Makalah Demokrasi.docx

Oleh Pulo Lestari

168,3 KB 8 tayangan 0 unduhan
 
Bagikan artikel

Transkrip Makalah Demokrasi.docx

Makalah Kewarganegaraan DEMOKRASI Disusun Oleh : AMYRATUL HUSNA NIM : PO7124118002 Dosen Pembimbing : Drs. Armiwal, M.Si JURUSAN D-III KEBIDANAN POLITEKKES KEMENKES ACEH BANDA ACEH 2018 i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Demokrasi” tepat pada waktunya. Makalah ini bertujuan untuk memperluas wawasan kita tentang judul tersebut. Besar harapan bagi kami agar para pembaca mengambil perhatian untuk membaca Makalah ini sehingga materi yang ada didalamnya tidak hanya menjadi sebuah materi saja melainkan menjadi jendela pengetahuan menuju masa depan yang cerah. Disamping itu, saya juga mau memohon maaf bila ada kesalahan dalam Makalah ini. Banda Aceh, November 2018 Penulis i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR...................................................................................................i DAFTAR ISI..................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN..............................................................................................1 1.1 Latar Belakang....................................................................................................1 1.2 Rumusan Masalah...............................................................................................1 1.3 Tujuan Makalah..................................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN...............................................................................................2 2.1 Makna Demokrasi...............................................................................................2 2.2 Demokratisasi......................................................................................................5 2.3 Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia.................................................................8 2.4 Pendidikan Demokrasi........................................................................................14 BAB III PENUTUP.......................................................................................................16 3.1 Kesimpulan.........................................................................................................16 3.2 Saran....................................................................................................................16 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................17 ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Demokrasi merupakan suatu terminologi yang sarat dengan makna hal ini disebabkan oleh pengertiannya yang berkaitan erat dengan sistem sosial yang mendukungnya. Terlebih pada saat ini hampir semua negara yang ada di dunia menyatakan bahwa sistem pemerintahannya adalah demokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Sri Soemantri bahwa sekarang ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak berasakan demokrasi. Meskipun arti yang diberikan kepada demokrasi tersebut tidak sama, namun setiap negara akan selalu mengatakan bahwa negaranya berdasarkan pada azas-azas demokrasi (Sri Soemantri 1992). Dapat pula kita ketahui bahwa demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara dan masyarakat. Pada suatu negara yang sistem pemerintahannya demokrasi maka warga negaranya turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui para wakilwakilnya yang berada di DPR yang telah dipilih melalui proses pemilihan umum. Pemerintahan dalam negara demokrasi pada umumnya menjamin terciptanya keadilan, penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah makna demokrasi itu? 2. Apa itu demokratisasi? 3. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia? 4. Apa pendidikan demokrasi dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut? 1.3 Tujuan Makalah Penulisan dari makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi. 1 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Makna Demokrasi Demokrasi merupakan suatu terminologi yang sarat dengan makna hal ini disebabkan oleh pengertiannya yang berkaitan erat dengan sistem sosial yang mendukungnya. Sejarah demokrasi sendiri lahir pada abad ke 4 SM – 6 SM demokrasi dipraktikkan pada saat itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena di Yunani pada waktu itu merupakan negara kota (polis) yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya. Namun masih ada pembatasan, misalnya para anak, wanita, dan para budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian karena adanya perkembangan jumlah penduduk, demokrasi langsung tidak dapat diterapkan lagi atau sulit untuk dilaksanakan dengan alasan: a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. b. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang cukup banyak sulit untuk dilaksanakan. c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit untuk dicapai, karena sulit memungut suara dari peserta yang hadir. d. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks. Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada 2 (dua) mecam yaitu: a. Demokrasi langsung Adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyarawatan untuk menentukan kebijaksaan umum dan undang-undang. b. Demokrasi tidak langsung Adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan dan biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Pengertian demokrasi yang paling populer telah dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari 2 rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people). Dalam negara demokrasi kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut berada di tangan rakyat. Jadi pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sehingga disebut pemerintahan demokrasi. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi, kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian yang tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan. 1. Konsep Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan Pada masa lalu menurut filusuf Yunani demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan atau politik. Sedangkan mengenai bentuk-bentuk pemerintahan secara klasik menurut Plato, yaitu: a. Monarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat yang banyak. b. Tirani adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi. c. Aristrokasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan orang yang banyak. d. Oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. e. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. f. Mobokrasi/ Okhlokarsi adalah suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berkependidikan, tidak paham tentang pemerintahan yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan orang banyak. 3 Bentuk pemerintahan yang baik adalah monarki, aristokasi, demokrasi. Sedangkan bentuk pemerintahan yang buruk adalah tirani, oligarki, mobokrasi. Bentukbentuk pemerintahan seperti itu sudah tidak dianut lagi oleh banyak negara saat ini. Adapun bentuk pemerintahan yang dianut oleh banyak negara saat ini seperti yang dinyatakan oleh Machiavelli, yaitu: a. Monarki, bentuk pemerintahan yang besifat kerajaan dengan pemimpin negara yang bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. Penunjukkan pemimpin negara didasarkan pada keturunan atau warisan. Contoh: di negara Inggris, Malaysia, Jepang, Arab Saudi. b. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri. Penunjukkan pemimpin Negara berdasarkan pemilihan. Contoh: di negara Amerika Serikat dan Indonesia. 2. Demokrasi sebagai Sistem Politik Sistem politik dikatakan sebagai demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur dan semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Menurut Samuel Huntington (2001), sistem politik dibedakan menjadi: a) Sistem politik demokrasi, yaitu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. b) Sistem politik nondemokrasi, yaitu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem ini terdiri dari: otoriter, totaliter, sistem diktaktor, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan sistem komunis. 3. Demokrasi sebagai Standar Perilaku Dewasa ini demokrasi tidak hanya sekedar dipahami sebagai sistem politik saja, namun demokrasi telah dapat dipahami sebagai standar perilaku dan pandangan hidup (way of life). Sehingga tentunya membutuhkan usaha nyata dari setiap warga masyarakat ataupun penyelenggara negara untuk senantiasa berperilaku demokratis, yang maksudnya adalah dalam melakukan berbagai perbuatan senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai demokrasi yang ada terlebih bagi kita yang hidup di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pnacasila. Penerapan nilai-nilai demokrasi dapat menciptakan perilaku warga masyarakat yang demokratis di mana perilaku itu akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. 4 2.2 Demokratisasi Demokratisasi adalah proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dalam sistem politik demokrasi perlu dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Contoh lembaga demokrasi adalah pemerintah, partai politik, pers, dewan perwakilan rakyat, dan lembaga peradilan. Demokratisasi adalah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau turut serta dalam berbagai bidang kegaitan (masyarakat/negara) baik langsung atau tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Pengertian demokrasi juga dapat dikatakan sebagai proses menuju demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi. Dalam menuju ke demokrasi yang kita dambakan merupakan proses yang tidaklah mudah. Demokratisasi merupakan jalan keluar dari otoritarianisme, disebabkan, demokratisasi adalah proses yang mengembalikan hak-hak rakyat, sehingga mengapa banyak rakyat yang menyukai demokrasi, sedangkan dibawah pemerintahan yang sifatnya atau bentuknya otoriter dengan meniadakan demokrasi, menyebabkan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, kebudayaan, atau ekonomi dibatasi. Karena itu dukungan terhadap demokratisasi akan sangat menentukan keberhasilan proses tersebut. Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupaun secara cepat kearah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Jika demokratisasi tidak dilakukan, maka bayaran yang harus diterima adalah balkanisasi, perang saudara yang menumpahkan darah, dan kemunduran ekonomi dengan sangat parah (BJ Habibie 2005). Demokratisasi di suatu sistem pemerintahan memerlukan proses yang tidaklah mudah. Pada saat perubahan terjadi, selalu ada orang yang tidak ingin melakukan perubahan terus menerus, atau ada manusia yang tidak mampu menyesuaikan diri. Dalam kontes demokratisasi, peran individu yang mampu menerima perubahan itu sangat penting. Untuk itulah, individu harus punya tanggung jawab. Apalagi globalisasi yang terus mendorong perubahan yang tidak bisa ditahan oleh Negara manapun. Demokratisasi biasanya terjadi ketika ekspektasi terhadap demokrasi muncul dari dalam Negara sendiri, karena warga negaranya melihat system politik yang lebih 5 baik, seperti yang berjalan dinegara demokrasi lain yang telah mapan, akan bisa juga dicapai oleh Negara tersebut. Dengan kata lain, pengaruh internasional datang sebagai sebuah inpirasi yang kuat bagi warga Negara di dalam Negara itu. Sebuah negara yang sedang menjalani demokratisasi sangat mudah dipengaruhi oleh faktor – faktor eksternal. Pengaruh internasional dari sebuah proses demokratisasi bisa terjadi dalam beberapa bentuk, seperti : contagion, control dan conditionality. 1. Contagion terjadi ketika demokratisasi di sebuah Negara mendorong gelombang demokratisasi di negara lain. Proses demokratisasi di Negara – Negara Eropa Timur setelah perang dingin usai dan juga gelombang demokratisasi di Negara – Negara Amerika Latin pada tahun 1970-an menjadi contoh signifikan. 2. Mekanisme control terjadi ketika sebuah pihak di luar Negara berusaha menerapkan demokrasi di negara tersebut. Misalnya, Doktrin Truman 1947 mengharuskan Yunani untuk memenuhi beberapa kondisi untuk mendapatkan status sebagai “Negara demokrasi” dan karenanya berhak menerima bantuan anti komunisme dari Amerika Serikat. 3. Conditionality yaitu tindakan yang dilakukan organisasi internasional yang memberi kondisi – kondisi tertentu yang harus dipenuhi negara penerima bantuan. A. Prinsip-prinsip Demokrasi 1) Keterlibatan warga negara dalam pembuatankeputusan politik. 2) Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara. 3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. 4) Penghormatan terhadap supremasi hukum. 5) Pemilu berkala. 6) Bentuk pemerintahan harus didukung olehpersetujuan umum. 7) Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat. (melalui pemilu) 8) Kepala Negara dipilih langsung melalui pemilihan umum. 9) Hak-hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat. (sederajat) 10) Jabatan-jabatan pemerintahan harus dapat dipangku oleh masyarakat. 6 B. Proses Demokratisasi di Indonesia 1) Demokratisasi Indonesia hadir setelah orde baru berakhir. 2) Muncul tuntutan reformasi terhadap pemerintahan. 3) Pasca jatuhnya rezim ordebaru, proses pemerintahan secara perlahan menuju ke demokratis. 4) Perubahan pola pemerintahan sentralistis -> desentralitis memberi kesempatan awal. 5) Didukung dengan perubahan tata cara kepemiluan dan sistem kepartaian. C. Persyaratan Demokrasi  Konsensus di antara komunitas warga negara.  Kesadaran untuk mengadopsi aturan-aturan demokrasi.  Toleransi terhadap adanya perbedaan. Secara singkat, kriteria untuk proses demokrasi (demokratisasi) menurut Robert A. Dahl sebagai berikut: Keterangan: 1. Partisipasi efektif adalah sebelum sebuah kebijakan digunakan oleh asosiasi (negara), seluruh anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan berpartisipasi efektif, agar pandangan mereka diketahui oleh anggota-anggota lainnya sebagaimana seharusnya kebijakan itu dibuat. 2. Persamaan suara adalah bila sebuah keputusan tentang kebijakan dibuat, maka setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama. 3. Pemahaman yang jelas adalah dalam batas waktu yang rasional, setiap anggota harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif untuk mempelajari 7 kebijakan-kebijakan alternatif yang relevan dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin. 4. Pengawasan agenda adalah setiap anggota harus mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dana permasalahan yang dibahas dalam agenda. 5. Pencakupan orang dewasa adalah semua, atau paling tidak sebagian besar orang dewasa yang menjadi penduduk tetap seharusnya memiliki hak kewarganegaraan penuh yang ditunjukkan oleh empat kriteria sebelumnya. 2.3 Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia 1. Demokrasi di Desa Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah lama melaksanakan nilai-nilai demokrasi meskipun masih sederhana. Menurut Mohammad Hatta, dalam Padmo Wahyono (1990), desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan kepala desa dan adanya rembug desa. (hal ini merupakan pelaksanaan demokrasi asli di Indonesia) Demokrasi desa memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: 1. Rapat; 2. Mufakat; 3. Gotong royong; 4. Hak mengadakan protes bersama; 5. Hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. 2. Demokrasi Parlementer (1945-1959) a. Lahirnya Demokrasi Parlementer Parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem demokrasi liberal, kekuasaan ditujukan untuk kepentingan individu atau golongan. Dengan sistem kabinet parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, 8 sehingga dalam waktu singkat bermunculanlah partai- partai politik bagai jamur di musim penghujan. Dampak negatif diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, adalah sebagai berikut. Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. UUD 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Demokrasi parlementer, berlangsung ketika berlakunya konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dinyatakan sebagai demokrasi parlementer karena pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan parlemen, dimana parlemen dapat membubarkan kabinet pemerintahan yang berkuasa. Dalam periode demokrasi parlementer dikenal pula sebagai demokrasi liberal. b. Ciri-ciri Demokrasi Parlementer 1. Sistem multi partai, 2. Pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas (voting), 3. Seringnya jatuh bangun kabinet karena mosi tidak percaya dari parlemen; serta 4. Maraknya demonstrasi untuk mendukung atau menjatuhkan pemerintahan. c. Penyimpangan Demokrasi Parlementer Pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. 3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) a. Lahirnya Demokrasi Terpimpin Demokrasi terpimpin (Demokrasi terkelola), berlangsung setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno. Paham demokrasi ini muncul disebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan sebelumnya sehingga demokrasi dianggap telah berjalan kebablasan. Demokrasi harus dijalankan berintikan musyawarah mufakat secara gotong-royong dan secara idiologis yang berkembang adalah paham sosialis. Dalam masa demokrasi 9 terpimpin pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan presiden dan bahkan presiden dapat membubarkan parlemen. Dinyatakan sebagai demokrasi terpimpin karena adanya anggapan bahwa keterbatasan pendidikan dan pengetahuan rakyat menyebabkan demokrasi harus dilaksanakan secara terpimpin. Dalam suasana yang mengancam keutuhan teritorial sebagaimana kata Feith, dan ancaman perpecahan sebagai mana kata Soepomo, itulah muncul gagasan “Demokrasi Terpimpin” yang di lontarkan Presiden Soekarno pada bulan februari 1957. mula mula pandangan ini dicetuskan oleh partai Murba, serta Chaerul Saleh dan Ahmadi. Namun gagasan tanpa perbuatan tidak terlalu berarti dibanding gagasan dan perbuatan langsung dalam usaha mewujudkan gagasan itu dan inilah yang di lakukan Soekarno. b. Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin 1. Adanya partai penguasa/partai mayoritas, 2. Keputusan politik mutlak ditangan presiden, 3. Pembatasan hak politik rakyat (kooptasi dan pembubaran partai politik dan organisasi kemasyarakatan) c. Tugas dan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945. Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPRGR, dan Front Nasional. d. Penyimpangan-penyimpangan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin UUD 1945 Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden). Kebebasan partai dibatasi Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 1. Kedudukan Presiden. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya bertentangan dengan UUD 10 1945, sebab MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. 2. Pembentukan MPRS. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partaipartai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. 3. Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR. 4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. 5. Pembentukan Front Nasional 6. Pembentukan Kabinet Kerja 7. Keterlibatan PKI dalam Ajaran Nasakom. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan presiden bahwa Presiden Sukarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI. 8. Adanya ajaran RESOPIM. Dampak dari sosialisasi Resopim ini maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan dibawah presiden. Hal ini terlihat dengan adanya pemberian pangkat menteri kepada pimpinan lembaga tersebut, padahal kedudukan menteri seharusnya sebagai pembantu presiden. 4. Demokrasi Pancasila pada Masa Orde Baru (1966-1998) a. Lahirnya Demokrasi Pancasila Menurut Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H. Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945. Demokrasi pancasila dimulai dari orde baru yang dicikal bakali oleh salah satu kejadian sejarah penting yaitu Supersemar yang merupakan surat dari Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil tindakan kepemerintahan Negara Republik Indonesia, dengan salah satu 11 tugasnya mengbubarkan PKI dengan ormas-ormasnya pada tanggal 12 Maret 1966. Yang akhirnya memberi gelar kepada Soeharto sebagai pahlawan revolusi dan mempermudah jalannya menjadi Presiden Indonesia setelah ditunjuk oleh A. H. Nasution tanggal 12 Maret 1967 pada sidang istemewa MPRS, setahun kemudian. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berjalan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD’45. Pada masa orde baru pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan presiden.Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. b. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila 1. Adanya partai penguasa/golongan mayoritas, 2. Keputusan politik mutlak ditangan presiden, 3. Pembatasan hak politik rakyat (kooptasi terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta pembatasan jumlah partai politik), 4. Diberlakukannya asas tunggal pancasila dan 5. Dominasi militer dalam pemerintahan (dwi fungsi ABRI). c. Adapun Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila: 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan social. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional d. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Awal pelaksanaan sistem demokrasi pancasila dilakukan sebuah penyederhanaan sistem kepartaian. Kemudian muncul lah kekuatan yang dominan yaitu golongan karya (Golkar) dan ABRI. Pemilu berjalan secara periodik sesuai dengan mekanisme, meskipun di sana-sini masih banyak kekurangan dan masih diwarnai adanya intrik-intrik politik tertentu. 12 Soeharto dilantik secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pelantikannya secara berturut-turut tidak lepas dari kebijakan represifnya yang menekan rakyat agar memilih Partai Golongan Karya yang berkuasa ketika itu, ketimbang memilih partai oposisi seperti Partai Demokrasi Indonesia atau Partai Persatuan Pembangunan. Fakta membuktikan bahwa paling kurang 80% rakyat Indonesia dalam tiap pemilu selalu mencoblos Partai Golongan Karya. e. Penyimpangan Demokrasi Pancasila Masa Orba Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Selama orde baru, pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan media massa berada pada kondisi lemah dan selalu dibayangi oleh mekanisme reccal, sementara partai politik tidak mempunyai otonomi internal. Media massa selalu dibayang-bayangi pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Sedangkan rakyat tidak diperkenankan menyelenggarakan aktivitas sosial politik tanpa izin dari pemerintah. Praktek demokrasi pancasila pada masa ini tidak berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, bahkan cenderung ke arah otoriatianisme atau kediktatoran. Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal, sebab: 1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. 2. Rekrutmen politik yang tertutup. 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis. 4. Pengakuan HAM yang terbatas. 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela. 6. Demokrasi Pancasila pada Masa Reformasi (1998 - sekarang) a. Lahirnya Demokrasi Pancasila Masa Reformasi Pada masa reformasi kehidupan demokrasi berlangsung lebih mendekati konsepsi ideal sesuai dengan keinginan rakyat. Pada masa reformasi kekuasaan pemerintahan terdistribusi sehingga adanya keseimbangan kekuasaan dan 13 kontrol dari setiap lembaga kekuasaan (cake and balance power), walaupun sistem pemerintahan masih menganut sistem pemerintahan presidensial. b. Ciri-ciri Demokrasi Pancasila Masa Reformasi 1. Multi partai, 2. Pemilihan langsung kepala pemerintahan, 3. Supremasi hukum, 4. Pembagian kekuasan yang lebih tegas, 5. Kebebasan hak politik rakyat (kebebasan berpendapat dan informasi public & pers) c. Perkembangan Demokrasi Pancasila Saat Ini Perkembangan demokrasi di Indonesia dewasa ini lebih menekankan pada nilai-nilai demokrasi yang berlaku universal di dunia yaitu 1) penghargaan atas kebebasan; 2) penghargaan atas kesamaan; 3) penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama rakyat; dan 4) penghargaan atas perbedaan. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. 2.4 Pendidikan Demokrasi Sistem politik demokrasi di suatu negara berkaitan dengan dua hal, yaitu: 1. Institusi (struktur) demokrasi. 2. Perilaku (kultur) demokrasi. Institusi atau struktur demokrasi menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi bila di dalamnya terdapat lembaga-lembaga politik demokrasi. Lembaga itu antara lain: 14 a. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. b. Parlemen. c. Lembaga pemilu. d. Organisasi politik. e. Lembaga swadaya masyarakat. f. Media massa. Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Mengutip pendapat Hendry B. Mayo yang menyatakan bahwa nilai demokrasi tersebut meliputi damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keanekaragaman, teratur, paksaan yang minimal dan memajukan ilmu. 15 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Kesimpulan dari makalah ini adalah: 1. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan. 2. Bentuk pemerintahan yang baik adalah monarki, aristokasi, demokrasi. Sedangkan bentuk pemerintahan yang buruk adalah tirani, oligarki, mobokrasi. Bentuk-bentuk pemerintahan seperti itu sudah tidak dianut lagi oleh banyak negara saat ini. 3. Sistem politik dikatakan sebagai demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan jujur dan semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. 4. Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. B. Saran Demikianlah makalah yang kami tulis ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca mengenai sejarah singkat demokrasi, makna demokrasi, macam-macam demokrasi, sistem politik demokrasi beserta landasan sistem politik demokrasi Indonesia, dan pendidikan demokrasi. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, dimengerti, dan lugas. Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kami juga sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sekian penutup dari kami semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 16 DAFTAR PUSTAKA Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi – R. Rahaditya, S.H., M.H. Penerbit: Buku Super. https://www.academia.edu/25609086/MAKALAH_DEMOKRASI 17

Judul: Makalah Demokrasi.docx

Oleh: Pulo Lestari


Ikuti kami