Sejarah Bumn

Oleh Willi Muchlisien

288,9 KB 10 tayangan 2 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Sejarah Bumn

33 BAB II PENGATURAN PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) KEPADA PELAKU USAHA KECIL A. Sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) BUMN Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.53 Secara historis, keberadaan BUMN di Indonesia telah berlangsung sangat lama. Bentuk BUMN pertama kali yang pernah ada di Indonesia, walaupun bukan milik pemerintah Indonesia, adalah Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1602. Pada masa era tahun 1940 - 1950 sektor korporasi masih belum berkembang, kegiatan usaha lebih didominasi oleh perusahaan asing dan sekelompok kecil pengusaha sehingga sektor-sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak belum terkelola sesuai tujuannya. Upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Penjabaran lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: 53 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2. 33 Universitas Sumatera Utara 34 1. Perekonomian disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 3. Bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral, maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia menyadari kebutuhan adanya sektor korporasi yang dapat diandalkan untuk membangun perekonomian nasional, sehingga selanjutnya membentuk badan usaha/korporasi yang dikuasai negara/perusahaan negara yang berasal dari hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan eks Belanda. BUMN mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dipunyai oleh badan usaha lain yang dirumuskan sebagai: “A corporation clothed with the power of government but possessed the flexibility an initiative of a private enterprise” (Suatu badan yang berbaju pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta). Disinilah letak keampuhan lembaga BUMN.54 Sejak tahun 1969, peranan BUMN dalam menunjang pembangunan nasional semakin meningkat sejalan dengan pelaksanaan pembangunan. Namun pada masa 54 Panji Anaraga, BUMN, Swasta dan Koperasi, Jakarta: Pusataka Jaya, 2002, hal. 2. Universitas Sumatera Utara 35 orde baru kinerja BUMN sangat memprihatinkan. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan.55 Dalam rangka menetapkan dan meningkatkan peranan perusahaan negara pada saat itu, pemerintah merasa bahwa peraturan yang ada pada saat itu yang mengatur mengenai perusahaan negara sudah tidak memadai lagi, sehingga kemudian pemerintah melakukan langkah-langkah perubahan yang bersifat fundamental untuk memperbaiki kinerja perusahaan negara yang sebelumnya terdapat kekaburan dalam struktur organisasi dengan menerbitkan Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran Negara No. 2904). Seiring dengan perkembangan yang ada, Pemerintah selanjutnya menerbitkan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undangundang BUMN dirancang untuk menciptakan pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengekspoitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik. Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN serta mempertegas dan 55 Penjelasan, Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Universitas Sumatera Utara 36 memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator. Pasal 1 angka (1) pada Undang-undang BUMN menyatakan bahwa: “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang BUMN menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. Mengejar keuntungan; c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. BUMN adalah public enterprise yakni sebagai unsur pemerintah (public) dan sebagai unsur bisnis (enterprise). Sebagai public enterprise ada 3 (tiga) makna terkandung di dalamnya, yakni: public purpose, public ownership dan public control. Dari ketiga makna, public purpose lah yang menjadi inti dari konsep BUMN. Public purpose ini dijabarkan sebagai hasrat pemerintah untuk mencapai cita-cita pembangunan (sosial, politik dan ekonomi) bagi kesejahteraan bangsa dan Negara. Dalam hubungan inilah BUMN sering dilukiskan sebagai alat untuk Universitas Sumatera Utara 37 pencapaian tujuan nasional.56 Jenis-jenis BUMN sebagaimana berdasarkan Undang-undang BUMN terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu: a. Perusahaan Perseroan (Persero) Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan.57 Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah: 58 -Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; -Mengejar keuntungan semaksimal mungkin guna meningkatkan nilai perusahaan. b. Perusahaan Umum (Perum) Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.59 56 Panji Anaraga, Op.cit., hal. 2 - 3. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 2. 58 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 12. 59 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 4. 57 Universitas Sumatera Utara 38 Maksud dan tujuan pendirian Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.60 Tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing organ BUMN61 diatur sedemikian rupa sehingga peran dan fungsi dari masing-masing organ tersebut jelas, termasuk larangan atas tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest), penyalahgunaan wewenang dan berkurangnya independensi salah satu pihak. Dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, maka Pemerintah dengan melalui persetujuan RUPS dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum. B. Peranan BUMN Dalam Program Kemitraan. Peranan BUMN dalam sistem perekonomian nasional adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Peran BUMN dari waktu ke waktu dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan atau perintis sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, serta mempunyai peran strategis sebagai pelaksanaan pelayanan publik dan 60 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 36 ayat 1. 61 Organ BUMN untuk Pesero sesuai pasal 13 UU No.19 Tahun 2003 terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Sedangkan untuk Perum sesuai pasal 37 terdiri dari Menteri selaku Pemilik Modal, Direksi dan Dewan Pengawas. Universitas Sumatera Utara 39 membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi.62 Dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat sekarang ini peranan BUMN dalam membantu usaha kecil perlu diberdayakan. Peran BUMN untuk mendukung pemberdayaan usaha kecil perlu ditingkatkan dalam rangka menghadapi era globalisasi ekonomi dan era perdagangan bebas serta sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan Internasional seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT), Asean Free Trade Area (AFTA) dan Kesepakatan Perdagangan, Asia Pasific Economi Coorporation (APEC). Sebagai wujud sebagai amanah Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-undang BUMN, maka sejak tahun 1989 BUMN telah melakukan pembinaan kepada pengusaha kecil, sedangkan Program Bina Lingkungan baru mulai dilaksanakan pada tahun 1999. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah mengadakan pembinaan melalui program kemitraan maupun pemberian bantuan kredit modal kerja berupa pinjaman modal dengan bunga yang relatif kecil. Namun, pedoman mengenai pelaksanaan program tersebut baru di disahkan pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994, 62 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 ayat (1), maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah : a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara khususnya. b. Mengejar keuntungan c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. e. Turut ektif memberi bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Universitas Sumatera Utara 40 tanggal 27 Juni 1994, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba BUMN. Pada tahun 1996 kembali terbit peraturan mengenai dana yang digunakan dalam PUKK, yang semula dialokasikan sebesar 1-5% menjadi 1-3% berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 60/KMK.016/1996, tanggal 9 Februari 1996, tentang Perubahan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994. Selain itu, pada tahun 1997 terjadi perubahan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994 mengenai pendefinisian usaha kecil sebagai mitra binaan dengan mengikuti definisi yang ada di dalam Undang-undang Usaha Kecil yang berlaku melalui Keputusan Menteri Pembina BUMN No. 266/KMK.016/1997, tanggal 11 Juni 1997. Untuk memperluas cakupan tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat sekitar perusahaan, Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) diubah menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan akhirnya kembali diubah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007, Tanggal 27 April 2007, Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, baik untuk modal usaha maupun pembelian perangkat Universitas Sumatera Utara 41 penunjang produksi agar usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri. Sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat untuk tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan. Pelaksanaan program kemitraan bagi BUMN berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran program kemitraan yang telah disetujui oleh Komisaris sedangkan sumber pendanaannya berasal dari laba bersih setelah pajak yang besarnya ditetapkan RUPS. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, maka setiap BUMN Pembina mempunyai kewajiban untuk: a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi; c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL; d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan; e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat; f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan; g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan; h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan; i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing. Konsep corporate social responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga masyarakat setempat (lokal). Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar Universitas Sumatera Utara 42 stakeholders.63 CSR lahir dari desakan masyarakat terhadap perusahaan yang cenderung mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti melakukan berbagai kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam serta buruh dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. CSR merupakan salah satu penerapan prinsip good corporate governance (selanjutnya disebut GCG) yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik. Pada saat ini hampir semua perusahaan telah memiliki unit yang bertugas memberdayakan masyarakat sekitar yang sering disebut community development center, dan untuk itu pada perusahaan-perusahaan BUMN telah memiliki unit khusus yang bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Tinjauan dalam Undang-undang BUMN Pasal 2 jo Pasal 66 ayat (1) telah mengatur penerapan CSR. Bahkan untuk peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan peraturan Menteri tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara. Upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil meliputi bidang-bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Pembiayaan dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat meliputi kredit 63 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (Seri Filsafat Atmajaya : 21), Yogyakarta: Kanisius, 2000, hal. 162 - 163 Universitas Sumatera Utara 43 perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari bagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya. Pembiayaan tersebut dijamin oleh lembaga peminjam pemerintah dan/atau swasta, dalam bentuk penjaminan pembiayaan kredit bank, pembiayaan penjaminan atas bagi hasil, dan pengiriman pembiayaan lainnya.64 Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja, pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan, beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan lain-lain yang menyangkut peningkatan produtivitas mitra binaan. Sedangkan ruang lingkup bantuan program bina lingkungan BUMN berupa antara lain bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam serta tata cara/mekanisme penyaluran, kriteria untuk menjadi mitra binaan BUMN dan pelaporan telah diatur dalam peraturan ini.65 Sumber dana dalam program kemitraan yang dilakukan antara BUMN dengan mitra binaannya adalah berasal dari penyisihan laba perusahaan, hal mana diatur 64 Sanusi Bintang & Dahlan, Op.cit., hal. 52-53. Lihat Undang- Undang No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 2 ayat (1) butir e: “Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.” Lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (1): “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.” Pasal 88 ayat (1) juga menyebutkan: “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”. 65 Universitas Sumatera Utara 44 dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, yaitu sebagai berikut: (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. (2) Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari : a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh : a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero; (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS. (5) Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. Keberadaan perusahaan diharapkan dapat memacu roda perekonomian, yang membawa komunitas (masyarakat) menuju taraf hidup yang lebih tinggi. Dengan demikian harus ada keseimbangan keuntungan komunitas (community benefits) dengan keuntungan bisnis (business benefits) yang dapat diperoleh dari percampuran antara filantropi murni dan penjajaan bisnis (business sponsorship approach) yang melahirkan filantropi strategis (strategic philanthropy). Pemerintah bertindak sebagai katalisator dalam proses ini. Program community development harus didasarkan atas Universitas Sumatera Utara 45 koordinasi dan kesepakatan antara perusahaan sebagai penyandang dana bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah sebagai regulator.66 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, maka PKBL dilaksanakan dengan filosofi dasar sebagai berikut: a. Kewajiban. BUMN diwajibkan untuk melaksanakan PKBL yang dibiayai dari penyisihan sebagian laba bersih perusahaan. b. Tugas sosial. Pelakasanaan PKBL merupakan tugas sosial mengingat tugas ini bukan core business dari BUMN. c. Accountable. BUMN wajib melakukan pembukuan tersendiri (terpisah dari laporan keuangan perusahaan) atas program kemitraan dan program bina lingkungan serta menyampaikan laporan berkala, triwulanan dan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen, kepada Menteri/pemegang saham untuk kemudian disahkan oleh Menteri/ RUPS. d. Corporate Action. Pelaksanaan PKBL merupakan corporate action, di mana selain organ BUMN, pihak manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Pemerintah dalam hal ini tetap konsisten dengan rencana dari program 66 A.B. Susanto, Corporate Social Responsibility, Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007, hal. 69-70. Universitas Sumatera Utara 46 kerjanya dalam pengembangan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan dan pengembangan industri/usaha kecil oleh pemerintah melalui konsep:67 1. Sistem keterkaitan bapak angkat mitra usaha. 2. Penjualan saham perusahaan besar yang sehat kepada koperasi. 3. Mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyisihkan dana pembinaan sebesar 1-5% dari keuntungan bersih. 4. Menugaskan lembaga perbankan mengalokasikan dana kredit untuk usaha kecil dan koperasi sebanyak 20% dari fortofolio kredit yang disalurkan. 5. Persediaan Kredit Likuiditas dari bank Indonesia ke bank-bank untuk membiayai sebagaian besar dari kebutuhan dana kredit untuk anggota koperasi primer. C. Pengertian Program Kemitraan Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, yang dimaksud Program Kemitraan adalah “program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.” Sementara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.68 Budi Rachmat menyatakan bahwa: “Kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha diberbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan 67 Harimurti, Manajemen Usaha Kecil, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001, hal. 120. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991. 68 Universitas Sumatera Utara 47 disertai pembinaan dan pengembangan UMKM oleh usaha besar.”69 Program kemitraan merupakan wadah untuk pengembangan UMKM dikarenakan program ini dapat menjawab dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini dialami oleh UMKM di Indonesia. Selanjutnya Mohammad Jafar Hafsah menyatakan: Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.70 Tujuan dari program kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana bagian laba BUMN, memperluas akses terhadap pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM untuk keperluan investasi dan modal kerja, serta meningkatkan citra BUMN melalui program kemitraan kemitraan. Sasaran dari program kemitraan yang ingin dicapai yaitu mengarahkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha besar dan berkembang dengan meningkatkan kemampuan manajerial dalam kewirausahaan dan pemasaran dengan memberikan bimbingan, pinjaman modal kerja maupun investasi sehingga usaha kecil yang kurang sehat akan menjadi sehat, yang sehat akan menjadi tangguh mandiri dan berkembang menjadi sehat sekali yang akhirnya mampu mendapatkan pinjaman lembaga perbankan. 69 Budi Rachmat, Modal Ventura, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 40. Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha, Konsepsi Dan Strategi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal. 43. 70 Universitas Sumatera Utara 48 BUMN mempunyai komitmen dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di mana perusahaan menjalankan operasinya. Agar senantiasa perusahaan dapat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, maka perusahaan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar dan memberikan kesempatan berusaha bagi UMKM. Agar tujuan pelaksanaan program kemitraan dapat tercapai maka unit program kemitraan sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan, evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, monitoring, promosi, fungsi administrasi dan keuangan. Unit kemitraan di kantor pusat dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan, serta mempertimbangkan kondisi perusahaan. D. Landasan Hukum Program Kemitraan Memenuhi amanat Undang-undang BUMN dan sebagai wujud dari kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar, BUMN melaksanakan PKBL sebagai bagian dari corporate action. Peran BUMN dalam pengembangan usaha kecil dilaksanakan sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Pertimbangan yang mendasari pelaksanaan program tersebut adalah adanya posisi strategis BUMN dalam hubungannya dengan usaha kecil yaitu memiliki keunggulan pada bidang produksi/pengolahan, teknologi, Universitas Sumatera Utara 49 jaringan distribusi dan sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan usaha kecil sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan saat ini yang terkait dengan program kemitraan perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya adalah: 1. Undang-undang Dasar 1945. a. Pasal 33 ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. b. Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. c. Pasal 33 ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. d. Pasal 33 ayat (4) (amandemen ke-4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. e. Pasal 34 ayat (2) (amandemen ke 4) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu…” 2. Undang-undang a. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Universitas Sumatera Utara 50 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 No. 4297). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, yaitu: (1) BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembina usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyisihan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Menteri. Dengan demikian BUMN bukan saja mendukung keberadaan usaha kecil dan koperasi tetapi juga harus mendukung program sosial lainnya. b. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 10, Tambahan Lembaran Negara No. 4756). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, yaitu: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Universitas Sumatera Utara 51 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. 3. Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan PPK No. KEP.155/BU/1994, Tanggal 4 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. 4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK.016/1994, Tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 60/KMK.016/1996, Tanggal 9 Pebruari 1996 tentang Perubahan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK-016/1994. 6. Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, Tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, Tanggal 8 Juni 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, Tanggal 5 Agustus 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Universitas Sumatera Utara 52 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 9. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-07/MBU/2008, Tanggal 5 Mei 2008 tentang Pelaksanaan PKBL dan Penerapan Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. E. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang-undang UMKM, terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu: Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa: “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.” Menurut Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa: Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa: Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.” Selain itu pengertian usaha kecil menurut Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007, adalah: “Usaha Universitas Sumatera Utara 53 kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini”. Usaha kecil sebagai wadah usaha bagi sebagian besar masyarakat merupakan usaha yang mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dan memberikan andil besar serta menduduki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Keberadaan dan kedudukan usaha kecil di tengah-tengah kehidupan usaha telah mendapat tempat dan perhatian di dalam masyarakat. Karena usaha kecil mampu menyerap tenaga kerja, ikut melancarkan peredaran perekonomian negara dan juga mampu berdampingan dengan perusahaan-perusahaan besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha kecil juga berfungsi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi khususnya. Berdasarkan ciri-ciri yang dapat digunakan sebagai ukuran apakah suatu usaha tergolong kecil adalah: a. b. c. d. e. f. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok Usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang Usaha tidak memiliki karyawan Modalnya dikumpulkan dari tabungan milik pribadi, atau Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya.71 71 Singgih Wibowo, dkk., Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil, Jakarta: Penebar Swadaya, 2000, hal. 3. Universitas Sumatera Utara 54 Secara umum pengertian terhadap perusahaan kecil mengacu pada ciri-ciri yaitu: a. Manajemen berdiri sendiri : Pada umumnya para manajer perusahaan kecil adalah juga pemilik. Dengan predikat yang disandang, mereka memiliki kebebasan luas untuk bertindak dan mengambil keputusan. b. Investasi modal terbatas, pada umumnya modal perusahaan kecil disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik karena jumlah modal yang diperlukan relatif kecil dibandingkan modal yang diperlukan perusahaan-perusahaan besar. c. Daerah operasinya lokal. Dalam hal ini majikan dan karyawan tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan dengan letak perusahaan. Meskipun demikian, tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat. Sering kali dijumpai pemasaran perusahaan kecil bahkan mencapai lingkungan nasional. d. Ukuran secara keseluruhan relatif kecil (penyelenggaraan dibidang operasinya tidak dominan). 72 Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang UMKM, kriteria terhadap UMKM masing-masing terdapat perbedaan dari segi keuangan dan modal yang dimilikinya, yaitu: (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta 72 M. Fuad, dkk, Pengantar Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal.53-54. Universitas Sumatera Utara 55 rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden. Lahirnya Undang-undang UMKM sekaligus memberi perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah. Undang-undang tersebut selanjutnya merupakan landasan utama dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Indonesia. F. Prosedur Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN Agar tujuan dari pelaksanaan PKBL dapat tercapai, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, setiap BUMN wajib membentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan PKBL dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Prioritas dalam program kemitraan ditujukan bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan. Program kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha dengan BUMN, namun diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha. Salah satu upaya pembinaan dan pengembangan yang diberikan adalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan BUMN kepada UMKM melalui PKBL. Pada prinsipnya semua jenis usaha yang produktif dari semua sektor ekonomi yaitu: industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, jasa dan sektor Universitas Sumatera Utara 56 lainnya (termasuk koperasi) dapat bermitra dan dibiayai oleh BUMN. Baik itu usaha yang menghasilkan barang atau produk maupun usaha berbentuk jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, usaha kecil yang berhak mendapat bantuan pinjaman dalam program kemitraan, adalah: (1) Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); b. Milik Warga Negara Indonesia c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan; f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun; g. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non bankable). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina. Mengenai bentuk pinjaman dana yang diberikan dalam program kemitraan diatur di dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per05/MBU/2007, yaitu: (1) Pemberian Pinjaman, dalam bentuk: a. Pinjaman untuk modal kerja dan/ atau pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan. b. Pinjaman khusus yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum 1 tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi mitra binaan. Universitas Sumatera Utara 57 (2) Hibah dalam bentuk: a. Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk Mitra Binaan. b. Bantuan Pemasaran Produk Mitra Binaan. (3) Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina dan menyediakan tenaga penyuluhan yang berasal dari Lembaga Pendidikan/ Pelatihan Swasta Profesional maupun Perguruan Tinggi. Selanjutnya mekanisme penyaluran dana program kemitraan oleh perusahaan BUMN kepada mitra binaannya, diatur di dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, yaitu: (1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan : a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut: 1) Nama dan alamat unit usaha; 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha; 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus; 4) Bidang usaha; 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang; 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana. b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan; c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan; d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat : 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan; 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan; 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya; 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman). Universitas Sumatera Utara 58 (2) (3) (4) (5) e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur. Universitas Sumatera Utara

Judul: Sejarah Bumn

Oleh: Willi Muchlisien


Ikuti kami