Tugas Abang Benar

Oleh Deri Permadi

99 KB 7 tayangan 0 unduhan
 


Bagikan artikel

Transkrip Tugas Abang Benar

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Globex adalah suatu perusahaan Amerika yang menjual produk-produk makanan ke seluruh dunia. Globex telah mengadakan kontrak dengan Macromex, sebuah perusahaan di Rumania, dalam kontrak tersebut, Globex harus mengirimkan 112 kontainer ayam ke Ruman ia. Kontrak tersebut diatur dalam ketentuan CISG. Dalam kontrak tersebut Globex menyebutkan bahwa batas pengiriman terakhir dilakukan pada 29 Mei 2006. Namun pada tanggal 2 Juni 2006 terjadi kegagalan dalam mengirim 62 kontainer ayam ke Rumania. Dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak, Globex dan Marcomex menetapkan arbitrase Inggris sebagai tempatpenyelesaian perkara dan hukum Inggris sebagai hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara. Pada tanggal 2 Juni 2006, pemerintah Rumania mendeklarasikan tanpa memberitahu terlebih dulu kepada Globex bahwa sampai pada tanggal 7 Juni 2006, tidak ada ayam yang dapat diimpor ke Rumania kecuali apabila ada pengesahan pada tanggal terakhir yang telah ditentukan. Antara tanggal pengumuman tersebut dibuat sampai pada tanggal 7 Juni 2006 Globex bergegas untuk mengirimkan 20 kontainer dari sisa 62 kontainer yang telah dikontrak untuk dijual. Pada tanggal 7 Juni 2006 sisa 42 kontainer ayam tidak dapat dikirim ke Rumania dikarenakan suatu peraturan pemer intah. Marcomex kemudian membawa perkara ini ke proses arbitrase dengan dasar bahwa Globex telah 1 melakukan suatu pelanggaran kontrak, dan meminta ganti rugi sebesar $608,323,00. Atas pengajuan arbitrase Macromex terhadap Globex tersebut, Globex kemudian mengajukan argumennya, Globex mengajukan argumennya bahwa kegagalan pengiriman tersebut terjadi karena adanya force majeure. Globex beragumen bahwa penundaan pengiriman tersebut tidak sesuai dengan standar umum. Larangan tersebut tidak dapat diadapta si oleh pihak Globex karena tidak ada peringatan terlebih dahulu, larangan tersebut benar-benar memblocking Globex dalam pengiriman sisa ayam ke Macromex. Arbitrase memutuskan bahwa penundaaan pengiriman tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran yang fundamental karena larangan untuk mengimpor ayam ke Rumania tidak efektif membuat pengiriman tidak terlaksana. Sesuai dengan keberadaan Pasal 79 CISG dimana meminta dimasukkan dalam keadaaan force majeure sesuai dengan pasal tersebut yang dipakai seb agai dasar interpretasi oleh arbitrator. Kemudian arbitrase mencatat bahwa selain Amerika sebagai supplier Macromex yang menyetujui secara lebih tidak terkait secara langsung oleh larangan impor. Yang seharusnya Globex dapat mengambil keuntungan dari men ingkatnya nilai jual ayam di pasar sesuai dengan keadaan. Rusaknya harga pasar di Rumania dikarenakan tidak terkirimnya ayam senilai $606,323,00 yang menyebabkan kerugian pihak Macromex. Arbitrator membebankan semua biaya untuk proses arbitrse dan b iaya pengacara kepada Globex sehingga total putusan sebesar $876,310,58. 2 B. Identifikasi Masalah Dalam kasus posisi di atas maka hal yang menjadi rumusan masalah ialah : 1. Pengadilan manakah yang berwenang mengadili kasus tersebut? 2. Apa yang menjadi titik taut primer (titik taut pembeda) kasus ini sehingga merupakan kasus perdata internasional? 3. Apakah klasifikasi kasus ini dalam hukum perdata internasional? 4. Apa yang menjadi titik taut sekunder (titik taut penentu) kasus ini untuk menentukan hukum mana yang berlaku? 5. Bagaimana tahap penyelesaian kasus tersebut? 3 BAB II ANALISIS KASUS A. Pengadilan yang Berwenang dalam Mengadili Kasus. Dalam perkara di atas, hakim atau badan peradilan yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing. tersebut ialah Arbitrase Inggris sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah diatur dalam perjanjian yang telah dibuat antara Globex dengan Marcomex. B. Titik Taut Primer dalam Kasus. Hukum Perdata Internasional adalah sekumpulan kaidah hukum (perselisihan) nasional yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing atau uns ur-unsur yang melampaui batas-batas territorial negara. Yang perlu digarisbawahi dari definisi tersebut ialah adanya unsur asing (foreign element) dalam perkara tersebut. Unsur-unsur yang menandakan adanya unsur asing, sehingga ada kemungkinan suatu kaidah hukum asing yang berlaku bagi suatu peristiwa hukum, dinamakan titik-titik taut. Titik taut primer adalah unsur-unsur yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa Hukum Perdata Internasional atau bukan. Jadi titik taut primer adalah t itik taut yang membedakan Hukum Perdata Internasional itu dari peristiwa intern (bukan Hukum Perdata Internasional). Oleh sebab itu, maka titik taut primer juga dinamakan titik taut pembeda. Dalam sengketa perkara antara 4 Globex dengan Marcomex tersebut, titik taut primer yaitu : Apabila kita memandang dari posisi Arbitrase Inggirs, maka Globex yang merupakan perusahaan Amerika dan Marcomex yang merupakan perusahaan Rumania adalah merupakan unsur asing (foreign element), karena keduanya merupakan perusahaan asing, maka kasus tersebut merupakan kasus HPI. C. Klasifikasi Kasus dalam Hukum Perdata Internasional. Klasifikasi atau kualifikasi adalah penggolongan peristiwa atau hubungan hukum ke dalam kaidah-kaidah Huku m Perdata Internasional dan hukum materiil. Dalam kaidah hukum materiil Indonesia dikenal permasalahan hukum perdata internasional dibagi dalam empat klasifikasi, yaitu : a.Hukum Orang b.Hukum Benda c.Hukum perjanjian d.Hukum perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, klasifikasi permasalahan adalah hukum perjanjian. Hukum perjanjian ialah hukum yang mengatur mengenai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Merupakan klasifikasi hukum perjanjian, dapat dilihat dari pokok permasalahan yang terjadi pada sengketa di atas, bahwa telah terjadi pelanggaran perjanjian oleh Globex. D. Titik Taut Sekunder dalam Kasus. Titik taut sekunder yaitu akan menent ukan hukum manakah yang harus berlaku bagi peristiwa Hukum Perdata Internasional itu. 5 Karena itu titik taut sekunder ini juga biasa dinamakan titik taut penentu. Titik taut sekunder dapat berupa : 1.Pilihan hukum (choice of law) 2.Tempat terletaknya benda (lex sitae) 3.Tempat dilaksanakan perjanjian (lex loci solutionis) 4.Tempat dilangsungkan perkawinan (lex celebrationis) 5.Tempat ditandatanganinya kontrak (lec loci contractus) 6.Tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (lex loci delicti commisi) Dalam kasus di atas yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara faktafakta yang ada di dalam perkaradengan suatu tempat dan suatu sistem hukum yang harus atau mungkin digunakan ialah : 1.Pilihan hukum (choice of law). Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur atau menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing. Dalam kasus ini yang menjadi Choice of Law ialah hukum Inggris yaitu sesuaidengan kesepakatan kedua belah pihak. 2.Tempat pembuatan perjanjian / tempat pelaksanaan kontrak (Locus Contractus / Locus Solutionis), yaitu di Rumania sebagai tempat tujuan pengiriman ayam oleh Globex. 3.Tempat didirikan PT, yaitu Globex didirikan di Amerika dan Marcomex didirikan di Rumania. 6 4.Tempat ditunjuknya badan arbitrase. Sebagai tempat penyelesaian perkara. Dalam perkara tersebut maka Inggris sebagai tempat ditunjuknya badan arbitrase. 5.Tempat pengajuan perkara. Yaitu di Inggris sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak E. Tahap Penyelesaian Kasus. 1.Pertama-tama harus ditentukan dahulu titik-titik taut primer dalam perkara dalam rangka menentukan apakah peristiwa hukum yang dihadapi merupakan suatu peristiwa HPI. Apakah ada unsur asing dari sekumpulan fakta yang dihadapi. Unt uk menjawab hal ini maka penentuan unsur asing dalam perkara yang dianggap sebagai unsur asing haruslah dilihat dari kacamata forum / hakim yang mengadili perkara. Dalam kasus di atas apabila kita memandang dari posisi Arbitrase Inggris, Globex dan Marcomex merupakan unsur asing (foreign element)karena keduanya merupakan perusahaan asing, maka kasus tersebut merupakan kasus HPI. 2.Setelah hal di atas ditentukan, langkah berikutnya adalah kualifikasi fakta yang dilakukan berdasarkan Lex Fori, dalam rangka penetapan kategori yuridik dari perkara yang sedang dihadapi. Kualifikasi Lex Fori ialah kualifikasi sekumpulan fakta dalam perkara ke dalam kategori-kategori yuridik yang ada. Kualifikasi Lex Fori berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara. Dalam kasus ini yang mengadili perkara ialah Arbitrase Inggris. 7 3. Setelah kategori yuridik ditentukan maka langkah berikutnya adalah penentuan kaidah HPI mana dari Lex Fori yang harus digunakan untuk menetukan Lex Causae. Pada tahap ini adalah menentukan titik taut sekunder apa yang bersifat menetukan (decisive) berdasar kaidah HPI Lex Fori. Titik taut sekunder ialah unsur-unsur dalam sekumpulan fakta yang menentukan hukum manakah yang harus berlaku untuk mengatur peristiwa HPI yang bersangkutan. Dalam kasus ini choice of law ialah hukum Inggris sebagai hukum yang disepakati oleh kedua belah pihak.. 4. Setelah Lex Causae ditentukan maka dengan menggunakan titik-titik taut yang dikenal di dalam Lex Causae, hakim berusaha menetapkan kaidah-kaidah hukum internal apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara, 5. Apabila berdasar titik-titik taut dari Lex Causae hakim telah dapat menentukan Kaidah hukum Internal atau material apa yang harus diberlakukan, maka barulah pokok-pokok perkara dapat diputuskan. 8 BAB III KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Hukum Perdata Internasional adalah sekumpulan kaidah hukum (perselisihan) nasional yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur asing atau uns ur-unsur yang melampaui batas-batas territorial negara. Yang perlu digarisbawahi dari definisi tersebut ialah adanya unsur asing (foreign element) dalam perkara tersebut. Unsur-unsur yang menandakan adanya unsur asing, sehingga ada kemungkinan suatu kaidah hukum asing yang berlaku bagi suatu peristiwa hukum, dinamakan titik-titik taut. Titik taut primer adalah unsur-unsur yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa Hukum Perdata Internasional atau bukan. Jadi titik taut primer adalah t itik taut yang membedakan Hukum Perdata Internasional itu dari peristiwa intern (bukan Hukum Perdata Internasional). B. Saran Keberadaan hukum internasional sangat dirasakan demi tercapainaya ketertiban dunia. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa dewasa ini ketegasan dari hukum internasional sudah mulai melemah seiring berkembangnya kekuatankekuatan yang terpusat pada beberapa negara tertentu. Sebagai generasi penerus yang akan menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada masa akan datang, sangat diharapkan keseriusan dari semua pihak khususnya mahasiswa untuk kritis terhadap isu-isu, baik yang terjadi di dalam maupun diluar negeri ini, apalagi menyangkut pelaksanaan dari hukum internasional yang 9 semakin hari semakin melemah pengimplementasiannya demi tercapainya perdamaian dunia. 10 DAFTAR PUSTAKA Bayu Seto, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 S. Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung, 1987 Sunaryati Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Binacipta, Bandung, 1976 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung, 2007 11

Judul: Tugas Abang Benar

Oleh: Deri Permadi


Ikuti kami