Tugas Tpldk

Oleh Sus Mita

91,1 KB 10 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Tugas Tpldk

Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sikat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah) a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau diak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertenttangan dengan kewajibannya, b. Pegawi negeri atau penyelenggara negara yang nenerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan dibrkan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili, e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mmelawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negar yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, adahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima perkerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundang, atau i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidask langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saaat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. 1. Sebelum membahas lebih lanjut pasal 12, perlu dikehathi beberapa hal sebagai berikut: a. Pasal 12 huruf a berasal dari pasal 419 angka 1 KUHP b. Pasal 12 huruf a berasal dari pasal 419 angka 2 KUHP c. Pasal 12 huruf a berasal dari pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP d. Pasal 12 huruf a berasal dari pasal 420 ayat (1) angka 2 KUHP dengan beberapa perubahan e. Pasal 12 huruf a berasal dari pasal 423 KUHP f. Pasal 12 huruf a berasal dari pasal 425 angka 1 KUHP g. Pasal 12 huruf a berasal dari pasal 425 angka 2 KUHP h. Pasal 12 huruf a berasal dari pasal 425 angka 3 KUHP i. Pasal 12 huruf a berasal dari pasal 435 KUHP 3. Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terrdapat dalam pasal 12 huruf b, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut: A. 1. Pegawai Negeri; 2. Penyelenggara negara; B. Menerima hadiah C. Diketahui atau patut diduga; D. Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah elakkan atau tidak melakukan sesuatua dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ketentuan tentang tindak pidana korupsi ini adalah pasangan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) huruf b. ad. A yand dimaksud dengan “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” dalam pasal 12 hurub b, lihat pembahasan terhadap pasal 5 ayat (1) huruf a. ad. B yang dimaksud dengan “meneria hadiah” dalam pasal 12 huruf b, lihat pembahasan terhadap pasal 11. ad. C yang dimaksud dengan unsur :diketahui atau patut diduga” dalam pasal 12 huruf B, lihat pembahasan pasal 11. ad. D unsur ini menjelaskan bahwa penerinmaan hadiah oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dilakukan setelah Pegawai Negeri atau Penyelenggarra Negara tersebut melakukan atau tidak lemakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sedang yang dimaksud dengan “jabatan” dan “dalam jabatan” dalam pasal 12 huruf b, lihat pembahasan terhadapa pasal 5 ayat (1) huruf a. 4. Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 12 huruf c, akan ditemu beberapa unsur sebagai berikut: A. Hakim; B. Menerima hadiah atau janji; C. Diketahui atau patut diduga; D. Untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim untuk diadili. Ketentuan tentang tindak pidana korupsi ini adalah pasangan dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. ad. A yang dimaksud dengan “hakim” dalam pasal 12 huruf c, lihat pembahasan tentang pasal 6 ayat (1) huruf a. ad. B yang diaksud dengan “neneria hadiah atau janji” dalam pasal 12 huruf c. Lihat pembahasan terhadap pasal 11. ad. C yang dimaksud dengan unsur “diketahui atau patut diduga” dala pasal 12 huruf c, lihat pembahasan terhadap pasal 11. ad. D unsur “untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili” pada pasal 12 huruf c, di dalam hukum pidana tersebut bijkomendoogmerk atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai elakukan tindak pidana. meskipun demikian, Penuntut Umum harus memuat untuk tersebut dalam surat dakwaan dan dapat membuktikan unsur ini di pemeriksaan sidang pengadilan jika ingin terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf C. 5. Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 12 huruf d, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut: A. Advokat; B. Menerima hadiah atau janji; C. Diketahui atau patut diduga; D. Untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubunng dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 6. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa ketentuan yang terdapat dala pasal 12 huruf e adalah berasal dari Pasal 423 KUHP, tetapi jika kedua ketentuan tersebut dibandingkan, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mengganggu untuk dapat memakai ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 huruf e. Antara unsur “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dengan unsur “menyalahgunakan kekuasaan” pada perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e ada kata “atau”, sedangkan pada perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 423 sedangkan pada perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 huruf e, unsur “menyalahgunakan kekuasaan” merupakan alternatif dari unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” , tetapi jika diikuti perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 423 KUHP, unsur “menyalahgunakan kekuasaan” merupakan sarana dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara untuk “ memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk engerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” Sebenarnya tidak tepat juga jika dikatakn bahwa dalam peruusan ketentuan yang terdapat dala pasal 12 hufur e, unsur “ menyalahgunakan kekuasaan merupakan alternatif dari unsur “ menyalahgunakan kekuasaan" merupakan unsur objektif dari suatu tidan pidana, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandund di dalam hatinya. Formulasi alternatif terpaksa digunakan karena adanya kata "atau" dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e. Penulis tidak menemukan alasan mengapa pembuat undang-undang pada waktu menuangkan Pasal 423 KUHP ke dalam Pasal 12 huruf e sengaja. PASAL 12 B (1) Setia gratifikasi kepada pegawai megeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat (4)empat tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Di dalam penhelasan umum UU Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan; "Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remedium dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadao Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU nomor 28 Tahun 19999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk tidak melakukan tidak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi ..... dan seterusnya Yang dimaksud dengan "tindak pidana baru tentang gratifikasi" dalam penjelasan umum tersebut adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasiyang nilainya Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat 91) huruf a Yang merupakan tindak pidana dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) tersebut bukan mengenai "pemberitaan gratifikasi", tetapi mengenai "penerimaan gratifikasi. Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1), "gratifikasi" bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi , tetapi hanya merupakan unsur dari tidak pidana korupsi tentang gratifikasi " 2. Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksuddengan "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon) , komisi , pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanam, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya . Selanjutnya, pejelasa Pasal 12 B ayat (1) menyebutkan bahwa gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektrinik atau tanpa sarana elektronik. 3. Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat(1), dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi tetang gratifikasi, tidak cukup hanya memenuhi unsru adanya pemberian kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur berikut: a. pemberian tersebut "berhubungan dengan jabatan" dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian , artinya si pemberi mempunyai kepentingan, dengan jabatan dari Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima pemberian, misalnya untuk mendapat pekerjaan pemborongan umum; b. pemberian tersebut :berlawanan dengan kewajiban atau tugas" dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya imbalan atau balas jasa yang akan atau telah diberikan oleh Pegawai Negeri atau atau Penyelenggara negara yang menerima pemberian, artinya imbalan atau balas jasa yang akan atau telah diberikan oleh Pegawai negeri atau Penyelanggara Negara tersebut adalah sebagai akibat dari pemberian yang diterima, yang sebenarnya Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara tersebut tidak mempunyai kewajiban atau tugas untuk memberikan imbalan atau balas jasa yang dimaksud. Oleh pasal 12 B ayat (1) ditentukan bahwa setiap gratifikasi kepada Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya, dianggap pemberian suap. Selanjutnya Pasal 12 B ayat (1) menentukan sebagai berikut: a. gratifikasi yang nilainya Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap yang dilakukan oleh Penuntut Umum. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a tersebut, dapat diketahui bahwa terhadap tindak pidana korupsi ini diberlakukan pembuktian terbalik, karena yang dibebani kewajiban pembuktian adalah penerima gratifikasi , bukan Penuntut Umum. ad.a Ketentuan yang terdapat Pasal 12 B ayat (1) huruf a, merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapa dalam Pasal 66 KUHAP , karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf amerupakan ketentuan yang "ditentukan lain" dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Oleh karena iotu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang olehpenjelasan umum UU Nomor 20 Tahun 2001 dinamakan dengan "pembuktian terbalik" , artinya bukan Penuntut Umum, tetapi terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdapat tidak melaukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih Jika sampai terdakwa tidak dapat membuktikan, oleh pengadilan diputuskan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a Sudah tentu yang harus dibuktikan oleh penerima gratifikasi adalah bahwa gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun pembuktian bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah menerima gratifikasi adalah menjadi kewajiban dari Penuntu Umum ad. b Dengan memperhatikan penjelasan umum UU Nomor 31 Tahun 1999 dan penjelasan Pasal 37, dapat diketahui pembuktian yang dianut atau diterapkan oleh UU Nomor 31 tahun 1999 adalah "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang" atau "pembuktian terbalik yang terbatas". sehingga dengan sendirinya, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 B ayat 91) huruf b juga menganut atau menerapkan "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang" atau "pembuktian terbaik yang terbatas", yang masih tetap memberikan kewajiban kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaanya . Apa yang dimaksud dengan pembuktian tersebut akan dijelaskan waktu membahas dan menguraikan Pasal 37 ayat (1) 4. Pasal 12 B ayat (2) menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) adalah sebagai berikut: A. Pidana penjara seumur hidup, ATAU B. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama (20) tahun, DAN pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Yang menarik perhatian dari ketentuan tentang pidana yang dicantumkan dalam Pasal 12 B ayat (2) tersebut adalah tidak ada perbedaan pidana yang dapat dijatuhkan antara penerima gratifikasi yang nilainya Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih dengan penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) Pasal 12 C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 910 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi yang paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negera (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 C ayat (4) pada saat sekarang sudah ada, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002 dalam Pasal 12 C ayat (4) ditentukan bahwa UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengatur mengenai: a. tata cara penyampaian laporan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, tentang adanya penerimaan gratifikasi b. penentuan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara akan ditetapkan menjadi milik Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerimanaya atau menjadi milik negara. Mengenai tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi tersebut, diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 UUU Nomor 30 tahun 2002. ad. a Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 C ayat (1), dapat diketahui bahwa tidak setiap gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara selalu merupakan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi. Jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara telah melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi , Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi sebaliknya jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak melapor gratifikasi yang diterimanya, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi tetang gratifikasi. Atau dengan kata lain, penerimaan gratifikasi baru merupakan tindak pidana korupsi, Jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak melapor gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. jadi, apakah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah melaporkan atau tidak melaporkan adanya adanya penerimaan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena di dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 C ayat (1) hanya disebutkan "Pasal 12 B ayati (1)", maka yang dimaksud gratifikasi dalam ketentuan tersebut adalah baik gratifikasi yang nilainya Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf b Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 C ayat (2) , kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi diberikan tenggang waktu untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya gratifikasi tersebut. Dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baru melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut, maka dapat disamakan dengan tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai akibat dari adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 C ayat (2), sebaiknya penyidikan terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang disangka melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dimulai setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya gratifiasi, karena jika tidak demikian , Pegawai Negeri atau Penyelanggara Negara yang disangka melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dalam pemeriksaan sidang pengadilan, yang bersangkutan sebagai terdakwa akan mengajukan keberatan bahwa yang didakwakan kepada dirinya belum merupakan tindak pidana korupsi Sudah tentu sebelum penyidik melakukan penyidikan, terlebih dahulu penyelidik melakukan penyelidikan untuk memastikan kapan gratifikasi diterima oleh Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara tersebut.

Judul: Tugas Tpldk

Oleh: Sus Mita


Ikuti kami