Ilmu Negara

Oleh Dendy Laksana

13 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Ilmu Negara

NAMA
NBI

: DENDY LAKSANA WIRAKUSUMA
: 1311900250

MATA KULIAH

: ILMU NEGARA

PRODI

: ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

POLITEIA
Dalam karya-karya para filsuf Yunani kuno, makna utama politeia tampaknya adalah:
"bagaimana polis dijalankan; konstitusi ". Sebuah politeia berbeda dari konstitusi tertulis
modern dalam dua hal: pertama, tidak semua negara Yunani menuliskan hukum
mereka; lebih penting lagi, orang-orang Yunani biasanya tidak membedakan antara undangundang biasa dan konstitusi. Jika suatu badan memiliki kekuatan untuk mengubah undangundang, ia memiliki kekuatan untuk mengubah hukum yang mengendalikan kekuatan dan
keanggotaannya sendiri - bahkan untuk menghapuskan dirinya sendiri dan membentuk badan
pengatur yang baru.
Politeia menurut plato adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat
untuk kepentingan umum tetapi, berbeda dengan aristoteles yang berpendapat bahwa
demokrasi adalaha bentuk kemerosotan dari politeia dimana yang harusnya mementingkan
kepentingan rakyat malah menjadi kepentingan lembaga pemerintahan. Politiea adalah
bentuk pemerintahan yang paling bagus karena semua dipegang oleh rakyat sedangkan
demokrasi dalam hal kebebasannya di ikat oleh konstitusi yang menjadi acuan dari
pelaksanaan sistem pemerintahan.
Menurut Aristoteles politeia merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik
diantara bentuk pemerintahan lainnya. Hal itu disebabkan karena kekuasaan pemerintah
berada di khalayak umum untuk mecapai kesejahteraan bersama. Aristoteles pun mengatakan
bahwa pemikiran yang muncul dari orang banyak lebih baik daripada pemikiran yang muncul
hanya dari beberapa orang terbaik sekalipun. Hal tersebut dapat kita implementasikan pada
status sosial rakyat misalnya. Dimana pemikiran orang - orang yang berada dikalangan atas
akan jauh berbeda dengan orang - orang yang berada di kalangan menengah dan juga
kalangan bawah. Apa kebutuhan mereka di dalam sebuah negara juga pasti berbeda - beda.
Standar sejahtera orang - orang yang berada di kelas sosial atas juga sangat berbeda dengan
mereka yang berada di kelas sosial bawah. Jika pemerintah ingin mensejahterakan rakyat
maka pemerintah harus bisa memperoleh standar sejahtera dari seluruh kalangan. Karena jika
pemerintah hanya menghiraukan mereka yang ada di kelas sosial atas maka, masyarakat yang
kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin juga akan semakin miskin. Akan tetapi, jika
pemerintah memperoleh standar sejahtera dari seluruh kalangan maka bisa jadi pemerintah
akan mengambil titik tengah dari sebuah permasalahan kelas sosial yang akan menjadikan
masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dengan begitu masyarakat yang berada pada kelas sosial

atas bisa mendongkrak masyarakat yang berada di kelas sosial menengah kebawah. Dengan
begitu tidak ada lagi namanya kesenjangan sosial antara masyarakat kelas sosial atas dengan
masyarakat kelas sosial menengah kebawah.
Aristoteles juga mengatakan bahwa orang - orang yang memiliki senjata dan yang
bisa mengambil bagian didalam peperangan juga berhak untuk memilih dan dipilih dalam
lembaga negara. Mereka merupakan kelas kelas menengah yang menjag kestabilan negara
diantara kelas menengah atas dan kelas menengah bawah. Di dalam pernyataan ini, kita dapat
menyimpulkan bahwa semua masyarakat yang ada di dalam sebuah negara memiliki hak
yang sama. Baik itu rakyat biasa, pejabat, petugas militer, dan lain - lain. Apapun profesinya,
apapun kelas sosialnya, dari latar belakang keluarga seperti apapun itu masyarakat berhak
memberikan suaranya dalam memberikan usulan kepada pemerintah agar pemerintah dapat
mensejahterakan rakyat nya dengan cara yang paling terbaik diantara yang baik.
Bentuk negara politeia ini mengajarkan kita dengan adanya banyak pemikiran yang muncul
dari latar belakang yang berbeda - beda itulah yang seharusnya kita jadikan pedoman untuk
mempersatukan bangsa dengan cara saling menghargai pendapat seluruh rakyat dan saling
mengoreksi satu sama lain perihal resiko
atau kelemahan usulan rakyat dalam sebuah negara. Akan lebih baik jika seluruh rakyat
mampu bekerja sama membangun sebuah solusi untuk masalah negara bersama. Mampu
saling menutupi kekurangan yang ada dengan cara selalu mengevaluasi cara kerja
pemerintahan terhadap rakyat. Dan disisi lain pemerintah tidak hanya sibuk mementingkan
kepentingan mereka pribadi akan tetapi lebih kepada bagaimana cara yang paling tepat untuk
mensejahterakan rakyat.
Demokrasi dikatakan menjadi kemerosotan bentuk pemerintahan dari bentuk
pemerintahan politeia karena banyak pihak - pihak pemerintahan yang menomor satukan
kepentingan pribadinya sendiri. Selain itu, banyak pihak - pihak yang menyalahgunakan
jabatannya untuk mengambil sebuah keputusan dalam pemerintahan negara. Hal itu dapat
dibuktikan dengan pemimpin yang otoriter dimana semua kritik dan saran yang telah di
sampaikan oleh rakyat hanya dijadikan angin lalu saja. Keluhan yang diutarakan dari rakyat
pun tidak mencapai suatu solusi yang diharapkan. Sebenarnya bentuk pemerintahan yang
salah ini bukan dari bentuk pemerintahannya akan tetapi kesalahan yang muncul dari masing
- masing individu yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban
berwarga negara.
Contoh negara yang menganut suatu bentuk pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat &
untuk rakyat negara yang menganut demokrasi adalah Indonesia sekarang. Indonesia
memang saat ini menganut demokrasi tapi berideologi pancasila dalam artian bahwa
demokrasi di Indonesia berasas musyawarah dan kerakyatan. Contoh asas kerakyatan
Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memiliki kesadaran dasar rasa cinta dan
padu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita-citanya yang satu.

Judul: Ilmu Negara

Oleh: Dendy Laksana


Ikuti kami