Makalah Pk Fahd.docx

Oleh Ka Umam

146,7 KB 3 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Pk Fahd.docx

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Sedangkan menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., (1988:4) mengemukakan bahwa objek dari pada Ilmu Hukum Acara Perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan kekuasaan negara yang terjadi di pengadilan.1 Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian Perkara Perdata tentang hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perkara perdata yang di ajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan. Umumnya dalam permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib. 1 Abdul Manan Penerapan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Prenada Media Cet. Ke-3 2005), 2. 1 2 B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pemeriksaan perkara perdata dalam hukum acara perdata? 2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara perdata gugatan dalam persidangan ? C. Tujuan Pembahasan 1. Mengetahui pemeriksaan perkara perdata dalam hukum acara perdata 2. Mengetahui proses pemeriksaan perkara perdata gugatan dalam persidangan 1 3 BAB II PEMBAHASAN A. Pemeriksaan Perkara Perdata Pemeriksaan perkara dalam sidang, menurut ketentuan sistem reglemen Indonesia berjalan secara lisan. Hakim mendengar kedua belah pihak, dan kedua pihak tersebut memajukan segala sesuatu secara lisan, sedang panitera pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam suatu catatan sidang (procesverbaal)2. Menurut pasal 132 Reglemen Indonesia, hakim akan memberikan penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak dan akan memperingatkan mereka tentang syarat-syarat hukum dan alat-alat bukti yang dipergunakannya. Diantara tindakan hakim dalam pemeriksaan perkara, yang penting ialah pemanggilan dan pendengaran saksi. Pasal 121 Reglemen Indonesia menentukan bahwa pada waktu kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap, maka mereka diperintahkan untuk membawa orang-orang yang akan mereka ajukan sebagai saksi. Pada permulaan sidang, dimana kedua belah pihak hadir, maka hakim diwajibkan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. (pasal 130 ayat 1 Reglemen Indonesia). Apabila perdamaian yang diusahakan oleh hakim tercapai, maka proses perkara berakhir. Apabila usaha hakim mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka mengacu pasal 131 Reglemen Indonesia, hakim akan membacakan surat-surat yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, misalnya surat gugat dan jawaban tergugat3. 2 R Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2005, hal. 55 3 Ibid 3 1 4 B. Pencabutan dan Perubahan Gugatan 1. Pencabutan Gugatan Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan pengadilan adalah pencabutan dan perubahan gugatan. Pencabutan gugatan sendiri terjadi apabila pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasan pencabutan sangat bervariasi. Mungkin disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna. Atau dasar dalil gugatan tidak kuat atau barangkali dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya4. Pencabutan gugatan boleh dilakukan dengan sendiri dalam perkara yang penggugatnya sendiri. Dan pencabutan gugatan boleh digunakan terhadap gugatan yang dilakukan bersama-sama. Namun dengan catatan apabila penggugat terdiri dari beberapa orang, ada yang mencabut dan ada yang tidak maka pencabutannya hanya berlaku bagi yang mencabutnya saja, sedangkan perkara tetap jalan5. Pencabutan gugatan sendiri dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya atau sesudah diberikan jawaban oleh tergugat. Kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum tergugat memberikan jawabannya, maka tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu, yang secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak tergugat. (Rv pasal 271).Sebaliknya jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh penggugat kecuali disetujui oleh tergugat6. (Rv pasal 271 ayat 2) 4 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Jakarta :Sinar Grafika, 2008, hal. 81 5 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta : CV. Rajawali, 2001, hal. 112 6 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 2004, hal. 76 5 Dari ketentuan tersebut diatas akan menimbulkan konsekuensi hukum, yakni terjadinya kebolehan penggugat mengajukan gugatannya kembali, apabila penggugat mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan gugatannya jawabannya. sesudah Sedangkan tergugat penggugat memberikan yang jawaban, mencabut tidak dapat mengajukan gugatannya kembali, karena dengan pencabutan gugatan tersebut, penggugat dianggap telah melepaskan haknya7. 2. Perubahan Gugatan HIR maupun RBg sebagai peraturan perundangan hukum acara perdata di Indonesia, pada dasarnya tidak mengatur perubahan gugatan, oleh karena itu keduanya tidak terdapat ketentuan mengenai perubahan gugatan. Padahal jika ditilik dari segi praktik nyata proses peradilan, perubahan gugatan merupakan kebutuhan dalam proses penyelesaian perkara. Apalagi ditinjau dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perubahan gugatan sangat efektif dan efisien mempercepat pemeriksaan8. Oleh karena itu, seperti halnya pendapat yang dikemukakan Soepomo, meskipun HIR tidak mengatur tentang perubahan tuntutan, tidak berarti bahwa perubahan tuntutan tidak diperbolehkan9. Menurut pasal 127 Rv perubahan dari pada gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asalkan menambah “onderwerp van den eis” tidak mengubah atau (petitum, pokok tuntutan). Pengertian “onderwerp van den eis” ini di dalam prakteknya meliputi juga dasar dari tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan10. Berdasarkan pasal tersebut diatas, batasan yang dapat dilakukan penggugat dalam mengubah atau menambah pokok gugatan. Sehubungan 7 Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 65 8 Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 91 9 R. Soepomo, Op.Cit, hal. 26 10 Sudikno,Op.Cit, hlm. 77 6 dengan itu, terdapat beberapa batasan perubahan gugatan yang bersumber dari praktik peradilan11 : 1. Tidak boleh mengubah materi pokok acara 2. Perubahan gugatan yang tidak prisipil dapat dibenarkan 3. Perubahan nomor Surat Keputusan 4. Tidak mengubah posita gugatan 5. Pengurangan gugatan tidak boleh merugikan tergugat Namun perubahan tidak diperkenankan jika pemeriksaan perkara sudah hampir selesai, dimana dalil-dalil tangkisan dan pembelaan sudah habis dikemukakan dan kedua belah pihak sudah memohon putusan 12. (MA. Tgl 28-10-1970 No. 546 K/Sip/1970). C. Perdamaian Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian, merupakan cara penyelesaian yang dianggap paling efektif dan efisien. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian dengan jalan perdamaian mengandung berbagai keuntungan yang ditinjau dari segi substansial dan psikologisnya, diantara keuntungan tersebut yaitu13 : 1. Penyelesaian bersifat informal 2. Aturan pembuktian tidak perlu 3. Proses penyelesaian bersifat konfidensial (Rahasia) 4. Hubungan para pihak bersifat kooperatif 5. Aturan pembuktian tidak perlu 6. Bebas emosi dan Dendam Sebenarnya sejak semula pasal 130 HIR maupun pasal 154 RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai (Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka). Dengan adanya ketentuan pasal tersebut, maka jelas hakim 11 Yahya harahap, Op.Cit, hal.98-101 Ibid, hal. 64 13 Yahya Harahap, Op.Cit, hal.236-237 12 7 mempunyai peranan aktif untuk mengusahakan penyelesaian dengan cara perdamaian terhadap peristiwa perdata yang diperiksanya. Bertitik tolak dari pasal tersebut, apabila ada hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara. Akibatnya pemeriksaan dianggap tidak sah dan cacat melawan hukum14. Dalam kaitannya ini hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran terhadap pihak-pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan cara penyelesaian yang terbaik dari pada harus diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hubungan masyarakat, maupun dipandang dari segi waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan. Apabila tercapai perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Maka hasil tersebut kemudian disampaikan kepada hakim di persidangan, yang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan (acte van vergelijk), yang isinya menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut15. Dengan adanya perdamaian pihak-pihak yang berperkara tersebut, maka perkara perdata antara mereka selesai secara tuntas. Sebab, putusan perdamaian yang dibuat oleh hakim tersebut kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 130 ayat 2 HIR/154 ayat 2 RBg/185a ayat 1 BW jo.MA.tgl. 1-8-1973 No. 1038 K/Sip/1972)16. Putusan yang didasarkan pada penyelesaian perdamaian, bukan sebagai hasil pertimbangan dan penerapan hukum positif yang dilakukan oleh hakim. Karenanya sudah sepantasnya apabila perjanjian perdamaian tersebut dipertanggungjawabkan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara. 14 Ibid,hal. 240 Sudikno, Op.Cit, hal. 83 16 Riduan Syahrani, Op.Cit, hal. 67 15 8 Dengan demikian hasil putusan perdamaian dari kedua belah pihak tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding. (pasal 130 ayat 3 HIR/pasal 154 ayat 3 RBg)17. Penjelasan mengenai ketentuan tersebut diatas dijelaskan dalam putusan MA No. 975 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa putusan perdamaian atau acte van vergelijk, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap18. D. Pembacaan Gugatan Mengenai pembacaan surat gugatan ini diatur dalam pasal 131 HIR / 155 RBg pasal 1 yang berbunyi: “jika kedua belah pihak hadir, akan tetapi mereka tidak dapat diperdamaian (hal ini harus disebutkan dalam berita acara) maka surat gugatan dibaca dan jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat tersebut diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh juru bahasa yang ditunjuk oleh ketua19. Surat gugatan selalu dibacakan oleh penggugat atau kuasa hukumnya yang sah, kecuali jika penggugat buta huruf dan menyerahkannya kepada panitera sidang. Usai gugatan dibacakan, majelis menganjurkan damai dan kalau tidak tercapai maka majelis akan melanjutkan dengan menanyakan kepada penggugat apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis, bila akan menjawab secara tertulis maka akan membutuhkan waktu berapa lama untuk itu. 17 Ibid, hal.67 Yahya Harahap, Op.cit, hal. 280 19 M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, cet. II, 2005, hal. 31. 18 9 Hak bicara terakhir didepan sidang selalu pada tergugat jadi replikduplik belum akan berakhir di depan sidang selalu ada pada tergugat, jadi proses replik-duplik belum akan selesai sepanjang tergugat masih ada yang akan diutarakannya20. E. Perihal Jawaban Oleh karena perkara perdata menyangkut kepentingan pribadi para pihak berperkara, maka dalam Undang-Undang tidak ditentukan mengenai kewajiban tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Dalam pasal 121 ayat 2 HIR hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara lisan maupun tertulis. Jawaban tergugat ini dapat berupa pengakuan, referte (diam) dan dapat pula berupa bantahan atau penyangkalan21. Pengakuan berarti membenarkan isi gugatan baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan harus dibedakan dari referte, keduanya merupakan jawaban yang bersikap tidak membantah. Jikalau pengakuan itu merupakan jawaban yang membenarkan isi gugatan, maka referte berarti menyerahkan segala kebenaran gugatan kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah maupun membenarkan isi gugatan22. Sedangkan bantahan atau sangkalan berarti menolak atau tidak membenarkan isi gugatan penggugat. Dalam pasal 113 Reglement Rechsvordering ditentukan bahwa bantahan harus disertai alasan-alasan sehingga duduk perkara dan inti permasalahan menjadi jelas. Bantahan yang tidak beralasan dapat dikesampingkan oleh hakim. Pada hakekatnya bantahan bertujuan agar gugatan si penggugat ditolak. Bantahan tergugat ini dapat terdiri dari sangkalan dan tangkisan atau yang dikenal dengan sebutan eksepsi23. Eksepsi ialah suatu bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan yang tidak langsung mengenai pokok 20 Roihan A. Rasyid, Op.Cit, hal.96-97. RiduanSyahrani, Op.Cit, ,hal. 68. 22 SudiknoMertokusumo, Op.Cit, hal. 90. 23 Ibid, hal. 92. 21 10 perkara. Misalnya bantahan yang menyatakan bahwa hakim tidak berkuasa memeriksa gugatan yang diajukan penggugat, atau bantahan yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh penggugat telah diputus oleh hakim24. Menurut pasal 136 HIR/ pasal 162 RBg maka jawaban yang berupa eksepsi kecuali eksepsi tentang tidak berkuasanya hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah, tapi diperiksa dan diputus bersama pokok perkara. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro , pasal ini hanya berarti anjuran saja seberapa dapat tergugat mengumpulkan segala sesuatu yang ingin diajukan dalam jawabannya saat permulaan pemeriksaan perkara. Sedangkan menurut Soepomo, pasal ini tidak lain bertujuan untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu25. Sedangkan jawaban (sangkalan) tergugat yang mengenai pokok perkara, tidak harus diajukan pada permulaan sidang, akan tetapi dapat diajukan selama proses pemeriksaan bahkan dapat diajukan dalam tingkat banding asal tidak bertentangan dengan jawaban saat pemeriksaan tingkat pertama. Selanjutnya, jika suatu bantahan dibenarkan oleh hakim maka dengan sendirinya perkara telah selesai dengan putusan akhir pada tingkat pertama dimana eksepsi yang diajukan itu diterima dan berarti gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan . Jika penggugat tidak puas, maka dapat mengajukan permohonan banding. Dan apabila eksepsi tidak dibenarkan, maka pengadilan yang bersangkutan berwenang melanjutkan proses pemeriksaan gugatan tersebut sekaligus memuat perintah agar pihak yang berperkara melanjutkan perkaranya26. F. Tahapan Replik-Duplik 24 R. Soepomo, Op.Cit,hal. 48. Sudikno, Op.Cit, hal. 91. 26 Riduan Syahrani, Op.Cit, hal. 70. 25 11 Setelah pembacaan surat gugatan atau permohonan anjuran damai tetapi belum juga berhasil, ketua majlis akan menanyakan kepada tergugat ataupun termohon, apakah ia akan melanjutkan menjawab pernyataan penggugat dengan lisan atau tertulis. Jika akan menjawab dengan bentuk tertulis, apakah sudah siap, atau kalau belum siap, kapan tergugat akan siap untuk menjawab. Proses pemeriksaan inilah yang disebut dengan Replik dan Duplik baik antara pihak penggugat dan tergugat maupun antara hakim dengan kedua belah pihak27. Replik yaitu jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Replikdiajukan gugatannya, dikemukakan dengan oleh mematahkan tergugat dalam penggugat untuk alasan-alasan jawabannya. meneguhkan penolakan Setelah yang penggugat mengajukan Replik, tahapan pemeriksaan selanjutnya ialah Duplik, yaitu jawaban tergugat terhadap Replik yang diajukan penggugat. Sama seperti Replik, Duplik juga dapat diajukan dalam bentuka tertulis maupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan penggugat28. Dalam prakteknya yang terjadi di Pengadilan Negeri sekarang biasanya proses Replik – Duplik antara penggugat dan tergugat diajukan dengan bentuk tulisan, sehingga untuk menyiapkan segala kebutuhannya membutuhkan waktu yang cukup lama, dengan cara menunda sidang selama beberapa hari sampai kedua belah pihak siap dan dapat melanjutkan persidangan. Hal-hal yang perlu diingat dalam proses Replik- Duplik ialah sebagai berikut29 : 1. Tergugat selalu mempunyai hak bicara terakhir 27 Roihan A Rasyid, Op.Cit, hal. 130 Riduan Syahrani, Op.cit, hal. 72 29 Roihan A Rasyid, Op.Cit. hal.130 28 12 2. Pertanyaan hakim kepada kedua belah pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang berkaitan dengan hukum, begitupula Replik- Duplik yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. 3. Semua jawaban atau pertanyaan dari kedua belah pihak atau dari hakim harus melalui izin dari ketua majlis. 4. Pertanyaan dari hakim kepada penggugat dan terguggat yang bersifat umum selalu oleh ketua majlis. Jawaban atau pertanyaan yang relevan dan terarah misalnya dalam perkara gugatan pelanggaran ta’liq talaq, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kapan kedua belah pihak kawin, dimana melangsungkan perkawinan, dimana kutipan akta nikahnya, apakah pihak suami mengucapkan ta’liq talaq pada saat akad nikah, bagaimana bunyi lafaz ta’liq talaq yang diucapkan, mana syarat ta’liq yang telah dilanggar oleh suami. Hal-hal yang di luar itu mungkin tidak relevan atau kurang penting untuk dipertanyakan. Kemudian ketika perkara waris misalnya, maka pertanyaan yang relevan tentunya tentang siapa yang wafat, kapan wafatnya, dimana wafatnya, ketika wafat apakah dalam kondisi Islam atau tidak, siapa sajakah keluarga si mayyit yang terdekat yang ada dan hidup ketika si mayyit wafat. Apa sajakah harta peninggalan si mayyit ketika wafat, apa ada biaya penguburan si mayyit yang perlu dibayarkan dari harta peninggalan, apakah ada utang si mayyit yang belum terbayar baik sesama manusia maupun kepada Allah, apakah ada wasiat yang disampaikan oleh mayyit, kalau ada apa wasiatnya, apakah tidak melampaui sepertiga harta peninggalan. Apakah wasiat itu kepada ahli waris sendiri atau kepada orang lain. Apakah harta yang dimiliki mayyit itu harta individual ataukah perserikatan. G. Gugatan Balik (Gugat Rekovensi) 13 Dalam pasal 132a dan b HIR memberi pengertian bahwa gugatan rekovensi ialah gugatan yang diajukan oleh tergugat dalam gugat konvensi sebagai gugatan balasan atas gugatan penggugat kepadanya pada saat proses pemeriksaan gugatan. Dalam hal ini seseorang yang awalnya berkedudukan sebagai penggugat dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi, sedangkan tergugat dalam konvensi kedudukannya merangkap sebagai penggugat dalam gugat rekonvensi. Menurut Soepomo, tujuan adanya gugat rekovensi ini untuk mempermudah prosedur karena gugat konvensi dan rekonvensi ini diperiksa dan diputus bersama dalam satu proses dan dituangkan dalam satu putusan. Selain itu juga dapat menghemat waktu dan biaya bagi pihak yang berperkara, serta dapat terhindar dari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan30. Pada dasarnya, gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam berbagai hal, kecuali 3 hal yang disebut dalam pasal 132a HIR, yaitu sebagai berikut31: 1. Dalam gugatan konvensi bertindak bukan untuk diri sendiri (sebagai wali), sedangkan dalam gugatan rekonvensi bertindak untuk diri sendiri 2. Apabila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan konvensi tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa gugatan rekonvensi 3. Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim. Pada dasarnya dalam Undang-Undang tidak mengatur bahwa antara tuntutan penggugat konvensi dan tuntutan rekonvensi harus memiliki hubungan yang erat. Tuntutan rekonvensi dapat berdiri sendiri (zelfstandig) yang oleh tergugat dapat diajukan kepada hakim didalam proses tersendiri. Namun dalam prakteknya seringkali dikaitkan bahwa dasar tuntutan rekonvensi harus mempunyai hubungan dengan tuntutan 30 Yahya Harahap, Op.Cit, hal.468-473. 31 Riduan Syahrani,Loc.Cit, hal. 71 14 konvensi. Hal tersebut didasarkan agar tujuan gugat rekonvensi dapat terealisasikan dengan baik, jadi sedapat mungkin harus ada konektifitas antara keduanya sehingga dapat diselesaikan secara bersamaan32. Gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat baik tertulis maupun lisan. Jika jawab menjawab antara penggugat dan tergugat telah selesai dan dimulai dengan pembuktian, tergugat tidak diperbolehkan mengajukan gugatan rekonvensi. Selanjutnya menurut pasal 132a ayat 2 HIR telah ditentukan bahwasanya jika gugatan rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama tidak diajukan, maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi. Kedua gugatan tersebut dapat diselesaikan sekaligus dan dapat diputus dalam satu putusan (pasal 132b HIR dan pasal 158 RBg). Akan tetapi hakim berwenang untuk memisahkan keduanya jika ia berpendapat bahwa suatu perkara dapat diselesaikan terlebih dahulu daripada perkara yang lain. Proses pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara terpisah dan dijatuhkan dalam satu putusan jika antara konvensi dan rekonvensi sama sekali tidak ada hubungan. Dan dapat pula dilakukan secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda. Mengenai dasar kebolehan tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang namun diserahkan pada penilaian pertimbangan hakim33. Disini perlu digarisbawahi bahwa gugatan rekonvensi ini hanya berlaku dalam perkara yang terdiri dari dua pihak yang berlawanan, oleh karena itu dalam permohonan (voluntria) penuh tidak berlaku gugat balik (rekonvensi)34. H. Tahap Konklusi 34 32 Yahya Harahap,Op.Cit, hal. 474-476. 33 Ibid, hal. 493-495. Roihan A. Rosyid, Op.Cit, hal. 71 15 Sebelum hakim melakukan musyawarah kemudian dilanjutkan dengan pengucapan keputusan akhir, masing-masing dari kedua belah pihak diperkenankan untuk menyampaikan konklusi atau kesimpulankesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya hanya untuk membantu hakim dalam memutuskan perkara, maka pada dasarnya hakim boleh meniadakan konklusi. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 16 Adapun yang menadi kesimpulan dalam makalah ini adalah sebagai berikut : Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas termasuk perkaraperkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa. Pemeriksaan perkara dalam sidang, menurut ketentuan sistem reglemen Indonesia berjalan secara lisan. Hakim mendengar kedua belah pihak, dan kedua pihak tersebut memajukan segala sesuatu secara lisan, sedang panitera pengadilan mencatat segala pemeriksaan dalam suatu catatan sidang (procesverbaal). Menurut pasal 132 Reglemen Indonesia, hakim akan memberikan penerangan selayaknya kepada kedua belah pihak dan akan memperingatkan mereka tentang syarat-syarat hukum dan alat-alat bukti yang dipergunakannya. Diantara tindakan hakim dalam pemeriksaan perkara, yang penting ialah pemanggilan dan pendengaran saksi. Pasal 121 Reglemen Indonesia menentukan bahwa pada waktu kedua belah pihak dipanggil untuk menghadap, maka mereka diperintahkan untuk membawa orangorang yang akan mereka ajukan sebagai saksi. Pada permulaan sidang, dimana kedua belah pihak hadir, maka hakim diwajibkan untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak. (pasal 130 ayat 1 Reglemen Indonesia). Apabila perdamaian yang diusahakan oleh hakim tercapai, maka proses perkara berakhir. Apabila usaha hakim mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka mengacu pasal 131 Reglemen Indonesia, hakim akan membacakan surat-surat yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, misalnya surat gugat dan jawaban tergugat. 16

Judul: Makalah Pk Fahd.docx

Oleh: Ka Umam

Ikuti kami