Makalah Hukum Internasional

Oleh Farhan Yudananto

179,9 KB 4 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Hukum Internasional

MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL Zona Ekonomi Eksklusif Disusun oleh : Farhan Yudananto (18410077) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA 2019 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Semenjak berakhirnya Perang Dunia II, hukum laut yang merupakan cabang hukum internasional telah mengalami perubhan-perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakan telah mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntuan zaman. Peran hukum laut bukam saja karena 70% atau 140 juta mil persegi dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena laut merupakan jalan raya yang menghubungkan suatu bangsa dengan bangsa yang lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan, bukan saja karena kekayaannya dengan segala macam jenis ikan yang vital bagi kehidupan manusia, tetapi juga dan terutama karena kekayaan mineral yang terkandung di dasar laut itu sendiri. Pada tanggal 21 Maret 1980 Indonesia mengumumkan ZEE. Batas Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Apabila ZEE suatu negara berhimpit dengan ZEE negara lain maka penetapannya didasarkan kesepakatan antara kedua negara tersebut. Sebab dalam batas ZEE suatu negara berhak melakukan ekslpoitasi, eksplorasi, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam yang berada di dalamnya baik di dasar laut maupun air laut di atasnya. Oleh karena itu, Indonesia bertanggung jawab untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam dari kerusakan 1. 2. 1. 2. 3. 1 Rumusan Masalah Apa yang dimaksud dengan Zone Ekonomi Eksklusif ? Bagaimana Hak Berdaulat, Kewajiban Yurisdiksi dan hak-hak lain di ZEE ? Bagaimana penentuan Batas luar dan Lebarnya ZEE ? https://www.academia.edu/35497679/Hukum_Laut_Zona_Ekonomi_Eksklusif_ BAB II PEMBAHASAN 1. Pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Zona ekonomi eksklusif adalah suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil dari garis pangkal. Di zona ini negara pantai mempunyai hak-hak eksklusif dan yuridiksi tertentu. Hak-hak berdaulat itu yakni hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan di dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Yuridiksi yang dimiliki negara pantai atas ZEE-nya seperti diatur dalam pasal 56 konvensi, yakni :  Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan  Riset ilmiah kelautan  Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut2. Dalam UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa ZEE adalah jalur diluar dan denganlaut wilayah, yang tunduk kepada rezim hukum khusus sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang meliputi hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak sertakebebasan-kebebasan dari pada Negara-negara lain yang ditentukan sesuai dengankonvensi ini. Kemudian batasan yang hampir dengan ketentuan pasal tersebut di atasadalah batasan yang diberikan oleh Pasal 2 UU No. 5 tahun 1983, yang menetapkan bahwa. “ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia 3. 2. Hak Berdaulat, Kewajiban Yurisdiksi dan hak-hak lain di ZEE 2 Thontowi, Jawahir, SH., PH.D. & Pranoto Iskandar, SH. 2006. HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER. Bandung; PT Reflika Aditama 3 Agis Ardhiansyah, 2009, Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Online) Hal ini di atur dalam Bab III pasal 4 UU no.5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi EksklusifIndonesia yang menyebutkan bahwa : 1. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan: a) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin; b) Yurisdiksi yang berhubungan dengan :  pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan- bangunan lainnya;  penelitian ilmiah mengenai kelautan;  perlindungan dan pelestarian lingkungan laut; c) Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku. 2. Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia,persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga danketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. 3. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasionalserta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsiphukum laut internasional yang berlaku 4. 3. Batas luar dan Lebarnya zona ekonomi eksklusif 4 https://www.academia.edu/35497679/Hukum_Laut_Zona_Ekonomi_Eksklusif_ Angka yang dikemukakan mengenai lebarnya zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil atau 370,4 km. kelihatannya angka ini tidak menimbulkan kesukaran dan dapat diterima oleh negara-negara berkembang dan negara-negara maju.semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi, angka 200 mil dari garis pangkal sudah menjadi pegangan.sekiranya lebar laut wilayah 12 mil sudah diterima, seperti kenyataannya sekarang ini, sebenarnya lebar zona ekonomi eksklusif adalah 200-12 = 188 mil. Sebagaimana telah dikemukakan hak-hak negara pantai atas kedua laut tersebut berbeda yaitu kedaulatan penuh atas laut wilayah(teritorial) dan hak-hak berdaulat atas zona ekonomi untuk tujuan eksploitasi sumber kekayaan yang terdapat di daerah laut tersebut. Batas dalam ZEE adalah batas luar dari laut territorial. Zona batas luas tidak boleh melebihi kelautan 200 mil dari garis dasar dimana luas pantai territorial telah ditentukan. Kata-kata dalam ketentuan ini menyarankan bahwa 200 mil adalah batas maksimum dari ZEE, sehingga jika ada suatu negara pantai yang menginginkan wilayahnya ZEE-nya kurang dari itu, negara itu dapat mengajukannya. Di banyak daerah tentu saja negara-negara pantai tidak akan memilih mengurangi wilayah ZEEnya kurang dari 200 mil, karena kehadiran wilayah ZEE negara tetangga. Kemudian timbul pertanyaan mengapa luas 200 mil menjadi pilihan maksimum untuk ZEE. Alasannya adalah berdasarkan sejarah dan politik : 200 mil tidak memiliki geographis umum, ekologis dan biologis nyata. Pada awal UNCLOS zona yang paling banyak di klaim oleh negara pantai adalah 200 mil, diklaim negara-negara amerika latin dan Afrika. Lalu untuk mempermudah persetujuan penentuan batas luar ZEE maka dipilihlah figur yang paling banyak mewakili klaim yang telah ada. Tetapi tetap mengapa batas 200 mil dipilih sebagai batas luar jadi pertanyaan. Menurut Prof. Hollick, figure 200 mil dipilih karena suatu ketidaksengajaan, dimulai oleh negara Chili. Awalnya negara Chili mengaku termotifasi pada keinginan untuk melindungi operasi paus lepas pantainya. Industri paus hanya menginginkan zona seluas 50 mil, tapi disarankan bahwa sebuah contoh diperlukan. Dan contoh yang paling menjanjikan muncul dalam perlindungan zona adalah diadopsi dari Deklarasi Panama 1939. Zona ini telah disalahpahami secara luas bahwa luasnya adalah 200 mil, padahal faktanya luasnya beranekaragam dan tidak lebih dari 300 mil. PENUTUP KESIMPULAN Melihat begitu banyaknya aktivitas di zona ZEE, keberadaan rezim legal dari ZEE dalam Konvensi Hukum Laut sangat penting adanya. Zona Ekonomi Eklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak.Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas jurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III. DAFTAR PUSTAKA Thontowi, Jawahir, SH., PH.D. & Pranoto Iskandar, SH., 2006, HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER, P.T. Reflika Aditama, Bandung. Agis Ardhiansyah, 2009, Pengelolaan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Online). https://www.academia.edu/35497679/Hukum_Laut_Zona_Ekonomi_Eksklusif_

Judul: Makalah Hukum Internasional

Oleh: Farhan Yudananto

Ikuti kami