Tugas Pkn (gabby)

Oleh Rri Kupang

9 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Pkn (gabby)

KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
“TRAGEDI TRISAKTI”

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha megetahui dan maha bijaksana yang telah
memberi petunjuk agama yang lurus kepada hamba-Nya dan hanya kepada-Nya.
Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang
membimbing umat nya degan suri tauladan-Nya yang
baik
.

Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan anugrah,kesempatan
dan pemikiran kepada kami untuk dapat menyelesaikan makalah ini . Makalah ini
merupakan pengetahuan tentang KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA ,
semua ini dirangkum dalam makalah ini , agar pemahaman terhadap permasalahan
lebih mudah di pahami dan lebih singkat dan akurat .
Sistematika makalah ini dimulai dari pengantar yang merupakan apersepsi
atas materi yang telah dan akan dibahas dalam bab tersebut .Selanjutnya, Pembaca
akan masuk pada inti pembahasaan dan diakhiri dengan kesimpulan, dan saran
makalah ini. Diharapkan pembaca dapat mengkaji berbagai permasalahan tentang
KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA Akhirnya, kami penyusun
mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses
pembuatan makalah ini.
Saya menyadari bahwa makalah ini masih belum semmpurna untuk menjadi
lebih sempurna lagi saya membutuhkan kritik dan saran dari pihak lain untuk
membagikannya kepada saya demi memperbaiki kekurangan pada makalah ini.
Semoga makalah ini bermanfaaat bagi anda semua. Terimakasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Lamongan, 31 Desember 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak
manusia masih dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Di di dalamnya tidak
jarang menimbulkan gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan HAM
pada dirinya sendiri. Hal inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran HAM
seorang individu terhadap individu lain,kelompok terhadap individu, ataupun
sebaliknya.
Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang
penegakan HAM bagi seluruh warganya. Instrumen-instrumen HAM pun didirikan
sebagai upaya menunjang komitmen penegakan HAM yang lebih optimal. Namun
seiring dengan kemajuan ini, pelanggaran HAM kemudian juga sering terjadi di
sekitar kita. Untuk itulah kami menyusun makalah yang berjudul “Pelanggaran Hak

Asasi Manusia Di Indonesia”,untuk memberikan informasi tentang apa itu
pelanggaran HAM.

C.

RUMUSAN MASALAH
Sesuai dengan judul makalah ini “Pelanggaran Hak Asasi Manusia” , maka
masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Apa pengertian pelanggaran HAM ?
2. Apa saja macam-macam pelanggaran HAM?
3. Apa contoh pelanggaran HAM di Indonesia?
4. Bagaimana upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM?

B.

TUJUAN PERMASALAHAN
Tujuan dari mengangkat materi ini tentang kasus hak asasi manusia di
Indonesia yaitu:

1. Untuk mengetahui pengertian pelanggaran HAM.
2. Untuk mengetahui macam-macam pelanggaran HAM.
3. Untuk mengetahui contoh pelanggaran HAM di Indonesia.
4. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

BAB II
PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan
pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau
kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku.
Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM
adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara
baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang
yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirksn
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan
mekanisme hukum yang berlaku.
Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran
kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi
lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan
alasan rasional yang menjadi pijakanya.

B. MACAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Pelanggaran HAM dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :
 Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :
1. Pembunuhan masal (genosida)
Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras,
etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan (UUD No.26/2000
Tentang Pengadilan HAM).

2. Kejahatan Kemanusiaan
Kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa
serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti
pengusiran penduduk secara paksa, pembunuhan,penyiksaan, perbudakkan dll.
 Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :
1.

Pemukulan

2.

Penganiayaan

3.

Pencemaran nama baik

4.

Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya

5.

Menghilangkan nyawa orang lain

C. CONTOH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Tragedi Trisakti sulut api reformasi 1998

LIMA belas tahun yang lalu, enam mahasiswa Universitas Trisakti tewas
tertembus peluru polisi. Mereka menjadi martir saat melakukan aksi demonstrasi
menolak pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden, pada 12 Mei 1998 silam.
Kematian pejuang pro demokrasi itu, dengan cepat menyebar dan membakar
amarah rakyat.
Peristiwa itu terjadi saat ribuan mahasiswa menggelar longmarch dari kampus
Trisakti di Grogol, menuju Gedung DPR/MPR di Slipi Jakarta. Namun, baru sampai
depan kampus, mereka sudah dihadang ratusan polisi bersenjata lengkap dengan
posisi siap menembak. Meski dihadapkan dengan moncong sejata, pemuda-pemudi
pemberani ini tak gentar.
Mereka tetap melangsungkan aksi demonstrasi dengan menggelar mimbar
bebas di jalan selama berjam-jam. Polisi yang kesal kemudian menyuruh mahasiswa
masuk, sambil mengancam akan menembak jika mereka tak mendengar.
Mahasiswa pun setuju untuk kembali ke dalam kampus dengan damai.
Namun, saat akan masuk ke dalam kampus, mereka mendapat provokasi hingga
berujung pada bentrokan fisik. Suasana berubah menjadi chaos, dan terdengar
suara rentetan tembakan ke arah massa pro demokrasi itu.
Enam orang dinyatakan tewas dalam peristiwa penembakan itu. Sementara
16 orang mahasiswa lainnya, termasuk pelajar, dan masyarakat yang ikut dalam
aksi mengalami luka parah. Mereka dipukuli, diinjak, dan menjadi korban
penembakan brutal polisi.
Para mahasiswa yang tewas tertembak dalam tragedi Trisakti adalah Elang
Mulia Lesmana (Fakultas Arsitektur 1996), Alan Mulyadi (Fakultas Ekonomi 96), Heri
Heriyanto (Fakultas Teknik Industri Jurusan Mesin 95), Hendriawan (Fakultas

Ekonomi Jurusan Manajemen 96), Vero (Fakultas Ekonomi 96), dan Hafidi Alifidin
(Fakultas Teknik Sipil 95).
Selain mahasiswa, Samsul Bahri, siswa STM juga tewas. Dia terkena peluru
tajam pada bagian perutnya hingga terburai, dan langsung dilarikan ke rumah sakit
untuk operasi. Sayang, nyawa pelajar pemberani ini tak tertolong.
Pada saat yang sama, di kampus Atmajaya, massa mahasiswa yang
tergabung dalam Forum Kota (Forkot) tengah melakukan aksi mimbar bebas di
dalam kampus. Saat mendengar rekannya tewas tertembus timah panas, mereka
berencana bergabung dengan mahasiswa Trisakti. Namun, baru sampai depan
kampus, mereka dihadang polisi.
Pasca peristiwa itu, amuk massa terjadi dimana-mana, hingga 15 Mei 1998.
Ribuan gedung, toko, dan rumah dihancurkan. Bahkan ada yang dibakar oleh
massa. Sasaran kemarahan massa saat itu dialihkan kepada etnis China. Tidak
hanya menjarah, massa juga membunuh, dan memperkosa para wanita keturunan
etnis minoritas itu.
Situasi

benar-benar

tidak

terkendali.

Mahasiswa

ada

yang

coba

menenangkan, namun gagal. Sedang aparat kepolisian, dan tentara yang berjagajaga di lokasi saat itu, hanya menonton dari kejauhan. Alhasil, ribuan orang menjadi
korban. Ada yang tewas dalam bentrok, hilang diculik, hingga terpanggang api saat
melakukan penjarahan.
Berdasarkan data Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), pelaku kerusuhan
pada 13-15 Mei 1998 dibagi menjadi dua golongan. Terdiri dari massa pasif (massa
pendatang) yang karena diprovokasi berubah menjadi massa aktif, dan kedua
kelompok provokator.
Para provokator ini, umumnya bukan dari wilayah setempat. Secara fisik,
mereka tampak terlatih, dan sebagian memakai seragam sekolah seadanya (tidak
lengkap). Bahkan mereka tidak ikut menjarah, dan segera meninggalkan lokasi
setelah gedung atau barang terbakar. Belum diketahui siapa provokator ini.

Mereka juga membawa dan menyiapkan sejumlah barang untuk keperluan
merusak dan membakar, seperti jenis logam pendongkel, bahan bakar cair,
kendaraan, bom molotov, dan sebagainya.
Kelompok inilah yang menggerakkan massa dengan memancing keributan,
memberikan tanda-tanda tertentu pada sasaran, melakukan perusakan awal,
pembakaran, dan mendorong aksi penjarahan. Kelompok ini datang dari luar, dan
bukan penduduk setempat. Jumlah mereka hanya belasan, tetapi sangat terlatih.
Kelompok ini mempunyai kemampuan ahli dan terbiasa menggunakan alat
untuk kekerasan. Mereka juga memiliki mobilitas yang tinggi dan kerja yang
sistematis. Dalam aksinya, mereka kerap menggunakan sarana transportasi, seperti
motor, mobil/Jeep, dan alat komunikasi (HT/HP).
Pada umumnya, kelompok ini sulit dikenali walaupun di beberapa kasus
dilakukan oleh kelompok dari organisasi pemuda (contoh di Medan, ditemukan
keterlibatan langsung Pemuda Pancasila). TGPF juga menemukan fakta adanya
keterlibatan anggota aparat keamanan dalam kerusuhan di Jakarta, Medan, dan
Solo.
Dalam kesimpulannya, TGPF menyatakan, kerusuhan Mei bersifat saling
terkait antar-lokasi, dengan model yang mirip provokator. Skala kerusuhan ini sangat
besar dan terdapat keseragaman waktu. Lebih jauh, kerusuhan terjadi secara
berurutan, dan sistematis.
Tim juga menemukan, dugaan adanya faktor kesengajaan yang mengandung
unsur penumpangan situasi. Dimana para provokator diduga sengaja menciptakan
kerusuhan, sebagai bagian dari pertarungan politik di tingkat elite.
Kesimpulan itu merupakan penegasan bahwa terdapat keterlibatan banyak
pihak, mulai dari preman lokal, organisasi politik dan massa, hingga adanya
keterlibatan sejumlah anggota dan unsur di dalam ABRI yang ada di luar kendali
dalam kerusuhan itu.

D. UPAYAH PENYESLESAIAN DALAM PELANGGARAN HAM
Penyelesaian kasus trisakti nasibnya kurang lebih sama dengan reformasi, yaitu
mati suri. Bertahun-tahun sudah kasus trisakti terjadi, tapi para pelaku tidak pernah
terungkap dengan terang benderang, sehingga mereka tak pernah dibawa ke meja
hijau.
Padahal Komnas HAM menengarai adanya pelanggaran HAM berat pada
penangan demonstrasi mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998. Salah satu indikasi sulitnya
membongkar kasus ini adalah keterlibatan orang-orang penting (berkuasa) pada
saat itu atau bahkan sampai saat ini sehingga ada banyak kepentingan yang
menghalang-halangi penuntasa kasus ini.
Tahun demi tahun terus bergulir. Pemerintah (presiden) pun telah beberapa kali
berganti, namun penyelesaian kasus trisakti tidak tahu rimbanya. Komnas HAM
menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan laporan penyalidikan kasus itu sejak
6 Januari 2005 kepada Kejaksaan Agung. Namun sampai saat ini tidak ada tindak
lanjut yang jelas yang dapat diketahui masyarakat terutama keluarga korban.
Untuk itu diperlukan keseriusan, kejujuran, dan kebranian berbagai pihak untuk
menuntaskan kasus ini. Presiden serta menkopolhukam dan kementrian hukum dan
HAM yang ada dibawahnya harus bertindak. DPR memberikan pengawasan dan
meningkatkan pemerintah, Kejaksaan Agung harus mengambil langkah strtegis.
Demikian juga keberadaan Komnas HAM dan pihak lainnya untuk sama-sama
mencari solusi penyelesaiann kasus ini. Tanpa itu semua, sepertinya kita masih
harus menunngu bagaimana akhir dari tragedy Trisakti.

Namun ada beberapa cara lagi yang menurut saya bisa dilakukan untuk mengatasi kasus
pelanggaran HAM pada kasus Trisakti ini.
 Pertama, pemerintah melalui Komnas HAM, harus menyelidiki dengan seksama apa
yang terjadi saat itu, siapa yang menembaki mahasiswa itu dan mengapa mereka harus
ditembaki. Komnas HAM harus segera menuntaskannya agar kepercayaan bangsa
Indonesia terhadap pemerintahnya tidak hilang akibat janji-janji kosong mengenai tindakan
lanjut dari tragedi di Trisakti.
 Kedua, tidak hanya Komnas HAM, pemerintah pun harus mendukung penyelesaian
kasus ini, yaitu dengan mendukung Komnas HAM dalam investigasi dengan menyediakan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam investigasi. Parapejabat tinggi militer pun
harus mendisiplinkan mereka yang saat itu bertugas “menjaga ketertiban massa”, karena
ternyata mereka membunuh empat mahasiswa dengan peluru bermesiu, bukan peluru karet.
Dan suatu hal yang tidak biasa menertibkan massa dengan peluru karet.
 Saat penyelidikan usai, giliran lembaga yudikatif kita untuk mengadili dengan adil tiap
mereka yang bertanggung jawab akan aksi kekerasan dan penembakan yang terjadi.
Jangan sampai keputusan yang diambil tidak sebanding denagn perbuatan mereka.


Bila ternyata Komnas HAM dan pemerintah ternyata tidak sanggup melakukan

penegakan HAM di Indonesia, masyarakat kita harus meminta lembaga yang lebih tinggi
lagi, yaitu PBB, untuk mengambil alih kasus ini sebelum kasus ini kadaluarsa dan ditutup
sehingga mengecewakan masyarakat Indonesia.
 Yang terakhir yang dapat saya uraikan agar menjadi suatu cara untuk mengatasi
terulangnya kejadian ini adalah pembenahan akan jiwa pemerintah agar menghargai hakhak asasi dari warga Indonesia, melalui mengusahakn secara maksimal agar hak mereka
untuk hidup dijunjung tinggi, begitu pula hak asasi lain seperti hak mereka untuk
memperoleh penghidupan yang layak, perekonomian yang baik, kebebasab individu diakui
sesuai nilai Pancasila yangberkembang dalam masyarakat. Maka pemerintah Indonesia
harus memperbaiki hidup bangsa ini.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan
kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu
hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM
orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundangundangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh
seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili
dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan
melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang
pengadilan HAM.

B. SARAN
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan
HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang
lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita
dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita

Bookmark the permalink.

Makalah Contoh Kasus Pelanggaran Hak
Asasi Manusia di Indonesia
Aug23 by luishalianysp
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telang melimpah kan rahmat dan
hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
“Pengaruh Budaya Barat di Kecamatan Tambun Selatan”dengan baik penulisan makalah ini
untuk memenuhi tugas pelajaran menulis di SMA Negeri 2 Tambun Selatan.
Penulisan makalah ini tidak dapat di selesaikan dengan baik tanpa semangat,dukungan,dan
bantuan di berbagai pihak,oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan
terima kasih kepada:
1. Asep Setia Sudjatmiko, S.Pd, M.M. selaku guru pengajar yang telah memberikan
bimbingan, saran, dan kritik kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah dengan baik;
2. Ari Aryani Darsono, S.Pd. selaku wali kelas yang telah memberikan masukan ini
dengan baik
3. H.Sujadi,M.Pd. selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan dalam
pembuatan makalah ini;
4. Guru-guru SMA Negeri 2 Tambun Selatan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan
kepada kami ;

Semoga atas segala bantuan yang diberikan akan mendapat balasan dari Allah Swt. Penulis
menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini jauh dari sempurna untuk itu, penulis
mengharapkan kritik dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Tambun Selatan, Februari 2014

DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL…………………………………………………………………………

i

KATA
PENGANTAR…………………………………………………………………………
ii
DAFTAR
ISI………………………………………………………………………………….

iii

1. Latar Belakang………………………………………………………………………..
1
2. Rumusan Masalah…………………………………………………………………….
1
3. Tujuan Penelitian……………………………………………………………………..
1
4. Manfaat Penelitian…………………………………………………………………….
1
5. Landasan Teori…………………………………………………………………………
2
6. Pembahasan……………………………………………………………………………
5
7. Kesimpulan……………………………………………………………………………

9
8. Saran……………………………………………………………………………………

9
9. Daftar Pustaka…………………………………………………………………………..
10

1. Latar Belakang Masalah
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia sejak manusia masih
dalam kandungan sampai akhir kematiannya. Di di dalamnya tidak jarang menimbulkan
gesekan-gesekan antar individu dalam upaya pemenuhan HAM pada dirinya sendiri. Hal
inilah yang kemudian bisa memunculkan pelanggaran HAM seorang individu terhadap
individu lain,kelompok terhadap individu, ataupun sebaliknya.

Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami kemajuan dalam bidang penegakan
HAM bagi seluruh warganya. Instrumen-instrumen HAM pun didirikan sebagai upaya
menunjang komitmen penegakan HAM yang lebih optimal. Namun seiring dengan kemajuan
ini, pelanggaran HAM kemudian juga sering terjadi di sekitar kita. Untuk itulah kami
menyusun makalah yang berjudul “Contoh Kasus Pelanggaran Hak asai Manusia di
Indonesia”,untuk memberikan informasi tentang apa itu pelanggaran HAM.

1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai
berikut.
1. Apa Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia ?
2. Apa sajafaktor – faktor penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia?
3. Apa contoh dari kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia ?

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk
1. mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi kasus pelanggaran Hak Asasi
Manusia
di Indonesia.
2. mendeskripsikan contoh – contoh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah
ada di Indonesia.

1. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis
1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap para penduduk di
Indonesia, khususnya memajukan penduduk di Indonesia menjadi modern khususnya yang
berhubungan dengan perkembangan zaman agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

2. Mamfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang kasus –
kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pemahaman tentang pengaruh pelanggaran Hak
Asasi Manusia.

1. Landasan Teori

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat
kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan
dilindungi. Sedangkan hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga
keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan
perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusiamenjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara
individu, pemeritah (Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Menurut Pasal 1 Ayat 6 No. 39 Tahun 1999
yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau
kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pada tingkatan operasional, berbagai
perencanaan program nasional telah dicanangkan untuk menangani masalah pelanggaran
HAM pada anak antara lain penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, penghapusan
perdagangan perempuan dan anak, penghapusan eksploitasi seksual komersial pada anak,
penanganan terhadap anak jalanan. Namun berbagai peraturan perundang-undangan yang ada
terhadap anak itu belum dapat memberikan jaminan bagi peningkatan kualitas anak
Indonesia. Banyaknya faktor yang menghambat implementasi peraturan perundang-undangan
di lapangan menunjukkan bahwa masalah pembinaan kualiatas anak merupakan masalah
yang kompleks.

Faktor yang menghambat pengimplementasian ketentuan tersebut dapat bersifat internal
maupun eksternal. Untuk dapat mengentaskan anak-anak dari kondisi demikian, yang perlu
dilakukan pertama-tama adalah: kenali masalah yang terdapat di dalam lingkungan terdekat
anak, yaitu keluarga.

Fungsi perlindungan atau proteksi kepada anak merupakan salah satu fungsi yang penting
karena dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan dalam keluarga. Bila
fungsi ini dapat dikembangkan dengan baik, keluarga akan menjadi tempat perlindungan
yang aman secara lahiriah dan batin bagi seluruh anggotanya. Namun, selain fungsi
perlindungan keluarga juga memiliki fungsi ekonomi. Fungsi itu menjadi pendukung
kemampuan kemandirian keluarga dan anggotanya dalam batas-batas ekonomi masyarakat,
bangsa, dan negara dimana keluarga itu hidup. Apabila dikembangkan dengan baik fungsi ini
dapat memberikan kepada setiap keluarga kemampuan untuk mandiri dalam bidang
ekonominya, sehingga mereka dapat memilih bentuk dan arahan sesuai kesanggupannya.

Dengan berkembangnya waktu, fenomena pekerja anak banyak berkaitan erat dengan dengan
alasan ekonomi keluarga (kemiskinan) dan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendapatan
orangtua yang sedikit tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga memaksa
mereka untuk bekerja. Di lain pihak, biaya pendidikan di Indonesia yang masih tinggi telah
pula ikut memperkecil kesempatan untuk mengikuti pendidikan.

Perbenturan kepentingan antara kedua fungsi inilah yang kadang menimbulkan dilema bagi
keluarga yag kehidupan ekonominya kurang membahagiakan. Di satu sisi, keluarga harus
mampu memberikan perlindungan kepada anggotanya, termasuk anak-anak. Namun di sisi
lain, adanya fungsi ekonomi juga telah menuntut para anggotanya untuk ikut memberikan
sumbangan agar kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi, yaitu dengan bekerja. Karena itu
tidak heran jika kemudian muncul fenomena pekerja anak.

Fenomena pekerja anak di Indonesia pada awalnya banyak berkaitan dengan tradisi atau
budaya membantu orangtua, yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia pada umunya.
Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa anak dilatih untuk bekerja. Pertama,
sebagian orangtua masih beranggapan bahwa memberi pekerjaan kepada anak-anak
merupakan upaya proses pembelajaran agar anak mengerti arti tanggung jawab. Kedua,
tindakan itu juga dapat melatih dan memperkenalkan anak kepada dunia kerja. Ketiga, untuk
membantu meringankan beban kerja keluarganya.

Bahkan lebih parah lagi, saat ini fenomena pekerja anak masih ditambah dengan munculnya
fenomena anak jalanan di kota-kota besar, yang makin menambah kompleksnya
permasalahan. Jika kita menyusuri jalan-jalan di sekitar Jakarta, dengan mudah kita akan
mendapatkan anak-anak usia sekolah yang mengamen atau sekedar meminta-minta di lampu
merah. Tidak jarang pula kita menemukan mereka di dalam bis-bis kota. Mereka kemudian
dikenal dengan sebutan ‘anak jalanan’. Entah sebutan itu cocok atau tidak untuk mereka.
Sebagaimana anak-anak lain, anak jalanan juga menginginkan hidup normal. Mereka anak
kita juga yang membutuhkan tempat untuk tinggal, rasa aman, nyaman, dan ingin diterima
oleh masyarakat.

Fenomena anak jalanan merupakan ekses lingkaran setan kemiskinan bangsa Indonesia.
Kendala yang dihadapi mobilitas anak-anak itu cukup tinggi. Anak-anak yang dibimbing di
rumah singgah, setelah keluar, kadang kembali menjadi anak-anak jalanan. Sebab, kebutuhan
ekonomi tidak terelakkan. Sayangnya, perhatian kepada anak-anak terkesan digelar pada
momen-momen tertentu saja. mereka yang hidup di jalanan sebagai, pengamen, pedagang
asongan, pengemis, dan pelacur. Paru-paru mereka tidak hanya menghirup kerasnya udara
yang mengandung timbal dan karbon monoksida tapi juga menghisap asap kekerasan purba
langsung dari akarnya.

Secara, struktural negara bisa disalahkan sebagai penyebab buruknya kondisi anak-anak di
negeri ini. Karena negara sebagai pemegang kekuasaan membuat kebijakan yang sering tak
berpihak pada masyarakat bawah. Kebijakan itu menyebabkan orang miskin yang makin
terbelenggu dan tidak berdaya. Kemiskinan menjadi satu faktor pemicu terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada anak. Anak dalam keluarga miskin mengalami
subordinasi ganda, yaitu ada supremasi dari yang kaya dan orang dewasa. Hak anak bisa
dilanggar karena dia anak-anak dan miskin.

Menyalahkan negara sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab tak secara otomatis
membawa kehidupan anak menjadi lebih baik. Kita semua, tanpa disadari, telah menjadi
orang dewasa, para orang tua yang merangkap sebagai eksekutor bagi anak-anak kita sendiri.
Algojo yang menghukum anak secara tidak proporsional. Hukuman yang menghabiskan
seluruh energi kehidupan dan masa depan anak-anak dalam bayang-bayang trauma jalanan,
dan debu peperangan.

1. Pembahasan

1. Pengertian pelanggaran Hak Asasi manusia

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi
manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara,
baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok
orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak
akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum
yang berlaku.
Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Pelanggaran HAM adalah setiap
perbuatan seseorang atau kelompok orng termasuk aparat negara baik disengaja atau

kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak
Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan
tidak didapatkan, atau dikhawatirksn tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil
dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik
dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi
individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakanya.

2. Faktor – faktor penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) disebabkan oleh faktor – faktor berikut :
1. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal
dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah:
o Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
Sikan ini akan menyebaabkan seseorang untuk selalu mennuntutkan haknya, sementara
kewajibabannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyi sikap seperti ini, akan
menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapan
melanggar hak orang lain


Rendahnya kesadaran HAM.

Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau
tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu
itu berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia


Sikap tidak toleran

Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas
kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk
melakukan diskriminasi kepada orang lain.

1. Faktor eksternal, yaitu faktor – faktor di luar diri manusia yang mendorong seorang
atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, diantaranya sebagai berikut:
o Penyalahgunaan kekuasaan
Di Masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan disini tidak hanya
menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk – bentuk kekuasaan lain yang
terdapat di masyarakat.


Ketidaktegasan aparat penegak huku,

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM, tentu
saja akan mendorong timbulya pelanggaran HAM lainnya.


Penyalahgunaan teknologi

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan
pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan.


Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi

Kesenjangan menggambarkan telah terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok didalam
kehidupan masyarakat.
3. Contoh – contoh kasus pelanggaran HAM
Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan – undangan
mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada baik yang dilakukan oleh
pemerintah maupun olej masyarkat sendiri.

Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia :

1. Kasus Trisakti dan Semanggi

Kasus pelanggaran HAM Trisakti dan Semanggi ini erat berkaitan dengan gerakan reformasi
pada 1998 lalu. Dipicu oleh krisis ekonomi pada tahun 1997 dan tindakan KKN pada masa
kepemimpinan Presiden Soeharto, maka terjadilah gerakan reformasi besar-besaran yang
dipelopori oleh mahasiswa. Para mahasiswa pun melakukan demo yang berujung pada
bentrok fisik dengan aparat. Hal inilah yang akhirnya menyebabakan tewasnya 4 mahasiswa
dari Universitas Trisakti akibat tembakan peluru aparat. Sedangkan tragedi Semanggi terjadi
6 bulan kemudian pada 13 November 1998 yang menewaskan 5 mahasiswa. Dua peristiwa
ini memicu kerusuhan di seluruh wilayah Indonesia. Kerusuhan dan kekerasan pun terjadi di
mana-mana dan menewaskan ribuan warga. Peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini pun dicatat
sebagai salah satu tahun kelam sejarah bangsa Indonesia.

2. Kasus Marsinah

Kasus pelanggaran HAM Marsinah terjadi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Kasus ini berawal
dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT.CPS. Marsinah dan 12 buruh lain
menuntut kepada perusahaan untuk mencabut status PHK pada mereka. Namun berselang 5
hari kemudian, Marsinah ditemukan tewas di hutan Wilangan, kota Nganjuk dalam keadaan
yang mengenaskan.

3. Kasus Bom Bali

Kasus Bom Bali juga menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia.
Peristiwa ini terjadi pada 12 November 2002, di mana terjadi peledakan bom oleh kelompok
teroris di daerah Legian Kuta, Bali. Total ada 202 orang yang meninggal dunia, baik dari
warga lokal maupun turis asing mancanegara yang sedang berlibur. Akibat peristiwa ini,
terjadi kepanikan di seluruh Indonesia akan bahaya teroris yang terus berlangsung hingga
tahun-tahun berikutnya.

4. Kasus Pembunuhan Munir

Kasus pembunuhan Munir merupakan salah satu pelanggaran HAM di Indonesia yang
kasusnya belum terselesaikan hingga akhirnya ditutup. Munir Said Thalib bukan sembarang
orang, dia adalah seorang aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran
HAM. Ia meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia
dalam perjalanan menuju kota Amsterdam di Belanda. Banyak yang menganggap bahwa
Munir meninggal karena dibunuh atau diracuni oleh suatu kelompok tertentu. Sayangnya
hingga kini kasus kematian Munir ini belum jelas dan kasusnya sendiri akhirnya ditutup.

5. Peristiwa Tanjung Priok

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia lain pernah terjadi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta
Utara. Kasus ini murni pelanggaran HAM. Bermula ketika warga sekitar Tanjung Priok,
Jakarta Utara melakukan demonstrasi beserta kerusuhan karena adanya upaya pemindahan

makam keramat Mbah Priok untuk kepentingan lain. Hal ini lalu mengakibatkan bentrok
antara warga dengan kepolisian dan anggota TNI yang mengakibatkan sebagian warga tewas
dan luka-luka.

1. Kesimpulan
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap
individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat
bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan
bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk
pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau
bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM
menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat
dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

1. Saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita
sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain
jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita
dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita

DAFTAR PUSTAKA










Fuad Mahfuddin. (2014, 18 Maret). Makalah Pelanggaran Ham. Diperoleh 23
Agustus 2014, dari http://fuadmahfuddin13.wordpress.com/2014/03/18/makalahpelanggaran-ham/
Hanya Sekedar Blog. (2:54 AM). Hak Asasi Manusia. Diperoleh 23 Agustus 2014,
dari http://hanyasekedarblogg.blogspot.com/2013/05/hak-asasi-manusia.html
Cepat Lambat. (2013, Oktober). Contoh Kasus Pelanggaran Ham Indonesia.
Diperoleh 23 Agustus 2014, dari http://cepatlambat.blogspot.com/2013/10/contohkasus-pelanggaran-ham-indonesia.html
Lentera Kecil. (2013, 1 November). Penulisan Daftar Pustaka Dari Internet. Diperoleh
23 Agustus 2014, dari http://cepatlambat.blogspot.com/2013/10/contoh-kasuspelanggaran-ham-indonesia.html
Halimi, Muh dan Dadang Sumdawa. 2014. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan.

Judul: Tugas Pkn (gabby)

Oleh: Rri Kupang


Ikuti kami