Sejarah Ppkn

Oleh Robby Millatul Haq

56,4 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Sejarah Ppkn

Negara (IKN) sebagai pengganti CIVICS, dan pendidikan Kewargaan Negara (PKn) sebagai istilah civic Education. Dengan demikian, IKN lebih bersifat teoritis dan PKn lebih bersifat praktis antara keduanya merupakan kesatuan tak terpisahkan, karna perkembangan PKn sangat tergantung pada perkembangan IKN. d. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Menurut Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 mengintegrasikan antara pengajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nama mata pelajaran PPKn. 3. Perkembangan PKn pada masa transisi Demokrasi Perkembangan PKn pada era Orde Baru, ternyata lebih ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara (state Building) ketimbang untuk membangun bangsa (Nation Building). Hal tersebut di sebabkan karena : 1) Kemerosotan nilai estetika dan moral para penyelenggara negara yang sudah kehilangan semangat pengabdian, pengorbanan kejujuran dan keikhlasan. 2) Hukum lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat keadiland an kebenaran. 3) Fandalisme, paternalisme dan absolutisme 4) Posisi dan peran ABRI lebih merupakan alat kekuasaan dari pada alat negara untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Kondisi di atas berpengaruh pada perubahan kurikulum PPKn dan pelaksanaan pengajarannya di lapangan yang lebih menekankan untuk mendukung status quo atau legitimasi dan pembenaran (justifikasi) berbagai kebijakan rezim orba dari pada untuk meningkatkan pemberdayaan warga Negara dalam berhubungan dengan negara. Dalam era reformasi, tantangan PPKn semakin berat. P4 dipermasalahkan substansinya, karena tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan / pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral. Secara umum, berikut ini disebutkan secara kronologis sejarah timbulnya pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dalam tatanan kurikulum pendidikan nasional terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengembanisasi demokrasi di Indonesia, yakni : 1. Pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi negara , ilmu bumi, dan kewarganegaraan ( 1954 ) 2. Civics ( 1957/1962 ) 3. Ditingkat perguruan tingi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 ( 1960-an) 4. Filsafat Pancasila ( 1970- sampai sekarang ) 5. Pendidikan kewarganegaraan civics dan hukum ( 1973 ) 6. Pendidikan moral atau PMP ( 1975 /1984 ) 7. Pendidikan kewiraan ( 19891990-an) 8. Dan pendidikan kewarganegaraan ( 2000-sekarang) Ada lagi Perkembangan ilmu Pendidikan Kewarganegaraan menurut sumber lain, yaitu : a. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA (1962) yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). b. Dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah Civics dan pendidikan kewargaan negara digunakan secara bertukar-pakai ( interchangeably ). - Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara Di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan Civics (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). - Kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan Negara Berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. - Kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewargaan Negara yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. - Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan asasi manusia. c. Pada kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4. d. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional kemudian diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. e. Tahun 1975/1976 muncul mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang visi dan misinya berorientasi pada value inculcation dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Berubahnya Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) baik menurut Kurikulum tahun 1975/1976 maupun Kurikulum tahun 1984 antara lain karena belum berkembangnya paradigma civic aducation yang melandasi dan memadu pengembangan kurikulum. f. Kemudian Kurikulum PMP 1984 menjadi Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, akan tetapinuansa paradigmatik civic education-nya juga belum terasa. Sepertinya pendidikan moral Pancasila yang disampaikan melalui PPKn di sekolah dan penataran P-4 di berbagai lapisan masyarakat nyaris tanpa bekas dan tanpa makna ( meaningless) . g. Dengan adanya perubahan UU No. 2 tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 2 tahun 2003 tidak dieksplisitkan lagi nama pendidikan Pancasila, sehingga tinggal Pendidikan Kewarganegaraan. Begitu pula kurikulum 2004 memperkenalkan istilah Pengganti PPKn dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan. Perubahan nama ini juga diikuti dengan perubahan isi PKn yang lebih memperjelas akar keilmuan yakni politik, hukum dan moral

Judul: Sejarah Ppkn

Oleh: Robby Millatul Haq

Ikuti kami