Makalah-pkn

Oleh Muhammad Fahri

16 tayangan
Bagikan artikel

Transkrip Makalah-pkn

BAB I
PENDAHULUAN
A. latar Belakang
Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah
wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep
dasar wilayah kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13
Desember 1957.

Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi

bangsa Indonesia,karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang
menyatukan wilayah Indonesia.
Wawasan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam
eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengepresikan
diri sebagai bangsa Indonesia di tennngah-tengah lingkungannya yang sarwa
nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara itu adalah:wadah,isi,dan
tata laku.
Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka,negara
Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya
terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber
daya manusia(SDM). Kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan
keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa,satu
negara dan satu tanah air.Dalam kehidupannya,bangsa Indonesia tidak
terlepas

dari

pengaruh

interaksi

dan

interelasi

dengan

lingkungan

sekitar(regional atau internasional). Salah satu pedoman bangsa Indonesia
wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara disebut
WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan

negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju
masyarakat yang adil,makmur dan sentosa.
B. Rumusan Masalah
Di dalam makalah ini mempunyai beberapa rumusan masalah antara lain:
1. Pengertian dari Wawasan Nusantara
2. Unsur-unsur dasar wawasan nusantara
3. Kedudukan,fungsi dan tujuan wawasan nusantara
4. Wawasan nasional Indonesia
5. Hubungan wawasan nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia
6. Dinamika kewilayahan Indonesia
7. Sasaran Implementasi wawasan nusantara
8. Sosialisasi wawasan nusantara
9. Tantangan Implementasi wawasan nusantara
C. Tujuan
Makalah ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :
1. Untuk mengetahui pengertian dari wawasan nusantara
2. Untuk mengetahui unsur-unsur dasar dari wawasan nusantara
3. Untuk mengetahui kedudukan,fungsi dan tujuan wawasan nusantara
4. Untuk mengetahui wawasan nasional Indonesia
5. Untuk mengetahui hubungan wawasan nusantara sebagai wawasan
nasional Indonesia
6. Untuk mengetahui dinamika kewilayahan Indonesia
7. Untuk mengetahui sasaran implementasi wawasan nusantara
8. Untuk mengetahui sosialisasi wawasan nusantara
9. Untuk mengetahui tantangan implementasi dari wawasan nusantara

BAB II
PEMBAHASAN
A. Wawasan Nusantara
a. Pengertian Wawasan Nusantara


Menurut Prof.Dr. Wan Usman
Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia
mengenai diri dan tanah air nya sebagai Negara kepulauan dengan
semua aspek kehidupan yang beragam.



Menurut Kel. Kerja LEMHANAS 1999
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan
bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan
bermsyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan
nasional.



Menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia

mengenai

diri

dan

lingkungannya

dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah

dalam

menyelenggarakan

kehidupan

bermsyarakat,

berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
Dari berbagai pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Wawasan
Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan.
b. Unsur dasar Wawasan Nusantara


Wadah ( contour)

Wadah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara meliputi
seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan
kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya.


Isi ( content)
Merupakan aspirasi bagsa yag berkembang di masyarakat dan cita-cita
serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.
Isi menyangkut dua hal yaitu:
1)

Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan
perwujudannya,

pencapaian

cita-cita

dan

tujuan

nasional

persatuan.
2)

Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua
aspek kehidupan nasional.



Tata laku ( Conduct)
Hasil interasi antara wadah dan isi wawasan nusantara yang terdiri
dari:
1)

Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan
mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia .

2)

Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan perbuatan dan
perilaku dari bangsa Indonesia.

c. Kedudukan, fungsi, dan tujuan Wawasan Nusantara
1.

Kedudukan Wawasan Nusantara
a.

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia
merupakan ajaran yang di yakini kebenarannya oleh seluruh
rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam
upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

b.

Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional secara structural
dan fungsional mewujudkan keterkaitan hierarkis piramida dan

secara

instrumental

mendasari

kehidupan

nasional

yang

berdimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.

Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi,
dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan,
keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara Negara di
tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam
kehidupan bernsyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk dalam bukunya
pendidikan kewrganegaraan diperguruan tinggi menjelaskan bahwa
fungsi wawasan nusantara:
a.

Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan
Negara Indonesia

b.

Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakkan dan
strategi pembangunan nasional

3.

Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasioanalisme
yang tinggi disegala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih
mengutamakan kepentingan nasioanal dari pada kepentingan individu,
kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah (kepentingan individu,
kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah tetap dihargai selama
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan
masyarakat banyak.
Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MH dkk dalam bukunya
pendidikan kewrganegaraan diperguruan tinggi menjelaskan bahwa
tujuan wawasan nusantara adalah :
a.

Tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek
kehidupan nasional yaitu aspek alamiah dan aspek sosial

b.

Tujuan keluar pada lingkungan bangsa dan Negara yang
mengelilingi Indonesia ialah ikut serta mewujudkan ketertiban
dan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan keadilan sosial
dan perdamaian abadi

B. Wawasan Nasional Indonesia
Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan
nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham
kekuasaan, geopolitik dan Dasar pemikiran wawasan nasional yang dipakai
Negara Indonesia.
1. Paham kekuasaan Indonesia
Dalam google www.wilayahperbatasan.com bangsa Indonesia yang
berfalsafah dan berideologi pancasila menganut paham tentang perang dan
damai berdasarkan:’’ bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta
kemerdekaan”.

Maka wawasan nasional

bangsa Indonesia

tidak

mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan.
2. Geopolitik Indonesia
Indonesia menganut paham Negara kepulauan berdasarkan Archipelago
concept yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah Negara
menjadi satu kesatuan yang utuh sebaga Negara kepulauan.
3. Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia
Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan
dalam kondisi nyata. Indonesia dibentuk oleh pemahaman kekuasaan dari
bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang dan kesejarahan
Indonesia.
Untuk penjelasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan
pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari:


Pemikiran berdasarkan falsafah pancasila
Wawasan nasional merupakan pancaran dari pancasila oleh
kerena itu menghendaki terciptanya kesatuan dan persatuan dengan

tidak menghiangkan cirri,sifat dan karakter dari kebhinekaan unsurunsur pembentuk bangsa (suku bangsa,etnis dan golongan).


Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan
Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan
peraturan tentang wilayah territorial yang dibuat oleh belanda yaitu
“territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO
1939), dimana lebar laut wilayah/territorial Indonesia adalah 3 mill
diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia.
TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia
sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisahpisah, sehingga pada 13 desember 1957 pemerintah mengeluarkan
Deklarasi Djuanda yang isinya: ”segala perairan di sekitar, di antara
dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang
termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak
memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar
daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan
demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada
di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.
Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal
asing

dijamin

selama

dan

sekedar

tidak

bertentangan

dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.
Dalam peraturan, yang akhirnya dikenal dengan sebutan
Deklarasi Djuanda, disebutkan juga bahwa batas laut teritorial
Indonesia yang sebelumnya tiga mil diperlebar menjadi 12 mil
diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada
pulau-pulau dari wilayah Negara Indonesia pada saat air laut surut.
Dengan keluarnya pengumuman tersebut, secara otomatis

Ordonantie 1939 tidak berlaku lagi dan wilayah Indonesia
menjadi suatu kesatuan antara pulau-pulau serta laut yang
menghubungkan antara pulau-pulau tersebut.
Tujuan deklarasi juanda sebagai berikut:
1)

Perwujudan

bentuk

wilayah

Negara

kesatuan

republic

Indonesia yang bulat dan utuh
2)

Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan
dengan asas Negara kepulauan

3)

Peraturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin
keselamatan dan keamanan Negara kesatuan NKRI
Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah

disepakati oleh PBB tahun 1982 wilayah perairan laut Indonesia
dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:
1.

Zona laut territorial
Batas laut territorial adalah garis khayal yang berjarak
12 mil dari garis dasar kearah laut lepas. Garis dasar adalah
garis khayal yang menghubungakan titik-titik dari ujung-ujung
pulau terluar.

2.

Zona landas kontinen
Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis
maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah benua,
kedalaman lautnya kurang dari 150 m. Adapun batas landasan
kontinen tersebut diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200
mil laut.

3.

Zona ekonomi eksklusif (ZEE)
Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200
mil kearah laut terbuka diukur dari garis dasar. Pengumuman

tentang ZEE dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada
tanggal 21 maret 1980.
Melalui konferensi PBB tentang hukum laut Indonesia
ke-3 tahun 1982, pokok-pokok Negara kepulauan berdasarkan
Archipelago Concept Negara Indonesia diakui dan dicantumkan
dalam UNCLOS 1982. Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh
dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan
seperti bertambah luas ZEE dan landas kotinen Indonesia.
Perjuangan

tentang

kewilayahan

dilanjutkan

dengan

menegakkan kedaulatan dirgantara yaitu wilayah Indonesia
secara vertical terutama dalam memanfaatkan wilayah Geo
Stationery Orbit ( GSO ) .
Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang
daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah Negara dan
melekat pada bumi dimana suatu Negara mempunyai hak
yurisdiksi. Ruang udara, ruang daratan dan ruang lautan
merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisahpisahkan.


Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya
Budaya atau kebudayaan secara etimologis adalah segala
sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Sosial budaya
adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan
pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial
antara anggota – anggotanya.
Berdasar ciri dan sifat kebudayaan masyarakat Indonesia
sangat hiterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik
yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang
relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik.

Proses sosial dalam menjaga persatuan nasional sangat
membutuhkan kesamaan persepsi/ kesatuan cara pandang diantara
segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam
namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama
secara harmonis.


Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan
Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita – cita pada
umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah.
Penjajahan disamping menimbulkan penderitaan dan juga
menumbuhkan semangat untuk merdeka yang merupakan awal
semangat kebangsaan yang diwadahi Boedi Oetomo (1908 ) dan
sumpah pemuda (1928).
Wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman
sejarah yang menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan dalam
lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan dalam
mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan
nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia
setara dengan bangsa lain.

C. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia
Sebagai bangsa majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia
dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan
nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosisl budaya, maupun
hankamnya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah.
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional indonesia merupakan
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya
yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan

dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan
dalam setiap aspek kehidupan nasinal untuk mencapai tujuan nasional.
D. Implementasi Wawasan Nusantara
Penerapan Wawasan Nusantara harus tercemin pada pola piker, pola
sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan Negara.
a) Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan
menyelenggaraan

Negara

yang

sehat

dan

iklim

dinamis,mewujudkan

pemerintahan yang kuat ,aspiratif , dipercaya.
b) Implementasi dalam kehidupan Ekonomi , adalah menciptakan tatanan
ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
c) Implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap
batiniah dan lahirniah yang mengakuai, menerima dan menghormati
segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup disekitarnya dan
merupakan karunia sang pencipta.
d) Implementasi

dalam

kehidupan

pertahanan

keamanan,adalah

menumpuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela
Negara pada setiap WNI.
E. Sosialisasi Wawasan Nusantara:


Menurut Sifat /cara penyampaian
a. Langsung = >ceramah,diskusi,tatap muka
b. Tidak langsung=>media massa



Menurut metode penyampaian
a) Ketauladanan
b) Edukasi

c) Komunikasi
d) Integrasi
Materi Wasantara disesuaikan dengan tingkat dan macam pendidikan
serta lingkungannya supaya bisa dimengerti dan dipahami.
F. Tantangan Implementasi Wasantara
1) Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam
bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan
nasional hanya dapat dilaksanakan oleh Negara-negara maju dengan
Buttom Up Planning,sedang untuk Negara berkembang dengan Top Down
Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia,
sehingga diperlukan landasan operasinal berupa GBHN. Kondisi Nasional
(Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini
merupakan ancaman bagi integritas.
2) Dunia Tanpa Batas
a) Perkembangan IPTEK
Mempengaruhi pola , pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam
aspek kehidupan.
b) Kenichi Omahe dalam buku Borderless Word dan The End of Nation
State menyatakan: dalam perkembangan masyarakat global,batas-batas
wilayah Negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap.
Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan
dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan
Nusantara

,

mengingat

perkembangan

tersebut

akan

dapat

mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir , pola sikap dan
pola tindak didalam bermsyarakat , berbangasa dan bernegara.

3) Era Baru Kapitalisme
a.

Sloan dan Zureker
Dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan
Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak
milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk
mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung
dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan
kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.

b.

Lester Thurow
Dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan : untuk
dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi
baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham
sosialis.

4) Kesadaran Warga Negara
a.

Pandangan Indonesia Tentang Hak dan Kewajiban
Manusia Indonesia mempunyai kedudukan , hak dan
kewajiban yang sama.Hak dan Kewajiban dapat dibedakan namun
tidak dapat dipisahkan.

b.

Kesadaran Bela Negara
Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan
adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan,
kemiskinan ,kesenjangan social ,memberantas KKN ,menguasai Iptek ,
meningkatkan kualitas SDM , transparan dan memelihara persatuan.

BAB III
Kesimpulan

Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan Secara
umum Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam
pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam
lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.
Tujuan dari wawasan nusantara tersebut yaitu mewujudkan
nasioanalisme yang tinggi disegala aspek kehidupan rakyat Indonesia
yang

lebih

mengutamakan

kepentingan

nasioanal

dari

pada

kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah
(kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah
tetap dihargai selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
atau kepentingan masyarakat banyak.

Daftar Pustaka

Sartini,dkk, 2002, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan
Tinggi,Paradigma, Yogyakarta
Santoso Budi, dkk,2005, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta
Cristine, dkk, 2002, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk
Perguruan Tinggi, PT Prandnya Paramita, Jakarta
Subadi Tjipto, 2010, Pendidikan Kewarganegaraan, BP-FKIP UMS,
Surakarta
Zubaidi Achmad, dkk, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk
Perguruan Tinggi, Paradigma, Jokjakarta
Effendi

Sutenang,12

Oktober

2010,Wawasan

Nusantara,

http://www.google.com
Makalah Wawasan Nusantara,12 Oktober 2010, http://www.google.com

Judul: Makalah-pkn

Oleh: Muhammad Fahri


Ikuti kami