Tugas Etika Kmk

Oleh Maulida Ndha

203,4 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Etika Kmk

Tugas Diajukan untuk memenuhi mata kuliah ETIKA KOMUNIKASI & PROFESI PR Dosen : Ike Atikah Ratnamulyani, S.Sos,MM.,M.Si Oleh : Sayidah Siktin Maulida G.1210163 Ilmu Komunikasi / Humas FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR 2015 1 KODE ETIK PUBLIC RELATIONS BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pada dasar nya, humas (hubungan masyarakat) merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer, sampai dengan lembaga-lembaga pemerintah, bahkan pesantren dan usaha bersama seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) pun memerlukan humas. Kebutuhan akan kehadirannya tidak bisa dicegah, terlepas dari kita menyukainya atau tidak, karena humas merupakan salah satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Arti penting humas sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era globalisasi dari “banjir informasi” seperti saat ini. Dalam kenyataan sehari-hari, istilah humas sering dikacaukan dengan istilah “periklanan”, “pemasaran”, “penjualan”, “publisitas”, dan “propaganda”. Meskipun diantara istilah-istilah ini terdapat hubungan yang erat (sebagian aspeknya memang tumpang-tindih), namun humas merupakan suatu entitas tersendiri yang memiliki definisi berbeda. Dalam persaingan global peran PR sangat strategis dalam kepentingan organisasi maupun institusi, karena membangun citra positif dan reputasi yang baik tentu memberi nilai tambah dalam memenangkan persaingan. Pentingnya peran strategis PR tidak hanya untuk membangun reputasi dan citra tetapi juga kontribusi dalam mengelola organisasi yang baik (good corporate governance). Untuk menjadi seorang PR sangat dibutuhkan suatu relevansi antara kualifikasi profesi dan etika kehumasan. Hal tersebut dimungkinkan agar perjalan karier seorang PR dalam mengelola tugasnya dapat berjalan secara sinergis seperti pemaparan di atas. Public relation yang 2 baik adalah seorang PR yang mampu memenuhi kriteria-kriteria dalam menjalankan berbagai tugas agar dapat mencapai Good Will dari intistusi atau organisasinya yang bertumpu pada etika-etika kehumasan. Kualifikasi dan etika PR ini diperoleh dari proses kependidikanya, semakin tinggi jenjang pendidikan yang di tempuh oleh seorang PR maka semakin baik pula kualifikasi PR dan etika yang dimilikinya. Hal ini di sebabkan karena wawasan dan pembelajaran yang diperoleh saat menempuh pendidikan turut serta dalam setiap praktek yang dijalankan. Namun hal ini juga harus dibarengi dengan wawasan dan pengalaman yang mumpuni di bidangnya, karena sebuah ilmu akan mampu berjalan baik bila disertai dengan wawasan itelektual dan pengalaman-pengalaman yang dapat mengilhami setiap perlakuan PR terhadap kasusnya. 2. RUMUSAN DAN TUJUAN MASALAH Untuk mengetahui apa kode etik Public Relations ? hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seorang praktisi PR, sehingga profesionalitas praktisi PR tersebut dapat dipercaya. kemudian praktisi-praktisi PR haruslah menjalankan kode etik yang telah tersepakati bersama. Karena salah satu ciri dari profesi selain memiliki organisasi profesi yaitu memiliki kode etik yang harus dijalankan tiap-tiap anggotanya. 3 1.1 Definisi Etika, Etis, Etik dan Etiket A. Pengertian Etika Etika (etimologi), berasal dari bahasa Yunani ”Ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat. Identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata lain “Mos” yang dalam bentuk jamaknya “Mores” yang berarti juga adat atau cara hidup (Zubair, 1987:13). Sedangkan Etika menurut para ahli sebagai berikut (Abuddin, 2000: 88-89): 1. Ahmad Amin berpendapat, bahwa Etika merupakan ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. 2. Soegarda Poerbakawatja mengartikan Etika sebagai filsafat nilai, kesusilaan tentang baik buruk, serta berusaha mempelajari nilai-nilai dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri. 3. Ki Hajar Dewantara mengartikan Etika merupakan ilmu yang mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup manusia semaunya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. Adapun Perbandingan yang dilakukan oleh K. Bertens terhadap arti kata ‘Etika’ yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama dengan Kamus Bahasa Indonesia yang baru. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953-mengutip dari Bertens, 2000), Etika mempunyai arti sebagai: “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”. Sedangkan kata ‘Etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 – mengutip dari Bertens 2000), mempunyai arti : 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. 4 Dari perbandingan kedua kamus tersebut terlihat bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama hanya terdapat satu arti saja yaitu Etika sebagai ilmu. Sedangkan Kamus Bahasa Indonesia yang baru memuat beberapa arti. Kalau kita misalnya sedang membaca sebuah kalimat di berita surat kabar “Dalam dunia bisnis Etika merosot terus” maka kata ‘Etika’ di sini bila dikaitkan dengan arti yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama tersebut tidak cocok karena maksud dari kata ‘Etika’ dalam kalimat tersebut bukan Etika sebagai ilmu melainkan ‘nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat’. Jadi arti kata ‘Etika’ dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama tidak lengkap. K. Bertens berpendapat bahwa arti kata ‘Etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat lebih dipertajam dan susunan atau urutannya lebih baik dibalik, karena arti kata ke-3 lebih mendasar daripada arti kata ke-1. Sehingga arti dan susunannya menjadi seperti berikut : 1. Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Misalnya, jika orang berbicara tentang Etika orang Jawa, Etika agama Budha, Etika Protestan dan sebagainya, maka yang dimaksudkan Etika di sini bukan Etika sebagai ilmu melainkan Etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisa berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. 2. Kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Contoh : Kode Etik Public Relations 3. ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika baru menjadi ilmu bila kemungkinan-kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk) yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan sering kali tanpa disadari menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Dalam hubungannya dengan kegiatan manajemen sikap itislah yang harus ditunjukkan seorang humas dalam profesinya sehari-hari maka harus menguasai etika yang umum dan tidak umum antara lain sebagai berikut.: 5 1. Good communication for internal and external public. 2. Memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging & sense of wanted pada perusahaannya (merasa diakui atau dibutuhkan). 3. Tidak terlepas dari faktor kejujuran sebagai landasan utamanya. 4. Etika sehari-hari dalam berkomunikasi atau berinteraksi harus tetap dijaga. 5. Menyampaikan informasi penting pada anggota atau kelompok yang berkepentingan. 6. Menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. 7. Menguasai tehnik-tehnik cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. 8. Mengenal batas-batas berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. 9. Penuh dedikasi dalam profesinya. 10. Menaati kode etik humas. B. Pengertian Etis Etis (English: Ethical) adalah berkaitan dengan atau berurusan dengan moral atau prinsip-prinsip moralitas, berkaitan dengan benar dan salah dalam perilaku. Etis berarti yang sesuai dengan aturan atau standar atau praktek perilaku yang benar, khususnya standar profesi: contoh tidak dianggap etis bagi akuntan atau dokter untuk beriklan. Etis didasarkan pada etika. Etika, juga dikenal sebagai filsafat moral, adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, membela, dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Ini berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti "karakter". C. Pengertian Etik Etik atau ethics berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang artinya adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Sedangkan menurut kamus Webster, etik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk secara moral. Dapat disimpulkan etika adalah ilmu 6 tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutya manusia hidup didalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar. D. Pengertian Etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Etiket berasal dari kata bahasa Perancis "etiquette". Etiket adalah tata cara dalam masyarakat, sopan dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Arti etiket disini sama dengan adat kebiasaan, yaitu sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulangulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat, berupa kata-kata atau macam-macam bentuk perbuatan manusia dalam berinteraktif dengan manusia lainnya. Agar seseorang dapat diterima oleh kelompok masyarakat tertentu maka ia harus memahami etiket pergaulan berlaku pada masyarakat itu. BAB II PEMBAHASAN A. Kode Etik Public Relations Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi. Jadi, kode etik merupakan persetujuan bersama yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota. Kode etik merupakan serangkaian dari diri pribadi para anggota. Kode etik merupakan serangkaian peraturan yang disepakati bersama guna menyatakan sikap atau prilaku para anggota profesi. Kode etik lebih mengingatkan pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan sumbangan yang berguna dalam pelayanaannya kepada masyarakat. Dalam Public Ralation kode etik disebut sebagai kode etik Publik Relation atau kode etik kehumasan atau etika profesi humas. Etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi. Kegiatan Humas atau profesi Humas (Public Relation Professional), baik secara kelembagaan atau dalam stuktur organisasi (Public Relation by Function) maupun individual sebagai penyandang 7 profesional Humas (Public relation Officer by Professional) berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan kedepan, yaitu pergeseran sistem pemerintahan otokratik menuju sistem reformasi yang lebih demokratik dalam era globalisasi yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat, opini dan berekspresi yang terbuka, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan pasar bebas, khususnya di bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos batas-batas wilayah suatu negara, sehingga dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya. Pada akhirnya munculah titik tolak dari kode etik tersebut adalah untuk menciptakan rasa tanggung jawab (sense of responsibility) yang hendak dicapai atau dikembangkan oleh pihak profesi bidang komunikasi pada umumnya, dan pada profesi kehumasan khususnya, melalui kode etik dan etika profesi sebagai refleksi bentuk tanggung jawab, perilaku, dan moral yang baik. Aspek-aspek kode perilaku seorang praktisi humas, antara lain: a. Code of conduct, merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesinya. b. Code of profession merupakan standar moral, bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional. c. Code of publication merupakan standar moral dan yuridis etis melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik. d. Code of enterprise, menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha, UU PT, UU Hak Cipta, Merk dan Paten, serta peraturan lainnya. 8 Menurut Soekotjo, 1993 dalam buku dasar-dasar Public Relations. Soleh Soemirat mengatakan: Telah kita ketahui ciri hakiki manusia bukanlah dalam pengertian wujud manusia (human being) melainkan proses rohaniah yang tertuju kepada kebahagiaan yang menyangkut watak, sifat, perangai, kepribadian, tingkah laku dll serta aspek-aspek yang menyangkut kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia. Dalam hubungannya dengan kegiatan manajemen sikap itulah yang harus ditunjukkan seorang humas dalam profesinya sehari-hari maka harus menguasai etika yang umum dan tidak umum antara lain sebagai berikut.: 1. Good communication for internal and external public. 2. Memberikan kepada bawahan atau karyawan adanya sense of belonging & sense of wanted pada perusahaannya (merasa diakui atau dibutuhkan). 3. Tidak terlepas dari faktor kejujuran sebagai landasan utamanya. 4. Etika sehari-hari dalam berkomunikasi atau berinteraksi harus tetap dijaga. 5. Menyampaikan informasi penting pada anggota atau kelompok yang berkepentingan. 6. Menghormati prinsip-prinsip rasa hormat terhadap nilai-nilai manusia. 7. Menguasai tehnik-tehnik cara penanggulangan kasus-kasus sehingga dapat memberikan keputusan dan pertimbangan secara bijaksana. 8. Mengenal batas-batas berdasarkan pada moralitas dalam profesinya. 9. Penuh dedikasi dalam profesinya. 10. Mentaati kode etik humas. 9 B. Kualifikasi Profesi Public Relations Profesi Public Relation (PR) dalam kenyataannya seringkali menghadapi kondisi yang merugikan dirinya, bahkan masa depen kariernya. Hal ini dikarenakan biasanya unit PR atau divisi PR dibentuk setelah organisasi atau perusahaan itu berkembang dengan baik. Namun apabila perusahaan itu dalam kondisi kurang abik, misalnya berada dalam kemunduran keuangan maka unit PR atau divisi PR yang akan ditutup terlebih dahulu. Berdasarkan keprihatinan diatas maka perlu diperhatikan kualifikasi profesi PR, agar organisasi dapat lebih menghargai dan betul-betul membutuhkan PRO dalam situasi apapun. Prinsipnya, fungsi dan peranan PR dapat dijalankan dalam situasi apapun dan memberikan kontribusi yang besar dalam membantu perusahaan mengatasi masalahnya. Di era globalisasi ini, organisasi berinterkasi dengan lingkungannya. Organisasi harus mengikuti system terbuka dan terus-menerus waspada terhadap berbagai perubahan yang terjadi dilingkungan usahanya. PR dituntut tidak hanya sangat reaktif tetapi juga harus menjadi pro aktif. Sebelum lingkungan berubah, PRO perlu mengantisipasi dan menjadi early warning organisasi. Contoh kongkritnya pada saat pedagang tempe dan tahu satu-persatu bangkrut karena harga kedelai impor terus meningkat tajam. Pemerintah seharusnya telah mengantisipasi sebelumnya dengan cara membudidayakan tanaman pangan terus dilakukan dengan subsidi besar dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memperhatikan bidang pertanian maka bangsa kita akan menjadi kelaparan. Hal ini ditandai dengan semakin menurunya lahan sawah sehingga meningkatkan impor beras. Kondisi ini sebenarnya dapat dikampanyekan dan disosialisasikan oleh PR kepada masyarakat dengan berbagai cara sehingga terbangun pikiran yang kritis sehingga dapat segera mencari jalan keluarnya. Berdasarkan contoh kasus diatas maka dapat disimpulkan seorang praktisi PR harus terusmenerus meluaskan wawasannya, tidak hanya terkait pada bidang usahanya, melainkan pada halhal yang mampu mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung perusahaannya. Dengan menggunakan perspektif sistem, maka organisasi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan didukung sub-sub sistem lain. 10 Dalam situasi lingkungan yang begitu terbuka saat ini, maka fungsi dan peranan PR communication-technicion melainkan dia harus mampu memiliki kekuasaan dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Dengan demikian, pandangan-pandangannya, tidak hanya memberikan masukan kepada manajemen puncak, melainkan mampu mempengaruhi mereka dalam mengembangkan organisasinya. Terkait dengan hal- hal diatas maka praktisis PR haruslah memiliki : 1. Wawasan yang luas serta kreativitas. 2. Kemampuan analisa dan memproyeksi fenomena yang ada. 3. Merancang program menjalin hubungan yang harmonis dengan public organisasi. 4. Memiliki kemampuan komukasi yang personal dan persuasive yang baik. 5. Memiliki komitment dan loyalitas yang tinggi. Hal ini memberikan sensitifitas bagi PR dalam memahami permasalahan serta mencari solusi yang baik. 6. Kemampuan jurnalistik. Memahami sudut gambar yang baik saat mengambil foto, shooting audio, menulis dan sense of news yang tinngi. Bila tuntutan diatas harus dimiliki oleh seorang PR maka sedikitnya praktisi PR adalah seorang sarjana atau mampu menyelesaikan program strata 1. Sedangkan un tuk mampu memiliki kemampuan yang strategis dalam pengembangan organisasi, mengantisipasi segala kemungkinan, daya analisa yang dalam dan tajam, dibutuhkan pendidikan lanjutan minimal S2. Namun untuk hala-hal teknis juga perlu dikuasai untuk dalam situasi yang emergency sehingga ia dapat bekerja sendiri. Misalnya ketika terjadi krisis mendadak, maka ia harus mampu membuat sendiri berbagai release dan menyampaikannya ke media. Mampu juga mengetahui isu apa yang bisa membuat terbentuknaya image positif masyarakat terhadap organisasi. Untuk mengatasi segala perubahan yang ada maka komunikasi dua arah perlu terus menerus dilakukan oleh PR. Hal tersebut membuat PR dapat mengetahui adanya perubahan keinginan 11 public di dalam dan diluar organisasi, mampu mengkomunikasikan perubahan-perubahan tersebut dan mempengaruhi perusahaan untuk memenuhi harapan serta keinginan public yang berubah tadi. Menurut Profesor Melvin Sharpe ada lima prinsip yang diperlukan PR untuk menjadi komunikator yang dapat membuat komunikasi dua arah menjadi seimbang dan harmonis adalah sebagai berikut : 1) 2) Komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas. Keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh keyakinan orang lain. 3) 4) Langkah-langkah yang fair untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan goodwill. Komunikasi dua arah yang terus menerus untuk mencegah keterasingan dan untuk membangun hubungan. 5) Evaluasi dan riset terhadap suatu lingkungan untuk menentukan langkah atau penyesuaian yang dibutuhkan bagi social harmony. (Khasali, 1994 : 8-9) Adapun program komunikasi PR antara lain : 1) Menjalin hubungan dengan publik internal yaitu Top Manajemen, pemegeng saham, karyawan, dan keluarga karyawan melalui program-program. Misalnya mengadakan rapat umum pemegang saham, rapat kerja, pertemuan formal, lobby gathering, olahraga bersama, dan lain sebagainya. 2) Menjalin hubungan baik dengan publik eksternal yaitu pemerintah, komunitas, media, konsumen, pesaing, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Bentuk program-programnya antara lain : a) Rapat dan lobby pemerintah serta legislatif. Beberapa perusahaan memerlukan hubungan yang sangat intens terhadap pemerintah terkai dengan kebijakan pemerintah yang secara langsung dapat menggaunggu iklim bisnis perusahaan. Misalnya perguruan tinggi yang mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga standar kualitas dan akreditasinya memerlukan asosiasi perguruan tinggi untuk beraudiens 12 dengan menteri Pendidikan dan Dirjen Dikti untuk melakukan pendekatan kepada legislatif dalam pembentukan UU yang terkait dengan pendidikan. b) Program community relations. Penyediakan fasilitas social, program penyuluhan serta pelatihan masyarakat desa, bantuan kredit modal usaha, pelestarian lingkungan, aksi social, riset opini komunitas dan lainya. Dengan demikian memberikan image positif dari masyarakat terhadap usaha yang dilakukan perusahaan. c) Program media relations yang perlu dibina secara terus-menerus. Kegiatannya berupa konferensi pers, press release, press tour, monitoring media, merancang agenda setting isu perusahaan, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar media memberikan ruang dan pemberitaan yang seimbang berkaitan dengan perusahaan sehingga ada kesempatan masyarakat untuk menilai sesuai persepsi mereka masing-masing. d) Program customer relations. Kegiatanya berupa pembuatan majalah konsumen, mengelola publisitas special event marketing (pameran, peluncuran dan test produk, sponsorship), mengelola publisitas untuk pembentukan brand image, seminar dan diskusi konsumen, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memberikan service yang terbaik sehingga tercipta loyalitas dari konsumen. e) Membentuk tim krisis dalam menghadapi kemungkinan cepatnya perubahan lingkungan (utamanya pesaing). Tugasnya mendeteksi perubahan masyarakat dan pesaing untuk menentukan strategis penanggulangannya. Disini PR berperan sebagai problem solver, yaitu pemberi jalan keluar pada kondisi sulit yang tepat serta membangun citra positif melalui langkah yang bertanggungjawab. f) Membuat program kerjasam dengan khalayak yang memiliki potensi menyebarkan dan membangun opini yang berkaitan dengan perusahaan. Misalnya membangun relasi dengan pengamat ekonomi atau pengamat social dengan memberikan pemahaman mengenai langkah kebijakan perusahaan yang mampu membangun kepercayaan kepada mereka. Harapannya mereka dapat mendukung dan memberikan kontribusi 13 besar, terutama pada masa krisis walaupun tanpa diminta. Peran pengamat sangat besar karena merupakan opinion leader modern yang memiliki kridibilitas tinggi di masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip dan program-program yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalani profesi PR, kualifikasi profesi PR sangat dibutuhkan. Menurut para pakar sedikitnya ada lima kualifikasi profesi PR, yaitu : (1) ability to communicate (kemampuan berkomunikasi), (2) ability to organize (kemampuan manajerial), (3) ability to get on with people (kemampuan membina relasi), (4) personality integrity (berkepribadian jujur dan professional), (5) imagination (banyak ide dan kreatif). C. Prinsip Dasar Kode Etik Prinsip dasar kode etik profesi memberikan penekanan pada pengakuan bahwa setiap profesi memiliki tanggung jawa sosial kepada publik pemakai jasa profesi tersebut dan kepada rekan sejawatnya (rekan dalam satu profesi). Sebagai bentuk tanggung jawa sosial, tentunya setiap profesi mempunyai komitmen untuk melaksanakan profesinya sebagai bentuk pelayanan kepada publik dan menguntungkan semua pihak. Mencari keuntungan sendiri menjadi satu hal yang harus disingkirkan jauh-jauh. Secara rinci, prinsip dasar kode etik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : a. Prinsip Standar Teknis Prinsip standar teknis ini mengatur setiap anggota untuk melakukan jasa profesinya sesuai dengan bidang profesinya. Kredibilitas menjadi kata kunci dalam standar teknis ini, karena orang yang dipercaya adalah orang yang memiliki keahlihan didalam bidangnya. Setiap anggota profesi berhak melaksanakan tugas selama tugas itu relevan dengan profesinya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip integrasi dan obyektivitas. 14 b. Prinsip Kompetensi Prinsip ini dilandaskan pada pemikkran bahwa setiap anggota yang bekerja dengan profesi tertentu hendaknya menjalankan tugasnya secara kompeten. Oleh karena itu setiap anggota dalam melakukan jasa profesi harus melakukan dengan sebaik-baiknya, kompetensi dan professional. c. Prinsip Tanggung Jawab Profesi Prinsip ini menekankan bahwa setiap anggota dalam melakukan kegiatan profesinya harus bertanggung jawab secara profesi dengan mempertimbangkan tanggung jawab moral kepada publik. Setiap anggota profesi harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaanya. d. Prinsip Kepentingan Publik Apapun yang dilakukan oleh setiap anggota dari suatu profesi harus dilandaskan pada kepentingan publik, bukan pada kepentingan diri sendiri serta mencari keuntungan diri sendiri. Prinsip ini harus dilandasi bahwa setiap kegiatan profesi yang dilakukan oleh setiap anggota adalah bentuk pelayanan kepada publik dan membangun kepercayaan publik yang diberikan kepada profesi tersebut. e. Prinsip Integrasi Setiap anggota dalam menjalankan profesinya harus menjunjung integrasi yang tinggi seagai bentuk tanggung jawab kepada publik dan menjaga kepercayaan publik. f. Prinsip Objektivitas Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota dari suatu profesi harus menjaga objektivitasnya dan tidak terpengaruh dengan pihak manapun yang mempunyai kepentingan. Sikap objektif ini akan membentuk suasana dan iklim kerja yang netral, tidak membeda-bedakan dan tidak berpihak pada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. g. Prinsip Kerahasiaan Prinsip kerahasiaan harus dipegang secara teguh, dengan didukung oleh setiap anggota yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi. Setiap anggota 15 mempunyai komitmen yang tinggi untuk menggunakan informasi tanpa ada persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hokum untuk menggunakannya. h. Prinsip Perilaku profesional Dalam kegiatan sehari-harinya selama menjalankan tugas keprofesionalannya, setiap anggota harus berperilaku konsisten sesuai dengan aturan main profesinya. Reputasi harus terus dijaga supaya kepercayaan publik tidak pudar serta berusaha menjauhi tindakan yang dapat mendiskriditkan profesinya. Kode Etik PR yang sering digunakan adalah Kode Etik Kehumasan Indonesia dan Kode Etik Profesi Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia seperti dibawah ini. D. KODE ETIK KEHUMASAN INDONESIA Dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional; diilhami oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai landasan tata kehidupan internasional; dilandasi Deklarasi ASEAN ( 8 Agustus 1967 ) sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara; dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional; kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia ( Perhumas ) sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat buktu-bukti bahwa diantara kami dalam menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap pelanggarnya. PASAL 1 Komitmen Pribadi Anggota Perhumas harus a) Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi kehumasan. b) Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyaratkan kepentingan Indonesia. 16 c) Menumbuhkan dan mengemangkan hubungan antarwarga Negara Indonesia yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. PASAL II Perilaku terhadap Klien dan Atasan Anggota Perhumas harus a) b) Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaingan tanpa persutujuan semua pihak yang terkait. c) Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantas atasan. d) Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat, klien atau atasan, maupun mantan klien atau mantan atasan. e) Dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi atau imbalan dan pihak mana pun selain dari klien atau atasan yang telah memperoleh penjelasan lengkap. f) Tidak akan menyarankan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apa pun yang mengarah kepada hal yang serupa. PASAL III Perilaku terhadap Masyarakat dan Media Massa Anggota Perhumas harus a) Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. 17 b) Tidak melibatkan diri dalam tindakan untuk memanipulasi integrasi sarana maupun jalur komunikasi massa. c) Tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. d) Senantiasa membantu penyebarluasan informasi maupun pengumpulan pendapat untuk kepentingan Indonesia. PASAL IV Perilaku terhadap Sejawat Praktisi kehumasan Indonesia harus a) Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindakan profesional sejawatnya. Namun bila ada sejawat yang bersalah karena melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum, atau yang tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia, maka terbukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumasan. b) Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. c) Memanti dan bekerja sama dengan para sejawat diseluruh Indonesia untuk menjungjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia ini. 18 KODE ETIK PROFESI ASOSIASI PERUSAHAAN PUBLIC RELATIONS INDONESIA PASAL I Norma-norma Perilaku Profesional Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota Asosiasi anggota komunikasi serta masyarakat luas. PASAL II Penyebaranluasan Informasi Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggung jawab, informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk menegah terjadinya hal tersebut. ia berkewajiban untuk menjaga integrasi dan ketepatan informasi. PASAL III Media Komunikasi Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan integrasi media komunikasi. PASAL 4 Kepentingan yang Tersembunyi Seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apa pun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan, dengan cara seolah-olah ingin memajukan 19 kepentingan lain yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana secara baik. PASAL 5 Informasi Rahasia Seorang anggota (kecuali apabila diperintahkan oleh aparat hukum yang berwenang) tidak akan menyampaikan atau memanfatkan informasi yang diberikan kepadanya, atau yang diperolehnya, secara pribadi dan atas kepercayaan. Atau bersifat rahasia, dari kliennya, baik di masa lalu, kini atau di masa depan, demi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan lain tanpa persetujuan jelas dari yang bersangkutan. PASAL 6 Pertentangan Kepentingan Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan atau yang saling bersaing, tanpa persetujuan jelas dari pihak-pihak yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terkait. PASAL 7 Sumber-sumber pembayaran Dalam memberikan jasa pelayanan kepada kliennya, seorang anggota tidak akan menerima pembayaran, baik tunai atau pun dalam bentuk lain, yang diberikan sehubungan dengan jasa tersebut, dari sumber mana pun, tanpa persetujuan jelas dari kliennya. 20 PASAL 8 Memberitahukan Kepentingan Keuangan Seorang anggota yang mempunyai kepentingan keuangan dalam suatu organisasi, tidak akan menyarankan klien atau majikannya untuk memakia organisasi tersebut atau pun memanfaatkan jasa-jasa organisasi tersebut, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepentingan keuangan pribadinya yang terdapat dalam organisasi tersebut. PASAL 9 Pembayaran Berdasarkan Hasil Kerja Seorang anggota tidak akan memanbantu negosiasi atau menyetujui persyaratan dengan calon majikan atau calon klien, berdasarkan pembayaran yang tergantung pada hasil pekerjaan PR tertentu dimasa depan. PASAL 10 Menumpang tindih Pekerjaan Anggota lain Seorang anggota yang mencari pekerjaan atau kegiatan baru dengan cara mendekati langsung atau secara pribadi, calon majikan atau calon langganan yang potensial, akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengetahui apakah pekerjaan atau kegiatan tersebut sudah dilaksanakn oleh anggota lain. Apabila demikian, maka menjadi kewajibannya untuk memberitahukan anggota tersebut mengenai usaha dan pendekatan yang akan dilakukanya terhadap klien tersebut. PASAL 11 Mengkaryakan Anggota Parlemen Seorang anggota yang mempekerjakan seorang anggota Parlemen, baik sebagai konsultan atau pelaksana, akan memberitahukan kepada ketua Asosiasi tentang jenis pekerjaan yang bersangkutan. Ketua Asosiasi akan mencatat hal tersebut dalam suatu buku catan yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut. seorang anggota Asosiasi yang kebetulan juga anggota 21 Parlemen, wajib memberitahukan atau memberi peluang agar terungkap. Kepada ketua, semua keterangan apa pun mengenai dirinya. PASAL 12 Mencemarkan Anggota –anggota lain Seorang anggota tidak akan dengan iktikad buruk mencemarkan nama baik atau praktek profesional anggota lain, PASAL 13 Intruksi/Perintah Pihak-pihak Lain Seorang anggota yang secara sadar mengakibatkan atau memperbolehkan orang atau organisasi lain untuk bertindak sedemikian rupa sehingga berlawanan dengan kode etik ini, atau turut secara pribadi ambil bagian dalam kegiatan semacam itu, akan dianggap telah melanggar Kode ini. PASAL 14 Nama Baik Profesi Seorang anggota tidak akan berperilaku sedemikan rupa sehingga merugiakan nama baik Asosiasi, atau profesi Public Relations. PASAL 15 Menjungjung Tinggi Kode Etik Seorang anggota wajib menjungjung tinggi Kode Etik ini, dan wajib bekerja sama dengan anggota lain dalam menjungjung tinggi Kode Etik, serta dalam melaksanakan keputusankeputusan tentang hal apa pun yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya keputusan tersebut. Apabila seorang anggota mempunyai alasan untuk berprasangka bahwa seorang anggota lain terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat merusak Kode Etik ini, maka ia berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Asosiasi. Semua anggota wajib mendukung Asosiasi dalam menerapkan dan melaksanakan Kode Etik ini, dan Asosiasi wajib mendukung setiap anggota yang menerapkan dan melaksanakan Kode Etik ini. 22 PASAL 16 Profesi lain Dalam bertindak untuk seorang klien atau majikan yang tergabung dalam suatu profesi, seorang anggota akan menghargai Kode Etik dari profesi twrsebut dan secara sadar tidak akan tutur dalam kegiatan apa pun yang dapat mencemarkan Kode Etik tersebut. Kode etik lainnya yang sering digunakan dan menjadi dasar dari kode etik PR adalah Code of Conduct IPRA. Code of Conduct IPRA adalah kode etik untuk PR yang dikeluarkan oleh IPRA (International Public Relations Association), sebuah asosiasi yang dibentuk oleh beberapa ahli dari Negara Belanda (Jo.Bongers dan Hans Hermans) dan beberapa ahli dari Inggris pada akhir tahun 1940. Asosiasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu : 1. Saling bertukar pikiran, ide, gagasan dan pengalaman untuk mengembangkan profesi PR yang mencakup wilayah internasional. 2. 3. Merupakan publikasi dari study bersama Menyelenggarakan konggres, pertemuan internasional dangan tujuan lebh banyak mengetahui PR dalam taraf internasional serta untuk meningkatkan kualitas fungsi PR dengan taraf internasional. 4. Mengembangkan dan menentukan standar fungsi PR dalam praktik. 5. Mengadakan kegiatan atau aktivitas PR untuk kepentingan para anggota IPRA. 23 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan dan Saran Public Relation (PR) sekarang ini bukan hanya sebuah pekerjaan namun sudah menjadi profesi. Hal ini membuat adanya kualifikasi atau kriteria kompetensi seorang praktisi PR, sehingga PR tidak hanya harus mampu menguasai konsep keilmuan tetapi juga dituntut memiliki kriteria yang bersifat moral, seperti bersikap jujur, bertanggung jawab terhadap profesinya dan terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu PR juga harus memiliki programprogram komunikasi guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. PR sebagai profesi juga membuat PR mempunyai kode etik profesi PR. Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi sehingga melekat pada jabatannya dan bersifat normatif. kode etik ini bertujan untuk meningkatkan profesionalisme, mutu, mewujudkan pribadi yang baik, dan rasa memiliki organisasi. Dengan demikian, adanya kualifikasi profesi PR dan kode etik PR dapat meningkatkan kinerja PR dalam memuaskan publik yang dilayaninya. Seorang profesi PR hendaknya memenuhi kualifikasi profesi PR dan mematuhi kode etik profesi PR dalam menjalankan tugasnya sebagai praktisi PR secara profesional. 24 Daftar Pustaka Anggoro M. Linggar. 2002. Teori dan profesi kehumasan serta aplikasinya di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara Darmastuti, Rini. 2007. Etika PR dan E-PR. Yogyakarta: Gava Media Muslimin. 2004. Hubungan Masyarakat dan Konsep Kepribadian. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press 25

Judul: Tugas Etika Kmk

Oleh: Maulida Ndha

Ikuti kami