Tugas Makalah Kwn.pdf

Oleh Hayyana Hilya

12 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Makalah Kwn.pdf

MAKALAH KEWARGANEGARAAN
“PERAN PETUGAS MEDIS DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN”
( Dibuat sebagai Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan )
Dosen : Drs. Anwar Aulia, M.Pd

Disusun Oleh :
Ervina Clara Anjani ( P27903117014 )
Tingkat 1A TLM

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN
JURUSAN ANALIS KESEHATAN TANGERANG
Jl. Dr. Sitanala komplek SPK. Akper Tangerang – Kota Tangerang
2018

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
. Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional
sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
(UUD) 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan
kehidupan bangsa; dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pembangunan kesehatan menurut Sistem Kesehatan Nasional adalah
masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya yang
hidup

dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS), mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan
yang bermutu secara adil dan merata dalam wilayah kesatuan Negara RI
yang kuat,hal ini lebih tepat tergambar sebagai tujuan pembangunan
kesehatan. Gambaran masyarakat di masa depan tersebut dapat dicapai
dengan landasan visi, “Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat”
dalam mencapai INDONESIA SEHAT 2010. Perilaku masyarakat
Indonesia Sehat 2010 yang diharapkan adalah bersifat proaktif untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan, mecegah risiko penyakit,
melindungi diri dari ancaman penyakit, berpartisipasi aktif dalam gerakan
kesehatan masyarakat, serta mampu menjangkau pelayanan kesehatan
yang bermutu (Depkes, 2004).
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut dilakukan
upayaupaya kesehatan. Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan
pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal adalah
program pencegahan dan pemberantasan penyakit.

1

1.2 Rumusan Masalah
1.

Apa pengertian pembangunan kesehatan?

2.

Apa itu tujuan pembangunan?

3.

Apa saja asas pembangunan?

4.

Apa modal dasar pembangunan?

5.

Apa kebijakan pembangunan kesehatan?

1.3 Tujuan
1.

Untuk mengetahui pengertian pembangunan kesehatan

2.

Untuk mengetahui tujuan pembangunan

3.

Untuk mengetahui asas pembangunan

4.

Untuk mengetahui modal dasar pembangunan

5.

Untuk mengetahui kebijakan pembangunan kesehatan

2

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pembanguan Kesehatan
Pembangunan

kesehatan

sebagai

salah

satu

bagian

integral

pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemapuan hidup sehat bagi orang agar terwujud derajat kesehatan yang
optimal bagi masyarakat, maka diselengarakan upaya kesehatan (promotif),
pencegahan

(preventif),

pengobatan

(kuratif),

dan

pemulihan

kesehatan

(rehabilitasi) yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
Pembangunann kesehatan harus diimbangi dengan investasi perilaku yang
memungkinkan masyarkat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat
sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Untuk
menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat harus di bekali dengan
pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan
hendaknya dapat berjalan secara ointegral dengan berbagai aktifitas pembangunan
kesehatan menjadi arus utama pada percepatan memujudkan jaminan kesehatan
bagi masyarakt seluruhnya.

Lebih lanjut bahwa dalam pembangunan kesehatan, departeman kesehatan telah
bertekad untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:
-

Berpihak kepada rakyat
Dalam pembangunan kesehatan, bahwa departeman akan selalu berpihak
kepada rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap
orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan
agama, dan status social ekonomi.

-

Bertindak cepat dan tepat
Dalam mengatasi masalah kesehatan, apalagi yang bersifat darurat harus
dilakukan secara cepat. Tindakan yang cepat juga harus dikuti dengan
pertimbangan yang cermat, sehingga dapat mengenai sasaran dengan intervensi
yang tepat.

3

-

Kerjasama tim
Dalam mengemban tugas-tugas pembangunan kesehatan, harus dibina
kerja tim yang utuh dan kompak, dengan menerapkan prinsip koordinasi,
integritas, sinkronisasi dan sinergisme.

-

Integritas tinggi
Dalam melaksanakan tugas, semua anggota departemen kesehatan harus
memiliki ketulusan hati, kejujuran , berkepribadian yang teguh dan bermoral
tinggi.

-

Traspoaran dan akuntabilitas
Semua kegiatan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh
departemen kesehatan, harus dilakukan secara transparan dan dapat di
pertanggung jawabkan dan dipertanggungjawabkan kepada public.

B. Tujuan pembangunan kesehatan
Tujuan pembagunan kesehatan berdasarkan undang undang nomor 23
tahun 1992 pasal 2 adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud deradat kesehatan masyarakat yang
optimall melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara yang ditandai oleh
penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat serta
memiliki kemampuan untuk mengjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang
bermutu secara adil dan merata diseluruh wilayah republic Indonesia dan dapat
mewujudkan bangsa yang mandiri maju dan sejahtera.
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada
memperhatikan kebijakan umum yang di kelompokkan sebagai berikut:
a.

Meningkatkan kerja sama lintas sector .

Kerja sama lintas sector harus mencakup pada tahap perencanaan,
pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada dasar-dasar
pembangunan kesehatan.
b.

Peningkatan perilaku, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan

swasta

4

Dalam hal peningkatan perilaku, pemberdayaan masyaraka dan kemitraan
swasta dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan,
sehingga menjadi bagian norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangak
meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran
masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep
pembangunan kesehatan masyarakat tetap didorong bahkan dikembangkan untuk
menjamin terpenuhinya kebutuhan serta keseimbangan upaya kesehatan.
c.

Peningkatan kesehatan lingkungan

Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas
lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang
membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.
d.

Peningkatan upaya kesehatan

Bahwa upaya kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit,
penyembuhan penyaki dan penyuluhan kesehatan serta upaya khusu melalui
pelayanan kemanusiaan dan darurat dan kritis. Serta pemerataan dan peningkatanb
mutu pelayanan kesehatan perlu terus menerus diupayakan.
e.

Peningkatan sumber daya kesehatan

Pengembangan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya
pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja sehat
yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan
bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, serta berpegang teguh pada pengabdian
bangsa dan Negara dari etika profesi.
Pengembangan

tenaga

kesehatan

bertujuan

untuk

meningkatkan

pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga
kesehatan dari masyarakat damn pemerintah yang mampu melaksanakan
pembangunan kesehatan. Dalam perencanaan tenaga kesehatan perlu diutmakan
penentu kebutuhan tenaga di kabupaten dan kota juga keperluann tenaga berbagai
negar di luar negeri dalam rangka globalisasi.
Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yakni cara pelayanan
kesehatan melalui penyebaran secara praupaya dikembangkan terus menerus

5

untuk menjamin terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan
bermutu dengan harga terkendali. Jaminan kesehatan diselenggarakan sebagi
upaya bersama antar masyarakat, swasta dan pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Masyarakat yang
tidak mampu akan dibantu melalu system jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat yang disubsidi oleh pemerintah.
f.

Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan.

Kebijakan

dan

manajemen

pembangunan

kesehatan

perlu

makin ditingkatkan terutama melaluoi peningkatan secara strategis dalam
kerjasama antar sector kesehatan dan sector lainya yangb terkait, dan antara
berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan
kesehatan sendiri.
Manajemen upaya kesehatan yanbg terdiri dari perencanaa, pergerakan
pelaksanaan, pengendalian dan penilaian diselenggarkan secara sistematis untuk
menjamin upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Manajemen tersebut
didukung oleh system informasi yang handal guna menghasilkan pengambilan
keputusan dan cara kerja yang efesien. System informasi tersebut dikembangkan
secara koperehensif diberbagai tingkat administrasi kesehatan sebagai bagian dari
pengembangan administrasi . organisasi departemen kesehatan perlu disesuaikan
kembali dengan fungsi-fungsi yaitu regulasi, perencanaan nasional, pembinaan
dan pengawasan.
g.

Peningkatan ilmu pengatahuan dan teknologi kesehatan

Pengembangan ilmu

pengatahuan dan teknologi didorong untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, penyandang obat dan pengembangan
obat asli Indonesia, pemberantasan penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian
yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan
pemanfaatan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta. Serta
meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembiyaan kesehatan yang terbatas.
Penelitian dibidang social budaya dan perilaku sehat dilakukan untuk
mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan masyarakat
yang ada.

6

h.

Peningkatan lingkungan social budaya

Selain berpengaruh positif, glonbalisasi juga menimbulkan perubahan
lingkunan social dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negative
terhadap pembangunan kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan
ketahana social dan budaya masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi
masyarakt, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan
sekaligus meminimalkan dampak negative dari globalisasi.
i.

Peningkatan lingkungan social budaya

Selain berpengaruh positif, glonbalisasi juga menimbulkan perubahan
lingkunan social dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negative
terhadap pembangunan kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan
ketahana social dan budaya masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi
masyarakt, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan
sekaligus meminimalkan dampak negative dari globalisasi.

C. Asas pembangunan kesehatan
Dalam hal pembangunan dalam bidang kesehatan. Bahwa seluru pelaku
pembangunan kesehatan haruslah taat pada asas yang menjadi landasan bagi
setiap program dan kegiatan pembangunan kesehatan.
Sesuai dengan undang undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana
jangka panjang pembangunan nasional tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan
diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agatr peningkatan derajat kesehatan yang setinggitingginya dapat terwujud.
Berdasarkan undang undang nomor 23 tahun 1992 tentan kesehatan bab II
tentang

asas

pada

pasal

2,

bahwa

diselenggarakan mendasarkan pada:

7

pembangunan

kesehatan

1.

Perikemanusian yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusian yang
berdasarkan pada ketuhana yang maha esa yang tidak membedakan golongan
agama dan bangsa.
2.

Asas manfaat

Bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan bagi setiap warga negara
3.

Asas usaha berasam dan keluarga

bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang
dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan di jiwai oleh semangat
kekeluargaan
4.

Asas adil dan merata

bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil
dan merata kepad segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat.
5.

Azas perikehidupan dalam keseimbangan

Bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbangan antara
kepentingan indicvidu dan masyarkat, antara fisik dan mental, antara materiil dan
spiritual.
6.

Azas kepercayaan dan kemampuan dan kekuatan sendiri

Bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan
kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluasluasnya.

D. Modal Dasar Pembangunan
Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah
kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Di dalam pembangunan nasional juga
harus diperhatikan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus
berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu
kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyuat Indonesia.

8

Sehubungan dengan paragraph sebelumnya adapun arah pembangunan
dari kesehatan dimana melipouti sebagai berikut.
1.

Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan

nasional.
2.

Pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat

harus diselenggarakan secara bermutu, adil dan merata dengan
memberikan pelayanan khusu kepada penduduk miskin, anak anak dan
para lanjut usia yang terlantar, baik di perkotaan maupun di pedesaaan .
3.

Pembanguna

kesehatan

diselenggarakan

dengan

strategis

pembangunan profesionalisme, desentralisai dan jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada
saat ini.
4.

Upaya pemeliharan dan peningkatan kesehatan masyarakat

dilaksanakan melalu

program

peningkatan

perilaku hidup

sehat,

pemeliharaan lingkungan hidup sehat, pelayanan kesehatan dan didukung
oleh system pengamatan, informasi dan manajemen yang handal.
5.

Pengadaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus

dilanjutkan.
6.

Tenaga yang mempunyai sikap nasional, etis dan professional, juga

memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan Negara,
berdisiplin, kreatif, berilmu dan terampil, berbudi luhur dan dapat
memegang tegu etika profesi.
7.

Meningkatkan mutu sumber daya manusia damn lingkungan yang

saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberi
prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan,
pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai
lanjut usia.
8.

Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga kesehatan dan

pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara
berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk
ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

9

9.

Mengembangkan system jaminann social tenaga kerja bagi seluruh

tenagakerja

untuk

mendapatkan

perlindungan,

keamanan,

dan

keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan
pemerintah, perusahan dan pekerja.
10.

Membangun ketahanan sosiao yang mampu member bantuan

penyelamatan

dan

pemberdayaan

terhadap

penyandang

masalah

kesejahteraan social dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi
buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
11.

Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran

untuk menjaga harkat martabat serta memanfaatkan pengalamannya.
12.

Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin

dan anak-anak terlatar, seta kelompok rentan sosiaal melalui penyedian
lapangan pekerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
13.

Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,

memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga
berencana.
14.

Meberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan

narkotika dan obat-obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang
seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai.

E. Kebijakan Pembangunan kesehatan
Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan
I. Dasar Hukum
Menimbang
1. SKep Men Kes RI No 99a/Men.Kes /SK/III/1982 Tentang berlakunya
Sistem Kesehatan Nasional
2. TAP MPR RI VII tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
3. Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang pokok-pokok kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

10

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No 574/ Men.Kes. `/SK/IV/2000
tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat tahun 2010
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI. No 1277/Men. Kes/SK/X/2001
tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan

II. Memutuskan
Menetapkan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Sistem Kesehatan Nasional
2. Sistem Kesehatan Nasional Dimaksud dalam dictum dimaksud agar
digunakan sebagai
Pedoman semua pihak dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan di
Indonesia
3 . keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan
ditetapkan 10 Februari 2004 ( Jakarta/ MenKes RI).

11

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional.
Misi pembangunan dibuat untuk mewujudkan suatu pembangunan yang merata.
Meskipun pembangunan kesehatan yang telah kita laksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan, telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat
dengan cukup bermakna, namun kita masih menghadapi berbagai masalah dalam
pembangunan kesehatan. Sebagai contoh adalah status kesehatan masyarakat
masih rendah, angka kesakitan dan kematian karena penyakit infeksi atau menular
masih tinggi, perilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya
pembangunan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Tujuan dengan adanya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat,
bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku
dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan
yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.

B. Saran
Pembangunan kesehatan sangatlah penting untuk pemerataan daerah.
Untuk menunjang program dari pembangunan kesehatan, harus diimbangi dengan
fasilitas yang mendukung. Tanpa adanya fasilitas, program dari pembangunan
kesehatan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, pelayanan
yang harus diberikan juga maksimal. Percuma ada fasilitas tetapi pelayanan yang
diberikan buruk.

12

Judul: Tugas Makalah Kwn.pdf

Oleh: Hayyana Hilya


Ikuti kami