Makalah Sistem Akuntabilitas

Oleh Mild Academy

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Sistem Akuntabilitas

MAKALAH SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK
DALAM RANGKA SANKRI
(SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA)

Disusun Oleh :


Diajeng Dara A.K (CA417111016)



Ilma Yulita Sari

(CA417111187)



Nisa Oktavia

(CA417111228)

Kelas : A4-17-01A
Dosen : Dr.Ir.A.H.Rahadian, M.Si

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN DAN ADM.PERPAJAKAN
T.A 2018/2019

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan
sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa
pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan
makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan
kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-natikan
syafa’atnya di akhirat nanti.
Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatNya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu
untuk menyelesaikan pembuatan makalah mengenai Sistem Akuntabilitas Publik
dalam rangka SANKRI Penulis tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh
dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di
dalamnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk
makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik
lagi. Demikian, dan apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini penulis
mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

2

DAFTAR ISI
Kata Pengantar...................................................................................................2
Daftar Isi............................................................................................................3
Bab I (Pendahuluan)
A. Latar Belakang................................................................................4
B. Ruang Lingkup Penulisan...............................................................5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.......................................................6
Bab II
D. Pengertian Sistem Akuntabilitas Publik.........................................7
E. Dimensi Akuntabilitas Publik......................................................7-8
F. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia...9-11
Bab III
G. Permasalahan dari Akuntabilitas Sektor Publik (Korupsi)..........12-15
H. Pembahasan dari Mengatasi Permasalahan KKN.......................15-18
Bab IV
I. Kesimpulan..................................................................................19-20

Referensi Pustaka..................................................................................................21

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

3

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang
baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan
konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif
kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang
mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan
masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak
mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini kepemerintahan yang pada
akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu
munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan
dan administrasi negara di Indonesia. Era reformasi telah memberi harapan baru
dalam implementasi akuntabilitas di Indonesia. Apalagi kondisi tersebut
didukung oleh banyaknya tuntutan negara-negara pemberi donor dan hibah yang
menekan pemerintah Indonesia untuk membenahi sistem birokrasi agar
terwujudnya good governance.
Implementasi

akuntabilitas

di

Indonesia

pada

prinsipnya

telah

dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan
peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan
akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukan keseriusan pemerintah
dalam upaya melakukan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat
beberapa hambatan dalam implementasi akuntabilitas seperti; masih rendahnya
kesejahteraan pegawai, faktor budaya, dan lemahnya penerapan hukum di
Indonesia.

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

4

B. RUANG LINGKUP
Ada beberapa ruang lingkup akuntabilitas seperti yang dikemukakan oleh
beberapa orang ahli seperti yang dikemukakan oleh Bimtoro tjokroamidjojo
dalam buku “Reformasi Administrasi Publik” yang menjelaskan bahwa
akuntabilitas meliputi :
1.

Akuntabilitas Politik

2.

Akuntabilitas Keuangan

3.

Akuntabilitas Hukum

4.

Akuntabilitas Ekonomi (efesiensi)

Tetapi dari keempat ruang lingkup yang ada yang akan dibahas disini adalah
akuntabilitas publik dalam rangka SANKRI.
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
system pertanggungjawaban secara periodik
Dasar hukum pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
didasarkan pada berikut ini :
a.

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Kinerja Instansi
Pemerintah.

c.

PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan.

d.

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.

e.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN

f.

PP. No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

g.

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

h.

PP. No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat.

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

5

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN
 Mengetahui lebih dalam mengenai sistem akuntabilitas publik di Indonesia
 Tujuan Akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja
pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik
dan terpercaya. Penyelanggara pemerintah harus memahami bahwa mereka harus
mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan
akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja pemerintah dan kepuasan publik
terhadap pelayanan akuntabilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk
mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan akuntabilitas, dan untuk
mempertanggung

jawabkan

komitmen

pelayanan

akuntabilitas

kepada

pemerintah.
 Untuk mengukur kinerja mereka secara obyektif perlu adanya indikator yang
jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil evaluasi harus dipublikasikan
dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Pemerintah dikatakan
memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja pemerintah dianggap
benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

6

BAB II
KAJIAN TEORITIK
D. PENGERTIAN SISTEM AKUNTABILITAS PUBLIK
Sistem Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah/publik.
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal
(vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability).
Vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana
kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja
(dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.
Horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat
luas.
Tuntunan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal,
tidak hanya akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih
luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas
secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan,
sedangkan

accountability

mengacu

pada

pertanggungjawaban

oleh

seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.
E. DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK
Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor
publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor
publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan
hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah
perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja
lembaga sektor publik.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri
atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi
akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

7

1.

Akutabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accountability for

Probity and Legality)
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan
(abuse of power), sedangkan akuntabilitas hokum terkait dengan jaminan
adanya kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik.
2.

Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi
akuntansi,

sistem

informasi

manajemen,

dan

prosedur

administrasi.

Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang
cepat, responsive, dan murah biaya.
Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat
dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutanpungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan
pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan
kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas
proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk
melaksanakan proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam kontrak
tender

adalah

apakah

proses

tender

telah

dilakukan

secara

fair

melalui Compulsory Competitive Tendering (CCT), ataukah dilakukan melalui
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang
minimal.
4.

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik
pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah
terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

8

F. SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI
INDONESIA
Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting
dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini.
Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan
akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil
(outcome) dan impact (dampak). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan
untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif
yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).
Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan
sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas
yang disusun secara periodik.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan
SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya
menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah.
Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah
yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah adalah:
1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara
efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

9

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan
kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi
1. Rencana Strategis
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam
periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokemen perencanaan
untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam
penyelenggaraan SAKIP.
2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian
amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang
diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana
anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran
strategis.
3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja
dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen
perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.
Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada
seluruh instansi pemerintah.
4. Pengelolaan Kinerja
Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan
penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja
mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial,
data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik
pemerintah.

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
0

5. Pelaporan Kinerja
Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas
prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah
dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan
Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat
perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi
pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian
kinerja.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi
yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut
dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa
surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern
pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka
implementasi SAKIP di instansi pemerintah.

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
1

BAB III
PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN
G. PERMASALAHAN
Analisis Akuntabilitas Sektor Publik Pada Pemerintah
Dalam penyelenggaraan pemerintah sangat diperlukan akuntabilitas
sebagai wujud dari pertanggungjawaban pemerintah atas semua hal yang telah
dikerjakannya. Seorang administrator publik harus mampu mengembangkan
sikap-sikap yang menunjukkan adanya akuntabilitas terhadap rakyat. Rakyat lah
yang akan menilai seberapa jauh para pejabat publik itu mampu menghasilkan
suatu pekerjaan yang selalu ditunjukkan dengan akuntabilitas yang tinggi. Ketika
para pejabat publik tidak mampu mempertanggungjawabannya berdasarkan asas
transparansi, maka seringkali rakyat mengeluhkan dan cenderung menyatakan
bahwa seorang pejabat itu tidak mampu bertindak sesuai dengan amanah mereka.
Rakyat hanyalah dijadikan sebagai alat untuk mampu merealisasikan kepentingan
para pejabat publik. Ketika kepemimpinan pejabat publik menyakiti hati rakyat,
seperti banyak ditampilkan di berbagai daerah di Indonesia terjadilah demo
dimana-mana yang hanya menuntut kepemimpinan seorang pejabat publik dapat
ditanggalkan.
Rakyat bisa saja geram karena mereka juga sudah ikut andil dalam
menyukseskan pembangunan pemerintah dengan membayar pajak misalnya,
mereka ingin uang yang sudah mereka berikan untuk negara dapat mereka
nikmati hasilnya dengan peningkatan pembangunan. Tetapi, apakah rakyat
Indonesia sudah mendapatkan kepuasan dari pemerintah tentang hasil yang
mereka peroleh dengan meratanya pembangunan segala bidang di seluruh
Indonesia?. Ketika pemerintah mengelu-elukan dana subsidi BBM akan dikurangi
sehingga harga BBM harus dinaikkan. Ketika disatu sisi uang yang telah
diberikan dalam bentuk pajak oleh rakyat justru malah dikorupsi oleh segelintir
orang yang kurang memiliki moral etika yang baik. Ketika uang dari rakyat
banyak yang dikorupsi sehingga pendapatan negara juga berkurang. Berapa puluh
triliun dana yang sudah dimakan oleh para koruptor. Meskipun KPK sudah
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
2

mencoba menyita semua aset yang dimiliki oleh sang koruptor, tapi apakah
semua itu sudah selesai dalam hal membuat para koruptor itu jera karena hartanya
telah diambil haknya oleh negara. Bagaimana jika masih ada sisa dana-dana lain
hasil korupsi yang belum dapat diungkapkan semua? yang tidak bisa dilacak
karena dipindahkan atas nama orang lain yang merupakan indikasi dari tindakan
pencucian uang. Apakah semua pegawai pajak sudah bersih dari tindakan praktek
korupsi? Perlu adanya evaluasi terhadap harta kekayaan pegawai pajak secara
menyeluruh. Hal ini dikarenakan Dirjen Pajak mendapatkan perhatian yang tinggi
dari masyarakat atas kasus korupsi yang seringkali terjadi pada lembaga tersebut.
Contoh sejumlah kasus mafia pajak yang mencuat dalam 2 tahun terakhir yang
menyita perhatian publik diantaranya:
1.

Gayus

Tambunan

(Mantan

Pegawai

Ditjen

Pajak)

dengan

kasus

menyalahgunakan wewenang saat menangani keberatan pajak Rp. 570,92 juta.
Memiliki rekening dengan dana Rp. 25 miliar. Jumlah dana dan transaksi tidak
sesuai dengan pekerjaannya. Gayus divonis dengan hukuman 7 tahun penjara
oleh PN Jakarta Selatan (19/1/2011)
2.

Bahasyim Assifie (Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Jakarta VII) dengan kasus menerima Rp 1 miliar dari wajib pajak dan pencucian
uang atas hartaya Rp 60,82 miliar dan 681.000 dollar AS. Memiliki dana hingga
Rp 70 miliar di rekening. Jumlah dana transaksi tidak sesuai dengan
pekerjaannya. Bhasyim divonis dengan hukuman 10 tahun penjara oleh PN
Jakarta Selatan (3/2/2011).

3.

Dhana Widyarmika (Mantan Pegawai Ditjen Pajak) dengan kasus menerima
gratifikasi Rp 2,75 miliar dari PT Mutiara Virgo. Dhana Widyarmika terbukti
memiliki 12 rekening di 7 bank dengan aliran dana hingga Rp 97 miliar pada
salah satu rekening. Sejumlah aliran dana bersumber dari tiga wajib pajak. Dhana
Divonis dengan hukuman 7 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor (9/11/2012).

4.

Tommy Hindratno (Mantan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo) dengan kasus menerima Rp 280 juta terkait
restitusi pajak PT Bhakti Investama,Tbk. Transaksi dilakukan di sebuah rumah
makan di Tebet, Jakarta. Uang suap sebesar Rp 280 juta. Tommy Hindratno
divonis dengan hukuman 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta
(18/02/2013).

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
3

5.

Pargono Riyadi (Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak)
dengan kasus melakukan pemerasan kepada wajib pajak dengan nilai ratusan juta
rupiah. Transaksi dilakukan di Stasiun Gambir, kurir menyerahkan uang Rp 25
juta yang dibungkus tas plastik di lorong stasiun. Proses hukuman masih berjalan
(10/4/2013)

6.

Eko Darmayanto dan Mohamad Dian Irwan (penyidik di Direktorat Jenderal
pajak pada kantor Wilayah Jakarta Timur) dengan kasus menerima uang 300.000
dollar Singapura atau sekitar Rp2,3 miliar dari PT The Master Steel dalam
operasi tangkap tangan pegawai pajak di halaman terminal III Bandara Soekarno
Hatta (15/05/2013). Proses hukum masih berjalan.
Para pelaku koruptor ini harus dihukum berat, karena tidak hanya
melanggar hukum negara, tetapi juga di dalam ajaran agama apapun dilarang dan
merupakan dosa besar. Tentunya kita semua mengharapkan sekali kinerja Dirjen
Pajak menjadi semakin lebih baik ketika mereka mendapatkan renumerasi atau
peningkatan pendapatan para pegawai akan tetapi apa hasilnya?padahal mereka
yang meminta duluan diprioritaskan untuk melakukan Reformasi Birokrasi
dengan jalan memberikan renumerasi. Akan tetapi semua seakan-akan menjadi
sia-sia karena justru mereka sendiri yang memulai untuk memberikan celah
bagaimana membuat praktek korupsi yang lebih besar lagi. Para koruptor hanya
menghabiskan uang negara saja tanpa memikirkan rakyat kecil yang
membutuhkan bantuan pemerintah sedangkan uang pemerintah saja dikorupsi.
Kita semua rakyat Indonesia berharap bahwa para penegak hukum agar tidak
tebang pilih dalam memproses segala bentuk praktek korupsi. Hal ini dikarenakan
kasus-kasus tersebut diatas merupakan megaskandal pajak negara yang harus
dibongkar sampai hal yang terkecil serta harus diadili seadil-adilnya.
Berbicara soal adil? Apakah hukuman para koruptor itu sudah cukup
memuaskan hati rakyat yang sudah tersaikiti atas sikap para pegawai pemerintah
tersebut. Ketika di negara lain memberikan hukuman bagi para koruptor hukuman
seberat-beratnya, akan tetapi kenapa dengan di Indonesia? Begitu ringannya
hukuman bagi para koruptor apakah akan membuat efek jera. Masyarakat banyak
yang mengeluhkan kenapa para koruptor diberikan hukuman yang ringan?
Korupsi boleh dibilang seperti mata rantai yang tidak pernah bisa putus akan
selalu mengakar dan bisa berakibat fatal terhadap masa depan bangsa Jika

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
4

seandainya para koruptor diberikan hukuman yang berat, maka secara nyata itu
akan membawa efek jera terhadap para pegawai publik khususnya dan
memberikan contoh yang baik terhadap generasi muda pada umumnya agar
mereka tidak berani melakukan tindakan korupsi. Di masa yang akan datang,
Indonesia akan bisa menekan terjadinya praktek korupsi. Dari sekarang saja para
generasi muda disuguhkan dengan contoh praktek korupsi yang merajalela dan
dengan hukuman yang boleh dibilang tidak terlalu berat. Hal yang sangat
ditakutkan adalah ketika mereka melihat bahwa ternyata hukuman korupsi itu
jauh lebih ringan dan telah membuat mindset dalam diri mereka. Peraturan
hukum di Indonesia seharusnya dirubah untuk membuat efek jera kepada para
koruptor karena itu akan menyelamatkan generasi muda kita di masa yang akan
datang.

H. PEMBAHASAN
Akuntabilitas Sektor Publik : Kunci Mengatasi Segala Permasalahan KKN
Ada pelajaran penting dari kisah zaman Nabi Muhammad tentang pengaruh
dahsyat dari kejujuran. Tatkala itu ada seseorang yang sulit sekali menghilangkan
kebiasaan zina nya. Dan rasulullah tidak mendakwahinya atau menyuruhnya
berhenti zina, tapi cuman meminta orang tersebut untuk berbuat satu hal : jujur.
Singkat cerita, karena seringnya ditanya Rasulullah apakah dia sudah berhenti
zina, karena sudah komitmen jujur, akhirnya lama-kelamaan dia bisa
menghilangkan sifat buruknya yang suka zina tersebut.
Jujur, adalah puncak dari sifat kemuliaan. Sifat buruk apapun, akan bisa
terkurangi jika seseorang berhasil menciptakan kejujuran. Sayangnya, sifat jujur
ini tidak bisa dipaksakan ke setiap orang. Oleh karena itu, dalam sebuah sistem,
kejujuran harus tercipta secara sistemik. Secara hukum dan aturan, harus
memaksakan orang agar berbuat jujur, sehingga jika tidak jujur akan ketahuan
secara otomatis. Inilah yang diistilahkan dengan keterbukaan informasi atau
dalam

istilah

perusahaan

atau

pemerintahan

disebut

Akuntabilitas

(accountability).
Dalam perusahaan atau sebuah sistem negara, keterbukaan informasi bisa
diwujudkan dengan keterbukaan kebijakan dan keterbukaan keuangan. Dan yang

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
5

paling menjadi masalah yang saat ini mencengkeram bangsa Indonesia, adalah
tidak adanya akuntabilitas pada sektor keuangan.
Saya sebagai konsultan IT, sudah seringkali menangani masalah klien yang
kehilangan uangnya dalam perusahaan. Baik itu dicuri dari karyawan sendiri,
karena kesalahan sistem, ataupun dicuri secara teknologi (hacking), kesemuanya
bisa dicegah dengan sistem keuangan yang bagus. Dengan sistem keuangan yang
bagus, segala bentuk kehilangan bisa ditelusuri sebabnya, dan dicarikan solusi
pemecahannya atau pencegahannya.
Laporan keuangan ini, harus sampai di tangan pimpinan pusat dan komisaris
perusahaan. Sehingga jika memang ditemukan permasalahan, dia bisa
memutuskan apapun ke lini bawahannya. Jika pimpinan pusat tidak mampu
mengatasi masalah kebocoran keuangan tersebut, tentu wajar jika komisaris
segera mencari pengganti pimpinan tersebut.
Analogi ini sebenarnya bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan kita.
Banyaknya kasus hukum terutama KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) apapun
bentuknya, muara utamanya adalah penyelewengan uang negara. Dan hal ini
sebenarnya imbas dari ketidakadanya sistem keuangan yang bagus dalam sebuah
pemerintahan. Kita ambil lingkup yang kecil saja, Walikota atau Bupati adalah
seorang direktur utama. Dia membawahi ratusan atau ribuan pejabat dibawahnya,
baik sebagai direksi, manajer atau staf, yang diibaratkan sebagai jajaran
karyawan. Sedangkan jajaran komisaris adalah para anggota DPRD. Nah,
komisaris utamanya adalah rakyat, yang memilih langsung anggota perwakilan
komisaris dan direktur utama tersebut. Tapi, perusahaan ini telah lama, bahkan
sejak awal ada pemerintahan, sejak kota atau kabupaten itu ada, tidak pernah
menjalankan aturan keuangan ini. Entah tidak mau atau tidak bisa, laporan
keuangan tidak pernah sampai ke komisaris utama. Bisa jadi mungkin sampai
pada perwakilan komisaris saja alias anggota DPRD. Tapi yang pasti, laporan
keuangan tersebut tidak pernah sampai pada komisaris utama alias pemilik
perusahaan, yaitu rakyat. Tidak ada transparansi antara eksekutif dan pemilik
perusahaan. Jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh jajaran direksi, direktur
utama atau komisaris yang ditunjuk, karena memang komisaris utama tidak
memiliki laporan keuangan, tidak memegang data, dan memang tidak pernah
meminta, maka wajar saja jika fungsi kontrol tersebut mandul.
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
6

Dimana-mana, jika pemilik perusahaan tidak pernah meminta laporan keuangan
dan pertanggungjawabannya berarti tidak punya kontrol terhadap perusahaannya
sendiri. Kalau pemilik tidak memiliki kontrol perusahaan, maka wajar saja jika
uang perusahaan dibuat ‘banca’an’ para pengelolanya. Inilah yang kami sebut
dengan Akuntabilitas Sektor Publik oleh kalangan akademisi, yang setahu saya
tidak pernah dijalankan jajaran pemerintahan kita. Dan rakyat kita tidak atau
kurang menyadarinya.
Mengapa informasi ini termasuk sektor publik, yang berarti harus diumumkan
secara terbuka, seperti perusahaan terbuka, karena pemilik kedaulatan tertinggi
dalam sebuah pemerintahan, sesuai dengan kaidah demokrasi, adalah ditangan
rakyat. Rakyat harus mengetahui dengan pasti, uang yang telah disetorkan dalam
bentuk pajak, pungutan, atau hasil bumi atau tambang di wilayahnya, yang
dipercayakan pada eksekutifnya, apakah betul-betul dipergunakan sebagaimana
mestinya atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Seperti dalam laporan
perusahaan pada umumnya, laporan keuangan daerah harus mengikuti aturan
keuangan seperti biasanya, khususnya model perusahaan non profit tentunya.
Harus ada neraca yang bisa menggambarkan keseimbangan antara aktiva dan
passifa, antara kekayaan dan beban keuangan daerah. Ada juga mirip rugi laba,
yang menggambarkan arus pemasukan dan pengeluaran keuangan, sehingga
masyarakat bisa tahu apakah ada kepantasan didalamnya atau sudah semestinya.
Akuntabilitas sektor keuangan ini, jika bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah
pengaruhnya akan sangat besar. Salah satunya tentu adalah meminimalkan
penyimpangan, dan meningkatkan kejujuran para aparatur Negara. Karena
pemasukan dan pengeluaran APBD nya dipantau langsung oleh rakyat. Kedua,
jika memang keuangan daerah defisit, pemerintah daerah bisa mengajak
partisipasi

masyarakat

untuk

bergotong-royong

dalam

program-program

pembangunan. Jadi tidak melulu menggunakan APBD. Misalnya untuk
membangun jalan desa, bendungan, fasilitas umum dan lain-lain. Karena dengan
laporan yang terbuka, akan timbul kepercayaan dari rakyat, bahwa dana yang ada
tidak diselewengkan oleh pejabatnya. Pajak pun akan lebih bisa ditingkatkan lagi.
Maka, untuk mengatasi problem permasalahan bangsa yang begitu kompleks
belakangan ini. Banyaknya kasus ketidakjujuran, dari berbagai bidang mulai
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
7

pendidikan sampai pada proyek-proyek pemerintah, sebenarnya bisa ditarik
sebuah benang merah. Yaitu, tidak adanya transparansi aparatur pemerintah
dalam mengelola uang rakyat. Sehingga, rakyat kehilangan kepercayaan dan
teladan pada semua sisi kehidupan khususnya yang berkenaan dengan materi.
Dan itu bisa dimulai dengan model Akuntabilitas Publik khususnya sektor
keuangan. Mengapa?
Terlalu sulit kalau kita sekedar mempropagandakan integritas pejabat. Dari rakyat
sendiri, kita kehilangan fokus, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini.
Salah satu, dan mungkin satu-satunya fokus tema yang bisa mempengaruhi semua
sektor kinerja pemerintahan adalah dengan adanya Akuntabilitas Sektor
Keuangan di pemerintah daerah.
Kembali pada paragraf awal tentang prinsip kejujuran, biarlah para pejabat
korupsi, penyelewengan sana-sini, bancaan proyek, dan lain sebagainya. Tapi kita
hanya minta satu hal : JUJUR!! Terbuka dalam satu hal yaitu keuangan. Rakyat
harus tahu belanja uang yang masuk, dan berapa yang dipakai. Pimpinan daerah
(pak direktur) juga kita minta satu hal saja, harus mampu membuat laporan
keuangan yang valid dan melaporkannya secara resmi lewat media, entah sebulan
sekali atau tiga bulan sekali. Berapa uang yang masuk, baik dari PAD atau
kucuran dari pusat, dan berapa yang dibelanjakan.

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
8

BAB IV
PENUTUP
I. Kesimpulan
 Sistem Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang saling berkaitan
satu sama lain yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang
memberikan amanah/publik.
 Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas
vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya
pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,
kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah
pusat

kepada

MPR,

dan

akuntabilitas

horizontal

(horizontal

accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
 Dimensi akuntabilitas publik
-

Akuntabilitas kejujuran dan hukum

-

Akuntabilitas proses

-

Akuntabilitas kebijakan

-

Akuntabilitas program

 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat
dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
mana

didalamnya

menyebutkan

SAKIP

merupakan

rangkaian

sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan

penetapan

dan

pengukuran, pengumpulan

data,

pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

1
9

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan
kinerja instansi pemerintah.
 Permasalahan

:

Ketika

para

pejabat

publik

tidak

mampu

mempertanggungjawabannya berdasarkan asas transparansi, maka
seringkali rakyat mengeluhkan dan cenderung menyatakan bahwa
seorang pejabat itu tidak mampu bertindak sesuai dengan amanah
mereka. Rakyat hanyalah dijadikan sebagai alat untuk mampu
merealisasikan kepentingan para pejabat publik. Ketika kepemimpinan
pejabat publik menyakiti hati rakyat, seperti banyak ditampilkan di
berbagai daerah di Indonesia terjadilah demo dimana-mana yang hanya
menuntut kepemimpinan seorang pejabat publik dapat ditanggalkan.
Contohnya ketika publik sudah taat membayar pajak ternyata uang
rakyat untuk kepentingan negara dikorupsi oleh segelintir pejabat.
 Pembahasan :
1) Rakyat harus mengetahui dengan pasti, uang yang telah
disetorkan dalam bentuk pajak, pungutan, atau hasil bumi
atau tambang di wilayahnya, yang dipercayakan pada
eksekutifnya, apakah betul-betul dipergunakan sebagaimana
mestinya atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
2) Akuntabilitas sektor keuangan ini, jika bisa dilaksanakan
oleh pemerintah daerah pengaruhnya akan sangat besar.
Salah satunya tentu adalah meminimalkan penyimpangan,
dan meningkatkan kejujuran para aparatur Negara. Karena
pemasukan dan pengeluaran APBD nya dipantau langsung
oleh rakyat.
3) Jika memang keuangan daerah defisit, pemerintah daerah
bisa mengajak partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong
dalam

program-program

pembangunan.

Jadi

tidak

melulu

menggunakan APBD.
4) Peraturan hukum di Indonesia seharusnya dirubah untuk
membuat efek jera dengan hukuman yang seadil-adilnya
kepada para koruptor karena itu akan menyelamatkan
generasi muda kita di masa yang akan datang.
AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

2
0

REFERENSI PUSTAKA
http://jeyecorner.blogspot.com/2011/05/makalah-tentang-akuntabilitaspublik.html
http://myirfanhidayat.blogspot.com/2016/05/akuntabilitas-sektor-publik.html
https://segerhasani.wordpress.com/2011/06/12/akuntabilitas-publik-kunci-segalapermasalahan-kkn/

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM RANGKA SANKRI

2
1

Judul: Makalah Sistem Akuntabilitas

Oleh: Mild Academy


Ikuti kami