Sejarah Pajak

Oleh Sri Widayanti

130,7 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Sejarah Pajak

Sejarah perpajakan Pajak awal mulanya merupakan suatu upeti dan sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat atau masyarakat. Upeti tersebut diserahkan kepada penguasa atau raja, pada saat itu upeti tersebut digunakan untuk kepentingan raja atau penguasa. Namun dalam perkembangan selanjutnya sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi untuk kepentingan raja. Artinya pemberian yang diberikan digunakan untuk kepentingan umum. Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat,maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan upeti dengan memperhatikan unsure keadilan. Sejak zaman penjajahan Belanda sudah diberlakukan undang-undang yang mengatur pembayaran pajak, yaitu : 1. Ordonansi Rumah Tangga (Stbl.1908 No.13). 2. Aturan Bea Materai (Stbl.1921 No.498). 3. Ordonansi Bea Balik Nama (Stbl.1924 No.291). 4. Ordonansi Pajak Kekayaan (Stbl.1932 No.405). 5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor (Stbl.1934 No.718). 6. Ordonansi Pajak Upah (Stbl.1934 No.611). 7. Ordonansi Pajak Potong (Stbl.1936 No.671). 8. Ordonansi Pajak Pendapatan (Stbl.1944 No.17). 9. UU Pajak Radio (UU No.12 Tahun 1947) 10. UU Pajak Pembangunan I (UU No.14 Tahun 1947). 11. UU Pajak Peredaran (UU No.12 Tahun 1952). Kemudian,dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat,maka diundangkan lagi beberapa undang-undang,yaitu : 1. UU Pajak Penjualan Tahun 1951 yang diubah menjadi UU No.2 Tahun 1968 ; 2. UU No.21 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang diubah dengan UU No.10 Tahun 1967 tentang Pajak atas Bunga,Dividen, dan Royalti ; 3. UU No.19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa ; 4. UU No.74 Tahun 1958 tentang Pajak Bangsa Asing ; dan 1|PERPAJAKAN I 5. UU No.9 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan PPd,PKK,dan PPs atau Tata Cara MPS-MPO. Terlalu banyaknya undang-undang yang dikeluarkan mengakibatkan masyarakat kesulitan dan beberapa undang-undang tersebut ternyata tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan kondisi tersebut tahun 1983 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat melakukan reformasi terhadap undang-undang dan mengundangkan 5 paket perpajakan yang sifatnya mudah dipahami diantaranya : 1. UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP); 2. UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasila (PPh); 3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) ; 4. UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan 5. UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM). Empat dari lima undang-undang tersebut pada tahun 1994 mengalami perubahan dengan mengubah beberapa pasal yang dipandang perlu dengan undang-undang,yaitu sebagai berikut : 1. UU No.6 Tahun 1983 diubah dengan UU No.9 Tahun 1994. 2. UU No.7 Tahun 1883 diubah dengan UU No.10 Tahun 1994. 3. UU No.8 Tahun 1983 diubah dengan UU No.11 Tahun 1994. 4. UU No.12 Tahun 1983 diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. Pada tahun 1997 pemerintah kembali mengadakan perubahan atas undang-udang perpajakan yang ada dalam rangka mendukung undang-undang yang sudah ada,diantaranya : 1. UU No.17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 2. UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 4. UU No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 5. UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pada tahun 2000 pemerintah kembali mengadakan perubahan terhadap undang-udang perpajakan pada tahun 1983 diantaranya : 1. UU No.16 Tahun 200 mengenai perubahan atas UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1994. 2|PERPAJAKAN I 2. UU No.17 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1994. 3. UU No.18 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994. 4. UU No.19 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No.19 Tahun 1997. 5. UU No.21 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No.21 Tahun 1997. 6. UU No.34 Tahun 2000 mengenai perubahan atas UU No.18 Tahun 1997. Selanjutnya pada tahun 2007 sampai dengan 2009 pemerintah bersama DPR sepakat melakukan perubahan undang-undang dalam rangka lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan. Perubahab ketiga undang-undang tersebut adalah sebagai berikut : 1. UU Ketentuan Umum dan Tata CARA Perpajakan No.16 Tahun200 dibah dengan UU No.28 Tahun 2007,mulai berlaku 1 januari 2008. Lalu UU KUP ini pun mengalami perubahan lagi dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. UU PPh No.17 Tahun 2000 diubah dengan UU No.36 Tahun 2008,mulai berlaku 1 Januari 2009. 3. UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PAJAK Penjualan atas Barang Mewah No.18 Tahun 2000 diubah dengan UU No.42 Tahun 2009,mulai berlaku 1 April 2010. Khusus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,telah diundangkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut UU No.18 Tahun 1997 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Pengertian pajak,retribusi dan sumbangan Pengertian Pajak 1) Mr.Dr.N.J.Feldmann Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum),tanpa adanya kontra-prestasi, dan sematamata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. 3|PERPAJAKAN I 2) Prof.Dr.M.J.H.Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya,tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkannya dalam hal yang individual ; maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. 3) Dr.Soeparman Soemahamidjaja Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang,yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum,guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 4) Prof.Dr Rochmat Soemitro,S.h. Pajak adalah iurang rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi),yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari empat pengertian pajak tersebut,dapat disimpulkan bahwa ada lima unsure yang melekat dalam pengertian pajak,yaitu : a) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang; b) Sifatnya dapat dipaksakan ; c) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak ; d) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara,oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) ; dan e) Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan ) bagi kepentingan masyarakat umum. Pengertian Retribusi Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah : a) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang; 4|PERPAJAKAN I b) Sifat pungutannya dapat dipaksakan ; c) Pemungutannya dilakukan oleh Negara ; d) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum ; dan e) Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Pengertian Sumbangan Sumbangan dilakukan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum menurut undang-undang serta tidak mempunyai unsur paksaan (sukarela). Penerima sumbangan dapat merasakan imbalan langsung atas sumbangannya,tetapi pemberi sumbangan juga dapat tidak merasakannya sama sekali jika pemberi sumbangan tersebut tidak pernah bertempat di suatu wilayah di mana jalan atau tempat ibadah yang dibangun merupakan hasil sumbangannya sebagian. Peranan dan fungsi pajak dalam pembangunan Peran Pajak dalam Pembangunan Peran dalam penerimaan pajak dalam mengisi kas APBN dalam rangka pembangunan nasional sangat penting dan strategis. Besarnya peranan pajak perlu ditanamkan setiap orang dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Dengan adanya pembayaran pajak tentunya dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pembangunan tersebut diantaranya membangun sarana transportasi,komunikasi,pendidikan,keamanan,hukum, dan kegiatan lainnya. Dalam penerimaan APBN diperoleh dari tiga sumber diantaranya : a. Penerimaan Perpajakan (Pajak dalam negeri dan Pajak perdagangan internasional) Semua penerimaan Negara yang terdiri pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari : pajak penghasilan,pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah,PBB. Sedangkan Pajak perdagangan internasional terdiri dari : Bea masuk dan Bea Keluar. b. Penerimaan Negara bukan Pajak 5|PERPAJAKAN I Semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dari sumber daya alam,bagian pemerintah atas laba BUMN,PNBP lainya, dan pendapatan badan layanan umum (BLU). Contoh : pendapatan jasa pelayanan pendidikan,jasa pencetakan,pendapatan jasa penyelenggarakan telekomunikasi, dan lain-lain. c. Penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri . Penerimaan Negara yang berasal dari sumbangan pihak swasta dalam negeri dan pemerintah daerah serta sumbangan pihak swasta luar negeri dna pemerintah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali,bersifat tdak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secara terusmenerus,dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu. Fungsi Pajak a) Fungsi budgeter Fungsi yang terletak di sector public,yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyakbanyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Contoh : Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. b) Fungsi regulerend Suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuantujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. c) Fungsi demokrasi Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong,termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan . d) Fungsi redistribusi Fungsi yang lebih menekankan pada unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Kedudukan hukum pajak dalam tata hukum nasional 6|PERPAJAKAN I Sistematika dasar selalu digunakan dalam mempelajari ilmu hukum,tanpa terlepas dari bagaimana tata hukum yang ada di dalam hukum itu sendiri. Melihat sistematika dasar tata hukum tersebut,maka letak hukum pajak berada dalam tata hukum nasional kita. Dalam literature,ternyata hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi Negara,yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan tugas administrasi negara. Sekalipun kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administrasi negara,dalam pengaturan materinya banyak memiliki kesamaan dengan hukum perdata dan hukum pidana,istilah-istilah yang digunakan,penafsiran yang digunakan, dan sanksi-sanksi yang digunakan banyak mengambil dari hukum perdata dan hukum pidana,sebagaimana dijelaskan berikut. Syarat-syarat undang-undang pajak bagi suatu Negara 1. Syarat Keadilan Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Syarat keadilan dibagi menjadi dua diantaranya:  Keadilan Horizontal Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (daya pikul) sama harus dikenakan pajak yang sama.  Keadilan Vertikal Wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar (daya pikul) tidak sama harus dikenakan pajak yang tidak sama. 2. Syarat Yuridis 7|PERPAJAKAN I Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena bersifat dapat memaksa, hak dan kewajiban wajib pajak maupun petugas pajak harus diatur didalamnya. Pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan atau kemampuan membayar wajib pajak. Bagi orang yang berpenghasilan tetap tidak menjadi persoalan tetapi mereka yang berpenghasilan tidak menentu akan sulit sekali untuk menentukan kemampuannya atau daya pikulnya. Untuk itu maka kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) secara jujur dan dengan kenyataan. Pada sisi yang lain petugas pajak tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak puas untuk mengajukan keberatan dan banding. 3. Syarat Ekonomi Pemungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan janganlah mengganggu kehidupan ekonomis dari si wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang itu jatuh melarat. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan / perindustrian ,jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak, perusahaan-prusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan. 4. Syarat Finansial Sesuai dengan sesuai fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara maka biaya pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan / penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan pajak supaya ada penerimaan yang masuk ke kas negara atau daerah. 8|PERPAJAKAN I The Four Maxims Adam Smith Dalam buku An Inguiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama four cannons atau the four maxims dengan uraian sebagai berikut : 1. Equality Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam equality ini tidak diperbolehkan disuatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan beda. 2. Certainty Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromiskompromis (not arbitrary) . Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak,tariff pajak,dan ketentuan mengenai pembayaran. 3. Convenience of payment Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak. 4. Economic of collections Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri . Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. 9|PERPAJAKAN I Daftar Pustaka Suandy,Erly . 2011. Hukum Pajak Edisi 5.Jakarta :Salemba Empat. Ilyas,Wirawan B , dan Burton,Richard .Hukum Pajak Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat 10 | P E R P A J A K A N I

Judul: Sejarah Pajak

Oleh: Sri Widayanti

Ikuti kami