Makalah Hukum Perjanjian

Oleh Rina Hasan

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Hukum Perjanjian

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teori Hukum Perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan
pentingnya kepastian hukum dan predictability.

Fungsi utama salah satu

kontrak adalah untuk memberikan kepastian tentang mengikatnya suatu
perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem
hukum civil law dan promissory estoppel dalam sistem hukum common law
hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuh syarat sahynya
perjanjian.1
Sebaliknya,

teori

Hukum

Perjanjian

yang

modern

mempunyai

kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi
tercapainya keadilan yang substantial. Pengecualian atas berlakunya doktrin
consideration dan penerapan doktrin promissory estoppel serta asas itikad baik
dalam proses negosiasi adalah contoh yang jelas dari teori Hukum Perjanjian
yang modern.2
B. Rumusan Masalah
1. Apa Pengertian dan Penafsiran Perjanjian ?
2. Apa Saja Jenis-jenis Perjanjian ?
3. Apa Saja Syarat Sahnya Suatu Perjanjian ?
4. Bagaimana Saat Dan Tempat Lahirnya Perjanjian ?
5. Bagaimana Pelaksanaan Suatu Perjanjian ?
6. Bagaimana Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian ?

1 Suharnoko. Hukum Perjanjian :Teori dan Analisa Kasus, Cet.6, (Jakarta :
Kencana,2009) Hlm.20
2 Suharnoko. Hukum Perjanjian :Teori dan Analisa Kasus,Hlm.20

1

II. PEMBAHASAN
A. Pengertian dan Penafsiran Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Secara etimologis perjanjian (Yang dalam Bahasa Arab diistilahkan
dengan Mu’ahadah Ittifa’, Akad) atau kontrak dapat diartikan sebagai :
“perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”. (Yan
Pramadya Puspa, 1997 : 284).3
Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum
Bahasa Indonesia memberikan definisi/pengertian perjanjian tersebut sebagai
berikut : “Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh ua pihak
atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan
itu.” (WJS.Poerwadarminta,1986 : 402).4
Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan
bahwa, Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau
beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk
melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Di dalam hukum kalau perbuatan itu
mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan
perbuatan hukum.5
Sedangkan yang dimaksud dengan Perbuatan Hukum adalah segala
perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan
hak dan kewajiban. Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan
sebagai berikut (C.S.T. kansil, 1986 : 199) .6

3 Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K, Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet.3,
(Jakarta : Sinar Grafika,2004), Hlm.1
4 Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K, Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Hlm.1
5 Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K, Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Hlm.1
6 Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K, Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Hlm.1

2

2. Penafsiran Perjanjian
Jika terjadi suatu sengketa antara para pihak dan atas sengket tersebut
tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang disepakati para pihak,
bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya
batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum
tersebut melalui penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para
pihak yang membuat perjanjian.7
Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur Hal ini dalam Pasalpasal sebagai berikut :8
a. Pasal 1342
Jika Kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkennkan
melakukan penafsiran yang menyimpang dari kata-kata tersebut.
Misalnya, sudah jelas diperjanjikan bahwa kewajiban pihak pemborong
membuat jalan baru, bukan memperbaiki jalan yang lama yang sudah ada.
b. Pasal 1343
Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam
penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang
membuat perjanjian.
c. Pasal 1344
Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus
dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada
pengertian yang tidak memunkinkan suatu pelaksanaan.9

7 Suharnoko. Hukum Perjanjian :Teori dan Analisa Kasus, Cet.6, (Jakarta :
Kencana,2009) Hlm.15
8 Suharnoko. Hukum Perjanjian :Teori dan Analisa Kasus,Hlm.15
9 Suharnoko. Hukum Perjanjian :Teori dan Analisa Kasus,Hlm.16

3

B. Jenis - Jenis Perjanjian
Dalam hukum perjanjian terdapat terdapat beberapa asas sebagai berikut:
1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian (parti otonim)
2. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)
3. Asas kepercayaan
4. Asas kekuatan mengikat
5. Asas persamaan hukum
6. Asas keseimbangan
7. Asas kepastian hukum
8. Asas moral
9. Asas kepatutan
10. Asas kebiasaan10
Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut
adalah sebagai berikut:11
1. Perjanjian Timbal Balik
Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Isalnya perjanjian jual-beli.12
2. Perjanjian Cuma-Cuma (pasal 1314 KUHPerdata)
Pasal 1314 : “ sesuatu persetujuan dibuat dibuat dengan Cuma-Cuma
atau atas beban, Suatu persetujuan dengan Cuma-Cuma adalah suatu
persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan
kepada, pihak yang lain, tanpa menerima suatu menfaat bagi dirinya
sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang
mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu,
atau tidak berbuat sesuatu”.13

10 Mariam Darus Badrulzaman, Dkk.
PT. Citra Aditya Bakti, 2001),Hlm.66
11 Mariam Darus Badrulzaman, Dkk.
12 Mariam Darus Badrulzaman, Dkk.
13 Mariam Darus Badrulzaman, Dkk.

Komplikasi Hukum Perikatan, Cet.1, (Bandung :
Komplikasi Hukum Perikatan,Hlm.66
Komplikasi Hukum Perikatan,Hlm.66
Komplikasi Hukum Perikatan,Hlm.66

4

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan
keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, Hibah.14
3. Perjanjian atas beban
Adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu
terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada
hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian Bernama(Benoemd)
Perjanjian Khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri,
maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi
nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling
banyak terjadi sehari hari.
5. Perjanjian Tidak bernama (Onbenoemde Overeenkomst)
Diluar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama,
yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur didalam KUHPerdata, tetapi
terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas denan
nama

yang

disesuaikan

dengan

kebutuhan

pihak-pihak

yang

mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran,
perjanjian pengelolaan. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah
berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij
otonomi.
6. Perjanjian Obligator
Adalah perjanjian dimana pihak-pihak epakat, mengikatkan diri untuk
melkukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut
KUHperdata perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya
hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli.Fase ini baru
merupakan keepakatan (konsensual) dan harus diikuti dengan perjanjian
penyerahan(perjanjian kebendaan).15

14Mariam Darus Badrulzaman, Dkk. Komplikasi Hukum Perikatan,Hlm.67
15 Mariam Darus Badrulzaman, Dkk. Komplikasi Hukum Perikatan,Hlm.67

5

7. Perjanjian Kebendaan (Zakelljk)
Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang
menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang
membebankan kewajiban (oblige) pihak itu untuk menyerahkan benda
tersebut kepada pihak lain (levering, transfer). Penyerahannya itu sendiri
merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda
tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli
sementara (voorlopi Koopcontract) untuk perjanjian jual beli benda-benda
bergerak maka perjanjian obligator dan perjanjian kebendaannya jatuh
bersamaan.
8. Perjanjian Konsensual
Adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai
persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata
perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338
KUHPerdata).
9. Perjanjian Rill
Didalam perjanjian KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang
hany berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian
penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerdata), pinjam pakai (Pasal 1740
KUHPerdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian Rill ,
perbedaan antara perjanjian konensual dan rill ini adalah sisa dari hukum
Romawi yang untuk perjanjian-perjanjian tertentu diambil alih oleh
Hukum perdata kita.
10. Perjanjian Liberatior
Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang
ada,

misalnya

pembebasan

utang

(kwijschelding)

pasal

1438

KUHPerdata).16

16 Mariam Darus Badrulzaman, Dkk. Komplikasi Hukum Perikatan,Hlm.68

6

11. Perjanjian Pembuktian (bewijsovereenkomst)
Perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang
berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Untung-untungan
Perjanjian yang Objeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian
asuransi Pasal 1774 KUHPerdata.
13. Perjanjian Publik
Yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum
publik, karena salah satu pihak yang berindak adalah pemerintah, dan
pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan
bawahan, (subordinated) jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama
(Co-ordinated), misalnya perjanjian ikatan dinas.
14. Perjanjian Campuran (Contractus Sui Generis)
Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai
unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa
menyewa) tapi pula menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan
pelayanan. Terhadap perjanjian campuran itu ada berbagai paham.
a. Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai
perjanjian khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari
perjanjian khusus tetap ada (contractus kombinasi).
b. Paham kedua mengatakan ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah
ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori
absorbsi).17
C. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah kata
sepakat antara pihak yang mengikatkan diri ; cakap untuk membuat suatu
perjanjian; mengenai suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.18

17 Mariam Darus Badrulzaman, Dkk. Komplikasi Hukum Perikatan,Hlm.69
18 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. Hukum dalam Ekonomi, Cet.5, (Jakarta :
PT Grasindo,2008),Hlm.31

7

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri
Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yakni para
pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata
dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut.
Dengan demikian, kata sepakat tersebut dapat dibatalkan jika terdapat
unsur-unsur penipuan, paksaan dan kekhilafan. diDalam pasal 1321 KUH
Perdata dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu
diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan/penipuan.
2. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian
Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian, artinya bahwa para pihak
harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 Tahun) dan
tidak dibawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu
Mengenai Suatu Hal Tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan
harus jelas dan terinc (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap
objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan
terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal, artinya isi dari perjanjian itu harus
mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang
kesusilaan, atau ketertiban umum.19
Dengan kata lain, Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat
subyektif, yakni jika salah satu pihak tidak dipenuhi maka pihak yang lain dapat
meminta pembatalan (canceling). Dalam Pasal 1454 KUH Perdata disebutkan
jangka waktu permintaan pembatalan perjanjian dibatasi hingga lima tahun,
sedangkan dua syarat yang lain dinamakan syarat –syarat objektif, yakini jika
salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya
perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (null and void).20

19 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, Hlm.31
20 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi,Hlm.32

8

Dengan demikian, jika dilihat dari syart-syarat sahnya suatu perjanjian maka
dapat dibedakan menjadi dua bagian dari suatu perjanjian, yaitu bagian inti dan
bagian bukan inti.
a. Bagian Inti (Ensensial)
Bagian Inti (Ensensial) adalah bagian yang sifatnya harus ada didalam
perjanjian. Jadi, sifat ini yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu
tercipta.
b. Bagian Buka Inti terdiri dari naturalia dan Aksidentialia
1. Naturalia adalah sifat yang dibawah oleh perjanjian sehingga secara diamdiam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam
benda yang akan dijual.
2. Aksidentialia adalah sifat melekat pada perjanjian yang secara tegas
diperjanjikan oleh para pihak.21
Dengan demikian, akibat dari terjadinya perjanjian maka undang-undang
menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Oleh
karena itu, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian
bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali
kalau perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (barden beding) yang diatur
dalam Pasal 1318 KUH Perdata.22
Dengan kata lain, persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali
selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasanalasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya,
persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik (tegoeder
trouwlin good faith).23

21 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. Hukum dalam Ekonomi,Hlm.32
22 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. Hukum dalam Ekonomi,Hlm.32
23 Elsi Kartika Sari & Advendi Simanunsong. Hukum dalam Ekonomi,Hlm.32

9

D. Saat Dan Tempat Lahirnya Perjanjian
Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik
tercapainnya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai
hal-hal persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang
di kehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara
timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.24
Menurut ajaran yang paling tua haruslah dipegang teguh tentang adanya
suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kedua
kehendak itu berselisih, tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian. Dalam suatu
masyarakat kecil dan sederhana, dimana kedua bela pihak berjumpa atau hadir
sendiri dan pembicaraan diadakan secara lisan, ukuran tersebut masih dapat
dipakai, tetapi dalam suatu masyarakat yang sudah ramai dan modern, ukuran
tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Sejak orang memakai surat menyurat
dan pilgram (kawat). Dalam menyelenggarakan urusan-urusannya, maka
ukuran dan syarat untuk tercapainya suatu perjanjian

harus adanya

persesuaian kehendak, terpaksa ditinggalkan. Sebab, sering terjadi, apa yang
ditulis dalam surat, atau yang diberitahukan lewat pilgram, karena sesuatu
kesalahan, berlainan atau berbeda dari apa yang dikehendaki oleh orang yang
menggunakan surat menyurat atau pilgram tadi. Berhubung dengan kesulitankesulitan yang timbul itu, orang mulai mengalihkan perhatiannya pada apa
yang dinyatakan. Yang terpenting bukan lagi kehendak, tetapi apa yang
dinyatakan oleh seorang, sebab pernyataan inilah yang dapat dipakai sebagai
pegangan untuk orang lain. Jadi, apabila ada suatu perselisihan antara apa
yang dikehendaki dan apa yang dinyatakan oleh sesuatu pihak, maka
pernyataan itulah yang menentukan. Sepakat yang diperlukan untuk
melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang
dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain. Dalam menerima atau
menangkap suatu pernyataan diperlukan suatu pengetahuan tentang istilahistilah yang lazim dipakai dalam suatu kalangan, disuatu tempat dan pada
suatu waktu-waktu tertentu. Suatu pernyataan yang diucapkan secara bersenda
24 Subekti. Hukum Perjanjian, Cet.19, (Jakarta : Intermasa. 2002), Hlm.26

10

gurau tidak boleh dipegang untuk dijadikan dasar bagi suatu perjanjian. Lagi
pula, apabila suatu pernyataan yang nyata-nyata atau mungkin sekali keliru,
tidak boleh dianggap sudah terbentuknya suatu kesepakatan dan dijadikan
dasar bagi suatu perjanjian yang mengikat. Sebagai kesimpulan dapat
ditetapkan suatu norma, bahwa yang dapat dipakai sebagai suatu pedoman
ialah pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari
orang yang hendak mengikatkan dirinya.25
Karena suatu perjanjian

lahir pada detik tercapainya kesepakatan,

maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (Offerte).
Apabila seseorang melakukan suatu penawaran, dan penawaran itu diterima
oleh orang lain secara tertulis, artinya orang lain ini menulis surat bahwa ia
menerima penawaran itu, pada detik manakah lahirnya perjanjian itu. Apakah
pada detik dikirimkannya surat ataukah pada detik diterimanya surat itu oleh
pihak yang melakukan penawaran.26
Menurut azaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap
lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (offerte) menerima jawaban
yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap
sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca
surat itu, adalah tanggungannya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca
surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena
perjanjian sudah lahir maka tak dapat lagi ia ditarik kembali jika tidak seizin
pihak lawan. Saat atau detik lahirnya suatu perjanjian adalah penting untuk
diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan
undang-undang atau peraturan, yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut,
misalnya pelaksanaannya. Ataupun perlu untuk menetapkan beralihnya risiko
dalam jual beli.27

25 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.26
26 Subekti. Hukum Perjanjian, Hlm.26
27 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.27-28

11

E. Pelaksanaan Suatu Perjanjian
Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji
kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu.28
Menilik macamnya hal yang dijanjikan utuk dilaksanakan, perjanjianperjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :
1.

Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang

2.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu

3.

Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu29

Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan : Prestasi.
Perjanjian macam pertama, misalnya : jual beli, tukar-menukar,
penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai. Perjanjian macam
kedua : perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan,
perjanjian untuk membikin sebuah garasi, dan lain sebagainya. Perjanjian
macam ketiga, misalnya : perjanjian untuk tidak mendirikan tembok,
perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan
seorang lain, dan lain sebagainya.30
Dalam pasal-pasal 1240 dan 1241. Pasal-pasal ini, mengenai
perjanjian-perjanjian yang diatas tadi kita sebutkan tergolong dalam macam
kedua dan macam ketiga, yaitu perjanjian-perjanjian untuk berbuat sesuatu
(melakukan sesuatu perbuatan) dan perjanjian-perjanjian untuk tidak berbuat
sesuatu (tidak melakukan sesuatu perbuatan). Mengenai perjanjian macammacam

inilah disebutkan bahwa eksekusi riil itu mungkin dilaksanakan.

Pasal 1240 menyebutkan tentang

perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

(tidak melakukan sesuatu perbuatan), bahwa siberpiutang (kreditur) berhak
menutut penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan
perjanjian dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk
menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si
28 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.36
29 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.36
30 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.36

12

berutang (debitur), dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntut ganti
rugi, jika ada alasan untuk itu. Dan pasal 1241 menerangkan tentang
perjanjian untuk berbuat sesuatu, (melakukan suatu perbuatan), bahwa,
apabila perjanjian tidak dilaksanakan (artinya : apabila siberutang tidak
menepati janjinya), maka siberpiutang (kreditur) boleh juga dikuasakan
supaya dia sendirilah menguasahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang
(debitur) . mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan, memang
dalam perjanjian semacam itu, bila janji dilanggar, dapat secara mudah hasil
dari perbuatan yang melanggar perjanjian itu dihapuskan atau ditiadakan.
Tembok yang didirikan secara melanggar perjanjian, dapat ditutup. Pihak
yang berkepentingan (kreditur) tentunya juga dapat memita kepada
pengadilan , supaya dapat ditetapkan sejumla huang paksa untuk mendorong
debitur supaya ia meniadakan apa yang sudah diperbuat itu.31
Mengenai

perjanjian

macam

pertama,

yaitu

perjanjian

untuk

memberikan (menyerahkan) suatu barang, tidak terdapat sesuatu petunjuk
dalam undang-undang. Mengenai barang yang tak tertentu, (artinya barang
yang sudah disetujui atau dipilih) dapat dikatakan bahwa para ahli hukum dan
yurisprudensi sependapat bahwa eksekusi riil itu dapat dilakukan, misalnya
jual beli suatu barang bergerak yang tertentu. Jika mengenai barang yang tak
tertentu, eksekusi rill tak mungkin dilakukan.32
Mengenai barang tak bergerak ada dua pendapat. Yurisprudensi pada
waktu sekarang dapat dikatakan masih menganut pendirian bahwa eksekusi
riil tidak mungkin dilakukan. pendirian itu didasarkan pada dua alasan.
1. Untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda tak bergerak, diperlukan
suatu akta transport yang merupakan suatu akta bilateral, yang harus
diselenggarakan oleh dua pihak dan karena itu tidak mungkin diganti
dengan suatu ponis atau putusan hakim.33

31 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.37
32 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.38
33 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.38

13

2. Alasan a contrario, yaitu dalam pasal 1171 ayat 3 Kitab Undang-undang
Hukum Pedata, ditetapkan (mengenai hipotik), bahwa barang siapa yang
berdasarkan undang-undang atau perjanjian, diwajibkan memberikan
hipotik, dapat dipaksa untuk itu dengan putusan hakim yang mempuyai
kekuatan yang sama, seolah-olah ia telah memberikan persetujuannya
untuk hipotik itu, dan yang dengan terang akan menunjuk benda-benda
atas mana akan dilakukan pembukuan.34
Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan
secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain,
apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang
mengadakan suatu perjanjian dengan tidak menatur atau menetapkan secara
teliti hak dan kewajiban mereka. mereka itu hanya menetapkan hal-hal yang
pokok dan penting saja. Dalam jual beli misalnya, hanya ditetapkan tentang
barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, harganya. Tidak ditetapkan
tentang tempat penyerahan barang, biaya pengantaran, tempat dan waktu
pembayaran.35
Menurut pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan
dalam perjanjian, tetapi juga untuk “segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undangundang”. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturanaturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (disuatu
tempat dan disuatu kelangkaan tertentu), sedangkan kewjiban-kewajiban yang
diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.36
Menurut pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pedata,
semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (dalam bahasa
belanda tegoeder trouw : dalam bahasa inggris in good faith, dalam bahasa
Perancis de bonne foi). Norma yang dituliskan diatas ini merupakan salah
34 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.38
35 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.39
36 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.41

14

satu sendi yang terpenting dari Hukum Perjanjian. Pertama Mengenai istilah
itikad baik, diterangkan bahwa kita juga menjumpai istilah tersebut dalam
Hukum Benda, dimana misalnya ada perkataan-perkataan pemegang barang
yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik dan lain sebagainya
sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk. Seorang pembeli
barang yang beritikad baik, adalah seorang yang membeli barang dengan
penuh kepercayaan bahwa sipenjual sungguh-sungguh pemilik sendiri dari
barang yang dibelinya itu.37
Dalam hal penafsiran perjanjian, pedoman utama ialah, jika kata-kata
suatu perjanjian jelas, maka tidaklah diperkenankan untuk menyimpang
daripadanya dengan jalan penafsiran. Pedoman-pedoman lain yang penting
dalam menafsirkan suatu perjanjian adalah:
a. Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran,
maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat
perjanjian itu, dari pada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf.
b. Jika sesuatu janjiberisikan dua macam pengertian : maka harus dipilih
pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan janji itu
dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan
suatu pelaksanaan.
c. Jika kata-kata dapat memberikan dua macam pengertian, maka harus
dipilih pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian.
d. Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi
kebiasaan dinegeri atau ditempat dimana perjanjian diadakan.
e. Senua janji harus diartikan dalam hubungan satu sama lain, tiap janji harus
ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya.
f. Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas
kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan sesuatu hal dan untuk
keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu.38

37 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.41
38 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.43

15

F. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian
Dalam bab mengenai syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, telah
diterangkan, bahwa apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu
tau causa yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (bahasa
Inggris : null and Void). Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula
tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orangorang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk
meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain, telah gagal.
Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim,
karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya,
menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.39
Apabila pada waktu pembuatan

perjanjian, ada kekurangan mengenai

syarat yang subyektif sebagaimana yang sudah kita lihat, maka perjanjian itu
bukannya batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pembatalan (canceling)
oleh salah satu pihak. Pihak ini adalah : pihak yang tidak cakap menurut
hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi
cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian
itu secara tidak bebas.40
Tentang perjanjian yang tidak mengandung sesuatu hal yang tertentu,
dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan
karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Keadaan
tersebut dapat seetika dilihat oleh hakim. Tentang perjanjian yang isinya tidak
halal, teranglah bahwa perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksanakan
karena melanggar hukum atau kesusilaan. Hal yang demikian juga seketika
dapat diketahui oleh hakim. Dari sudut keamanan dan ketertiban, jelaslah
bahwa perjnjin-perjnjin seperti itu harus dicegah.41
Tentang perjanjian yang kekurangan syarat-syarat subyektifnya yang
menyangkut kepentingan seseorang, yang mungkin tidak mengingini
perlindungan hukum terhadap dirinya, misalnya, seorang yang oleh udang39 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.22
40 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.22
41 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.22

16

undang dipandang sebagai tidak cakap, mungkin sekali sanggup memikul
tanggung jawab sepenuhnya terhadap perjanjian yang telah dibuatnya. Atau,
seorang yang telah memberikan persetujuannya karena khilaf atau tertipu,
mungkin sekali segan atau malu meminta perlindungan hukum.42
Persetujuan kedua belah pihak yang merupaan kesepakatan itu, harus
diberikan secara bebas. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat
pirizinan tidak bebas, yaitu : Paksaan, Kekhilafan dan Penipuan. Yang
dimaksudkan dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa
(psychis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Misalnya, salah satu pihak, karena
diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian. Jadi kalau
seorang dipegang tangannya dan tangan itu dapaksa menulis tanda tangan
dibawah sepucuk surat perjanjian, itu bukanlah paksaan dalam arti yang
dibicarakan disini, yaitu sebagai salah satu alasan untuk meminta pembatalan
perjanjian yang telah dibuat itu. Orang yang dipegang tangannya secara
paksaan ini tidak memberikan persetujuannya.43
Dengan demikian, maka ketidak cakapan seorang dan ketidak
bebasan dalam memberikan perizinan pada suatu perjanjian, memberikan hak
kepada pihak yang tidak cakap dan
memberikan

pihak yang tidak bebas dalam

sepakatnya itu untuk meminta pembatalan perjanjiannya.

Dengan sendirinya harus dimengerti bahwa pihak lawan dari orang-orang
tersebut tidak boleh meminta pembatalan itu. Hak meminta pembatalan hanya
ada pada satu pihak saja, yaitu pihak yang oleh undang-undang diberi
perlindungan itu. Meminta pembatalan itu oleh pasal 1454 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dibatasi sampai suatu batas waktu tertentu, yaitu 5
tahun. Waktu mana mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan suatu pihak) saja
orang ini menjadi cakap menurut hukum. Dalam hal paksaan, sejak hari
paksaan itu telah berhenti. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari
diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu. Pembatasan waktu tersebut tidak

42 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.23
43 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.23

17

berlaku terhadap pembatalah yang diajukan selaku pembelaan atau tangkisan,
yang mana selalu dapat dikemukakan.44
Memang ada dua cara untuk meminta pembatalan peerjanjian itu, pertama
pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada
hakim supaya perjanjian itu dibatalkan. Cara kedua, menunggu sampai ia
digugat didepan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Didepan sidang
pengadilan itu, ia sebagai terguat mengemukakan bahwa perjanjian tersebut
telah disetujuinya ketika ia masih belum cakap, ataupun disetujuinya karena ia
diancam, atau karena ia khilaf mengenai obyek perjanjian atau karena ia
ditipu. Dan didepan sidang pengadilan itu ia memohon kepada hakim supaya
perjanjian dibatalkan. Meminta pembatalan secara pembelaan inilah yang
tidak dibatasi waktunya.45
Terhadap asas konsensualisme yang dikandung oleh pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada
kekecualiannya, yaitu disana sini oleh undang-undang ditetapkan suatu
formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya untuk perjanjian
penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris.
Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis dan lain sebagainya.
Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara
tertentu sebagaimana sudah kita lihat, dinamakan perjanjian formil. Apabila
perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh
undang-undang, maka ia batal demi hukum.46

44 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.24
45 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.25
46 Subekti. Hukum Perjanjian,Hlm.25

18

III.

PENUTUP

Kesimpulan :
A. Pengertian Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang
atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk
melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
B. Jenis - Jenis Perjanjian : Asas kebebasan mengadakan perjanjian (parti
otonim), Asas konsensualisme (persesuaian kehendak), Asas kepercayaan,
Asas kekuatan mengikat, Asas persamaan hukum, Asas keseimbangan,
Asas kepastian hukum, Asas moral, Asas kepatutan, Asas kebiasaan.
Syarat Sahnya Suatu Perjanjian : Kata Sepakat antara Para Pihak yang
Mengikatkan Diri, Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian , Mengenai
Suatu Hal Tertentu, Suatu sebab yang halal
C. Saat Dan Tempat Lahirnya Perjanjian : Menurut asas konsensualisme,
suatu perjanjian lahir pada detik tercapainnya kesepakatan atau
persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal persesuaian paham
dan kehendak antara dua pihak tersebut.
D. Pelaksanaan Suatu Perjanjian : Suatu perjanjian, merupakan suatu
peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua
orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal
yang dijanjikan utuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam
tiga macam, yaitu : Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu
barang, Perjanjian untuk berbuat sesuatu, Perjanjian untuk tidak berbuat
sesuatu.
E. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian

: Apabila suatu

syarat

obyektif tidak terpenuhi (hal tertentu tau causa yang halal), maka
perjanjiannya adalah batal demi hukum (bahasa Inggris : null and Void).
Dalam hal yang demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu
perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang
bermaksud membuat perjanjian itu.

19

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, Mariam Darus Dkk. Komplikasi Hukum Perikatan, Cet.1,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001)
Pasaribu, Chairuman & Suhrawardi K, Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam
Cet.3, (Jakarta : Sinar Grafika,2004)
Sari, Elsi Kartika & Advendi Simanunsong. Hukum dalam Ekonomi, Cet.5,
(Jakarta : PT Grasindo,2008)
Subekti. Hukum Perjanjian, Cet.19, (Jakarta : Intermasa, 2002)
Suharnoko.Hukum

Perjanjian

:Teori

dan

Analisa

Kasus,

Cet.6,

(JakartaKencana,2009)

20

Judul: Makalah Hukum Perjanjian

Oleh: Rina Hasan


Ikuti kami