Makalah Perekonomian Indonesia

Oleh Vina Indriani

243,9 KB 7 tayangan 1 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Makalah Perekonomian Indonesia

MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA Kebijakan Negara dan Publik: Ideologi dan intervensi Oleh: Kelompok 4 Vina Indriani Reski Revinski 15060045 15060062 UNIVERSITAS NEGERI PADANG FAKULTAS EKONOMI PRODI ILMU EKONOMI TAHUN AKADEMIK 2017 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang karena anugerah dari-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang "Kebijakan Negara dan Publik:Ideologi dan Intervensi" ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta. Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan makalah. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan makalah ini berlangsung sehingga terealisasikanlah makalah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini bisa bermanfaat. Padang,8 oktober 2017 Penulis BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang Dalam beberapa tahun belakangan ini, dimana persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimanapun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar persoalan-persoalan yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi. Kondisi seperti ini pada akhirnya menempatkan pemerintah dan lembaga tinggi Negara lainnya berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit.Kebijakan yang diambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni malah mendelegitimasi pemerintah itu sendiri. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul diperlukan pengambilan kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru. Pengambilan suatu kebijakan tentunya memerlukan analisis yang cukup jeli, dengan menggunakan berbagai model serta pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Untuk bisa mengambil kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dipandang sangat perlu bagi pengambil kebijakan untuk mengerti serta memahami berbagai model dan pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan suatu kebijakan. b. Rumusan Masalah 1. Bagaimana intervensi pemerintah indonesia terhadap negara? 2. Bagaimana kebijakan perdagangan dan regulasi di indonesia? 3. Bagaimana administrasi publik dan korupsi? c.Tujuan 1.Untuk mengetahui intervensi pemerintah terhadap indonesia. 2.Untuk mengetahui kebijakan perdagangan dan regulasi di indonesia. 3.Untuk mengetahui bagaimana administrasi publik dan korupsi di indonesia. BAB II PEMBAHASAN A.Persoalan Kepemilikan Tidak ada estimasi yang akurat dan komprehensif tentang pembagian kepemilikan di indonesia,baik dari segi waktu maupun jangkauannya namun,gambaran besarnya sudah cukup jelas.sesuai dengan serangkaian estimasi rata-rata untuk akhir tahun 1980an,disiapkan oleh penulia dalam konsultasi dengan para kolegannya,sektor swasta(domestik) merupakan yang terbesar diantara tiga kelompok utama. Rezim investasi asing Analisis kebijakan investasi asing adalah yang paling terlihat apa adanya.tidak ada kebijakan yang bergerak langsung sebagai respon dari situasi eksternal dan sentimen politik dalam negeri selain di bidang ini.juga lebih terlihat tekanan terhadap perubahan kebijakan.dipertengahan 1960an praktek masuknya modal asing hampir tidak ada.keterlibata asing hanya dibatasi pada sisa-sisa kecil di sektor minyak,dan kerjasama pembagian produksi dengan blok sosialis(Gibson,1966),suatu hal bagus yang diperkirakan terinspirasi oleh kondisi politik(sadli,1972). Seorang arsitek rezim investasi mengatakan: Ketika kita mulai menarik investasi asing di tahun 1967,apapun dan siapapun diterima dengan baik.kita tidak berani menolak,kita bahkan tidak berani menanyakan surat kelayakan.kita membutuhkan daftar nama dan jumlah dolar yang dari investasi yang dikehendaki,untuk menumbuhkan kepercayaan.perusahaan pertambangan pertama sebenarnya menulis tiketnya sendiri.karena kita tidak mempunyai konsep tentang kontrak pertambangan,kita ,menerima rancangan yang diajukan oleh perusahaan sebagai dasar negosiasi dan satu-satunya alasan serta keinginan mengantungi kontrak pertama kita adalah pedoman kita.(Moh.Sadli,dikutip di palmer,1978,hlm.100). Sekitar tahun 1973 pemerintah mulai memeperkenalkan pembatasan pada investasi asing.pembatasan ini semakin intensif di awal tahun 1974 sebagai respon terhadap kerusuhan malari:partner lokal dibutuhkan dalam sebuah kasus ,regukasi berkaitan dengan pekerja asing diperketat,dan banyak sektor tertutup bagi joint ventures. Ketika pertumbuhan ekonomi menurun,begitupula dengan minat investor .tetapi pada diversifikasi di luar sektor minyak,pemerintah melihat kebutuhan untuk menyediakan lingkungan yang menarik bagi investasi.badan usaha asing yang lebih kecil dianggap sebagai kegiatan yang membahayakan bagi konglomerat baru yang dimiliki oleh anak-anak pengusaha politik.badan usaha dalam negeri sangat kuat dan tidak ada tekanan yang sama dari pemerintah yang memintak proteksi dari pihak asing.pemerintah sendiri sangat yakin akan kemampuannya untuk mengatur.dan mengambil keuntungan dari investor asing. Sifat dari rezim kebijakan di awal 1990an,dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun sebelumnya,menawarkan prospek dengan daya tahan yang lebih besar.terdapat warisan ketegangan pada rezim dengan regulasi berat di akhir 1970an dan awal 1980an,yang tidak dapat diandalkan segera sesudah harga minyak jatuh.badan usaha asing membayar mahal untuk dapat memasuki lingkungan dengan regulasi yang berat,namun menerima keuntungan dari proteksi impor yang mereka terima. Perusahaan Milik Negara Gambaran tentang kebijakan perusahaan milik negara ini lebih kompleks.dalam beberapa pandangan,kebijakan pemerintah terhadap perusahaan negara menjadi cermin rezim investasi asing.kembali merefleksikan pengaruh antara ikatan ideologi dan fiskal.diakhir 1980an,indonesia berada diambang reformasi dalam perusahaan perdagangan,pajak,dan negara sangat diperlukan kebijakan untuk keuangan..reformasi mengontrol defisit anggaran,meningkatkan efesiensi,dan memperbaiki kredibilitas komersial indonesia di luar negeri.pada tahun 1967,sejumlah perusahaan dikembalikan kepada pemilik aslinya,dan suatu undang-undang otonomi komersial dikeluarkan bagi badan usaha yang tetap menjadi milik negara.suatu reorganisasi besar terjadi pada tahun 1969,ketika sebagian besar perusahaan negara didirikan sebagai perusahaan terbatas.investasi saham pemerintah dalam badan usaha ini tetap dikontrol ketat,meskipun program bantuan digunakan untuk merehabilitasi kelengkapan modal dalam beberapa contoh. Booming minyak pertama memaksa reformasi dan tentunya privatisasi keluar dari agenda publik.pemerintah memiliki lingkup baru untuk membentuk pola pengembangan pola industri dengan langsung menginvestasikan ke dalam bidang-bidang prioritas seperti baja.akibatnya investasi saham pemerintah di perusahaan negara meningkat tajam meskipun terlambat,hampir sebanyak 10 kali lipat dalam nomina selama masa 1972-1976. Proses ekspansif ini mendadak terhenti pada tahun 1975-76,ketika seluruh skandal pertamina mengguncang bangsa ini.akar permasalahannya terletak pada permintaan pemerintah,dikeluarkan tahun 1972,yang menyatakan semua perusahaan negara harus mendapat persetujuan resmi untuk memperoleh pinjaman luar negeri dengan batas waktu antara satu hingga 15 tahun. Selama lebih dari 18 bulan,perdebatan publik akan kinerja dan peran perusahaan negara semakin sering terjadi departemen-departemen membela perusahaan tersebut dibawah yuridiksi mereka,dan menunjukkan banyak cacat komersial yang dilakukan dalam kinerja mereka yang buruk.bulan oktober 1988 Departemen keuangan menyerahkan laporan kepada presiden tentang pengelompokkan status komersial dari perusahaan negara,dan termasuk pilihan kebijakan yang mencakup peningkatan efesiensi,menjadi privatisasi sebagian atau penuh. Data sekunder dari perusahaan negara yang dikumpulkan oleh departemen keuangan menunjukkan bahwa kinerja mereka secara keseluruhan sangat buruk. sepanjang tahun 1980an,tingkat pengembalian aset berada diantara 2 hingga 4 persen,lebih tinggi pada masa booming dari tahun 1979 hingga 1981 dan dengan dimulainya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1988,tetapi lebih rendah pada masa resesi dipertengahan 1980an.data ini juga mengungkapkan bahwa hanya ada sedikit perubahan dalam seluruh kepentingan dari perusahaan negara sejak 1979.baik aset maupun penjualan terus berkembang selama periode ini.penjualan sebagai persentase dari GDP meningkat pesat dalam kurun pertengahan pertama 1980an ketika investasi dari booming minyak menjadi kekuatan utama. Mengapa hanya terjadi sedikit kemajuan dalam reformasi perusahaan negara?perbedaannya,dengan reformasi diberbagai bidang di indonesia dan dengan pemeriksaan sektor perusahaan negara di negara lain,sangat mencolok.tidak adanya reformasi merupakan bukti masih adanya kepentingan abadi penguasa yang menentang hal-hal tersebut. Beberapa faktor yang muncul menjadi sangat penting. Pertama,depatemen teknis biasanya menolak proses,kecuali dalam rangka kerjasama nonprofit tanpa nilai strategis.perusahaan megara yang berada di bawahnya menghimpun sumber-sumber dana tambahan.perusahaan swasta juga sering dipandang oleh oleh departemen sebagai kendaraan untuk tujuan pengembangan mereka,dalam bidang seperti penge,bangan perusahaan kecil dan promosi jaringan subkontraktor. Kedua,penjelasasn dari reformasi terbatas semakin menjauh,dalam kaitannya dengan dengan penyelesainan prosedur dan pembeli yang diinginkan oleh perusahaan yang diprivitatisasi.para pembeli tentunya terdiri dari para investor asing atau konglomerat besar dalam negeri,yang secara singkat kita lihat,hampir semuanya terdiri dari orang non pribumi atau pemegang kekuasaan politik.ketika orde baru mengatur hubungan antar entnis dengan baik,keberatan yang mendalam kaum pribumi di beberapa tempat menjadi permusuhan tentangbegitu luasnya dominasi kekayaan dan komersial kaum nonpribumi.Tahun 1991 majalah mingguan tempo yang paling berpengaruh di indonesia,dan publikasi yang terkenal dengan toleransi etnis,menyiarkan sentimen “jarak antara pribumi dan non pribumi semakin transparan karena kue ekonomi tidak pernah dibagi secara proposional.menurut seorang pelaku bisnis,tiga juta orang nonpribumi mengontrol 60% perekonmian indonesia....jika pribumi tetap dibiarkan lemah seperti ini,nanti,sekitar tahun 2000,orang pribumi tidak akan mempunyai kekuasaan sama sekali.(tempo,20 juli 1991adalah dilema mendasar dalam kebijakan perusahaan negara:badan-badan usaha ini menempati banyak bidang dalam perekonomian sehingga pertumbuhan negara dan persaingan internasional akan terhambat sepanjang tingkat efesiensinya tetap rendah.namun,ada suatu kelanjutan demonstrasi dari kepercayaan pribumi terhadap pemerintah,dan sebagai penyeimbang terhadap kepemilikan asing dan non pribumi.memang,ketika konglomerat berkembang pesat diakhir tahun 1980an,tuntutan itu semakin kuat.sikap pemerintah yang ambivalen terhadap perusahaan negara juga terlihat dalam keengganannya untuk menjelaskan secara jelas tujuan kenijakan untuk mereka. Konglomerat dan pertumbuhan sektor swasta Munculnya sektor swasta(dalam negeri)yang luas dan dinamis merupakan fenomena paling akhir di indonesia.berdasarkan sejarah kolonial negara ini,kecilnya jumlah kelas menengah dan per capita income rendah hingga 1980an,dan pemerintahan yang besar dan paternalistik,tidak mengherankan bila puncak kekuatan ekonomi didominasi oleh kelompok bisnis lain-pihak asing di masa kolonial,dan negara setelah nasionalisasi 1957-58. Konglomerat dan monopoli adalah istilah yang sering digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan kritik terselubung terhadap keluarga bisnis indonesia keturunan tionghoa yang menonjol,atau operasi bisnis dari keluarga presiden,atau untuk menyebut keduanya.konglomerat besar di indonesia terdaftar di tabel 6.7,yang menyertakan informasi tentang pemilik utamanya,perkiraan penjualan,dan jumlah perusahaan dalam grupnya. Beberapa ciri dari grup ini menonjol.pertama,daftar tersebut menggarisbawahi dominasi non pribumi dalam perekonomian.tujuh urutan teratas ada ditangan orang atau keluarga indonesia keturunan tionghoa.hanya empat badan usaha pribumi yang masuk daftar 25 konglomerat teratas;dua dari tiga yang terbesar dimiliki anak presiden,dan dua lainnya berada di rangking paling bawah. B.KEBIJAKAN PERDAGANGAN DAN REGULASI Rezim dagang Diawal tahun 1960an,terdapat halangan besar bagi perdagangan internasional.pada tahun 1970,banyak dari halangan yang ini dihilangkan.sebagian besar pajak ekspor dikurangi meskipun tidak dihapuskan(hal ini kemudian terjadi di tahun 1970an),tarif kembali menjadi instrumen utama dari proteksi impor,dan struktur tarif disederhanakan. Tiga indikator besar dari evolusi kebijakan perdagangan adalah banyaknya estimasi proteksi yang efektif,terjadinya halangan non tarif,dan pendapatan dari pajak perdagangan.dalam era yang menganut kebijakan liberal sekalipun mencakup estimasi pertama dan terakhir,rezim perdagangan telah memiliki pengaruh besar pada distribusi sumber di antara industri.rezim ini juga cenderung menentang kegiatan ekspor yang efisien,meskipun dengan beberapa mekanisme kompensasi yang dibahas secara singkat.manufaktur menerima proteksi efektif yang positif,dengan banyak bantuan dari kegiatan pertanian pangan,yang didatangi langsung dari anggaran dalam bentuk input bersubsidi. Akhir tahun 1960an merupakan puncak liberalisme ekonomi berdasar investasi asing dan perusahaan negara,demikian juga halnya dengan kebijakan perdagangan.larangan impor mulai muncul diawal tahun 1970an,khususnya untuk mobil dan tekstil. Tiga ciri rezim proteksi di periode ini menjadi semakin jelas.pertama,tidak hanya usaha yang besar dari rintangan non tarif ini menjadi kompleks dengan pesat.kedua,kebijakan perdagangan menjadi instrumen implisit dari kebijakan industri paada periode ini.ketiga,dari kebijakan perdagangan dalam paruh pertama tahun 1980an,dinamakan politisasi.ketika rintangan non tarif diperluas ke lebih banyak industri plastik,kasa,baja,produk susu dan daging,elektronik,meskipun hanya sedikit menjadi sangat jelasbahwa minat bisnis penguasa politik adalah yang paling diuntungkan. Sistem Regulasi dan Perizinan Indonesia mempunyai reputasi internasional dalam korupsi,lingkungan komersial yang komplek dan tidak dapat diperkirakan.diakhir 1960an,ada banyak harapan bahwa sebagai bagian dari reformasi ekonomi liberal yang sedang dilaksanakan,sistem regulasi dan perizinan(lisensi) akan disederhanakan.pernyataan kritis para pejabat di rezim soekarno dalam hal ini menumbuhkan harapan ini. Sedikit kemajuan substansif telah dibuat sejak akhir 1969.sistem infrastruktur dan perizinan yang legal di indonesia kurang tegas,kuno,dan kabur.meskipun usaha terakhir dengan reformasi sudah dilaksanakan,penegakannya seringkali sembarangan dan tak tentu.pelaksanaan rezim perizinan kadang kala cukup berbeda dengan tujuan dan maksud pejabat.biaya sektor bisnis tidak cukup kuat,tidak pasti dan pemaksaan ilegal.banyak dari ketetapan tentang industri dan kode legal masih didasarkan pada ketetapan yang diberlakukan oleh kolonial belanda di tahun 1930an.ada banyak keputusan yang berasal dari birokrasi,dari berbagai departemen,dari kantor pusat dan daerah.hal yang lumrah bagi keputusan-keputusan ini untuk tidak konsisten,baik dalam hukum tertulis maupun semangat pelaksanaannya.ada keterlambatan dalam memperoleh izin,yang pada gilirannya harus diperbarui secepatnya.ironisnya,terdapat hal mendasar yang tidak ada hukumnya dalam sistem,yang bertentangan dengan usaha pejabat untuk mencapai sistem komersial yang teratur dan tertata. Penelitian terakhir pada sistem undang-undang di indonesia menunjukkan perhatian yang hampir sama.dalam masa dimana wacana ekonomi perkembangan menekankan perlunya sistem hak kepemilikkan yang stabil,terbuka,dan adil,sistem undang-undang di indonesia menggabungkan elemen-elemen dari peraturan undangundang belanda kuno,sistem adat,dan beberapa usaha yang terbatas dari reformasi.sistem undang-undang di indonesia cenderung digolongkan sebagai kurang ada kejelasan,konsisten,dan standar yang mengikat.hukum mungkin dikontradiksikan oleh ketetapan tingkat rendah dan regulasi,dan keduanya mungkin dikontradiksikan oleh tindakan administratur dari hari ke hari. Ciri yang menonjol dalam proses reformasi tahun 1980an adalah cepatnya perubahan dalam investasi asing dan kebijakan perdagangan,serta kurangnya kemajuan dalam bidang hukum dan reformasi regulasi.harus diakui ada beberapa kemajuan.terdapat beberapa penyederhanaan sistem lisensi yang dilaksanakan oleh BKPM(badan koordinasi penanaman modal),seperti dipermudahkannya prosedur persetujuan dan pelaksanaan.aspek regulasi dari paket reformasi perddagangan mempunyai implikasi penting untuk keseluruhan kerangka kerja regulasi. C.ADMINIDTRASI PUBLIK DAN KORUPSI Korupsi merupakan topik perdebatan dan diskusi yang abadi di indonesia.hampir tiap bulan ada berita tentang korupsi di pers,atau juga tentang proses hukum di dalam maupun di luar negeri yang mengungkapkan pembayaran ilegal.beberapa kasus besar seperti kasus pertamina 1975-1976,berbagai skandal dalam bidang keuangan,dan kegagalan pemerintah untuk menetapkan porsi yang masuk akal bagi sewa untuk industri kehutanan.korupsi di indonesia tentunya bukanlah sekedar suatu fenomena dari orde baru.seperti yang diungkapkan Mackie(1970,hlm.87-8) “hampir menjadi endemi dibawah rezim soekarno,ketika anggaran inflansinya yang merusak mengikis habis upah layanan sipil hingga ke titik dimana orang tidak dapat menggunakannya untuk bertahan hidup,dan dimana tanggungjawab finansial nyata-nyata ambruk dikarenakan kebobrokan administrasi”. Dipertengahan 1970an fokusnya adalah pada komersialisasi jabatan.kemudian dalam dasawarsa itu juga,istilah pungli digunakan secara luas.awalnya istilah ini muncul untuk mengontrol penyuapan dimana pelaksana transportasi yang membawa muatan lebih dari batas yang ditetapkan membayar pada pejabat,lemudian istilah ini digunakan secara luas.disamping pembahsan yang tidak berujung tentang topik ini,ada beberapa kajian cermat tentang kejadian korupsi..mungkin yang tak terelakkan,sebagian besar analisi adalah liputan jurnalistik.hampir sama dengan itu,biaya ekonomi sebenarnya tidak dapat dihitung. Korupsi sebenarnya ada di semua masyarakat.namun ini sesuatu masalah yang serius di negara seperti indonesia digolongkan dengan sistem politik yang otoritarian,pers yang dikontrol,layanan sipil yang dibayar rendah,dan rezim regulasi komersial yang kompleks.reformasi perbankan di tahun 1983 dan 1988 menyingkirkan subsidi kredit dan mengurangi kejadian “pinjaman atas perintah” dimana keduanya merupakn sumber terjadinya korupsi.banyak NTB(rintangan non tarif) sudah disingkirkan,dan dengan pendapatan yang bertambahdari para pemegang izin. Apakah implikasi dari korupsi,khususnya untuk kebijakan publik dan standar administrasi publik?minimal ada dua yang layak disebutkan:kasus untuk penyederhanaan dan reformasi administratif,serta suatu pemeriksaan atas kondisi layanan sipil tentang pekerjaan. Layanan sipil Elemen kedua menyoroti reformasi pada kondisi dan praktek pekerjaan sektor publik.pelayanan masyarakat diperkirakan lebih baik daripada yang ada dipertengahan 1960an,terutama diakibatkan meningkatnya upah hingga awal tahun 1980an.dalam banyak hal,juga layanan sipil mengalami trasformasi yang pesat selama periode orde baru. Sejak 1975,ketika data sistematis dikeluarkan ,telah tumbuh dengan cepat,sekitar dua kali tingkat pertumbuhan tenaga kerja keseluruhan.selama ketegangan ditahun 1980an,jalur ekspansinya tidak menunjukkan penurunan selama periode 1983-1992 dibandingkan dengan periode 1975-1983.layanan sipil masih dikuasai pria,meskipun semakin berkurang,dominasi pria terutama terjadi pada pejabat eselon senior,dan penurunannya lebih lambat.ada kemajuan umum dari para pekerja pada golongan paling rendah,meskipun jumlah tertinggi dari empat eselon masih menyusun kurang dari 1% secara keseluruhan.tingkat pendidikan meningkat dengan pesat.proporsi pendidikan dasar saja dalam tahun 1992 sepertiga lebih banyak daripada jumlah di tahun 1975,sementara proporsi lulusan tersier hampir dua kali lipat.kemajuan ini menunjukkan,sebagian,kenaikan umum dalam standar pendidikan.tetapi kemajuan layanan sipil lebih cepat dan standarnya lebih tinggi daripada tenaga kerja umum.hampir 10% layanan sipil terletak di jakarta,dan lebih dari separuh di jawa.tetapi semakin lama semakin berkurang orientasi ke jakarta dan jawa,sebagai akibat dari perpindahan demografi dan terbatasnya usaha desentralisasi. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya intervensi pemerintah dalam sebuah perekonomian.dalam sejarah perekonomian dalam paparan diatas mengambarkan adanya kekacauan perekonomian,baik dalam investasi asing di dalam negeri,perusahaan milik negara. Kurangnya kesadaran para pemimpin ataupun karena ketamakannya membuat adanya praktek korupsi pada negara ini,indonesia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan kkn.bahkan sampai saat ini korupsi merupakan kasus yang ada pada setiap tahunnya. 3.2 Saran Semoga dengan adanya makalah ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca.ketidaktahuan menjadi lebih tahu saat membaca makalah ini.

Judul: Makalah Perekonomian Indonesia

Oleh: Vina Indriani


Ikuti kami