Tugas Politik Hkm

Oleh Gunawan Putra Manihuruk

228,2 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Politik Hkm

TUGAS POLITIK HUKUM AMANDEMEN UU KPK DITINJAU DARI POLITIK HUKUM Disusun Oleh: Gunawan Putra Manihuruk NIM. 157011160 GRUP : Kelas 1 (A) MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN A. Pendahuluan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Tujuan dibentuknnya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Partai Politik dan Parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara professional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Begitu parahnya maka korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime). Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunya wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga super (super body). Awal pembentukan KPK dengan semangat yang tinggi untuk memberantas korupsi, namun beberapa bulan terbentuk nampaknya KPK dibiarkan untuk mati suri. Hal tersebut terjadi karena kesalahan pemerintah dan DPR pada waktu itu yang tidak serius memfasillitasi KPK untuk membangun infra struktur yang kuat. Hal ini terbukti dengan KPK tidak punya penyidik sendiri, tidak punya pegawai, tidak punya gedung yang representatif dan tidak punya peralatan serta infra struktur untuk bergerak cepat. Dalam tahun pertama menjalankan peranannya sebagai ujung tombak memerangi korupsi, KPK menghadapi beberapa kendala yang klasik antara lain keterlambatan pencairan dana dari pemerintah. Hal ini mengundang kritik miring dari berbagai pihak seperti Munarman, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bahwa KPK hanya mencari-cari alasan apabila ditagih tentang kinerja pimpinan KPK. Dia juga menambahkan bahwa sulitnya memberantas korupsi karena pemerintah khususnya pejabatpejabat yang berwenang dalam memberantas korupsi sama sekali tidak memiliki kemauan politik (political will). Selanjutnya Satya Arinanto, dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia mengatakan tidak ada upaya KPK dalam menjalankan peranannya memberantas korupsi bukan karena faktor keterlambatan dana, karena KPK juga dapat dana dari luar negeri maupun bantuan asistensi dari partnership. Faktor lain yang menghambat adalah kosongnya posisi Sekretaris Jendera KPK hampir delapan bulan setelah dibentuk, sehingga mengganggu jalannya roda administrasi. Sebenarnya hal ini bisa ditanggulangi dengan mengangkat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal. Karena hampir setengah setahun tidak menunjukkan kinerjanya maka KPK menuai keritik tajam dari pakar hukum Prof Dr. Achmad Ali, yang juga anggota Komisi Nasional HAM dan praktisi hukum Bambang Widjayanto mengatakan bahwa KPK lebih menempatkan diri seperti akademisi, dan menjadi institusi wacana yang terlalu mengada-ada. Prof Dr. Andi Hamzah menekankan bahwa dalam enam bulan pertama KPK baru mau mencari apa yang harus dikerjakan. Sebenarnya untuk melakukan peranannya KPK diberikan kewenangan yang luar biasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 butir b, c, d dan e UU. No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari: 1. Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi; 2. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi; 4. Memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila : 1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjaklanjuti; 2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan; 3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya; 4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; 5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau 6. Keadaan lain yang menurut pertimbangnan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : 1. Melibatkan aparat pengak hukum, penyelengara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pengak hukum dan penyelengara negara; 2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau 3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luara biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki instititusi lain yaitu: 1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; 2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri; 3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait; 6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri; 8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Melihat kewenangan KPK, maka tidak heran kalau kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (superbody). Disamping itu, peranan KPK melebihi dari Kepolisian dan Kejaksaan dimana Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis. Masyarakat tidak mau tahu akan keluh kesah KPK bekait dengan kurangya personil maupun kesendirian KPK dalam menangani tindak pidana korupsi. Pada prinsipnya rencana revisi atau perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang sudah ada di DPR dan kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019, merupakan sesuatu yang niscaya. Sebab sejumlah ketentuan di dalamnya sudah tidak sesuai dan sejalan lagi dengan kondisi kekinian. KUHPidana yang mulai berlaku tahun 1915 saat zaman kolonial, banyak ketentuannya yang sudah tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Misalnya, larangan mempertunjukkan, menawarkan, atau menyiarkan alat pencegah hamil, yang diatur dalam Pasal 534 KUHPidana, meski ketentuan itu belum pernah dicabut karena bertentangan dengan Program Keluarga Berencana. Hanya saja, perubahan itu juga harus melihat realitas kebutuhan masyarakat, terutama pada upaya pemberantasan korupsi yang tidak boleh dilemahkan lantaran sudah menjadi penyakir kronis yang mengancam kelangsungan pembangunan, bahkan melanggar hak-hak social-ekonomi rakyat. Sekiranya uang negara tidak dikorup, boleh jadi kehidupan dan kesejahteraan rakyat akan jauh lebih baik. Salah satu yang krusial dalam draf revisi KUHPidana, adalah sejumlah ketentuan yang berpotensi melemahkan rumusan perbuatan melawan hokum, ancaman pidana yang rendah, termasuk potensi pelemahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara korupsi. Perubahan KUHPidana jika diteropong dari aspek ilmu hukum, tidak boleh dilepaskan dari konsep penegakan hukum. Apalagi ideologi penegakan hukum di Indonesia lebih cenderung “prismatik” lantaran menyerap sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) dan Common Law (Anglo Saxon) di Amerika Serikat dan Inggris. Pada sistem hukum Civil Law yang cenderung berpikir positivistis-legalistik, maka kepastian hukum yang menjadi prioritas sebagaimana tertulis dalam UU (hukum tertulis). Jika ada perbedaan antara putusan hakim dengan hukum tertulis, maka hukum tertulislah yang dijadikan rujukan sehingga selalu ada upaya hukum melalui kasasi atau peninjauan kembali (khusus di Indonesia). Sebaliknya, pada sistem hukum Common Law yang berideologi “rule of law”, justru memfokuskan penegakan hukum pada nilai-nilai keadilan. Jika ada perbedaan putusan hakim dengan hukum tertulis, maka putusan hakim yang jadi rujukan. Makanya, penegak hukum bisa saja mengabaikan hukum tertulis dengan menggali nilai-nilai keadilan melalui keyakinan tanpa memerhatikan hukum tertulis. Inilah yang sering digambarkan oleh para Sosiolog Hukum sebagai cara berfikir yang “sosiologis yurisprudensi”. Kedua sistem hukum inilah yang mendominasi ideologi penegakan hukum di dunia (Roscoe Pound, 1957). Namun, realitas Indonesia saat lebih cenderung memakai “sistem hukum campuran” dengan mengambil dari kedua sistem hukum itu. Hal ini terlihat dalam RUU KUHPidana, termasuk RUU KUHAP dengan menguatkan aspek “kepastian hukum” sesuai Sistem Hukum Civil Law, tetapi juga mengadopsi “nilai-nilai keadilan” berdasarkan Sistem Hukum Common Law. 2 Maka itu, pembahasan Rancangan KUHPidana dan Rancangan KUHAP di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menimbulkan kritikan dari berbagai kalangan akibat adanya sejumlah pasal yang dianggap akan mengebiri pemberantasan korupsi yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Apalagi perilaku korupsi di Indonesia selama ini bukan lagi sekadar deviasi, tetapi telah membudaya seperti disinyalir oleh Bung Hatta. Pembudayaan perilaku korupsi, tentu bukan karena korupsi dibenarkan oleh komunitas masyarakat, tetapi karena sudah merambah di hampir semua aspek kehidupan dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan, bahkan sudah merambah sampai pada pemerintahan daerah dengan adanya otonomi daerah. Sifat perilaku korupsi laksana misteri tak berujung. Hanya dapat dirasakan dan diraba (ex-post factum) dan korbannya pun tidak tampak secara jelas menunjuk person. Korupsi hanya dapat diketahui, atau setidaknya dirasakan. Pelakunya pun lebih banyak dilakukan oleh orang-orang berdasi atau pemegang kewenangan, baik di pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun di lembaga swasta, tetapi para koruptor begitu sulit dibawa ke pengadilan. Seolaholah telah mati akal sehat kita, dan salah satu metode terbaik untuk “menghidupkan kembali” akal sehat yang telah mati, adalah mengikuti perkembangan berita korupsi di media massa. Seandainya dana yang dikorupsi dibagikan kepada anak kelas enam Sekolah Dasar di Indonesia, mereka bisa bolak-balik study banding ke luar negeri, seperti anggota DPR dan DPRD, atau pejabat negara yang sangat senang study banding tanpa ketahuan hasilnya. Mereka mestinya memiliki sensitivitas di tengah keterpurukan ekonomi rakyat, banyaknya rakyat miskin yang digusur, dan membludaknya pengangguran. Apabila publik beranggapan bahwa pejabat identik dengan “mobil mewah” meskipun sudah disiapkan mobil dinas, maka seorang pejabat yang tidak punya mobil pribadi akan terdorong untuk korup agar dapat membeli mobil pribadi yang mewah. Jika oknum pejabat negara melakukan korupsi dengan menumpuk harta karena khawatir melarat saat pensiun, tentu sudah mati akal sehatnya. Pada aspek lain, pengusutan kasus korupsi selalu sarat kepentingan politik dengan memaksakan seseorang menjadi tersangka karena lawan politik atau vokal menyoroti kinerja aparat hukum, atau melindungi seseorang yang mestinya harus dijadikan tersangka tetapi tidak tersentuh karena ada dalam lingkaran kekuasaan. Wajar bila timbul pertanyaan, bisakah dipercaya kasus-kasus korupsi mega besar yang dihentikan penyidikan atau penuntutannya, tersangkanya melarikan diri, atau diberi izin berobat ke luar negeri, juga tidak terindikasi perlindungan politik atau mafia peradilan? Hal itu masih diperparah oleh lemahnya muatan rumusan pasal perundangundangan korupsi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Misalnya, mengenai penerapan asas "pembuktian terbalik" yang setengah hati dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi). Hanya dikenakan pada harta benda yang belum didakwakan, dan ini nanti diketahui saat sidang pengadilan kalau harta itu juga hasil korupsi. Atau pada pemberian hadiah Rp 10 juta ke atas bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bertentangan dengan tugasnya digolongkan sebagai suap yang disebut “gratifikasi”. B. Konvensi AntiKorupsi Melihat realitas terhadap perilaku korupsi di negeri ini, sepertinya bukan hanya sistemik dan masif, tetapi semakin liar tidak terkendali. Ada sinyal kuat bahwa korupsi bertumbuh bukan lagi mengikuti deret hitung, melainkan menuruti deret ukur. Korupsi telah menjadi penyakit kronis yang mengancam kelangsungan hidup bangsa dan kesinambungan pembangunan. Maka itu, pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rancangan KUHPidana) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rancangan KUHAP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menimbulkan kritikan dari berbagai kalangan akibat adanya sejumlah pasal yang dianggap akan mengebiri pemberantasan korupsi yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Korupsi yang terus terjadi di negeri ini bukan hanya mengancam kelangsungan kehidupan bangsa, tetapi juga sudah menjadi musuh musuh bersama oleh dunia Internasional. Realitas itu dibuktikan oleh keseriusan PBB dengan ditandatanganinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC-Konvensi PBB tentang Anti Korupsi) untuk pertama kalinya di Merida, Meksiko, 9 Desember 2003 oleh 133 negara. Paling tidak ada tiga substansi yang menjadi tujuan UNCAC yaitu: 1) meningkatkan/ memperkuat tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi; 2) meningkatkan/ memperkuat kerjasama internasional (pengembalian aset); dan 3) meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan manajemen publik dalam mengelola kekayaan negara. Salah satu konsekuensi diratifikasinya UNCAC, adalah kewajiban masing-masing negara peserta untuk menyesuaikan peraturan perundangan-undangannya dengan prinsipprinsip Konvensi, terutama merevisi peraturan korupsi agar sejalan dengan substansi dan prinsip-prinsip Konvensi. Salah satu pertanda keseriusan pemerintah terhadap upaya menyerap Konvensi Antikorupsi, adalah disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003. Olehnya itu, tiga UU Korupsi yang saat ini berlaku, yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999, dan UU Nomor 20 Tahun 2001, perlu disesuaikan dengan prinsip dan substansi yang terkandung dalam Konvensi Antikorupsi. Termasuk UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan percepatan pengesahan UU Pengadilan Tipikor. Memang saat ini pemerintah juga telah menyusun RUU Pemberantasan Korupsi tetapi harus didesain di luar KUHPidana sebagai ketentuan khusus (tidak ditarik masuk dalam RUU KUHPidana), sehingga diharapkan prinsip-prinsip penting yang ada dalam Konvensi Antikorupsi diakomodir. Salah satu aspek yang terkandung dalam Konvensi Antikorupsi, adalah perluasan tindak pidana suap ke dalam ranah korupsi, yang sebetulnya juga telah diserap dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. Bentuk penyuapan dalam Konvensi Antikorupsi bukan hanya terhadap pejabat publik domestik, tetapi juga terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional. Bahkan penyuapan di sektor swasta pun dikategorikan sebagai korupsi. Isu penting yang juga perlu diakomodir dalam RUU Korupsi secara serius, adalah mengenai pengembalian aset (asset recovery). Asset recovery adalah strategi baru pemberantasan korupsi yang melengkapi strategi yang bersifat pencegahan, kriminalisasi, dan kerjasama internasional. Asset recovery ini mengatur soal tindakan pengembalian aset negara yang dikorupsi di luar negeri hingga mekanisme 4 pengembalian aset. Ketentuan mengenai perlu adanya permintaan izin bagi pejabat publik dalam perkara korupsi untuk diperiksa, harus dihilangkan karena mencederai prinsip persamaan setiap orang di bawah hukum. Aspek yang juga amat krusial disikapi adalah proses peradilan perkara korupsi harus dilakukan pada Pengadilan Korupsi (Tipikor). C. Rancangan Pasal yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi Salah satu yang esensial dalam revisi KUHPidana yang patut didiskusikan, adalah penempatan tindak pidana korupsi dari kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) menjadi kejahatan biasa atau tindak pidana umum. Padahal, dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) secara tersirat ditegaskan dalam konsideran menimbang, bahwa korupsi termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Bahkan, dalam Konvensi Internasional PBB di Vienna, 7 Oktober 2013 telah dikuatkan bahwa korupsi sebagai extra ordinary crime, serius, dan melanggar hak sosial ekonomi rakyat. Maka itu, pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa atau progresif seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Dari 766 pasal dalam Rancangan KUHPidana dan 285 pasal Rancangan KUHAP, pasal yang mengatur korupsi begitu lemah dan tidak segarang dengan UU Korupsi yang sekarang berlaku. Penyebabnya, karena pembuatnya tidak merancang korupsi sebagai kejahatan luar biasa, bahkan korupsi dianggap tidak perlu diatur di luar KUHPidana karena sudah dikodifikasi. Setidaknya ada tiga substansi pengaturan dalam Rancangan KUHPidana yang ditengarai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi, yaitu: Pertama, korupsi tidak lagi “didesain bersifat dan berlaku khusus” seperti yang ada dalam UU Korupsi karena dirumuskan sebagai “tindak pidana umum” dalam Rancangan KUHPidana. Bahkan, ada ketentuan yang berpotensi lebih mementingkan kepentingan si pelaku korupsi. Inilah salah satu kekuatan dari Kodifikasi Hukum yang menjadikan semua tindak pidana disatukan pengaturannya dalam satu undang-undang. Padahal, sebelumnya ketentuan korupsi yang ada dalam KUHPidana yang berlaku selama ini, ditarik keluar dan diatur ulang dalam UU Korupsi. Rumusan pasalnya disesuaikan dengan kondisi saat ini, begitu pula ancaman pidananya lebih diperberat sebagai implementasi dari :ketentuan khusus”. Maka sangat aneh jika ketentuan dalam UU Korupsi yang saat ini sudah berlaku efektif seperti yang dilaksanakan kepolisian, kejaksaan, dan KPK, harus ditarik lagi masuk ke dalam Rancangan KUHPidana menjadi “tindak pidana umum” dalam Buku II Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi. Diharapkan agar korupsi tidak digolongkan “tindak pidana umum” karena intesitasnya begitu masif dan melanggar hak-hak rakyat. Pengaturannya tetap diatur secara khusus lewat UU Lex Specialist, seperti selama ini dalam UU Korupsi yang dijalankan oleh kepoilisian, kejaksaan, dan KPK. Dalam UU Korupsi diatur 31 pasal dan jenis perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan dalam Rancangan KUHPidana hanya 14 pasal dan jenis korupsi yang diatur. Ini menunjukkan ada perbuatan yang dikategorikan korupsi dalam 5 UU Korupsi diamputasi, sebagai langkah mundur di tengah perilaku korupsi yang semakin sistematis dan masif (meluas), bahkan sudah menjadi cita-cita. Begitu pula pada aspek pemidanaan, juga lebih rendah daripada besarnya pemidanaan dalam UU Korupsi, sehingga dikawatirkan semakin tidak ditakuti para koruptor. Kedua, mengenai pengaturan Pencucian Uang yang selama ini diatur dengan tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang), yang juga ditengarai dilemahkan. Dalam Rancangan KUHPidana diatur dalam Pasal 747 sampai Pasal 752, dan salah satu yang memprihatinkan adalah tidak lagi mengatur “pembuktian terbalik”. Dengan demikian, UU Pencucian Uang yang saat ini berlaku harus menyesuaikan diri juga setelah 3 tahun KUHPIdana dinyatakan berlaku. Malah KPK tidak diatur untuk menangani Pencucian Uang seperti yang dipraktikkan selama ini. Ketiga, ketentuan yang paling menghawatirkan dalam Rancangan KUHPidana adalah dalam Pasal 757 Bab XXXVII tentang Ketentuan Peralihan. Pasal 757 huruf: a) Terhadap Undang-Undang di Luar Undang-Undang ini diberikan masa transisi paling lama 3 (tiga) tahun untuk dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang ini. b) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf-a berakhir, maka ketentuan pidana di Luar Undang-Undang ini dengan sendirinya bagian dari UndangUndang ini. Ketentuan peralihan di atas yang akan memandulkan, bahkan mematikan UU Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK), sebab pengaturan korupsi juga diatur dalam Rancangan KUHPidana. UU di luar Rancangan KUHPidana dan Rancangan KUHAP setelah ditetapkabn berlaku seperti UU Korupsi dan UU KPK yang mengatur hukum acara bagi KPK, diberikan waktu transisi selama 3 (tiga) tahun bagi UU Korupsi, dan selama 2 (dua) tahun bagi UU KPK untuk menyesuaikan diri sesuai diri. Begitu pula, Pasal 760 Rancangan KUHPidana: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a) Pengaturan ketentuan pidana, sepanjang menyangkut tindak pidana yang bersifat umum, harus dilakukan sebagai bagian dari materi Undang-Undang ini. b) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf-a secara langsung merupakan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional. Ketentuan peralihan lainnya yang patut diperhatikan adalah Pasal 761 huruf-a Rancangan KUHPidana bahwa: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang materinya tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 763 Rancangan KUHPidana: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, undang-undang di luar Undang-Undang ini yang mengatur hukum acara yang menyimpangi Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan hukum acaranya tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang baru. D. Kodifikasi Tertutup Tentu rakyat Indonesia mendukung rencana revisi KUHPidana dan KUHAP yang memadukan aspek kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek utilitasnya atau kemanfaatan bagi masyarakat. Artinya, desain 6 penegakan hukum dalam revisi itu selain berpikir legalistik, juga harus beropikir sosiologis dengan memerhatikan manfaatnya bagi masyarakat yang menganggap korupsi sebagai penyakit berbahaya. Keinginan penyusun Rancangan KUHPidana dan RUU KUHAP yang menggunkan pola “kodifikasi tertutup”, tidak bisa dipahami dalam kondisi kekinian, lantaran bisa menutup ruang pengaturan khusus. Apalagi jika melihat perkembangan dunia hukum pidana bahwa kodifikasi hukum sebetulnya sudah ditinggalkan di berbagai negara akibat tidak efektif lagi mengapresiasi semua kebutuhan masyarakat. Bahkan, berdasarkan pengamatan saya, Kofifikasi tertutup sangat kaku sehingga nantinya banyak ketentuan dalam KUHPidana yang akan tertatih-tatih mengejar ketertinggalannya dengan perubahan dan dinamika masyarakat yang setiap hari terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beragamnya ketentuan yang diserap oleh penyusun Rancangan KUHPidana dari berbagai negara, mestinya tidak boleh ditelan begitu saja. Sebab perlu juga menyimak sentilan para Sosiolog Hukum melalui ungkapan “the law of the non transferability of law”. Sebab tidak semua aturan hukum yang berlaku dengan baik di suatu negara atau masyarakat tertentu, bisa ditransfer (dipindahkan) ke negara lain, dan akan diterima dengan baik oleh masyarakat bersangkutan, karena danya perbedaan budaya hukum yang dianut dan nilai-nilai hukum yang berbeda. Jika ingin pemberantasan korupsi tetap jalan seperti yang diperagakan kepolisian, kejaksaan, dan KPK, semua komponen bangsa harus ”menangkal” dan berani mengatakan ”tidak” pada upaya pelemahan yang sistematis itu. Kita ingin KPK tetap menjadi motor penggerak pemberantasan korupsi. KPK tidak boleh dibiarkan jalan sendiri menghadapi berbagai pelemahan, baik yang terselubung maupun terbuka dengan memanfaatkan sarana konstitusional, seperti uji materi UU Nomor 30/2002 tentang KPK ataupun serangan pelemahan dalam perubahan undang-undang. E. Perlawanan Balik Apabila korupsi tidak dilawan dengan tindakan progresif dan radikal, mustahil korupsi di Indonesia dapat dikikis habis. Sebab, boleh jadi berbagai keanehan proses hukum akan muncul dengan versi lain dengan maksud yang sama, kendati dalam modus dan bentuk yang berbeda. Sedemikan seringnya keanehan proses hukum terhadap perkara korupsi, sehingga tidak lagi dipandang aneh, bahkan dianggap hal biasa. Bukan hanya aparat penegak hukum yang menganggapnya hal biasa, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat yang cepat lupa pada peristiwa yang menyakitkan dengan tetap mengelu-elukan koruptor yang tertangkap tangan oleh KPK. Akibat lemahnya memori sosial masyarakat, peristiwa yang memalukan dan menyengsarakan sekalipun bisa dengan mudah dilupakan, apalagi kalau disusul persoalan baru. Ternyata memerangi perilaku korupsi di negeri ini begitu rumit dan berliku. Jalannya pun begitu terjal, seolah tak berujung. Malah ada serangan balik dari para koruptor (corruptors fight back) terhadap gerakan antikorupsi. Corruptors fight back bukan isapan jempol karena indikasinya begitu nyata, para koruptor menggunakan berbagai cara untuk terbebas dari proses hukum. Perlawanan bukan hanya menyerang lembaga pemberantasan korupsi yang sudah mulai ditakuti, seperti KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), atau melalui uji materi pasal-pasal UU Korupsi kepada 7 Mahkamah Konstitusi, melainkan juga dilakukan untuk melemahkan kewenangan KPK dalam revisi KUHPidana dan KUHAP. Bahkan belakangan ini terjadi serangan balik terhadap pimpinan KPK setelah konflik antara KPK-Polri jilid ketiga, yang dipicu oleh penetapan tersangka calon Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR agar mendapat persutujuan, harus dijadikan landasan untuk menjaga KPK dari upaya pelumpuhan dan pelemahan. Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua Bambang Wijdojanto diujadikan tersangka oleh kepolisian, hanya karena ada yang melapor dugaan tindak pidana pada masa lalunya. Akibatnya, Abraham dan Bambang dijadikan tersangka dan telah diberhentikan sementara dari jabatannya oleh presiden pada 18 Februari 2015. Hal seperti ini harus diantisipasi karena begitu kasat mata upaya “kriminalisasi” terhadap pimpinan KPK, hanya sekadar dijadikan tersangka agar diberhentikan sementara. Lambannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberantasan korupsi, boleh jadi sebagai salah satu model terselubung perlawanan. Apalagi KPK tengah mengendus berbagai dugaan korupsi di DPR, termasuk Pengadilan Tipikor telah menghukum penerima suap dari dana Bank Indonesia. Pengadilan Tipikor tidak pernah menjatuhkan putusan bebas seperti pada pengadilan umum, sehingga menjadi momok bagi para koruptor. Tentu mereka berharap, menghambat terbentuknya undang-undang tersendiri bagi Pengadilan Tipikor sampai akhir tahun ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pengadilan Tipikor akan tamat riwayatnya. Kehadiran UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) di setiap provinsi, sehingga semua perkara korupsi diperiksa dan diputus pada Pengadilan Tipikor. Serangan balik dari para penilap uang negara itu, bisa menggagalkan perang total terhadap perilaku korupsi. Serangan balik dapat dilihat pada dua pola, yaitu “serangan konstitusionalitas” dengan melakukan uji materi ketentuan UU Korupsi dan UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Pola serangan lain, melakukan ekstralegal oleh para pengacara koruptor, guru besar hitam, dan ahli yang memberikan keterangan keahliannya di depan sidang pengadilan tindak pidana korupsi dengan memutar-balikkan keilmuannya untuk kepentingan terdakwa. Serangan gencar ini harus dilawan dengan gigih pula, bukan hanya secara yuridis, tetapi juga butuh “kemauan politik yang kuat tanpa politisasi” dari presiden dan wakilnya. Kehadiran KPK sangat tidak dikehendaki para koruptor dan calon koruptor yang antri di berbagai institusi negara. Tidak boleh dimungkiri, bahwa kinerja KPK dan Pengadilan Tipikor begitu maksimal sehingga membuat gerah para koruptor. Banyak koruptor dari kalangan menteri, anggota DPR dan DPRD, pejabat penegak hokum dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim meringkuk di balik terali besi sejak ditetapkan tersangka oleh KPK. Tak satu dari mereka yang diadili di Pengadilan Tipikor yang bebas seperti pada pengadilan umum, semuanya dijatuhi pidana. Bentuk lain perlawanan antikorupsi, adalah mengeritik hasil kerja KPK terhadap pengembalian uang negara yang dianggap masih tidak berimbang dengan dana operasional KPK. Meski tidak perlu ada persepsi bahwa dana operasional KPK berbanding lurus juga dengan pengembalian aset negara yang dikorup. KPK bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus mencari keuntungan untuk negara dan tidak boleh “besar pasak daripada tiang”. 8 Bahkan ada yang menilai, KPK berhasil karena memang hanya menangani korupsi, tidak seperti polisi dan jaksa yang juga menangani tindak pidana selain korupsi, atau KPK terlalu kuat wewenangnya yang diberikan undang-undang ketimbang yang diberikan pada polisi dan jaksa. Kehadiran KPK memang didesain sebagai lembaga pemberantas korupsi yang tidak biasa-biasa seperti kepolisian dan kejaksaan. Makanya, pembuat undang-undang memberi wewenang yang lebih, termasuk tidak menghentikan penyidikan dan penuntutan yang selama ini banyak dipraktikkan. Banyak kalangan yang menghendaki KPK ditempatkan dalam konstitusi sebagai Komisi Negara seperti Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial. Fenomena berbagai kejanggalan penanganan kasus korupsi itulah sebagai salah satu penyebab praktik korupsi terus jalan, sehingga negeri ini menjadi “laboratorium hukum” terbaik di dunia. Para peneliti hukum negara lain pada berdatangan karena di negeri inilah paling lengkap keanehan persoalan hukum untuk dikaji secara ilmiah. Jalan terjal pemberantasan korupsi terus menanti, mulai dari penyidikan sampai penjatuhan putusan di pengadilan. Lembaga pengadilan mestinya menjadi pilar penegakan kebenaran dan keadilan, bukan justru menjadi tempat membengkokkan hukum dan keadilan. Memang sulit memberantas korupsi yang sudah berurat-berakar. Energi besar sudah dikeluarkan, mulai dari regulasi, dukungan publik sampai pada pembentukan lembaga antikorupsi bernama KPK. Tetapi korupsi semakin tidak terkendali. Salah satu penyebabnya karena penanganannya dilakukan seperti gasing yang hanya berputarputar tanpa titik penuntasan yang strategis. Polanya pun menggunakan „metode belah bambu‟, menginjak yang bawah dan mengangkat yang atas. Hukum tajam jika menghadap ke bawah, tetapi tumpul saat menghadap ke atas. Rasa enak terbaru yang diperoleh koruptor, terutama koruptor jebolan anggota DPR adalah menerima uang pensiun. Meskipun terbukti melakukan korupsi, tetapi sebelum dijatuhi sanksi lebih dahulu mengundurkan diri sebagai anggota DPR agar mendapatkan hak pensiun. Pemberian hak pensiun bagi mantan anggota DPR yang nyata-nyata korupsi, tentu saja melukai perasaan keadilan masyarakat. Korupsi di Indonesia menurut sepertinya sudah menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan oleh sebagian aparat penyelenggara negara dan pegawai negeri. Lantaran sudah menjadi kebiasaan, berbagai cara dan modus dilakukan agar sulit dilacak oleh aparat hukum dengan cara-cara biasa. Para koruptor dan jaringannya memanfaatkan kelemahan hukum untuk lolos dan menyembunyikan hasil korupsinya. Ini menggambarkan kalau korupsi semakin kompleks, sehingga memberantasnya harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa pula. Untuk membalik paham “enaknya jadi koruptor” perlu upaya progresif agar koruptor merasa tidak enak. Pertama, menjatuhkan hukuman maksimal sesuai ancaman pidana pasal UU Korupsi yang dilanggar. Minimal seperti vonis Mahkamah Agung yang menghukum Angelina Sondakh hampir tiga kali lipat dari putusan sebelumnya. Atau seperti putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta yang memperberat hukuman Djoko Susilo dalam korupsi simulator SIM di Korlantas Polri, dari 10 tahun menjadi 18 tahun penjara. Djoko juga dihukum membayar uang pengganti Rp32 miliar dan semua asetnya dirampas. 9 Kedua, mengefektifkan penerapan UU Pencucian Uang. Tujuannya, mengejar aset hasil korupsi yang disembunyikan atau disamarkan dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain. Pasal 5 UU Pencucian Uang menegaskan, penyidik bisa mengusut aliran dana dari hulu hingga hilir, menjerat semua penerima, apa pun modus dan bentuknya. Bagi penerima, dapat dijerat asalkan patut menduga bahwa harta yang diterima itu berasal dari korupsi. Bagi organisasi atau korporasi dapat dibekukan jika menerima dana hasil korupsi. Ketiga, konsisten menerapkan hukuman denda dan pembayaran uang pengganti sesuai jumlah yang dikorupsi. Caranya, tidak menggunakan pidana subsider (hukuman pengganti) berupa penjara yang biasanya tidak lebih dari satu tahun. Dalam praktik, jaksa eksekutor kesulitan menyita aset terpidana karena sudah disembunyikan di luar negeri. Untuk itu, perlu dibentuk tim khusus untuk mengejar aset terpidana selain yang sudah disita dalam pencucian uang. Salah satu kasus korupsi yang terungkap tahun 2013 dan mendapat perhatian publik, adalah tertangkapnya Rudi Rubiandini, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Rudi ditangkap bersama uang yang diduga suap sebesar US$1,1 juta plus S$127 ribu dari pemilik Kernel Oil Pte Ltd. Sukses besar KPK bukan hanya karena jumlah uang terbesar yang disita sepanjang sejarah operasi tangkap tangan, tetapi juga kali pertama dugaan korupsi di sektor migas bisa diterabas. Mafia migas yang selama ini tertutup rapat mulai terkuak dan harus menjadi “momentum emas” bagi KPK. Patut dicatat, kasus Bank Century, mafia pajak, Wisma Atlet, dan kasus Hambalang adalah empat kasus besar yang momentumnya lepas begitu saja. Padahal, bisa menjadi pamungkas untuk membongkar korupsi yang melibatkan orang-orang besar. Kasus Rudi harus menjadi pintu pembuka untuk membongkar sepak terjang para penjahat di bidang migas. Apalagi Rudi diduga hanyalah salah satu pemain kelas teri. Boleh jadi masih banyak pemain lain yang jauh lebih besar, bahkan lebih ganas mengeruk dana secara ilegal dari migas. Misalnya, temuan KPK saat menggeledah ruang Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menemukan uang US$200 ribu. Mengapa Sekjen ESDM menyimpan mata uang asing yang begitu banyak? Apakah betul untuk operasional seperti yang diucapkan Menteri ESDM Jero Wacik? Bukan hanya itu, dalam surat dakwaan yang dibacakan penutut umum KPK disebutkan bahwa Rudi menyerahkan uang US$300 ribu kepada Sutan Bhatoegana melalui Anggota Komisi VII DPR dari Demokrat, Tri Yulianto. Tentu saja Sutan membantah, bahkan berencana menuntut balik mantan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini. Pengungkapan ini menjadi indikator yang sulit disangkal, bahwa ada persoalan mendasar dari pengelolaan migas. Ada masalah dalam tubuh SKK Migas yang berimplikasi pada pemasukan negara. Sinyal itu sudah dibaca oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya agar BP Migas dihapus lantaran bertentangan dengan konstitusi. Tetapi pemerintah malah melakukan langkah tanggung, BP Migas disulap menjadi SKK Migas yang pola kerjanya hanya sekadar ganti baju. 10 Begitulah enaknya menjadi koruptor lantaran diselimuti oleh kekuasaan yang begitu besar, sehingga uang negara bisa seenaknya dimanipulasi untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Kekuasaan besar pada satu orang dalam satu institusi sangat berpotensi disalahgunakan. Sebesar apapun gaji yang diberikan, tidak menjamin seseorang untuk tidak korupsi. Padahal, sudah banyak koruptor dijebloskan ke penjara, tetapi korupsi terus saja jalan tanpa hambatan lantaran ada “perasaan enak” saat menikmasti hasilnya.

Judul: Tugas Politik Hkm

Oleh: Gunawan Putra Manihuruk

Ikuti kami