Tugas Kn Geopolitik

Oleh Ambar Pratomo

164,5 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Kn Geopolitik

| KATA PENGANTAR Segala puja hanya bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat karuniaNya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Geopolitik dan Geostrategi Indonesia” dengan lancar. Penyusunan makalah ini dalam rangka memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Hendra Gunawan. Dalam proses penyusunannya tak lepas dari bantuan, arahan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya dalam menyelesaikan makalah ini. Meski demikian, kami menyadari masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan di dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tanda baca, tata bahasa maupun isi. Sehingga penulis secara terbuka menerima segala kritik dan saran positif dari pembaca. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umumnya, dan para pembaca khususnya 3 4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan suatu negeri yang amat unik. Hanya sedikit negara di dunia, yang bila dilihat dari segi geografis, memiliki kesamaan dengan Indonesia. Negara kepulauan di dunia, seperti Jepang dan Filipina, masih kalah bila dibandingkan dengan negara kepulauan Indonesia. Indonesia adalah suatu negara, yang terletak di sebelah tenggara benua Asia membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau. Jika dilihat sekilas, hal tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kekayaan yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Tapi bila dipikirkan lebih jauh, hal ini merupakan suatu kerugian tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terlihat seperti pecahan yang berserakan dan sebagai 13.000 pecahan yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan. Maka, untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep Geopolitik yang cocok digunakan oleh negara. Pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer atau perang. Di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama Ketahanan Nasional 5 Geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri atau dengan kata lain negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, dan hubungan perdagangan. 6 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas, timbulah permasalahan yang belum terjawab. Untuk menelaah masalah ini lebih lanjut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan tersebut seperti di bawah ini: 1. Jelaskan pengertin geopolitik dan geostrategi! 2. Bagaimana peranan geopolitik? 3. Jelaskan konsep geostrategi Indonesia! 4. Apa hubungan geopolitik dan geostrategi? 5. Berikan contoh kasus geopolitik yang pernah terjadi di Indonesia! 6. Jelaskan bagaimana wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia! 1.3 Tujuan Penulisan Adapun Tujuan penulisan makalah ini adalah: 1. Untuk memenuhi Tugas Pendidikan Kewarganegaraan 2. Untuk mengetahui pengertian Geopolitik dan Geostrategi 3. Untuk mengetahui peranan Geopolitik 4. Untuk menjelaskan konsep Geostrategi Indonesia 5. Untuk mengetahui hubungan Geopolitik dengan Geostrategi 6. Untuk menjelaskan kasus Geopolitik di Indonesia 7. Untuk menjelaskan wawasan nusantara sebagai Geopolitik Indonesia 7 8 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Geopolitik Indonesia 2.1.1 Pengertian Geopolitik mempunyai pengertian ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan. Selanjutnya geopolitik mempunyai kebijakan yang di dorong oleh strategi nasional yang menitik beratkan kepada pertimbangan geografi, wilayah atau torotorial dalam arti luas. Dampak dari kebijakan yang dibuat, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kapada sistem politik suatu negara. Sebaliknya politik negara itu secara langsung akan berdampak langsung kepada geografi sebuah negara. Dalam hubungan dengan kehidupan manusia dalam suatu negara manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai pemimpin. Kedudukan manusia tersebut mencakup tiga segi hubungan, yaitu: hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia dalam melaksanakan tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam dua bidang, universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis bersifat transenden dan idealistik. Sedangkan bidang sosial politis bersifat imanen dan realitis yang bersifat lebih nyata dan dapat dirasakan. Di Indonesia yang termasuk dalam bidang sosial politik adalah produk politik yang berupa UUD 1945 dan aturan perundangan nasional. lainnya yang mengatur proses pembangunan 9 Sebagai negara kepulauan dan berineka Indonesia mempunyai kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya sumberdaya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air,sebagaimana telah diperjuangkan oleh para faunding father bangsa ini. Dorongan kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928 dan berlanjut pada proklamsi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam pelaksaannya Indonesia tidak bebas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan, regional, nasional maupun internasional. Dalam hal ini Indonesia harus memiliki pedoman. Salah satu pedoman Indonesia adalah wawasan geopolitik dan geostrategi yang berpijak pada wujud wilayah nusantara dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah untuk mempertahankan wilayah negara indonesia yang selanjutnya kita sebut dengan wawasan kebangsaan atau wawasan nusantara. 2.1.2 Wawasan Kebangsaan/Nusantara Syarat utama berdirinya sebuah negara adalah adanya wilayah, wilayah disini mempunyai peran sebagai tempat tinggal penduduk, walaupun cecara gamblang masyarakat juga bagian dari syarat sebuah negara. Dalam menjalankan negara yang sudah terbentuk negara memerlukan sebuah konsep atau cara pandang yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan wilayah serta jati diri sebagai bangsa yang berdaulat. Indonesia sebagai begara yang berdaulat mempunyai pandangan besar yang dinamakan wawasan nusantara. Istilah wawasan nusantara secara etimologi berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, cara 10 melihat atau tujuan, sedangkan nusantara berasal dari kata nusa yang berati pulau dan antara yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara selanjutnya berfungsi sebagai pandangan geografis indonesia secara umum yang terletak di antara dua benua (asia dan australia) dan 2 samudra besar (hindia dan pasifik). Secara terminologi wawasan nusantara di definisikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Salah satu tujuan besar nasional indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 secara terang di jelaskan bahwa “untuk membentuk suatu pemerintahan indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk kesejahteran umum, mencerdakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ”1. segenap aspek kehidupan nasional indonesia juga selalu dituntut menganut dimatunggal secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna nekara Bhineka Tunggal Ika yang merupakan ciri asasi dari falsafah negara Pancasila. Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai wilayah dalam hal ini di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah Presiden Republik Indonesia2. wilayah sebuah negara mempunyai potensi yang beragam wilayah indonesia kaya akan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat melimpah yang seharusnya di kelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat dalam hal ini di atur 1 2 Pembukaan UUD 1945 Lihat Kepres Tahun 2008 11 dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Indonesia terletak di benua Asia bagian Tenggara (Asia Tenggara) pada koordinat 6°LU – 11°08′LS dan dari 95°’BB – 141°45′BT, melintang di antara benua Asia dan Australia/Oseania serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia (terbentang sepanjang 3.977 mil). Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sebanyak 18.110 buah pulau besar dan kecil, 6000 pulau di antaranya tidak berpenghuni, menyebar di sekitar khatulistiwa, yang memberikan cuaca tropis. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa dengan luas 132.107 km², Sumatra dengan luas 473.606 km², Kalimantan dengan luas 539.460 km², Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Papua dengan luas 421.981 km². Batas wilayah Indonesia searah penjuru mata angin, yaitu: A. Utara: Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut China Selatan B. Selatan: Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia C. Barat: Samudera Hindia D. Timur: Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik 12 Dari beberapa definisi dan penjelasan tentang wilayah di atas kita bisa sedikit mengerti tentang peran penting wawasan nusantara sebagai mekanisme kontrol dalam menjalankan kelangsungan sebuah negara. 2.1.3 Peranan Geopolitik A. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. B. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. C. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. D. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. E. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teoriteori geopolitik lainnya. F. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. 2.1.4 Konsep Geopolitik A. Konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushofer menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer, teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. B. Konsepsi frontier (batas imajiner dari dua negara). C. Konsepsi politik kekuatan yag terkait dengan kepentingan nasional. D. Konsepsi keamanan negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional. 2.1.5 Pandangan Para Pemikir Geopolitik Semula geopolitik adalah ilmu bumi politik yang membahas masalah politik dalam suatu negara, namun berkembang menjadi 13 ajaran yang melegitimasikan Hukum Ekspansi suatu negara. Hal ini tidak terlepas dari para penulis; A. Friedrich Ratzel (1844-1904) Teori Ruang : bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan ruang hidup yang makin meluas, karena kebutuhan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang “primitif”. B. Rudolf Kjellen (1864 – 1922) Teori Kekuatan : behwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Dengan kekuatan yang dimiliki ia mampu mengeksploitasi negara “primitif” agar negaranya dapat berswasembada. (Darwinisme Sosial). C. Karl Haushover (1869 – 1946) Teori Pan Regional, empat kawasan benua : untuk menjadi jaya, bangsa harus mampu menguasai benua- benua di dunia yang dibagi atas empat kawasan benua dan masing- masing dimpimpin satu bangsa (Pan Amerika, Asia Timur, Rusia India, Eropa Afrika). D. Sir Halford Mackinder (1861-1947) Teori Daerah Jantung (wawasan benua) : bila ingin menguasai dunia, suatu bangsa harus menguasai daerah jantung dan untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai. Daerah jantung terdiri dari : Rusia, Siberia, Sebagian Mongolia, Daerah bulan sabit dalam (eropa barat, eropa selatan, timur tengah, asia selatan, asia timur) dan Bulan sabit luar (afrika, australia, amerika, benua baru) 14 E. Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-1914) Teori Kekuatan Maritim: ”Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan/kekayaan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. Oleh karena itu ia harus memiliki armada laut yang kuat. Laut untuk kehidupan dan sumber daya banyak di laut, oleh karena itu harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. F. Giulio Douhet (1869-1930) dan William Mitchel (1989-1936) Bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara. G. Nicholas J. Spijkman (1893-1943) Teori Daerah Batas : penguasaan daerah jantung harus ada akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai sepanjang Eurasia. 2.1.6 Perkembangan Geopolitik Dunia Pasca Perang Dingin Pada saat Perang Dingin, atau dinamakan dengan cold war geopolitics. Era ini ditandai dengan kontes penyebaran pengaruh dan kontrol terhadap negara-negara lain serta sumber daya strategis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kontes antar keduanya yang lebih dikenal dengan kontes ideologi ini menyebabkan sistem dunia menjadi bipolar. Geopolitik pada masa ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sistem dunia yang bipolar tersebut dan bagaimana kedua negara besar tersebut menyebarkan pengaruhnya satu sama lain. Runtuhnya tembok Berlin dan jatuhnya Uni Soviet menandai berakhirnya kontes ideologi antar kedua negara tersebut. Hal tersebut menyisakan Amerika Serikat menjadi pemenang tunggal dalam kontes tersebut. Tak salah kemudian jika Fukuyama menyatakan berakhirnya Perang Dingin merupakan The End of History yaitu era ketika 15 kontes ideologi liberalisme dan komunisme berakhir dan menyisakan liberalisme sebagai ideologi yang lebih baik. Berakhirnya Perang Dingin tak hanya menyisakan liberalisme sebagai ideologi tunggal, namun juga mengubah tatanan dunia yang semua bipolar menjadi multipolar. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Jepang, Cina, dan Uni Eropa yang nantinya diprediksi akan mampu mengimbangi kekuatan Amerika Serikat. Tidak hanya itu, pada tahun 1990an saat Perang Dingin berakhir terjadi Perang Teluk yang melibatkan Irak dan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pasca Perang Teluk ini menurut Presiden Amerika Serikat George W. Bush disebut sebagai era new world order. Era new world order ini yang juga merupakan era berakhirnya abad ke-20 tak lagi diwarnai konflik-konflik perebutan wilayah atau pengaruh antar superpowers. Selain karena era new world order ini hanya menyisakan Amerika Serikat sebagai the only superpowers, menurut Samuel P. Huntington dalam thesisnya yang terkenal yaitu “The Clash of Civilizations”, konflik-konflik masa depan tidak lagi merupakan konflik ideologi atau konflik ekonomi melainkan konflik antar peradaban. Lebih lanjut Huntington menyatakan bahwa “Nation states will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilization” 3 Geopolitik terkadang dipahami sebagai suatu ilmu yang mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan luar negerinya, berdasarkan definisi ini dapat dikatakan bahwa kajian geopolitik sudah lagi tak relevan mengingat 3 Negara akan tertinggal karena ada para aktor yang kuat dalam mengurus dunia, hanya akan terjadi konflik prinsip politik global antar negara-negara dan kelompok peradaban berbeda. 16 sekarang ini banyak bermunculan aktor-aktor non-negara atau nonstate actor dan juga isu-isu menyangkut high-politics saja yang berkembang melainkan tak lagi juga low-politics. Tetapi kalau geopolitik dipahami sebagai suatu ilmu yang berhubungan dengan pandangan komprehensif mengenai peta politik dunia, dapat dikatakan bahwa kajian geopolitik masih relevan. Kalau dalam era abad ke-19 geopolitik cenderung dipahami sebagai imperial knowledge hal itu dikarenakan adanya kesadaran bahwa dunia yang ditempati oleh negara-negara pada waktu itu merupakan closed political space seperti yang dinyatakan oleh MacKinder. Kemudian di era Perang Dingin geopolitik digunakan untuk menjelaskan kontes ideologi antara dua superpowers (Amerika Serikat dan Uni Soviet) karena pada waktu itu Perang Dingin diwarnai oleh perebutan pengaruh antar keduanya, sehingga dibutuhkan semacam geostrategi untuk dapat memenangkan kontes tersebut. Dan di era new world order ketika negara tak lagi menjadi aktor utama dalam hubungan internasional karena banyak bermunculannya non-state actors seperti MNC,NGO, dll dan isu-isu yang dibahas juga mulai bergeser dari isu-isu high-politics ke low-politics menyebabkan fokus kajian geopolitik ini senantiasa berubah. Seperti yang dinyatakan Tuathail bahwa “Geopolitics is best understood in its historical and discursive context of use”4. Yang perlu ditekankan di sini adalah geopolitik menyangkut tentang bagaimana konteks keruangan (spatial) mempengaruhi perilaku negara-negara di dunia untuk bertarung dalam politik internasional. Kebijakan geopolitik indonesia di atur dalam Perpres No 7 Tahun 2008 yang membahas tentang 4 Geopolitik yang terbaik difahami secara konteks history dan kelanjutanya. 17 ketahanan negara, secara agris besar Perpres No 7 5 membahas tentang fungsi pemerintahan negara merupakan usaha untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakekatnya pertahanan negara Republik Indonesia adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. 2.2 Geostrategi Indonesia 2.2.1 Pengertian Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Strategi juga dapat merupakan ilmu, yang langkah - langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kennyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, di samping aspek geografi juga aspek - aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi,sosial budaya dan Hankam. Strategi biasanya menjangkau masa depan, sehingga pada umumnya strategi disusun secara bertahap dengan memperhitungkan faktor - faktor yang mempengaruhinya.Dengan demikian geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan memperhatikan kondisi dan konstelasi geografi sebagai fektor utamanya.Disamping itu dalam merumuskan strategi perlu pula memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk , sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. 5 Ibid.hal 12 18 2.2.2 Kebijakan Geostrategi Indonesia Berlandaskan pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2008 Tertanggal 26 Januari 2008, menerangkan secara umum bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau adalah negara kepulauan terbesar dengan wilayah yurisdiksi laut sangat luas serta penduduk yang sangat beragam. Ancaman yang dihadapi Indonesia dapat berupa ancaman militer maupun ancaman non militer, sehingga kekuatan pertahanan diperlukan untuk menghadapi kedua jenis ancaman tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Guna menghadapi ancaman yang mungkin timbul, sangat diperlukan penyelenggaraan pertahanan negara yang handal serta yang mempunyai daya tangkal yang tinggi. Oleh karenanya diperlukan pembangunan kekuatan dan kemampuan secara terus menerus dan berkesinambungan. Sementara itu, kemampuan dukungan anggaran masih sangat terbatas, sehingga perlu disusun berbagai kebijakan agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka melindungi, menjaga, dan memelihara keutuhan dan keamanan nasional ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (1)6 bahwa upaya pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)7 dengan Tentara Nasional Indonesia 6 Lihat UUD NKRI Tahun 1945 Sishankamrata adalah doktrin dan sekaligus strategi pertahanan negara yang menggunakan segenap kekuatan dan kemampuan komponen militer dan non militer secara menyeluruh dan terpadu. Sishankamrata adalah juga strategi penangkalan yang bersifat kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. Dalam rangka menjamin kepentingan keamanan nasional, Sishankamrata melibatkan segenap pemegang peran secara komprehensif guna terwujudnya pertahanan negara, keamanan Indivis negara, keamanan publik, dan keamanan individu. 7 19 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan mengacu pada letak geograafis Indonesia yang bercirikan kelautan, maka diperlukan setrategi besar maritim sejalan dengan doktrin pertahanan definsif aktif dan fakta bahwa bagian terluas wilayah yang harus dipertahankan adalah laut 8. Kebijakan geostrategi maritim harus sangat mempertimbangkan keadaan sehingga dalam implementasinya untuk mewujudkan kekuatan maritim (maritim power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman. Kebijakan yang di ambil indonesia untuk pertahanan maritim tertera dalam sebuah deklarasi yang kita kenal dengan deklarasi Juanda sebagai perubahan ketentuan ordinasi pada lembar negara No.22 Tahun 1939 yang berisi tentang (a) Penarikan batas laut tidak berdasarkan pasang surut, (b) Penentuan lebar laut wilayah dari 3 mil laut menjadi 12 mil, (c) ZEE 9 sebagai Rezim Hukum Internasional. Setelah kita membahas sedikit tentang geosetrategi maritim mari kita menilik sedikit tentang kebijakan yang di ambil oleh pemerintah guna mempertahankan NKRI secara menyeluruh dari organ yang paling kecil yang bersifat kelembagaan nagara seperti TNI/POLRI sampai langkah diplomasi. Kebijakan ketahanan negara terdiri dari kebijakan pembangunan kekuatan, pengerahan dan penggunaan kekuatan, penganggaran, internasional, pengelolaan sumberdaya nasional, pengembangan postir pertahanan, pengawasan. 1. Kebijakan Pembangunan Kekuatan 8 9 Trenggono Pujo Sakti, 2012 M, Geopolitik Indonesia, UNJ ZEE menurut Hukum Internasional, 1980 20 Pembangunan kekuatan Pertahanan mencakup pembanguna kemampuan nasional di bidang pertahanan pada tingkat Kebijakan maupun tingkat Operasional. Pada tingkat Kebijakan berupa peningkatan kemampuan birokrasi pemerintah (Departemen Pertahanan dan Departemen/Instansi lain yang terkait) dalam merumuskan keputusan politik yang terkait dengan pengelolaan Pertahanan Negara. Sedangkan pada tingkat Operasional berupa pembangunan kekuatan Komponen Pertahanan, Nasional yang terdiri Indonesia dari (TNI), Komponen Komponen Utama/Tentara Cadangan, dan Komponen Pendukung. Pembangunan Komponen Pertahanan diprioritaskan pada pembangunan Komponen Utama, sedangkan penyiapan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaannya memanfaatkan sebesar-besarnya kemampuan sumber daya nasional secara terpadu sebagai salah satu wujud Sishankamrata. Untuk itu perlu segera dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Industri Pertahanan. 2. Kebijakan Pengerahan dan Penggunaan Kekuatan Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan Tri-Matra, yakni keterpaduan antar kekuatan darat, 21 kekuatan laut, dan kekuatan udara. Sedangkan keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nir militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional yaitu ancaman yang berfokus pada konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan, sedangkan ancaman nontradisional yaitu ancaman ancaman yang dilakukan oleh aktor nonnegara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. 3. Kebijakan Penganggaran Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran pertahanan merupakan hambatan yang sangat signifikan bagi upaya pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan. Padahal, penentuan alokasi anggaran tidak cukup hanya berdasarkan kondisi ekonomi nasional, tetapi juga harus didasarkan pada rasio kebutuhan pertahanan yang mampu menjamin stabilitas keamanan. Oleh karenanya pengalokasian anggaran dilaksanakan berdasarkan skala prioritas secara ketat. Ke depan, diharapkan alokasi anggaran pertahanan dapat ditingkatkan secara bertahap, sekurang-kurangnya sampai dapat tercapai kekuatan pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimum. 22 4. Kebijakan Internasional Kerjasama internasional dibidang pertahanan merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri, sehingga tidak akan mengarah atau suatu Pakta Pertahanan. Kerjasama internasional dibidang pertahanan dilaksanakan baik dalam rangka pembangunan kekuatan maupun pengerahan dan penggunaan kekuatan. Kendatipun demikian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan, penggunaan produk dalam negeri merupakan prioritas. Sedangkan pengerahan dan penggunaan kekuatan dilaksanakan sebagai dalam bagian kerjasama dari upaya internasional membangun kepercayaan serta diplomasi, dan untuk memecahkan masalah keamanan yang perlu untuk ditangani secara bersama. 5. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Nasional Dalam rangka pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara, Departemen Pertahanan berperan sebagai penjuru melibatkan departemen/instansi lain terkait sesuai bidang tugas masing-masing. Dalam kaitan itu setiap departemen/instansi wajib mempunyai program untuk menjaga dan menciptakan kondisi ketahanan nasional dalam rangka pertahanan negara. Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara Departemen Pertahanan dengan lembagalembaga lain dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang pertahanan, mendorong terwujudnya kemandirian industri pertahanan, serta memberi ruang bagi sektor lain untuk berperanserta dalam pengelolaan pertahanan negara. 23 6. Kebijakan Pengembangan Postir Pertahanan Pengembangan postur pertahanan dilatarbelakangi kondisi lingkungan strategis dan kemampuan dukungan anggaran pertahanan, serta kebutuhan mendesak untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Untuk mewujudkan postur pertahanan yang memiliki kapabilitas memadai, diperlukan adanya skala prioritas pada rencana pengembangan yang mencakup Pengembangan Penataan Ruang Alat Kawasan Utama Sistem Pertahanan, Senjata, Pembangunan Pertahanan Sipil, dan Penataan Struktur Organisasi. 7. Kebijakan Pengawasan dalam Mengelola Kebijakan Guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan fungsi pertahanan, diperlukan pengawasan eksekutif maupun legislatif terhadap penyelenggaraan pertahanan negara.

Judul: Tugas Kn Geopolitik

Oleh: Ambar Pratomo

Ikuti kami