Makalah Fikih Muzara'ah

Oleh Nurul Hidayah

199,2 KB 7 tayangan 1 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Makalah Fikih Muzara'ah

MAKALAH MUZARA’AH Disusun guna memenuhi tugas Mata kuliah : Fiqih Muamalah Dosen pengampu : Dr. Anita Rahmawaty, M.Ag Di susun oleh : 1. Nurul Hidayah (1320310034) 2. Khamdanah Khofidhotul Ilmiyah (1320310035) 3. ‘Afinatus Syukbah Madjdi (1320310036) JURUSAN SYARI’AH / MBS SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN AKADEMIK 2013/2014 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Namun ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Terdapat juga pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapannya diwakili orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya. Kondisi seperti ini pada umumnya terlihat pada masyarakat pedesaan kita saat ini. Dari beberapa permasalahan ini ada baiknya kita rangkaikan menjadi suatu kesatuan yang saling memenuhi atau membutuhkan antara permasalahan yang satu dengan yang lainnya yaitu dalam bentuk kerjasama bagi hasil. B. Rumusan Masalah Dari permasalahan di atas Islam mempunyai solusi salah satunya memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem muzara’ah. Jadi pembahasan makalah kami kali ini adalah Muzara’ah Dalam Ekonomi Pertanian Islam, yang kami buat rincian sebagai berikut: 1. Pengertian muzara’ah 2. Dasar hukum atau dalil muzara’ah 3. Rukun dan syarat muzara’ah 4. Perbedaan pendapat tentang muzara’ah 5. Implikasi atau dampak dari sistem muzara’ah 6. Berakhirnya akad muzara’ah BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Muzara’ah Menurut bahasa, al-muzara’ah memiliki dua arti, pertama adalah tharh al-zur’ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah al-hadzar (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki. “Al-Muzara’ah menurut bahasa adalah muamalah terhadap tanah dengan (imbalan) sebagian apa yang dihasilkan darinya”. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah memberikan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan imbalan ia memperoleh setengah dari hasilnya atau yang sejenisnya. Menurut istilah muzara’ah didefiniskan oleh para ulama seperti yang dikemukakan oleh Abd alRahman al-Jaziri, yang dikutif oleh Hendi Suhendi adalah sebagai berikut: “Menurut Hanafiah muzara’ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambaliah muzara’ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi’i berpendapat bahwa muzara’ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa muzara’ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”. Menurut Sulaiman Rasyid, muzara’ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Jadi muzara’ah menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah muzara’ah berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.1 B. Dasar Hukum Muzara’ah Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut: 1 Haroen Nasreon, Fiqih Muamalah, (Jjakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal 277. ‫ قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها= أو‬:‫عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال‬ ) ‫ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك= أرضه‬ Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim). ْ ‫َم ْن َكان‬ ُ ‫ض فَ ْليَ ْز َر‬ ٌ ‫َت لَهُ َأ ْر‬ ُ‫ع َها فَِإ ْن لَ ْم يَ ْز َر ْع َها فَ ْليَ ْز َر ْع َها= َأخَاه‬ Artinya:“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari) Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem muzara’ah itu dibolehkan.2 C. Rukun dan Syarat Muzara’ah Menurut Hanafiah rukun muzara’ah ialah “akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam”. Menurut jamhur ulama ada empat rukun dalam muzara’ah: 1. Pemilik tanah 2. Petani penggarap 3. Objek al-muzaraah 4. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan Sementara syarat-syaratnya sebagai berikut: 1. Syarat bertalian dengan ‘aqidain, yaitu harus berakal. 2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang ditanam. 3. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya), hasil adalah milik bersama. 4. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami seperti lokasi tanah dan batas tanah. 5. Hal yang berkaitan dengan waktu dan syarat-syaratnya. 2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153-155. 6. Hal yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam bercocok tanam muzara’ah. Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad muzara’ah) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah: 1. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut 2. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing. 3. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama 4. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing. 5. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.3 D. Perbedaan Pendapat tentang Muzara’ah Munculnya Hadis tentang muzara`ah dari Rafi` bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. telah melarang dilakukannya muzara`ah setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, dengan dalil Hadis yang menceritakan bahwa telah datang kepada Rasulullah dua orang yang berselisih tentang muzara`ah yang mereka lakukan hingga menjadikan mereka berusaha untuk saling membunuh, maka untuk permasalahan mereka ini Rasulullah berkata bahwa kalau demikaian halnya yang terjadi maka sebaiknya mereka tidak melakukannya (muzara`ah). Bunyi Haditsnya sebagai berikut: ْ ‫ض َعلَى ا َ َّن لَنَا َه ِذ ِه فَ ُربَ َما َأ ْخ َر َج‬ ‫ت‬ َ ‫ار َح ْقالً فَ ُكنَّا نُ ْك ِرىاْالَ ْر‬ َ ‫ْج قَا َل ُكنَّاا َ ْكث َ َراْالَ ْن‬ ِ ‫ص‬ ِ ‫َع ْن َرافِ ِع ب ِْن َخ ِدي‬ ‫َه ِذ ِه َولَ ْم ت ُ ْخ ِرجْ َه ِذ ِه فَنَ َهانَا َع ْن ذَ ِل َك‬ Artinya: Dari jalan Rafi’ bin Khadij, ia berkata: “Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukan muzara’ah, kami menyewakan tanah, satu bagian daripadanya ditentukan untuk pemilik tanah maka kadang-kadang si pemilik tanah itu ditimpa suatu musibah sedang tanah yang lain selamat, dan kadang-kadang tanah yang lain itu ditimpa suatu musibah, sedang dia selamat, oleh karenanya kami dilarang”. (H.R. Bukhari). 3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 156-157. َ ‫َع ْن َح ْن‬ ‫ع ْه ِد‬ َ ‫علَى‬ َ ‫ض‬ َ ‫اي َأنَّ ُه ْم َكانُ ْوا يَ ْك ُر ْونَ اَأل ْر‬ َ ‫ َحدَث َ ِنّ ْي َع َّم‬:‫ْج قَا َل‬ ٍ ‫ظلَةَ ب ِْن قَي ٍْس عن َرافِ ِع ب ِْن َخ ِدي‬ ‫ي‬ َ ‫اء َأ ْو‬ ِ َ‫سلَّ َم ِب َما يَ ْنبُتُ َعلَى اَأل ْر ِبع‬ ُ ‫اح‬ ِ ‫ص‬ ِ ‫ب اَأل ْر‬ َ ‫صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو‬ َ ‫ش ْيءٍ يَ ْست َثْنِ ْي ِه‬ َ ‫النَّ ِبي‬ ُّ ‫ فَنَ َهى النَّ ِب‬,‫ض‬ ‫ْس ِب َها‬ َ ‫صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو‬ َ َ ‫ لَي‬:‫ي ِبال ِدّ ْين َِر َو الدّ ِْره َِم؟ فَقَا َل َرافِ ٌع‬ َ ‫ فَ َكي‬:‫ فَقُ ْلتُ ِل َرافِ ٍع‬.‫سلَّ َم َع ْن ذَ ِل َك‬ َ ‫ْف ِه‬ ‫س ِبال ِدّ ْين َِر َو الدّ ِْره َِم‬ َ ‫بَْأ‬. Artinya:“Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khadij, dia berkata, pamanku telah menceritakan kepadaku bahwasanya mereka menyewakan tanah pada zaman Nabi dengan apa yang tumbuh dari saluran-saluran air atau sesuatu yang telah dikecualikan pemilik tanah, kemudian Nabi shollallohu ,’alaihi wa sallam melarang hal itu. Aku bertanya kepada Rafi’, bagaimana bila dengan dinar dan dirham?, maka Rafi’ menjawab, tidak mengapa menyewa tanah dengan dinar dan dirham.(HR Bukhari) ‫عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد هللا بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج‬ ‫ أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البالط وأنا‬: ‫يأثر عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم‬ ‫معه فسأله فقال نعم نهى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن كراء المزارع فترك عبد هللا‬ ‫كراءها‬ Artinya: “Dari Katsir Ibnu Farqad dari Nafi’ berkisah, bahwasanya Abdullah Ibnu Umar dulu biasa menyewakan tanah, kemudian ia mendengar Rafi’ ibnu Khadij meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw telah melarang hal itu. Maka ia datang kepada Rafi’ bersamaku dan bertanya mengenai hal tersebut. Jawab Rafi’: “Benar, Rasulullah saw telah melarang seseorang menyewakan sawah”. Sejak itu Abdullah tidak lagi mau menyewakannya.”(Hadits Riwayat: AnNasa’i) Dari beberapa Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw melarang menyewakan tanah pertanian, berarti pemberian upah atau bagi hasil dari hasil pertanian itu tidak dibolehkan sebagaimana hadits yang disampaikan oleh Rafi’ ibnu Khadij. Namun hadits ini dibantah oleh Yazid ibnu Tsabit, yang mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Nafi’ ibnu Khadij tidak sempurna sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Nafi’ ibnu Khadij hanya mendengarkan sepotong dari sabda Rasulullah yaitu “Janganlah kamu menyewakan tanah” Sementara dia tidak tahu apa masalah yang sebenarnya atau melatarbelakangi masalah tersebut sehingga Rasulullah saw melarangnya. Yazid ibnu Tsabit lebih mengetahui hadits tersebut dari pada Nafi’ ibnu Khadij, dimana Rasulullah melarang menyewakan tanah dikarenakan pada suatu hari ada dua orang saling bunuh membunuh disebabkan masalah penyewaan tanah yang tidak adil tersebut, maka keluarlah hadits tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair sebagai berikut: ‫ يغفر هللا لرافع بن خديج أنا وهللا أعلم بالحديث منه‬: ‫عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت‬ ‫إنما كانا رجلين اقتتال فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن كان هذا شأنكم فال تكروا‬ ‫المزارع فسمع قوله ال تكروا المزارع‬ Artinya: Dari Urwah ibnu Zubair berkata: “Semoga Allah mengampuni Rafi’ ibnu Khadij. Demi Allah, Aku lebih mengetahui hadits daripada ia. Rasulullah saw melarang menyewakan tanah, dikarenakan pada suatu hari ada dua orang yang bunuh membunuh sebab masalah penyewaan tanah, maka dari itu beliau bersabda: “Jika kamu bertengkar seperti ini, janganlah kamu menyewakan tanah” Rupanya ia hanya mendengar sabda beliau: “Janganlah kamu menyewakan tanah”.” (H.R. An Nasa’i) Jadi munculnya hadis tentang muzara’ah dari Rafi’ bin Khudaij yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah melarang dilakukannya muzara’ah setelah sebelumnya ia memperbolehkannya, itu memang benar. Namun hal itu tidak bisa dijadikan hujah larangan menyewakan tanah (muzara’ah) karena hadits tersebut yang diriwayatkan Rafi’ ibnu Khadij tidak semata-mata dilihat dari apa yang disampaikan rasulullah saw saja, namun kita lihat dari latar belakang sehingga dikeluarkan hadits tersebut, dengan kata lain harus dilihat secara kontektual atau dilihat dari asbabul wurudnya dulu. Dengan adanya bantahan dari Yazid ibnu Tsabit ini, maka telah jelas bahwa tidak terjadi nasakh dalam hukum diperbolehkannya muzara’ah. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang muzara’ah dalam hal ini bersifat kasuistik, di mana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad muzara’ah, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum muzara’ah secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang seseorang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat. ،‫ إن رسول هللا نهى عنها‬:‫ما كنا نرى في المزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول‬ :‫ قال لي أعلمهم (يقصد ابن عباس) إن رسول هللا لم ينه عنها ولكن قال‬:‫فذكرت لطاوس فقال‬ ‫ألن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عايها خراجا معلوما – رواه الخمسة‬ “Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara’ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi’ bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah SAW melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata,”Orang yang paling mengerti dalam masalah ini telah memberitahukan ku (maksudnya Ibnu Abbas ra),”Sesunguhnya Rasulullah SAW tidak melarang muzara’ah, beliau hanya berkata,”Memberikan tanah kepada seseorang lebih baik dari pada meminta pajak tertentu.” (HR. Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah) Adapun bentuk muzara’ah yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu. Perbedaannya dengan bentuk muzara’ah yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil, yaitu: 1. Dimana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase. 2. Dimana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan. Cara seperti ini adalah cara muzara’ah yang diharamkan. Inti larangannya ada pada masalah gharar. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase. Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.4 E. Implikasi atau Dampak dari Sistem Muzara’ah Diterapkannya bagi hasil sistem muzara’ah berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti: 1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama. 2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah. 3. Dapat mengurangi pengangguran. 4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri. 5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro. F. Berakhirnya Muzara’ah Muzara’ah berakhir karena beberapa hal sebagai berikiut: 1. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya. 2. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan. 3. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya. 4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan. 4 Haroen Nasreon, Fiqih Muamalah, (Jjakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal 278 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Muzara’ah adalah salah satu bentuk ta’awun (kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Serigkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari’atkan muzara’ah sebagai jalan tengah bagi keduanya. Pada prakteknya, muzara’ah mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing System. Dasar yang menjadi acuan praktek muzara’ah sendiri adalah hadits Nabi Saw. Diantaranya, Hadits Riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Nasa’i yang menyatakan bahwa kaum Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara’ah dengan rasio bagi hasil 1/2, 1/3, ¼ dan lain sebagainya tergantung kesepakatan dengan mengutamakan prinsip keadilan. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu ‘Abbas menceritakan bahwa Rasululah saw bekerja sama (muzara’ah) dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panenan, makanan dan buah-buahan. “Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat.” Diterapkanya sistem muzara’ah sangat berdampak pada pertumbuhan sosial ekonomi dalam masyarakat serperti saling tolong-menolong. dapat meningkatkan penghasilan kedua belah pihak yang berkerjasama, dan dapat meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. DAFTAR PUSTAKA Haroen Nasreon, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000 Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Judul: Makalah Fikih Muzara'ah

Oleh: Nurul Hidayah


Ikuti kami