Makalah Kebijakan Publik

Oleh Amelia Andriyana

545,2 KB 6 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Makalah Kebijakan Publik

MASALAH SAMPAH DAN PENGEMBANGAN ALTERNATIF KEBIJAKANNYA Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Kebijakan Publik yang di ampu oleh : Rusli, SE., M.Si. Disusun Oleh : Amelia Resti Andriyana (1763201122) Membuat Analisis swot dan BAB III Siti Fatimah (1763201134) Membuat Rumusan masalah dan tujuan di BAB I Yunitha (1763201105) Membuat Pembahasan di BAB II Dian Wahyu (1763201102) Membuat Pembahasan di BAB II M Irfan Syafantara (1763201129) Membuat Cover menganalisis masalah SEMESTER 5 C FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA 2019 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan akibat timbunan sampah. Kondisi yang tidak menyenangkan ini akan memunculkan bau tidak sedap, lalat berterbangan, dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata dan peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas estetika pun akan menjadi santapan sehari-hari bagi masyarakat (Sugito, 2008). Bank Dunia dalam laporan yang berjudul “What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management”, mengungkapkan jumlah sampah padat di kota-kota dunia akan terus naik sebesar 70% mulai tahun ini hingga tahun 2025, dari 1,3 miliar ton per tahun menjadi 2,2 miliar ton per tahun. Mayoritas kenaikan terjadi di kota-kota di negara berkembang. Di Indonesia, jumlah sampah padat yang diproduksi secara nasional mencapai 151.921 ton per hari. Hal itu berarti, setiap penduduk Indonesia ratarata membuang sampah padat sebesar 0,85 kg setiap hari. Data Bank Dunia juga menyebutkan, dari total sampah yang dihasilkan secara nasional, hanya 80% yang berhasil dikumpulkan. Sisa terbuang mencemari lingkungan. Volume sampah di Indonesia sekitar 1 juta meter kubik setiap hari, namun baru 42% di antaranya yang terangkut dan diolah dengan baik. Jadi, sampah yang tidak diangkut setiap harinya sekitar 348.000 meter titik atau sekitar 300.000 ton (Departemen Pekerjaan Umum, 2012). Perilaku membuang sampah sembarangan ini, tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial. Keberadaan sampah di kehidupan sehari- hari tak lepas dari tangan manusia yang membuang sampah sembarangan, mereka menganggap barang yang telah dipakai tidak memiliki kegunaan lagi dan membuang dengan seenaknya sendiri. Kurang kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadi faktor yang paling dominan, disamping itu kepekaan masyarakat terhadap lingkungan harus dipertanyakan. Mereka tidak mengetahui bahaya apa yang akan terjadi apabila tidak dapat menjaga lingkungan sekitar (Nurdin, 2004). Salah satu bentuk perilaku membuang sampah. Pada masyarakat adalah dengan membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, lalat beterbangan, banyak tikus dan nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap. Kota Samarinda adalah salah satu kota yang sampai saat ini masih menghadapi masalah persampahan. Persoalan sampah setiap tahun bertambah parah, terakhir yang menjadi masalah adalah terkait tempat pembuangan akhir (TPA) sampah kota Samarinda sudah tidak mampu menampung tumpukan sampah bahkan kondisi TPA kota Samarinda saat ini sangat memperihatinkan, karena sudah hampir sampai ke pemukiman warga. Sebagian besar masyarakat yang hidup di bantaran sungai karang mumus, Samarinda mempunyai kebiasaan membuang sampah ke sungai atau ke parit- parti pembuangan air dan dari sampah – sampah tersebut menimbulkan berbagai masalah antara lain lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor, banyak lalat, banyak tikus dan nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap, faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku faktor predisposisi (predisposing factor), seperti kebiasaan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang sampah, yang kedua adalah faktor yang memudahkan (Enabling Factor) seperti ketersediaan fasilitas tempat sampah yang disediakan dan lain sebagainya dan faktor yang memperkuat (Reinforcing Factor) seperti sikap dan perilaku petugas kesehatan. Sampah bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab satu pihak saja, tetapi setiap pihak-lah harus saling merangkul untuk menyelesaikan permasalahan sampah dimanapun. Sampah bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab satu pihak saja, tetapi setiap pihak-lah harus saling merangkul untuk menyelesaikan permasalahan sampah dimanapun. Permasalahan sampah menjadi salah satu isu penting saat ini mengingat makin rusaknya kondisi lingkungan kita, efek global warming yang terjadi dimana-mana, semakin banyaknya es yang mencair di kutub dan masih banyak lagi. Saat inilah saat yang tepat supaya setiap pihak bergandengan dimanapun mereka ingin menguranginya. Karja.id sendiri berhasil mewawancarai beberapa pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat mengenai kepedulian terhadap kondisi persampahan di Samarinda. 1.2 Rumusan Masalah 1.2.1 Bagaimana peran pemerintah dalam menangani kondisi masalah persampahan di kota Saamarinda? 1.2.2. Apa kendala pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di kota Samarinda? 1.2.3. Apa kebijakan pemerintah dalam menangani terkait kondisi permasalahan sampah di kota Samarinda? 1.3 Tujuan Masalah 1.3.1. Untuk mengetahui apa saja peran, kendala, dan kebijakan Pemerintah dalam menangani kondisi permasalahan sampah di kota Samarinda. BAB II PEMBAHASAN 2.1. Peran Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani permasalahan sampah di kota Samarinda. Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IIV dalam pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. 2. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pememfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber genetika. 3. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/atau subyek hukum lainya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika 4. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social. 5. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam undang-undang lingkungan hidup, antara lain : 1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. 3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usasha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemitif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 6. Memamfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup. 7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup. 8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat. 9. Memberikan pengahargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup. Sementara itu Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka menangani permasalahan sampah dilakukan dengan beberapa hal, antara lain ; 1. Mencanangkan program 3R yakni Reduce, Reuse dan Recycle 3R merupakan program yang dimana perwujudannya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Salah satu metode yang diunakan untuk mengatasi masalah sampah yakni mensosialisasikan pengelompokan sampah, namun entah mengapa cara ini tidak pernah berhasil. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dirasakan menjadi persoalan utama. Masyarakat masih menyepelekan masalah sampah ini terbukti dengan masih banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan menjadi tercemar. Masyarakat dan pemerintah harus dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah ini, ada banyak hal yang dapat dilakukan seperti membuat aturan yang jelas Untuk mendisiplinkan masyarakat pemerintah bila perlu harus membuat peraturan yang tegas untuk setiap orang yang membuang sampah sembarangan, pemberlakuan denda mungkin akan menjadi upaya yang efektif. 2. Melakukan program Reduce artinya mengurangi Hal ini berarti sebisa mungkin kita harus mengurangi penggunaan barang- barang yang sulit terurai secara alami contohnya setiap kita berbelanja kita harus membawa tas belanja sendiri jangan sampai anda malah menggunakan banyak tas plastik nantinya, Reuse artinya kita harus menggunakan kembali barang – barang yang sulit terurai secara alami misal tidak langsung membuang plastik belanja. Recycle artinya mendaur ulang kembali contohnya botol-botol bekas sisa minuman bisa kita gunakan untuk bahan membuat tempat pensil atau hiasan lainnya semua hal itu dapat mengurangi jumlah sampah. 3. Membuat organisasi atau komunitas Pengelola sampah. Saat ini pemerintah masih terbatas pada pengumpulan sampah tanpa upaya berkelanjutan, pemerintah harus membuat komunitas pengolah sampah disetiap wilayah,sehingga sampah- sampah yang sudah terkumpul dalam bentuk sampah organik dan an-organik dapat ditindaklanjuti untuk menjadi sesuatu yang baru,karena sekarang ini ketika orang-orang sudah mulai mengelompokan sampah berdasarkan sifatnya ketika sampah itu di angkut oleh mobil kebersihan akhirnya malah di campur kembali.Sampah organik dapat diubah menjadi kompos, sedangkan untuk sampah anorganik kita dapat mengolahnya menjadi barang kerajinan, atau kita bisa melibatkan para penjual produk dari barang-barang tersebut untuk berpartisipasi dengan mendaur ulang bekas produk mereka untuk di daur ulang kembali. 4. Membiasakan masyarakat dengan gerakan cintai bumi Disini dituntut partisipasi dan kesadaran masyarakat. Sebelum seseorang berniat untuk mengubah lingkungan maka orang tersebut harus memulai dengan mengubah dirinya, pengelolaan sampah secara mandiri merupakan salah satu solusi yang tepat, mulai menyediakan 2 jenis tong sampah untuk organik dan an-organik di rumah. Hal itu dapat memudahkan proses selanjutnya dari pengolahan sampah itu sendiri, disini keberhasilan program pengelolaan sampah ditentukan. 5. Mendorong semaksimal mungkin kreatifitas masyarakat. Sebagai manusia yang dibekali akal fikiran, kita dituntut untuk bisa berkreasi, tentu dalam masalah ini pun bumi kita membutuhkan inovasiinovasi yang bisa membuat masalah sampah ini teratasi, misal dengan menciptakan alat pengubah sampah baik organik maupun anorganik menjadi suatu hal yang baru dan dapat digunakan dengan. 6. Pengembangan produk dan kemasan ramah lingkungan. 7. Pengembangan teknologi, standar dan prosedur penanganan sampah a. Penetapan kriteria dan standar minimal penentuan lokasi penanganan akhir sampah b. Penetapan lokasi pengolahan akhir sampah c. Luas minimal lahan untuk lokasi pengolahan akhir sampah d. Penetapan lahan penyangga. 2.2. Kendala bagi pemerintah Kota Samarinda dalam menangani permasalahan sampah di kota Samarinda. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda Dalam Upaya Penanggulangan Sampah kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan sampah di kota Samarinda yaitu seperti masih kurangnya jumlah TPS/kontainer di kota samarinda dan menyebabkan tingginya timbunan sampah yang ada di dalam bak kontainer serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan waktu dan tempat dalam membuang sampah yang menyebabkan tempat pembuangan sampah selalu terlihat penuh. Padahal di area kontainer tersebut Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sudah memasang spanduk untuk selalu membuang sampah kedalam Kontainer . Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Samarinda berarti volume sampah kota pun menjadi bertambah. Jika TPS dan armada pengangkut sampah tidak seimbang dengan volume sampah yang semakin lama semakin bertambah maka akan sulit untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat. Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah telah dijelaskan bahwa penyediaan atau pengadaan TPS, pengangkut sampah dari TPS ke TPA termasuk menyediakan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota samarinda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda belum maksimal dalam memenuhi kewajibannya melayani masyarakat di bidang persampahan karena kebersihan merupakan tanggung jawab bersama yang mestinya disadari oleh semua pihak baik itu dari masyarakat maupun instansi yang berwenang, seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 45 Ayat 2 menyebutkan bahwa Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai penanggung jawab tempat pemukiman penduduk bertanggung jawab atas ketertiban dan kebersihan lingkungan di wilayahnya. Berdasarkan peraturan tersebut dengan kata lain setiap warga wajib menjaga kebersihan lingkungannya tanpa lepas dari pantauan dan arahan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lurah Selaku pimpinan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan. Jadi pada dasarnya yg menjadi kendala dalam penangan permasalahan sampah di kota samarinda yaitu : a. Kurang disiplinnya masyarakat kota samarinda, masih banyak yang tidak mengerti dan belum sadar akan kebersihan kotanya; 1) Didalam pikiran alam bawah sadar, masyarakat menganggap bahwa membuang sampah sembarangan ini bukan merupakan suatu hal yang salah dan wajar untuk dilakukan. 2) Norma dari lingkungan sekitar seperti keluarga, sekolah, masyarakat, atau bahkan tempat pekerjaan. Pengaruh lingkungan merupakan suatu faktor besar didalam munculnya suatu perilaku. Contohnya, pengaruh lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, akan menjadi faktor besar dalam munculnya perilaku membuang sampah sembarangan. 3) Seseorang akan melakukan suatu tindakan yang dirasa mudah untuk dilakukan. Jadi, orang tidak akan membuang sampah sembarangan jika tersedianya banyak tempat sampah. 4) Tempat yang kotor dan memang sudah banyak sampahnya. Tempat yang asal mulanya terdapat banyak sampah, bisa membuat orang yakin bahwa membuang sampah sembarangan diperbolehkan ditempat itu. Jadi, warga sekitar tanpa ragu untuk membuang sampahnya di tempat itu. b. Umur sarana dan Fasilitas yg sudah tua, c. Dan anggaran. 2.3. kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani permasalahan sampah di kota Samarinda. 2.3.1. Pemerintah Nurrahmani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda | Photo from Karja.id (Charles Raymond) Pemerintah Kota Samarinda sudah mulai merumuskan dan menerbitkan kebijakan-kebijakan terkait kondisi persampahan di Samarinda seperti diterbitkannya Perwali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik. Karja.id berkesempatan mewawancai secara langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Nurrahmani. Berbagai upaya telah dilakukan terus menerus oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti mensosialisasikan aturan kepada masyarakat untuk membuang sampah sesuai tempat yang telah disediakan dan waktu yang telah ditentukan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2011 yakni, dari pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi WITA. Pengumuman aturan buang sampah di Kota Samarinda | Photo from Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda on Facebook Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk mengatur, mensosialisasikan aturan-aturan terkait. Bahkan, Dinas Lingkungan Hidup dengan tegas tidak mengangkatkan sampah yang dibuang diluar TPS. “Kami menggariskan pada posisi bahwa masyarakat itu mulai 1 Februari (2019, red), kami tidak angkatkan lagi yang buang diluar TPS (Tempat Pembuangan Sementara, red), tapi kami arahkan untuk buang ke TPS”, kata Nurrahmani yang ditemui oleh Karja.id pada Selasa, (20/2). Dinas Lingkungan Hidup juga memberi efek jera bagi oknum yang ketahuan membuang sampah sembarangan dengan mempublikasikannya ke media sosial, supaya masyarakat Samarinda tahu perbuatan memalukan yang merugikan lingkungan seperti membuang sampah sembarangan. Petugas-petugas di lapangan pun standby berkeliling di lapangan untuk melihat titik-titik sampah yang berhamburan. Petugas tersebut juga diwajibkan untuk menjalankan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk mengangkut ke TPA. 2.3.2. Masyarakat Iqbal Saputra Zana, Masyarakat dan Pelaku Usaha Kuliner Kota Samarinda | Photo from Karja.id (Charles Raymond) Iqbal melihat pemerintah sudah mulai mencoba mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Samarinda. Dirinya juga menyampaikan perlu adanya inovasi-inovasi lebih lanjut lagi contohnya seperti pelatihan-pelatihan daur ulang sampah plastik yang belum terlalu menggeliat. “Jadi, di bulan Januari setahu saya Pemerintah sudah mengeluarkan sebuah Perda untuk mengurangi pemakaian plastik di supermarket-supermarket. Nah, ini adalah salah satu pencegahan awal dari pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di masyarakat”, kata Iqbal Saputra Zana ketika ditemui oleh Karja.id pada Selasa, (19/2). Iqbal sebagai masyarakat sekaligus pelaku usaha kuliner di Kota Samarinda juga sudah membiasakan diri untuk mengikuti aturan membuang sampah di TPS yang telah disediakan. Selain itu, dirinya juga membuang sampah sesuai dengan aturan Pemerintah Kota Samarinda, yakni, antara pukul 6 sore hingga pukul 6 pagi. “Jadi kita sebagai pelaku wirausaha dimana kita sebagai pelaku usaha kuliner yang dimana banyak sampah-sampah makanan ya. Ya, yang ada, itu kita mengikuti aturan pemerintah dalam pembuangannya dimana pemerintah kan mengatur kita harus buang sampah itu jam 6 sore keatas sampai jam 6 pagi”, ujar Iqbal. Sampah rumah tangga yang dihasilkan dari usaha kulinernya pun dibuang di TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang disediakan oleh pemerintah dan sesuai dengan waktu yang tertera di aturan Pemerintah Kota Samarinda. Iqbal yang juga sedang menempuh pendidikan Magister Administrasi Publik ini berpendapat bahwa sampah-sampah yang dibuang pada tempat yang tidak seharusnya (sembarangan), akan menyulitkan tugas petugas-petugas kebersihan di lapangan. 2.3.3. Bank Sampah Sri Purwatiningsih, Pengurus Bank Ramah Lingkungan Graha Indah Samarinda Salah satu bank sampah yang aktif peduli terhadap lingkungan di Kota Samarinda adalah Bank Ramli (Ramah Lingkungan) Graha Indah. Bank sampah ini sudah berdiri selama 8 tahun lamanya, sejak tahun 2011, berperan aktif peduli untuk mengedukasi dan mempraktekkan langsung upaya 3R (reduce, reuse, recycle) serta penanggulangan pengurangan sampah yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kata “bank” yang melekat pada Bank Sampah Ramli Graha Indah ini tidak hanya sekedar kata “bank” saja. Bank sampah tersebut benar-benar mempraktekkan aktivitasnya benar-benar seperti aktivias di bank-bank komersial pada umumnya, seperti terdapat teller, customer service, marketing, direksi. Selain itu, bank sampah ini juga memiliki buku tabungan layaknya buku tabungan yang ada di bank-bank komersial di Indonesia. “Jadi orang menabung uang kan, kalau di bank. Nah, kalau masyarakat itu bukan menjual sampah ke kami, kalau menjual itu kan ke pengepul. Kalau ke kami, karena bank, jadi dia itu menabung. Menabung seberapapun dia bawa itu maka ditabung dulu di kami”, ujar Sri Purwatiningsih pada Selasa, (19/2). 2.2.4. Pembuat Kerajinan dan Penemu Teknologi dari Sampah Marno Mukti, Pembuat Kerajinan dan Penemu Teknologi BBM Alternatif dari Sampah | Photo from Karja.id (Charles Raymond) Berawal dari kepeduliannya terhadap lingkungan seperti terjadinya perubahan iklim yang esktrim, suhu bumi yang semakin panas, gas efek rumah kaca dimana sampah khususnya sampah plastik yang berkontribusi cukup besar terhadap permasalahan itu semua, membuat Marno Mukti beserta istri memiliki ide untuk mengubah sampah plastik (recycle) menjadi kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang digeluti sejak tahun 2006 ini meliputi tas, dompet, tempat tissue, taplak meja dan masih banyak lagi, yang terbuat seperti dari kemasan bungkus sachet minuman. Kemampuan tersebut diperoleh secara otodidak dengan browsing di internet. Selain mengubah sampah menjadi kerajinan, Marno juga melakukan penelitian mengenai sampah plastik, kira-kira apa saja yang bisa dihasilkan dari recycle sampah plastik. “Jangan sampai plastik di-recycle menjadi plastik kembali, maka tidak akan selesai permasalahan plastik”, ujar Marno yang ditemui oleh Karja.id pada Selasa, (20/2). Setelah dilakukan penelitian, sampah plastik ini bisa dijadikan sebagai BBM (Bahan Bakar Minyak) alternatif seperti bensin, solar, dan minyak tanah melalui alat yang diciptakan olehnya. Penelitian ini dilakukan oleh Marno sejak tahun 2011 hingga saat ini. Beberapa instansi seperti pemerintahan, sekolah pun juga sudah memesan alat tersebut. Melalui karya-karyanya, Marno seringkali diundang untuk menjadi pembicara dan menyampaikan presentasi terkait inovasinya. Selain itu, dirinya juga pernah beberapa kali memperoleh penghargaan dari berbagai instansi, seperti pemerintah dan lainnya melalui inovasinya untuk lingkungan. #terusberkarja Reporter : Charles Raymond Content Writer : Charles Raymond BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan 1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani persampahan di kota samarinda sudah efektif, namun demikian peran pemerintah masih belum membuahkan hasil yang baik dikarenakan belum sepenuhnya upaya tersebut didukung oleh semua lapisan masyarakat karena pada dasarnya permasalahan sampah di kota samarinda ini karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan kotanya. 2. Kendala penanganan sampah di kota samarinda pada dasarnya hampir sama dengan daerah lain, namun demikian yang dominan dalam kendala tersebut adalah kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, pembiayaan, sarana prasarana dan penegakan hukum (sanksi). 3. Kebijakan yang pemerintah buat sudah efetif, tetapi sebagian masyarakat yang menjalankan mumgkin belum ada yang menaati kebijakan tersebut. 3.2. Saran 3.2.1. Masyarakat 1. Mari kita menjadi pelopor lingkungan bersih dan sehat karena manfaat untuk lingkungan yang bersih kita sendiri yang merasakan manfaatnya. 2. Jangan membuang sampah sembarangan 3. Kurangi pemakaian barang atau benda yang melahirkan sampah. 3.2.2. Pemerintah 1. Perhatian terhadap sampah harus menjadi prioritas 2. Penegakan hukum terhadap perda sampah harus optimal 3. Peningkatan kesejahteraan para petugas DPK khusunya karyawan kontrak atau harian. Indikatoe dan Variabel "Bahwa sampah di Samarinda masih belum teratasi oleh Pemerintah Kota Samarinda" 1. Apakah perhatian pemerintah terhadap sampah sudah menjadi prioritas? 2. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap permasalahan sampah, apakah sudah optimal? 3. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap petugas kebersihan yang ada? Apakah sudah sejahtera kehidupannya? Alternatif Kebijakan Tujuan utama : Untuk mengatasi masalah persampahan yang ada di kota Samarinda Sasaran : 1. Meningkatkan kekuatan hukum terhadap permasalahan sampah 2. Mensejahterakan petugas kebersihan 3. Menciptakan kondisi perkotaan yang bebas dari masalah persampahan Alernatif yang dikembangkan : 1. Membuat peraturan hukum yang tegas mengenai permasalahan sampah beserta sanksi tegas 2. Menambah petugas kebersihan dan mensejahterakan kehidupan petugas kebersihan 3. Pengembangan industri daur ulang sampah Analisis SWOT Strenghs/ Kekuatan 1. Belum ada program pemerintah untuk mengatasi masalah persampahan yang ada 2. Kurangnya kesejahteraan bagi petugas kebersihan, sehingga banyak TPU yang tidak terawat 3. Tidak ada pengembangan pegawai kebersihan 4. Kurangnya perhatian pemerintah mengenai masalah sampah yang menimbulkan bencana alam Weakness/ Kelemahan 1. Beban biaya / anggaran yang dikeluarkan pemerintah 2. Penambahan tenaga kebersihan di setiap daerah 3. Pengembangan SDM mengenai daur ulang sampah 4. Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kebersihan Opportunities/ Peluang 1. Meningkatkan kebersihan lingkungan 2. Menciptakan lapangan pekerjaan 3. Mensejahterakan petugas kebersihan 4. Meminimalisir bencana alam Threats/ Ancaman 1. Mampukah pemerintah menyiapkan pelatihan bagi tenaga kebersihan 2. Pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah 3. Pengimplementasian peraturan-peraturan pemerintah bagi masyarakat 4. Masyarakat yang enggan mematuhi peraturan 5. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan ANALISIS SWOT DAN ALTERNATIF STRATEGI STRENGHS NO. 1. WEAKNES FAKTOR PEUBAH HI ME LO KUNCI INTERNAL D W Belum ada program pemerintah mengatasi √ untuk masalah persampahan yang ada 2. Kurangnya √ kesejahteraan petugas bagi kebersihan, sehingga banyak TPU yang tidak terawat 3. Tidak ada √ pengembangan pegawai kebersihan 4. Kurangnya perhatian pemerintah mengenai masalah sampah yang menimbulkan bencana alam √ HI MED LOW 5. Beban biaya anggaran / √ yang dikeluarkan pemerintah 6. Penambahan tenaga √ kebersihan di setiap daerah 7. Pengembangan SDM √ mengenai daur ulang sampah 8. Penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kebersihan √

Judul: Makalah Kebijakan Publik

Oleh: Amelia Andriyana


Ikuti kami