersebut menunjukkan betapa eratnya hubungan ilmu
politik dengan geografi.
8. Hubungan Ilmu Politik dengan Etika
Etika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang keharusan dan hal-hal
yang wajib dibiarkan. Hubungan ilmu politik dan etika dilukiskan sebagai suatu hubungan yang
membatasi ilmu politik, terutama praktek politik. Etika mengatakan apa yang harus dilakukan,
tetapi disamping itu juga menetapkan batas-batas dari apa yang wajib dibiarkan. Etika
memberikan dasar moral kepada politik. Apabila menhilangkan moral dari politik, maka akan
kita dapatkan politik yang berisfat “Machiavelistis” yaitu politk sebagai alat untuk melakukan
segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya dengan jalan menjadikan
kesusilaan sebagai dasar politik, dapat diharapkan akan adanya politik yang mengindahkan
aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibairkan.

Judul: 2. Posisi Ilmu Politik Dalam Pohon Ilmu Sosial.docx

Oleh: Danis Harris


Ikuti kami