Sejarah Hukum

Oleh Irwan Iskandar

466,4 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Sejarah Hukum

Sejarah Hukum Oleh : Dr. Januar A. Saputera, S.H., M.M., M.H., M.Si. Mengapa Ada Hukum Manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi yang berfungsi sosial sehingga dalam pelaksanannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai kebebasan asasi. CONTOH KEBEBASAN ASASI? … Walaupun manusia memiliki kebebasan asasi namun sebagai makhluk sosial (zoon politicoon) manusia tidak bisa berbuat sekehandaknya karena terikat pula oleh kepentingan/kebebasan asasi orang lain. Kebebasan Asasi & Batasannya Guna menghindari konflik dalam masyarakat, dimana dalam menjalankan kebebasan asasinya seseorang tidak boleh melanggar kebebasan asasi orang lain maka masyarakat menciptakan norma-norma. APA ITU NORMA? JELASKAN… Norma Sebagai Batasan Sebagai batasan melaksanakan kebebasan asasi dalam masyarakat kemudian ada dan berlaku norma-norma, yaitu norma agama, norma susila, norma adat maupun norma hukum. APA PERBEDAAN NORMA-NORMA TERSEBUT? Norma-Norma Yang Ada Dalam Masyarakat Jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum dalam masyarakat, norma susila, norma adat dan norma agama telah ada dan berkembang, namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Norma Hukum Masih Diperlukan Antara lain : • Tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikapi dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut. • Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak diatur oleh norma-norma yang ada, misalnya aturan lalu lintas, dll. SEBUTKAN ALASAN LAIN? ... Alasan Norma Hukum Masih Diperlukan Untuk menjamin kelancaran hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat, dengan tujuan agar dalam masyarakat yang ketertiban terwujud bersangkutan. Tujuan Diciptakannya Norma Hukum Satjipto Rahardjo menyatakan: bahwa masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kehidupan dalam masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan, karena tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Asal-usul Hukum Dalam Arti Ilmu Pengetahuan Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi. Bangsa Romawi menganggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Romawi.. Kitab undang-undang Hukum Romawi ( KUH-Romawi) diciptakan pada masa Caisar Yustinianus yaitu “Institutiones Yutinanae” yang disebut “Corpus JurisCivilis”. Adapun tujuan dilakukannya kodifikasi suatu hukum adalah agar tercipta kepastian hukum. KUH - Romawi Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Inggris mempelajarinya melalui 4 cara, yaitu : ▪ Secara Teoritis; ▪ Secara Praktis; ▪ Secara Ilmiah; dan ▪ Secara Tata Hukum. Hukum Romawi Dipelajari Bangsa-Bangsa Lain Secara teoritis (theoritische Receptie), yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai Ilmu Pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi kemudian di bawa kenegaranya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintah lainnya. Secara Teoritis Secara praktis (praktiche Receptie) karena menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum manapun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya. Secara Praktis Secara Ilmiah (Wetenschappetyk Receptie), Hukum Romawi yang telah dipejari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan-perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen. Secara Ilmiah Secara Tata Hukum (Positiefrechttelyke Receptie), di mana setelah Perguruan-Perguruan Tinggi di Jerman dan Perancis, dan negara-negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan Undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan Hukum Positif dalam negaranya masing-masing, wa;au demikian tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negaranegara tersebut. Secara Tata Hukum Sejarah Hukum Abad Pertengahan Sejarah merupakan suatu ilmu yang dapat mendeskripsikan perkembangan kehidupan manusia. Sejarah dapat mengungkapkan secara kronologis dan sistematis kebudayaan manusia termasuk aturan tingkah laku manusia. Munir Fuady menyatakan bahwa, sejarah hukum adalah suatu metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah (karenanya bukan cabang dari ilmu hukum), yang mempelajari, menganalisis, memverifikasi, menginterpretasi, menyusun dalil dan kecendrungan, dan menarik kesimpulan tertentu tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku, baik secara kronologis dan sistematis, berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan bidang lain dari hukum. Sejarah Hukum Abad Pertengahan Sejarah hukum juga mempelajari proses terjadi dan pelaksanan sejarah di masa lalu serta perkembangannya dan keterkaitannya dengan apa yang terjadi di masa kini, baik seperti yang terdapat dalam literatur, naskah, bahkan tuturan lisan, terutama penekanannya atas karateristik keunikan fakta dan norma tersebut sehingga dapat menemukan gejala, dalil, dan perkembangan hukum di masa lalu yang dapat memberikan wawasan yang luas bagi orang yang mempelajarinya, dalam mengartikan dan memahami hukum yang berlaku saat ini. Sejarah Hukum Abad Pertengahan Sejarah hukum tergolong sebagai pengetahuan yang masih muda,jika dibanding dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya yang terlebih dahulu lahir. Bahkan dibanding dengan disiplin ilmu lain, Ilmu Hukum masih menjadi perdebatan dan perkembangan untuk mengukuhkan diri menjadi ilmu yang sebenar ilmu. Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh ilmu hukum terkait dengan hakikat pengetahuan apa yang dikaji (ontologis), bagaimana cara untuk mengeksplorasi suatu pengetahuan yang benar (epistemologis), dan untuk apa pengetahuan dipergunakan (aksiologis). Sejarah Hukum Abad Pertengahan Jiwa zaman masyarakat Abad Pertengahan adalah bersifat spiritual. Dalam hal ini semua kehidupan masyarakat bersumber dan berpedoman pada ajaran agama (Kristen). Dalam bidang hukum muncul aliran ancilla theologiae, yaitu paham yang menetapkan bahwa hukum yang ditetapkan harus dicocokkan dengan aturan yang telah ada, yaitu ketentuan-ketentuan agama. Teori-teori mengenai hukum pada Abad Pertengahan ini dikemukakan oleh Agustinus (354-430), Thomas Aquinas (1225-1275). Pandangan Hukum Pada Zaman Abad Pertengahan Agustinus: hukum abadi ada pada Budi Tuhan. Tuhan mempunyai ideide Abadi yang merupakan contoh bagi segala sesuatu yang ada dalam dunia nyata. Oleh karena itu, hukum ini juga disebut sebagai hukum alam, yang mempunyai prinsip, "Jangan berbuat kepada orang lain, apa yang engkau tidak ingin berbuat kepadamu." Dalam prinsip ini nampak adanya rasa keadilan. Pandangan Hukum Pada Zaman Abad Pertengahan Thomas Aquinas adanya hukum datang dari wahyu, dan hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang didapat dari wahyu dinamakan hukum Ilahi positif. Hukum wahyu ada pada norma-norma moral agama, sedangkan hukum yang datang dari akal budi manusia ada tiga macam, yaitu hukum alam, hukum bangsa-bangsa, dan hukum positif manusiawi. Pandangan Hukum Pada Zaman Abad Pertengahan Hukum alam bersifat umum, sehingga perlu disusun hukum yang lebih jelas yang merupakan undang-undang negara yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang disebut hukum positif. Apabila hukum positif ini bertentangan dengan hukum alam, maka hukum alamlah yang berlaku. Keadilan juga merupakan suatu hat yang penting. Meskipun Thomas Aquinas membedakan antara keadilan distributif, keadilan tukar-rnenukar, dan keadilan legal, tetapi keadilan legal menduduki peranan yang sangat penting, karena keadilan legal menuntut agar orang tunduk pada undang-undang, sebab mentaati hukum merupakan sikap yang baik. Pandangan Hukum Pada Zaman Abad Pertengahan Menurut Thomas Aquinas aturan alam tidak lain dari partisipasi aturan abadi (lex aeterna) yang ada pada Tuhan sendiri. Pandangan Hukum Pada Zaman Abad Pertengahan Pada abad pertengahan para ahli kemudian membedakan hukum dalam lima jenis, yaitu • Hukum abadi (lex aeterna) rencana Allah tentang aturan semesta alam. Hukum abadi itu merupakan suatu pengertian teologis tentang asal mula segala hukum, yang kurang berpengaruh atas pengertian hukum lainnya. • Hukum ilahi positif (lex divino positiva) hukum Allah yang terkandung dalam wahyu agama, terutama mengenai prinsip-prinsip keadilan. • Hukum alam (lex naturalis) hukum Allah sebagaimana nampak dalam aturan semesta alam melalui akal budi manusia. • Hukum bangsa-bangsa (ius gentium) hukum yang diterima oleh semua atau kebanyakan bangsa. Hukum itu yang berasal dari hukum romawi, lambat Iaun hilang sebab diresepsi dalam hukum positif. • Hukum positif (lex humana positiva) hukum sebagaimana ditentukan oleh yang berkuasa; tata hukum negara. Hukum ini pada zaman modem ditanggapi sebagai hukum yang sejati. Pandangan Hukum Pada Zaman Abad Pertengahan PERKEMBANGAN HUKUM DAN KENEGARAAN Pada Abad Pertengahan Pada Abad pertengahan pandangan masyarakat tentang susunan ketatanegaraan dan hukum sesuatu Negara yang ada didalamnya dibuat dalam bentuk dogma agama atau semata-mata atas dasar ketuhanan. Pemerintah kerajaan diabad pertengehan di Eropa membiarkan segala sesuatu berdasarkan agama Kristen yang dimulai ketika kaisar konstantin Agung (305-337 M) menjadikan bizantium sebagai ibu kota romawi dan agama Kristen sebagai agama Negara dengan mendirikan gereja-gereja disuluh daerah kekuasaannya, menyelenggarakan nyanyian-nyanyian bersama serta segala kegiatan berdasarkan gereja Kristen. Perkembangan Hukum dan Kenegaraan Pada Abad Pertengahan Sebelum berkembangnya Kristen di eropa, masyarakat Eropa telah mengenal ajaran-ajaran filsafat yunani yang berkembang sangat pesat dieropa dimana filsafat yunani telah melahirkan empat aliran besar yaitu mazhab plato, Aristoleles, Stoa dan Epicurus. Aliran ini terjadi banyak perselisihan yang nantinya akan melahirkan suatu aliran yang menggabungkan aliran-aliran filsafat tersebut menjadi sebuah aliran baru (elektisiasme). Setelah perkembangan ini datanglah aliran Neo-platoisme dengan plotinus (205-270 M) sebagai tokoh yang terkenal. Perkembangan Hukum dan Kenegaraan Pada Abad Pertengahan Para pemikir Plotinus mencoba mengarahkan tata filsafat yang bersifat ketuhanan yang merupakan jembatan peralihan dari filsafat yunani kedalam aliran Kristen zaman pertengahan, sehingga banyak filosof mengajarkan tentang agama Kristen sebagai suatu tata filsafat yang akan menciptakan pola pikir masyarakat abad pertengahan pada tatanan kehidupan yang mengacu pada agama Kristen. Perkembangan Hukum dan Kenegaraan Pada Abad Pertengahan Selain Plotinus tokoh lain yang berpengaruh pada masa ini adalah Augustinus. Pemikirannya mengenai hukum dan kenegaraan dituliskannya di dalam buku De Civita te Dei, isi pokok daripada buku tersebut ditujukan untuk mengadakan pembelaan terhadap agama kristen, serta berisi konflik antara orang kristen dengan orang tidak beragama. Perkembangan Hukum dan Kenegaraan Pada Abad Pertengahan Augustinus banyak menjelaskan tentang konsep negara atau kota menurut dogma agama, dia membagi Negara kedalam dua kelompok yaitu: Civitate Die (kerajaan atau Negara tuhan), Civitate Terrena (Negara atau kerajaan duniawi), atau Civitate Diaboli (Negara atau kerajaan iblis). Perkembangan Hukum dan Kenegaraan Pada Abad Pertengahan Menurut Agustinus nagara tuhan (Civitate Die) bukanlah Negara dunia tetapi manusia didunia ini harus mempunyai semangat untuk mencapainya dan berhubungan dengannya, yang mengerjakan ini terutama adalah pihak gereja yang mewakili civitate die di dunia ini, meskipun kenyataannya tidak sepenuhnya menunjukkan semangat tersebut. Sehingga apa yang ada diluar gereja tidak sepenuhnya sama atau tidak terasing sama sekali dengan kehidupan dari civitate die tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bahwa Negara dunia dan gereja tidak sepenuhnya sama dengan Negara tuhan dan Negara duniawi (Civitate Terrena) akan tetapi kerajaan diaboli (Negara atau kerajaan iblis dan setan) adalah jelmaan dari kerajaan duniawi artinya dalam kerajaan atau negara duniawi ada kerajaan iblis didalamnya, disini Agustinus membuktikan bahwa, kerajaan Romawi jatuh karena kecendrungan bagi mereka terhadap keserakahan nafsu duniawi dan kemasyuran. Perkembangan Hukum dan Kenegaraan Pada Abad Pertengahan Selain Agustinus, tokoh abad pertengahan yang juga menyumbangkan pemikirannya demi perkembangan sejarah hukum adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir di desa Aquino, sebuah desa di antara Roccasecca dan Napoli, Italia, pada 25 Nopember 1224. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Aquinas dikirim oleh kedua orang tuanya untuk menjalani pendidikan di sebuah sekolah di pertapaan para rahib Benediktin dari Monte Cassino pada umur lima tahun. Pada tahun 1239 ia mulai kuliah di Universitas Napoli setelah ia tinggal selama sembilan tahun di biara tersebut. Perkembangan Hukum dan Kenegaraan Pada Abad Pertengahan Thomas Aquinas sangat terpengaruh oleh filsafat Aristoteles, menurut kodratnya manusia ialah makluk social dan makhluk kemasyarakatan, oleh karena itu manusia harus hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Thomas Aquinas menyatakan bahwa, tujuan Negara sangatlah identik dengan tujuan individu. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan setelah mati, jadi bukan kemuliaan yang bersifat keduniawian.Kemuliaan abadi hanya dapat dicapai melalui tuntunan gereja. Tugas Negara adalah membuka dan memberikan kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan. Sehingga tugas utama Negara adalah menjaga keamanan dan perdamaian agarmanusia dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakat dalam suasana ketentraman. Dalam hal ini maka menurut Thomas Aquinas harus ada keseimbangan dan kerjasama antara Raja dengan Gereja. Perkembangan Hukum dan Kenegaraan Pada Abad Pertengahan Thomas Aquinas membedakan perbedaan hukum menjadi empat golongan yaitu : • Hukum abadi ataulex aeterna, ini adalah hukum dari keseluruhan yang berakar dari jiwa tuhan. • Hukum Alam, manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Ini adalah merupakan hukum alam. • Hukum Positif, ini adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia, yang disesuaikan dengan syarat-syarat khususyang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian yang ada di Negara. • Hukum Tuhan, ini adalah yang mengisi kekurangan daripada pikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyunya kearah kesucian untuk hidup dialam baka, dan cara yang tidak mungkin salah, wahyu inilah yang terhimpun dalam kitab-kitab suci. Perkembangan Hukum dan Kenegaraan Pada Abad Pertengahan Kitab Kanonik Sebagai Bukti Teks Normatif Zaman Abad Pertengahan Dengan timbulnya pertentangan antara kaum canonik dan kaum legist, maka pada zaman abad pertengahan dilakukan kodifikasi hukum yaitu: ▪ Kodifikasi yang diselenggarakan oleh Raja Theodosius dan Raja Justinianus. Ini adalah kodifikasi terhadap peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh negara. Kodifikasi ini disebut Corpus Iuris. ▪ Kodifkasi yang diselenggarakan oleh Paus Innocentius. Ini adalah kodifikasi daripada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleg gereja. Kodifikasi ini disebut sebagai Corpus Iuris Canonici. Kitab Kanonik Sebagai Bukti Teks Normatif Zaman Abad Pertengahan Munir Fuady dalam bukunya Sejarah Hukum, menggambarkan sistematika Corpus Iuris sebagai berikut : ▪ Buku I : kaidah-kaidah umum; ▪ Buku II : masyarakat Tuhan; ▪ Buku III : pengajaran gereja; ▪ Buku IV : jabatan suci gereja; ▪ Buku V : harta benda sementara dari gereja; ▪ Buku VI : sanksi-sanksi di Gereja.; ▪ Buku VII : prosedur. Kitab Kanonik Sebagai Bukti Teks Normatif Zaman Abad Pertengahan Pada Buku satu dibedakan menjadi sembilan bab yang mengatur antara lain ketentuan hukum gereja, kebiasaan, instruksi dan penetapan pada umumnya, perbuatan hukum administrasi tunggal, peraturan perundang-undangan, manusia dan hukum, perbuatan yuridis, kekuasaan pemerintah, kekuasaan gereja, aturan pelaksana, dan perhitungan waktu. Kitab Kanonik Sebagai Bukti Teks Normatif Zaman Abad Pertengahan Pada Buku dua yang mengatur mengenai masyarakat tuhan dibedakan menjadi tiga bab antara lain keinginan kristus, peningkatan konstitusi gereja, institusi penasbihandan kehidupan kerasulan. Buku III dan Bukum IV tidak diperinci kedalam BAB, sedangkan Buku V diperinci menjadi empat Bab antara lain peroehan harta benda, administrasi, serta kontrak dan peralihan harta. Kitab Kanonik Sebagai Bukti Teks Normatif Zaman Abad Pertengahan Berdasarkan beberapa buku tersebu dapat diketahui bahwa, pada zaman tersebut telah dikenal hukum perdata, tata urutan peraturan perundang-undangan, perbuatan hukum dan lainnya. Sedangkan Sanksi pemidanaan diatur dalam Buku VI. Corpus Iuris CanoniciI juga mengatur mengenai hukum acara dalam Buku VII. Dalam Buku tersebut telah diatur mengenai kewenangan mengadili, hakim, auditur, kedislipinan diruang pengadilan, para pihak, eksepsi, dan lainnya. Kitab Kanonik Sebagai Bukti Teks Normatif Zaman Abad Pertengahan SEJARAH HUKUM DI INDONESIA Hukum di Indonesia merupakan campuran dari beberapa sistem hukum yaitu hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Terjadinya percampuran tersebut adalah akibat bertemunya antara sistem hukum eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda selama masa penjajahan di nusantara dengan hukum agama dan hukum adat yang memang sudah dianut oleh penduduk nusantara yang multi religi, etnis dan kultur. Pengaruh hukum agama di Indonesia – karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama islam – didominasi oleh hukum syari’at Islam terutama hukum perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Sedangkan hukum adat banyak diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi yang merupakan adopsi dan implementasi aturan-aturan adat setempat dari masyarakat berbudaya yang ada di wilayah nusantara. Pada periode kolonialisme dapat dibagi dalam tiga periode besar : 1. Periode VOC; 2. Periode liberal; dan 3. Periode politik etis hingga penjajahan Jepang. Periode Kolonialisme Periode VOC Hukum yang diterapkan bertujuan untuk : 1. Kepentingan ekspolitasi; 2. Mendisiplinkan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan 3. Perlindungan terhadap VOC; Periode Kolonialisme Periode VOC Pada periode ini ada pembedaan pemberlakuan hukum. Terhadap orang-orang Belanda atau eropa berlaku hukum Belanda. Sedangkan bagi pribumi berlaku hukum yang dibentuk oleh masing-masing komunitas secara mandiri. Periode Kolonialisme Periode Liberal Pada 1854 di pemerintah kolonial belanda menerbitkan Regeringsreglement (“RR 1854”) atau Peraturan tentang Tata Pemerintahan di Hindia Belanda. Penerbitan RR 1854 bertujuan untuk melindungi kepentingan usaha-usaha swasta serta untuk pertama kalinya mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif (terutama Residen) dan kepolisian dan adanya jaminan terhadap proses peradilan yang bebas. Periode Kolonialisme Periode Liberal RR 1854 yang dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi ini tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi, karena eksploitasi masih terjadi. RR 1854 hanya merubah pelaku eksploitasi dari yang awalnya dilakukan oleh oleh negara (pemerintah Hindia Belanda) menjadi eksploitasi oleh modal swasta. Periode Kolonialisme Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang Kebijakan Politik Etis dimulai awal abad 20, ditandai dengan adanya pembaharuan hukum sbb: 1. Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hukum; 2. Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan untuk kaum pribumi; 3. Penataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi; 4. Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas; 5. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. Periode Kolonialisme Periode Revolusi Fisik Dilakukan pembaruan hukum yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi : 1. Meneruskan unfikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan; 2. Mengurangi dan membatasi peran badan-badan pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi. Periode Revolusi Periode Demokrasi Liberal UUDS 1950 telah mengakui HAM, namun pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi serta terjadi dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Unifikasi peradilan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan. Periode Revolusi Orde lama adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan konstituante dan kembali pada UUD 1945. Orde Lama Pada zaman Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman dalam hal ini Kejaksaan dan Pengadilan tidak mandiri oleh karena berada dibawah dibawah kekuasaan eksekutif dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Orde Lama Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung tahun 1966 hingga 1998. Dalam era ini ekonomi Indonesia berkembang pesat bersamaan dengan praktik korupsi yang juga tumbuh subur. Kesenjangan ekonomi juga semakin lebar. Orde Baru Di bidang hukum rezim Orde Baru membekukan pelaksanaan UU Pokok Agraria dan membentuk beberapa UU yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia, di antaranya UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan. Rezim Orde Baru juga melakukan: 1. Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif; 2. Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Orde Baru Istilah Reformasi pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius VII, yang berarti usaha untuk membentuk kembali. Menurut Soetandyo Wignojosoebroto, reformasi tidak hanya dimaknai sebagai usaha untuk membentuk kembali, melainkan sebagai usaha melaksanakan perbaikan tatanan di dalam struktur. Era Reformasi Tujuan reformasi yaitu untuk memperbaiki sistem hukum, menegakkan supremasi hukum, dan sistem politik guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur Era Reformasi Reformasi ini diperlukan karena: 1. Orde baru telah membangun sistem politik monopoli dan mempertahankan status quo; 2. Orde baru membatasi jumlah partai politik; 3. Memelihara birokrasi yang otoriter; 4. Membangun ekonomi klientelisme ekonomi pemerintah dan swasta; 5. Melakukan represi ideologi serta penggunaan wacana otoriter. Era Reformasi Era Reformasi dimulai pada 21 Mei 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan wakil Presiden BJ Habibie. Latar belakang jatuhnya Pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu melemahnya ekonomi Indonesia akibat krisis finansial Asia yang memicu besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan sehingga menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Era Reformasi Atas lengsernya Presiden Soeharto, Presiden Habibie melakukan beberapa perubahan seperti liberalisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Era Reformasi 1. Terjadi empat kali amandemen UUD 1945; 2. Terjadi pembaruan, yaitu : a. Pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan; b. Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia; dan c. Pembaruan sistem ekonomi. Era Reformasi Pada era reformasi : 1. ABRI tidak lagi menjadi bagian dari DPR, DPD menggantikan Utusan Daerah dan Utusan golongan, 2. Terbentuknya multi partai politik; 3. Terealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah Tk. II; 4. MPR hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan DPR; 5. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung; 6. Terbentuknya lembaga hukum yang baru seperti MK, KPK dan KY.; Era Reformasi 1. Terjadi empat kali amandemen UUD 1945; 2. Terjadi pembaruan, yaitu : a. Pembaruan sistem politik dan ketatanegaraan; b. Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia; dan c. Pembaruan sistem ekonomi. Era Reformasi SEJARAH HUKUM PERDATA DI INDONESIA Hukum perdata berasal dari Romawi pada masa pemerintahan Yulius Caesar lebih kurang 50 SM yang berkuasa di Eropah Barat dan kemudian juga diberlakukan di Perancis walaupun bercampur dengan hukum asli yang sudah ada sebelum orang Romawi menguasai Galis (Perancis). Pada masa Louis XV dihasilkan suatu kodifikasi Code Civil Des Francois pada 21 Maret 1804 yang kemudian pada 1807 diundangkan kembali menjadi Code Napoleon. Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia Tahun 1811 Belanda dijajah oleh Perancis sehingga Code Civil diberlakukan di negeri Belanda dan oleh karena Indonesia merupakan jajahan Belanda maka hukum perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada Code Civil berlaku pula untuk Indonesia sejak 1 Januari 1848 dengan Staatsblad tahun 1847 No. 23. Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia Keberlakuan hukum perdata Belanda yang sebagian besar berdasarkan pada Code Civil di Hindia Belanda dipengaruhi politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan yaitu: 1. Golongan Eropa yaitu orang Belanda, orang yang berasal dari Eropa, orang Jepang, orang yang hukum keluarganya berdasarkan azas-azas yang sama dengan hukum Belanda beserta anak keturunan mereka; 2. Golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa misalnya orang Arab, India dan Pakistan; dan 3. Golongan Bumi Putera. Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia Hukum perdata Belanda yang juga diberlakukan di Hindia Belanda tersebut tetap diberlakukan setelah Indonesia Merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia PERUBAHAN-PERUBAHAN KUH PERDATA DI INDONESIA Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia UU No. 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mencabut semua ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak kebendaan yang bertalian dengan tanah dari buku II BW (KUHPer) kecuali mengenai hipotek. Perubahan-perubahan KUH Perdata di Indonesia Surat Edaran MA tanggal 5 September 1963 Nomor 3 Tahun 1963 memandang tidak berlaku lagi, yaitu: ▪ Pasal 108 –110 BW tentang ketidakwenangan bertindak seorang istri; ▪ Pasal 284 ayat 3 BW tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari seorang wanita Indonesia; ▪ Pasal 1682 BW tentang keharusan dilakukannya hibah dengan akte notaris; ▪ Pasal 1579 BW tentang penghentian sewa menyewa dengan alasan akan memakai sendiri barang itu; ▪ Pasal 1238 BW tentang pengajuan gugat pelaksanaan suatu perjanjian. ▪ Pasal 1460 BW tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang; dan ▪ Pasal 1603 ayat 1 dan 2 BW diskriminasi orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan. Perubahan-perubahan KUH Perdata di Indonesia UU No. 1 1974 tentang Perkawinan Jo. PP No. 9 1975 mengganggap tidak berlaku lagi semua peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU dimaksud yaitu: ▪ Ketentuan-ketentuan perkawinan dalam KUH Perdata (BW); ▪ Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Buwelijksor donantio chesten Indonesiers) seperti tercantum dalam Staatsblad tahun 1933 nomor 74; ▪ Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Opde Gemengde Huwelijkken) seperti tercantum di dalam staatsblad tahun 1898 nomor 158; ▪ Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan. Perubahan-perubahan KUH Perdata di Indonesia UU No. 42 1999 tentang jaminan fidusia telah mengantikan pengaturan tentang jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Perubahan-perubahan KUH Perdata di Indonesia UU No. 4 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 UU No. 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai pengganti dari lembaga hipotek atas tanah dan credietverband. Perubahan-perubahan KUH Perdata di Indonesia SEJARAH HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA Untuk mempertahankan agar hukum materiil perdata ditaati diperlukan hukum formil atau hukum acara perdata apabila ada pelanggaran hukum materiil perdata. Wirjono Prodjodikoro : hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan serta cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata (Prodjodikoro, 1975). Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Hukum acara perdata Indonesia yang berlaku saat ini berasal dari zaman Pemerintahan Hindia Belanda yang hingga saat ini ternyata masih dipertahankan keberadaannya. Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Berbicara sejarah hukum acara perdata di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah peradilan di Indonesia Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Pada masa Pemerintah Hindia Belanda terdapat beberapa lembaga peradilan yang berlaku bagi golongan yang berbeda, yaitu : 1. peradilan gubernemen, lembaga peradilan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Hindia Belanda; 2. peradilan swapraja (zelfbestuurrechtspraak), yaitu peradilan yang diselenggarakan oleh kerajaan, diatur dalam peraturan Swapraja tahun 1938 (Zelfbestuursregelen 1938); 3. peradilan adat (inheemse rechtspraak) diatur dalam Staatsblaad 1932—80 yang dalam Pasal 1-nya menyebut tidak kurang dari tiga belas karesidenan yang ada peradilan adat; 4. peradilan agama (godienstigerechtspraak) diatur dalam Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling diatur lebih lanjut dalam S. 1882152, kemudian diubah dalam S. 1937-116; dan 5. peradilan desa (dorpsjustitie) diatur dalam S. 1935-102 yang dalam Pasal 3a RO (reglement op de rechterlijke organisatie) disebut hakim-hakim perdamaian desa (dorpsrechter). Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Peradilan gubernemen terdiri atas dua lembaga peradilan, yaitu : ▪ Pertama, lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan, terdiri atas raad van justitie dan residentiegerecht sebagai pengadilan tingkat pertama atau hakim sehari-hari (dagelijkse rechter) dan hoggerechtshof sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta); ▪ Kedua, lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi golongan bumiputra yang dilaksanakan oleh sebuah landraad sebagai pengadilan tingkat pertama didampingi oleh beberapa badan pengadilan untuk perkara-perkara kecil, misalnya pengadilan kabupaten, pengadilan distrik, dan beberapa lagi, sedangkan tingkat banding dilaksanakan oleh raad van justitie. Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Peradilan swapraja kekuasaannya terletak pada apakah tergugat adalah seorang kaula (onderhoogerige), yaitu orang-orang Indonesia asli yang bukan pegawai negeri dan bukan buruh semacam itu adalah kaula swapraja, dari swapraja di mana ia berada atau dari pemerintah pusat. Peradilan Swapraja sudah dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947, kemudian dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mulai berlaku pada 14 Januari 1951 Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Peradilan adat berada di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Pasal 130 Indische Staatsregeling memberi kemungkinan bahwasanya di beberapa daerah di Indonesia, ada peradilan adat, di samping peradilan yang diatur dalam reglement rechterlijke organisatie (RO), herziene inlandsch reglement (HIR), rechtsreglement buitengewesten, dan yang disebut gouvernments-rechtspraak. Secara de facto peradilan adat dihapuskan dan kekuasaan mengadili diserahkan kepada pengadilan negeri. Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Peradilan agama Islam Asal muasal dari peradilan agama Islam adalah Pasal 134 ayat 2 Indische Staatregeling yang menentukan bahwa perkara-perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam, apabila hukum adat menentukannya, masuk kekuasaan pengadilan agama Islam, kecuali apabila ditetapkan lain dalam suatu ordonansi. Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Peradilan desa Peradilan desa ini hingga zaman Jepang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia masih dipertahankan di desa-desa pada beberapa daerah di Indonesia. Hakim pada peradilan desa terdiri atas anggota-anggota pengurus desa atau beberapa tetua desa setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 120a HIR Pasal 143a RBg, yang kemudian ditiadakan oleh UndangUndang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Hakim pada Peradilan desa sebenarnya bukan hakim dalam arti kata sebenarnya, seperti hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan sebagainya yang dapat diketahui dari ketentuan ayat (2) Pasal 3a RO Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Sejarah Singkat HIR Mr. H.L. Wichers selaku presiden hoogerechtshof (ketua pengadilan tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda di Batavia) tidak membenarkan praktik pengadilan tanpa dilandasi undang-undang. Dengan beslit Gouverneur Generaal Jan Jacob Rochussen pada 5 Desember 1846 Nomor 3, Mr. H.L. Wichers ditugaskan merancang sebuah reglemen tentang administrasi polisi dan acara perdata serta acara pidana bagi pengadilan yang diperuntukkan golongan bumiputra (Soepomo, 1985) 6 Agustus 1847 rancangan tersebut disampaikan kepada Gouverneur Generaal Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia Keberatan Gouverneur Generaal atas rancangan HIR yaitu dibolehkannya pengadilan perdata memeriksa bumiputra menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan bagi pengadilan golongan Eropa seharusnya dibuat aturan tersendiri kecuali untuk landraad Jakarta, Semarang dan Surabaya, karena dengan menggunakan peraturan hukum acara perdata yang diperuntukkan pengadilan bagi golongan Eropa sebagaimana diatur dalam rancangan reglemen tersebut akan mempertinggi kecerdasan orang bumiputra yang sedikit banyak akan merugikan kepentingan Pemerintah Belanda. Sejarah hukum acara perdata Di Indonesia SEJARAH HUKUM PIDANA Di Indonesia Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang bukan merupakan hukum asli yang dibuat bangsa Indonesia, melainkan peninggalan bangsa Belanda. Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk Belanda yang aslinya bernama Wetboek van Strafrech (WvS). Sejarah hukum pidana Di Indonesia Hukum Pidana Adat Pada masa kerajaan sudah terdapat perangkat aturan hukum baik yang tertuang dalam keputusan para raja maupun yang lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa ada campur tangan penguasa. Pada masa ini belum berlaku prinsip kodifikasi hukum dan unifikasi sehingga disetiap daerah dapat berlaku hukum pidana adat yang berbeda-beda. Sejarah hukum pidana Di Indonesia Hukum adat tidak mengenal pemisahan tajam antara hukum pidana dengan hukum perdata. Pemisahan tegas antara hukum perdata dan hukum pidana terdapat pada hukum Eropa yang kemudian juga berkembang nusantara akibat penjajahan Belanda. Sejarah hukum pidana Di Indonesia Di beberapa wilayah di Nusantara hukum adat sangat dipengaruhi oleh agama resmi atau secara mayoritas dianut oleh masyarakatnya. Sebagai contoh hukum pidana adat Aceh, Palembang, dan Ujung Pandang yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam serta hukum pidana adat Bali yang terpengaruh oleh ajaran Hindu. Karakteristik lain hukum adat umumnya tidak tertulis namun dijalankan secara turun temurun. Meskipun demikian dibeberapa daerah hukum adat dibuat tertulis seperti Kitab Kuntara Raja Niti sebagai hukum adat Lampung, Simbur Tjahaja sebagai hukum pidana adat Sumatera Selatan, dan Kitab Adigama yang berisi hukum pidana adat Bali. Sejarah hukum pidana Di Indonesia Hukum Pidana Masa Kolonial Hukum pidana di nusantara pada masa kolonial ada beberapa fase, sebagai berikut : • Zaman VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) Tahun 1602-1799; • Zaman Belanda tahun 1811-1814; • Masa Besluiten Regering tahun 1814-1855; • Masa Indische Staatregeling tahun 1926-1942. Sejarah hukum pidana Di Indonesia Zaman VOC VOC adalah kongsi dagang Belanda yang diberikan "kekuasaaan wilayah" di Nusantara oleh pemerintah Belanda. VOC memiliki hak istimewa, yaitu hak octrooi Staten General yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan mencetak uang Sejarah hukum pidana Di Indonesia Akibat hak istimewa yang dimiliki VOC maka dalam usahanya untuk memperbesar keuntungan, VOC memaksakan aturan-aturan yang dibawa dari Eropa untuk ditaati orang-orang pribumi. Tahun 1642 Joan Maetsuycker mantan Hof van Justitie Batavia mendapat tugas dari Gubernur Jenderal van Diemen menyelesaikan himpunan plakat-plakat yang diberi nama Statuten van Zeventien. Sejarah hukum pidana Di Indonesia Dalam perkembangannya VOC juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilanperadilan adat, dengan alasan antara lain : • sistem pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak memadai untuk dapat memaksakan kepada penduduknya agar mentaati peraturan-peraturan; • sistem peradilan pidana adat terkadang tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi karena permasalahan alat bukti; dan • adanya perbedaan pemahaman mengenai kejahatan dan pelanggaran antara hukum pidana adat dengan hukum pidana yang dibawa VOC. Sejarah hukum pidana Di Indonesia Tahun 1750 VOC menghimpun dan mengeluarkan Kitab Hukum Muchtaraer yang berisi himpunan hukum pidana Islam. Tanggal 31 Desember 1799, Vereenigde Oost Indische Compagnie dibubarkan pemerintah Belanda dan pendudukan wilayah Nusantara digantikan oleh Inggris. Gubernur Jenderal Raflles sebagai gubernur jenderal terbesar dalam sejarah koloni Inggris di Nusantara tidak mengadakan perubahan-perubahan terhadap hukum yang telah berlaku. Sejarah hukum pidana Di Indonesia Zaman Belanda Tahun 1811-1814 Nusantara pernah jatuh ke tangan Inggris namun berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814 dikembaljkan kepada Belanda. Sejarah hukum pidana Di Indonesia Belanda menerapkan pidana kerja paksa di perkebunan yang didasarkan pada Stbl. 1828 Nomor 16. Dibagi atas dua golongan, yaitu ; • Pidana kerja rantai; • Pidana kerja paksa yang terdiri atas yang diberi upah dan yang tidak diberi upah. Dalam prakteknya, pidana kerja paksa dikenakan dengan tiga cara : • kerja paksa dengan dirantai dan pembuangan; • kerja paksa dengan dirantai tetapi tidak dibuang; • kerja paksa tanpa rantai tetapi dibuang. Sejarah hukum pidana Di Indonesia Pada masa ini, Belanda memberlakukan KUHP yang juga berlaku di negeri Belanda namun KUHP yang berlaku bagi golongan Bumiputra diberi sanksi yang lebih berat dan adanya rumusan-rumusan delik yang berbeda. KUHP berlaku di Hindia Belanda didasarkan pada asas konkordansi (Pasal 75 Regerings Reglement, dan 131 Indische Staarsregeling) Sejarah hukum pidana Di Indonesia Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Dahulu pelaku kejahatan melakukan kejahatan karena alasan himpitan ekonomi dan latar belakang kecerdasan mereka yang kurang baik. Kemudian ada bentuk lain dari kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan kecerdasan yang baik, dan dengan latar belakang perekonomian kuat. Salah satu bentuk kejahatan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan kecerdasan yang baik, dan dengan latar belakang perekonomian kuat adalah kejahatan yang dinamakan dengan tindak pidana pencucian uang. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam istilah Bahasa Inggris tindak pidana pencucian uang dikenal dengan money laundering, yang merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bersifat transnasional (transnational crime). Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Jeffrey Robinson dalam tulisannya The Laudryman, di era Al Capone di sekitar Chicago para pelaku kejahatan menyamarkan uang hasil bisnis mereka dari perjudian, prostitusi, pemerasan dan penjualan gelap minuman keras, dengan membuka jasa pencucian atau Laundry. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Istilah money laundering sendiri baru dipakai ketika terjadi skandal Watergate tahun 1973. Penggunaan istilah tersebut di Pengadilan sendiri baru terjadi pada tahun 1982 di Amerika, yang kemudian menyebar luas keseluruh dunia. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Billy Steel menyatakan istilah “money laundering” berasal dari bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis) milik mafia di Amerika Serikat. Para gangster disana telah memperoleh penghasilan yang esar dari pemerasan, pelacuran, judi dan penyelundupan minuman keras. Mereka mengiginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang halal. Salah satu caranya adalah dengan membeli atau mendirikan perusahaan yang bergerak di bisnis halal dan mencampurkan uang hasil kejahatannya dengan uang halal tersebut. Laundromats dipilih oleh para gangster sebab usaha Laundromats dilakukan dengan uang tunai dan pasti menguntungkan sebagaimana yang dilakukan oleh Al Capone. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia memandang praktek pencucian uang sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya ketika diundangkannya UU No 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (UUPU). Kemudian pada tanggal 17 April 2002 diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan “UU No. 8 Tahun 2010” tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam UU No. 8 Tahun 2010 dinyatakan pertimbangan Pemerintah RI menerbitkan UU No. 8 Tahun 2010, yaitu antara lain : a. bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana; Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Pengertian pencucian uang (money laundering) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang hasil kejahatan, menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang seolah-olah bukan hasil kejahatan.. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat 1 UU No 25 tahun 2003 berbunyi: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Yang dimaksud hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 adalah : (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. (1) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang 3 bentuk perbuatan pencucian uang : PLACEMENT Perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang LAYERING Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang INTEGRATION Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia Menurut Sri Redjeki Hartono dapat dipilah menjadi 3 masa yakni masa sebelum Faillisement Verordening berlaku, masa berlakunya Faillisements Verordening itu sendiri dan masa berlakunya UU Kepailitan Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Sebelum berlakunya Faillisements Verordening Sebelum Faillisements Verordening berlaku, dulu Hukum Kepailitan itu diatur dalam dua tempat yaitu dalam: • Wet Book Van Koophandel atau WVK buku ketiga yang berjudul “Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden” atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang. • Reglement op de Rechtsvoordering (RV). S. 1847-52 bsd 184963, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul “Van den staat Von Kenneljk Onvermogen atau tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia 2 Peraturan tersebut di atas adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaanya, kedua aturan tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah: • Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya ; • Biaya tinggi ; • Pengaruh kreditur terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan; • Perlu waktu yang cukup lama. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Masa Berlakunya Faillisements Verordening Peraturan Kepailitan ini sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropah, golongan Cina dan golongan Timur Asing (S. 1924 - 556). Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan Faillisements Verordening ini dengan cara melakukan penundukan diri. Faillisementes Verordening berlaku bagi semua orang, baik bagi pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Sejarah peraturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan apa yang terjadi di Belanda melalui asas konkordansi (Pasal 131 IS), yakni dimulai dengan berlakunya “Code de Commerce” (tahun 18111838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan Faillisementswet 1893 yang berlaku pada 1 September 1896 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Masa Berlakunya Undang- Undang Kepailitan Produk Hukum Nasional Hingga saat ini Republik Indonesia sudah ada 3 (tiga) peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional dimulai dari : • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan; • PERPU tersebut kemudian ditingkatkan menjadi UndangUndang No. 4 Tahun 1998; dan • tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Masa Berlakunya Perpu No 1 Tahun 1998 dan UndangUndang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 • Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di negara-negara Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Pelaksanaan penyempurnaan atas peraturan kepailitan atau Faillisemnets Verordening melalui PERPU No. 1 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998 dan sebagai konsekuensi lebih lanjut dari PERPU ini ditingkatkan menjadi UndangUndang Republik Indonesia No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) tahun 1998 No. 135 Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Sejak undang-undang tersebut disahkan maka berlakulah Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang isinya masih merupakan tambal sulam dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Masa Berlakunya UUK No.37 Tahun 2004 Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu perubahan dilakukan terhadap Undang-Undang Kepailitan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, karena jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Faktor-faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. • Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. • Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia • Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain:49 • Agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam UndangUndang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. • Mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia Sejarah Hukum Kepailitan dapat dilihat sejak zaman kuno, zaman romawi sampai dengan zaman modern dan sejarah hukum kepailitan di Indonesia. Sejarah Hukum Kepailitan Peraturan mengenai kepailitan (banktrupcy) dapat dijumpai dalam the Hammurabi Code (2550 BC), the twelve Tables of the Roman Republic (450 BC), The Talmud (200 AD) dan The Corpus Juris Civilis (534 AD) Sejarah Hukum Kepailitan Zaman Kuno Hukum Kepailitan Zaman Yunani Kuno Zaman Yunani Kuno (Ancient Greece), banktruptcy (kepailitan) tidak dikenal. Apabila seorang berutang dan tidk dapat membayar utangnya, maka dia, istri dan anakanaknya atau para pelayanannya, dipaksa untuk menjadi budak, yaitu keadaan yang disebut “debt slavery”. Keadaan tersebut berlangsung sampai Kreditur memperoleh penggantian atas kerugian yang dialaminya melalui Debiturharus melakukan kerja paksa (physical labor) sampai selama-lamanya 5 tahun. Sejarah Hukum Kepailitan Zaman Kuno SEJARAH HUKUM FIDUSIA . Berdasarkan asal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : • Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. • Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Sejarah Hukum Fidusia Jaman Romawi Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu fiduciae cum creditore dan fiduciae cum amicco. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. Dalam fiduciae cum creditore seorang debitur menyerahkan barang dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pemilikan atas barang itu kepada debitur bila debitur telah memenuhi kewajibannya. Sedangkan fiduciae cum amicco terjadi bilamana seorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan barang kepada lain untuk diurus. Dalam bentuk ini, berbeda dengan fiduciae cum creditore kewenangan diserahkan kepada pihak pemberi atau dengan kata lain penerima menjalankan kewenangannya untuk kepentingan pihak lain. Sejarah Hukum Fidusia Negara Belanda Pada pertengahan abad ke-19 terjadi krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa, terjadi hambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. Pada waktu itu, kreditur menghendaki jaminan tambahan di samping jaminan tanah yaitu dengan menyerahkan alat-alat pertaniannya sebagai jaminan gadai. Untuk mengatasi hal tersebut dicari terobosan-terobosan dengan mengingat konstruksi hukum yang ada, yaitu jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan. Sejarah Hukum Fidusia Negara Belanda Bentuk jual beli dengan hak membeli kembali dengan sedikit penyimpangan ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan. Pihak penjual (penerima kredit) menjual barangnya kepada pemberi kredit dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan mambeli kembali barang-barang itu dan barangbarang tersebut masih tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai. Sejarah Hukum Fidusia Negara Belanda Akhirnya di Belanda mulai dihidupkan kembali bentuk pengalihan hak milik secara kepercayaan atas barang-barang bergerak, yang pernah dipraktekan di jaman Romawi, yaitu fiduciae cum creditore. Setelah fidusia berkembang dalam praktek bisnis, lembaga ini diakui dalam yurisprudensi, yang dikenal dengan nama Bierbrowerij Arrest, yaitu dalam kasus seorang pemilik bar yang membutuhkan kredit dari pabrik bir, tetapi tidak mempunyai benda lain untuk jaminan. Jika inventarisnya diserahkan sebagai jaminan, maka dia tidak dapat bekerja lagi, kemudian sebagai jalan keluarnya pemilik bar menyerahkan hak milik atas barangnya dengan perjanjian bahwa barang inventaris bar tetap dalam penguasaan pemilik bar. Sejarah Hukum Fidusia Di Indonesia Pada tahun 1932 Indonesia mengikuti praktek di negeri Belanda melalui keputusan Hooggerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Keputusan yang dimaksud adalalah keputusan perkara antara Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) sebagai penggugat melawan Pedro Clignett sebagai tergugat (“BPM-Clignett Arrest”) yang menjadi yurisprudensi mengenai lembaga jaminan fidusia. Sejarah Hukum Fidusia Adapun kasus BPM-Clignett Arrest adalah sebagai berikut: Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett, namun ditolak dengan alasan bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan debitor maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Dalam putusannya Hoogge-rechtshof (HGH) menolak alasan Clignett karena menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. Clignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM. Sejarah Hukum Fidusia Karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara constitutum possessorium sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Dalam prakteknya, dalam perjanjian fidusia diberi penjelasan bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditor menyerahkan barang-barang itu kepada pemberi fidusia yang atas kekuasaan penerima fidusia telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama penerima fidusia sebagai penyimpan. Sejarah Hukum Fidusia Sebenarnya konsep constitutum possessorium sudah dikenal hukum adat di Indonesia. Konstruksi yang demikian misalnya tentang gadai tanah menurut hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petani penggarap dan untuk itu ia mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap (pemberi gadai). Dengan demikian pemberi gadai tetap menguasai tanah yang digadaikan itu tetapi bukan sebagai pemilik melainkan sebagai penggarap. Sejarah Hukum Fidusia Setelah adanya keputusan Hooggerechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus 1932, fidusia berkembang dengan baik di samping gadai dan hipotek. Perkembangan itu misalnya : ➢ menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja; ➢ mengenai objek fidusia, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek orang sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 tahun 1960) perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena Undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah. Sejarah Hukum Fidusia Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sejarah Hukum Fidusia Latar Belakang Kemunculan Jaminan Fidusia adalah karena ketentuan yang mengatur tentang pegadaian mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mengikuti perkembangan masyarakat. Hambatan itu meliputi : ➢ Adanya asas inbezitstelling; ➢ Untuk gadai atas surat-surat piutang tidak ada ketentuan tentang tata cara penarikan dari piutang – piutang oleh si pemegang gadai dan tidak adanya ketentuan mengenai bentuk bagaimana gadai itu harus dilaksanakan; ➢ Dalam gadai tidak ada ketentuan pemegang gadai memiliki kedudukan diutamakan, sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi, kreditur lain, yaitu pemegang hak privilige dapat berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang gadai. Sejarah Hukum Fidusia

Judul: Sejarah Hukum

Oleh: Irwan Iskandar

Ikuti kami