Tugas 2 Pkn

Oleh Iva Imoet

90 KB 7 tayangan 1 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Tugas 2 Pkn

IMPLEMENTASI POLRANTAS PADA MASA ORDE BARU DAN MASA PASCA REFORMASI BAB 1. PENDAHULUAN A.LATAR BELAKANG Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negrinya sendiri. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia diera kemerdekaan ini sangat berbeda dengan tantangan yang di hadapi pada masa penjajahan.Dimasa penjajahan tantangan yang kita hadapi adalah mengusir penjajah dan merebut kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi politik Indonesia belum sepenuhnya baik, kondisinya masih morat marit dan tidak stabil. Namun selangkah demi selangkah pemerintahan RI mulai membenahi dan mengatur system pemerintahannya sendiri. Pemerintah RI mempunyai cita – cita yang pada umumnya juga dimiliki oleh bangsa yang merdeka. Cita – cita itu adalah aspirasi kekal suatu bangsa mengenai kesejahteraan, keamanan dan pengembangan yang dibentuk oleh nilai cultural dan etik, serta asas yang akan digunakan untuk mencapainya. Cita – cita Bangsa Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur, aman dan sentosa atau masyarakat “ Gemah Ripah Loh Jinawi, Tata tentram kerta Raharja”. Pada saat perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, banyak Negara yang terpengaruh oleh keadidayaan dua Negara tersebut. Dua negar ini berlomba untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang lebih hebat. Mereka saling berlomba dalam segala hal, untuk mendapatkan simpati dan empati serta bantuan dari Negara – Negara di dunia. Oleh karena itu banyak Negara yang menjadi pengikut mereka. Pada saat itu dunia dibagi menjadi dua kelompok , block barat dan block timur. Akan tetapi Indonesia tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi, Indonesia dan beberapa Negara lainny berkoordinasi dan membentuk sebuah kelompok yang tidak memihak salah satu dari dua block tersebut, dikenal dengan nama gerakan Negara – Negara non block. Indonesia menganut politik bebas aktif yang berarti tidak terikat dengan salah satu kelompok yang ada pada saat itu, dan aktif yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan kerjasama antar Negara – Negara didunia didalam segala bidang. Indonesia juga menetapkan strategi nasional untuk mengembangkan Negara dan menjaga keutuhan Negara. Oleh karena itu kiranya saya perlu untuk membahas tentang politik dan strategi bangsa Indonesia. Saya akan mencoba membahas hal tersebut dalam makalah saya beri judul “IMPLEMENTASI POLSTRANAS PADA MASA ORDE BARU DAN MASA PASCA REFORMASI”. B.PERMASALAHAN Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan makalah yang akan saya ambil dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. Bagaimana perkembangan Polstranas di Indonesia saat ini. Apa perbedaan polstranas pada masa orde baru dan pasca reformasi. Apakah pelaksanaan polstranas itu sendiri telah sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia. Bagaimana keberhasilan polstranas Indonesia. C.TUJUAN PENULISAN MAKALAH 1. Untuk mengetahui politik dan strategi nasional di Indonesia. 2. Untuk mengetahui dasar pemikiran penyusunan strategi politik masa orde baru hingga masa pasca reformasi. 3. Untuk mengetahui politik dalam dan luar negri Indonesia. 4. Untuk mendapatkan nilai dalam tugas 2 pendidikan kewarganegaraan. D.MANFAAT / SIGNIFIKASI PENULISAN 1. Agar dapat memahami arti polstranas 2. Agar lebih mendalami tata polstranas Indonesia. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA Secara Etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang sendiri. Politik merupakan rangkaian, asa, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup kepentingan seluruh Negara. Sisi lain politik juga disebut proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam Negara. Adapun menurut teori klasik Aristoteles pengertian politik adalah usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama politik mengandung aspek- aspek sebagai Negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Kata strategi berasal dari bahasa Yunani stategos yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan – tindakan konkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengembalian kebijakan untuk mencapai suatu cita – cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional. Dapat dikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnya politik nasional. Sebelum tahun 2004 presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan diangkat oleh MPR, serta menjadikan garis – garis besar haluan Negara (GBHN) yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan ini kemudian ditiadakan setelah diadakannya pemilihan langsung oleh rakyat terhadap presiden dan wakil presiden pada tahun 2004. GBHN yang sebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan polstranas kemudian digantikan oleh pidato visi dan misi presiden dan wakil presiden yang disampaikan pada saat siding MPR. Pidato visi dan misi ini diperdengarkan setelah presiden dan wakil presiden secara resmi dilantik, diambil sumpah dan janjinya. Presiden dan wakil presiden terpilih, secara normal bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proses kampanye. Setiap calon presiden dan wakil menjanjikan segala hal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umum mendapat suara terbanyak. Tidak jarang calon mengumbar janji berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruh terhadap bujuk rayunya sang calon kemudian memilihnya dalam pemilu janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilai calon – calon yang saling bertarung. Walaupun pada kenyataannya masyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon presiden dan wakil presiden. Menjadi kewajiban mutlak bagi presiden dan wakil presiden untuk memenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji – janji inilah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi (politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangun bangsa dan Negara selama satu periode pemerintahan. Polstranas disusun dengan memahami pokok – pokok pikiran yang terdapat dalam system manajemen nasional yang berdasarkan ideology pancasila , UUD 1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dan manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar Negara, cita – cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia. Masa orde baru ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto menjadi presiden oleh MPRS pada tahun 1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya , Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasional yang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPR pada saat itu adalah orang – orang pilihan Soeharto sehingga dapat dipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah pesanan Soeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalam mewujudkan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah, pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat. Selama periode polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk GBHN yang berisi progam Pembangunan Jangka Sedang (PJS) 5 tahun. Pada tahun 1998 1999 Presiden BJ. Habibie, tahun 1999 – 2001 Abdurrahman Wahid kemudian tahun 2001 -2004 menjabat Megawati Soekarno Putri sebagai presiden RI. Masa – masa ini merupakan masa euphoria reformasi, Indonesia seperti di lahirkan kembali menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidak adilan pemerintah. Reformasi dipergunakan disegala bidang, selam kurang lebih 6 tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacu kepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Periode ini ditandai oleh pemberlakuan ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, tentang pokok – pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagi haluan Negara , sebagai dokumen rujukan penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan . Pada masa reformasi ini menghasilkan progam pembangunan Nasional (PROPENAS) sebagai rencana pembangunan 5 tahun yang dirumuskan dengan mengikut sertakan berbagai komponen bangsa. Propenas ini merupakan acuan penyusunan rencana strategis (Penistra) lembaga Negara dan progam pembangunan daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah. Pada kurun waktu ini bangsa Indonesia mengalami perubahan hamper diseluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa – masa transisi dari orde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruh aspek kehidupan. Terpilih presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) pada pemilihan umum secara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusan polstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung presiden dalam pidato kenegaraan dihadapan segenap anggota MPR, DPR, dan anggota lembaga tinggi Negara lainnya. Visi dan misi inilah yang dipergunakan sebagai politik strategis nasional dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.Periode ini ditandai oleh 3 point penting yaitu : 1. Penguat kedudukan lembaga legislative dalam penyusunan APBN. 2. Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. 3. Diperkuat otonomi daerah dan disentrasi pemerintah dalam NKRI. Sebagai akibat dari ditiadakannya GBHN setelah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagi acuan penerapan polstranas yang mirip dengan GBHN. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan paling mencolok dari pola penyusunan polstranas antara periode ORBA dan periode pasca reformasi adalah dari awal pembuatannya . Pada masa ORBA polstranas ditentukan dari GBHN yang telh dibuat oleh MPR. Sedangkan pada periode pasca reformasi tepatnya pada masa pemerintahan SBY polstranas disusun berdasarkan visi dan misi langsung presiden. Yang membedakannya polstranas era orde baru dan setelah reformasi ialah road map atau rencana pembangunan Negara diubah yaitu GBHN yang diterapkan saat orde baru yang dipimpin oleh Soeharto digantikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN). Saat pemerintahan Soeharto, beliau menggunakan strategi pembangunan ekonomi tanpa memikirkan bidang – bidang lain seperti politik, dan social sedangkan sekarang masa kepemimpinan SBY, tidak memusatkan pada satu bidang saja,melainkan kesemua bidang, juga menyususn strategi untuk semua hutang Negara yang disebabkan penggunaan strategi pada masa orde baru. Serta berupaya mengurangi bahkan menghilangkan koruptor dari kepolitikan Indonesia melalui pendirian Negara yaitu KPK. BAB III. ANALISIS KASUS Kasus – kasus pelanggaran polstranas dibidang hokum  Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Tindakan ini telah ad sejak Indonesia belum merdeka seperti runtuhnya kerajaan Majapahit, dikarenakan adanya perang saudara atau perang parareg yang memperebutkan kekuasaan. Korupsi yang ada di Indonesia sudah menjadi sebuah hal yang seakan hal yang sangat wajar untuk dilakukan dan terjadi. Korupsi sudah dilakukan dari segmen terkecil hingga terbesar, dari yang bernilai sangat kecil sampai pada nilai yang begitu besar dan fantastis. Korupsi telah mengakar dan sistematik di Indonesia.Korupsi ini sangatlah merugikan banyak orang terutama rakyat. Uang yang seharusnya digunakan oleh para pemegang kekuasaan akan banyak melakukan korupsi. Mereka sudah menjadikan kepentingan rakyat sebagai sebuah hal yang prioritas sehingga rakyat tak memiliki. Penyebab korupsi : 1. Persoalan mental. Adanya orang yang kaya raya, kekayaannya sudah cukup menghidupi keturunannya 7 turunan, tapi masih ketahuan melakukan korupsi. Yang menjadi persoalan disini adalah mental, mental orang tersebut disebut sebagai mental koruptor. 2. Kurang kesejahteraan hidup. 3. Kondisi Lingkungan. 4. Kondisi system. Kasus - kasus korupsi yang telah dilakukan di Indonesia sudah dikategorikan sebagi sebuah hal yang sangat parah. Sudah terjadi disetiap kehidupan dan menjadi sebuah hal yang sistematik. Harus ada sebuah pencerahan untuk dapat menghapus hal ini. Penanganan Korupsi oleh KPK : Pada tahun 2004 – 2013 berhasil menangani sebanyak 385 kasus tindak korupsi. Menurut direktur penelitian dan pengembangan KPK, dari 385 kasus yang ditangani KPK tersebut masing – masing melibatkan anggota DPR dan DPRD. Sebanyak 72 kaus, kepala lembaga kementrian sebanyak 9 kasus. BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Strategi preventive Kasus dibuat dan dilaksanakan dengan di arahkan pada hal – hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi.Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat preventifnya, sehingga dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelksanaanya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. 2. Strategi Represif Harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hokum yang setimpal secara tepat dan cepat kepada pihak – pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan, adan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan disegala aspeknya. Sehingga dapat dilakukan secara cepat dan tepat. BAB V. DAFTAR PUSTAKA 1. Dr.Zainul ittihad Amin Drs, M.Si, 2014,MK pendidikan kewarganegaraan. 2. Ohmahe, kenichi, berakhirnya Negara bangsa Analisis, CSB.Tahun XXV. 3. Sagir, soeharsono. 1992. Kesempatan kerja, ketahanan nasional dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Alumni. 4. Usman Wan.1995. pemerataan pembangunan, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.Kerjasama UT – UI.

Judul: Tugas 2 Pkn

Oleh: Iva Imoet


Ikuti kami